Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Case Study On Law Enforcement Against Sexual Violence in Educational Environments Nur Rois; Lena Claudia Angwarmasse; Folman P Ambarita
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 5 (2025): JOSI-NOVEMBER
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/ft62sh82

Abstract

Sexual violence in higher education is a critical legal and social issue requiring interdisciplinary responses. This study examines law enforcement against sexual violence in Indonesian universities through case studies of Universitas Gadjah Mada (UGM) and Universitas Mataram (UNRAM) using a mixed legal–sociological approach. Data were collected through document analysis, policy review, and academic literature synthesis. Findings reveal that although Law No. 12/2022 on Sexual Violence and Ministerial Regulation No. 30/2021 provide a progressive legal framework, implementation remains constrained by institutional hierarchy, cultural resistance, insufficient trauma-informed capacity, and limited coordination with law enforcement. Both cases demonstrate gaps between legal norms and university practices, particularly regarding victim protection, confidentiality, and administrative response. Strengthening campus task forces, establishing secure reporting mechanisms, ensuring structured collaboration with law enforcement, and mainstreaming gender-awareness education are crucial for creating safe academic environments and achieving substantive justice for victims.
The effect of the Application of Restorative Justice System on the settlement of Criminal Cases in Indonesia in the perspective of Customary Law Karolus Kopong Medan; Kornelia Melansari Deran Lewokeda; Zonita Zirhani Rumalean; Nur Rois
Journal of Adat Recht Vol. 1 No. 5 (2025): JANUARI-JOAR
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/05scdp40

Abstract

The application of the Restorative Justice System (RJS) in Indonesia offers an alternative approach to resolving criminal cases by prioritizing reconciliation, victim recovery, and offender accountability. This study explores the impact of RJS on the resolution of criminal cases from the perspective of customary law, which plays a significant role in many Indonesian communities. By integrating customary practices into the formal legal framework, restorative justice fosters community involvement and strengthens social harmony. The research highlights successful case studies from regions such as Papua, Aceh, and Bali, demonstrating the effectiveness of customary law in promoting peaceful conflict resolution. However, challenges such as legal inconsistencies, limited public awareness, and lack of mediator training persist. The study concludes with policy recommendations to enhance the synergy between customary law and the national legal system, aiming to build a more inclusive and equitable criminal justice process in Indonesia.
Edukasi Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Pengabdian Nur Rois; Ade Risna Sari; Fadhil; La Ode Marihi; Harry Tuhumury
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6066

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui edukasi kebijakan publik. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta simulasi kebijakan yang dirancang untuk memperkuat literasi kebijakan publik secara konseptual dan aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep dan proses kebijakan publik.Selain itu, terbentuknya sikap kritis dan partisipatif dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Dampak lain yang cukup menonjol adalah meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, diikuti oleh terbentuknya pola komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi kebijakan, serta memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga. Meskipun demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain keberagaman tingkat pendidikan dan literasi masyarakat, keterbatasan waktu pelaksanaan, rendahnya kepercayaan awal terhadap program, serta keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan yang transparan. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya pengembangan program ke depan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, partisipatif, dan berdaya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.