Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Optimasi Peran Bank Sampah ”Beraksi” Sebagai Perekayasa Sosial dan Ekonomi dengan Komodifikasi Limbah Bernilai Kreatif dan Komersial Rysca Indreswari; Muhammad Rustamaji; Irsyadul Ibad; Dyah Yuni Kurniawati
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.441 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.952

Abstract

Sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam problematika lingkungan hidup. Setiap tahun, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat dan membanjirnya beragam produk komersial. Bank sampah memegang peranan penting sebagai lokomotif rekayasa sosial dan ekonomi masyarakat dalam tata kelola sampah yang benar dan berkeadilan. Maka dari itu, tim pengabdi Universitas Sebelas Maret melalui Program Kemitraan Masyarakat melaksanakan program pengabdian masyarakat bekerja sama dengan mitra Bank Sampah Beraksi. Tujuan dari program ini adalah mengoptimalkan peran bank sampah sebagai agen perekayasa sosial melalui perbaikan perilaku penanganan sampah dan sebagai agen perekayasa ekonomi melalui komodifikasi limbah organik dan anorganik menjadi komoditas baru bernilai jual tinggi. Pada tanggal 11 Agustus bertempat di Dusun Selo, Desa Pojok, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo telah diselenggarakan Sosialisasi “Optimasi Peran Bank Sampah ”Beraksi” Sebagai Perekayasa Sosial dan Ekonomi dengan Komodifikasi Limbah Bernilai Kreatif dan Komersial. Sosialisasi dilaksanakan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan. Terdapat tiga materi dalam kegiatan ini yaitu: Optimasi Peran Bank Sampah sebagai perekayasa sosial, Pemanfaatan limbah organik menjadi kompos dan media tanam, serta Pemanfaatan Botol Kaca menjadi Produk Kreatif. Warga sangat semangat melaksanakan praktek kegiatan pembuatan kompos dan menghias botol. Kompos yang bahan bakunya melimpah bisa menjadi solusi mengolah sampah dan menambah pendapatan warga. Dengan diolahnya botol kaca menjadi produk kreatif dan unik tentunya akan membantu meningkatkan nilai jual limbah botol dan menambah marak geliat sektor ekonomi kreatif di Desa Pojok.
SCALE UP UMKM DESA BATEGEDE MELALUI DIGITAL BRANDING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN SDGs DESA Kurniawan, Indra; Yasa Maulana; Muhammad Kamali; Muhammad Sulthony; Irsyadul Ibad; Alfani Achmad Izza; Via Fitriana; Fina Ristia Nanda; Ayu Ardyana Amalya; Dewi Antari; Ulil Absor
Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/qh.v10i1.7008

Abstract

Desa Bategede yang berada di daerah Pegunungan membuat warga Desa Bategede kurang mengikuti perkembangan teknologi. Selama ini pelaku UMKM Desa Bategede hanya mengandalkan penjualan offline dengan pendapatan yang masih belum stabil. Sehingga kami mengangkat judul “Scale Up UMKM Desa Bategede Melalui Digital Branding Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Dalam Mewujudkan SDGs Desa” dengan harapan dapat membawa perubahan positif terhadap pelaku UMKM di Desa Bategede yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Desa Bategede. Kegiatan ini berlangsung dari bulan Agustus – November 2022. Kegiatan dibagi menjadi 8 tahap yaitu: pendataan peserta, perancangan logo umkm, pengembangan packaging produk umkm, desain promosi digital, umkm menuju e-commerce, pembutaan video promosi umkm, website digital branding, dan akses permodalan & manajemen kelola tata keuangan. Hasil dari kegiatan ini adalah para mitra sudah mampu melakukan pengelolaan usahanya dengan baik, khususnya dalam bidang digital branding dan marketing, para mitra mampu membuat desain logo yang sesuai dengan usaha mereka masing-masing, para mitra mampu membuat desain packaging beserta label yang bernilai jual tingg, terbentuknya kemampuan mitra dalam pembuatan desain promosi yang menarik melalui aplikasi Canva. Website Digital Branding nantinya akan juga dikelola oleh Karang Taruna Desa Bategede untuk menunjang kemajuan UMKM Desa Bategede kedepannya. Anggota PKK yang telah mengikuti kegitatan ini nantinya akan menjadi kader yang bisa mengajarkan ilmu yang telah didapatkan kepada anggota PKK atau UMKM lainnya.
Analisis Pelayanan Penerbitan Sertifikat Elektronik Hak Pakai Atas Tanah Pemerintah Yang Digunakan Sebagai Jalan Lingkungan Pada Kantor ATR/BPN Kota Surakarta -, Sartika Dewi Sularsi; Irsyadul Ibad
Economics and Digital Business Review Vol. 6 No. 2 (2025): February - July
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v6i2.2374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan penerbitan sertifikat elektronik hak pakai atas tanah pemerintah yang digunakan sebagai jalan lingkungan pada kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Surakarta. Hak pakai penggunaan jalan lingkungan merupakan pendaftaran tanah pertamakali dan dinilai penting untuk kepastian hukum agar tidak terjadi konflik dan sengketa tanah di kemudian hari. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen elektronik maupun non elektronik. Pengumpulan data kemudian dikategorikan dan dianalisis sehingga mendapatkan simpulan gambaran standar pelayanan yang diterapkan dalam penerbitan sertifikat elektronik hak pakai atas tanah pemerintah yang digunakan sebagai jalan lingkungan pada kantor ATR/BPN Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan penerbitan sertifikat hak pakai elektronik telah sesuai dengan standar pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang fungsi pokok standar pelayanan Nomor 4 Tahun 2017 Pasal (1) dan (2), yang terdiri dari persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, produk pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Serta merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Peraturan ini mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam pendaftaran tanah, kesiapan infrastruktur, tingkat maturitas pelaksanaan teknologi informasi dan atau tingkat maturitas pengguna layanan. Kantor ATR/BPN Kota Surakarta telah menerbitkan sertifikat elektronik hak pakai atas tanah pemerintah yang digunakan sebagai jalan lingkungan di Kota Surakarta sebanyak 406 sertifikat elektronik.
Implementasi Inovasi Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penerbitan Izin Usaha (PEPET TERUS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta Sylvy Dwi Juniati; Irsyadul Ibad
Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan | E-ISSN : 3062-7788 Vol. 2 No. 1 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi pelayanan publik melalui program PEPET TERUS (Pelayanan Terpadu dan Perizinan Usaha) yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta. Program ini merupakan bentuk inovasi pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses perizinan usaha serta pelayanan investasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, serta dianalisis secara menggunakan Model Miles dan Huberman, yang melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PEPET TERUS berjalan cukup efektif dengan adanya peningkatan kecepatan layanan, integrasi sistem digital, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan perlunya peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi inovasi pelayanan publik sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor struktural dan kultural, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pelayanan publik yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Implementasi Inovasi Pelayanan Malam “Mlebu Peteng” di Kantor Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Widya Salma Khoirunnisa; Irsyadul Ibad
JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE Vol. 6 No. 2 (2025): Juli: Journal of Administrative and Sosial Science (JASS)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jass.v5i2.2003

Abstract

Banjarsari Sub-district is one of the government agencies that has duties and functions in supporting public services, especially population administration services. To realize maximum service, Banjarsari Sub-district presents the “Mlebu Peteng” innovation, namely administrative services at night as a form of adaptation to the needs of people who have limited time during regular working hours. This innovation is an effort to improve service quality by expanding community access to public services. The purpose of this research is to describe the implementation of the “Mlebu Peteng” night service at the Surakarta City Banjarsari Sub-district Office and the obstacles experienced during the service process. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the “Mlebu Peteng” innovation has helped the community in obtaining services outside working hours, with the level of community satisfaction reaching 91.77% in 2024. Based on George C. Edward III's policy implementation theory, the success of this innovation is supported by effective communication, adequate resources, positive disposition of officers, and a clear bureaucratic structure. However, there are several obstacles such as the lack of budget for officer incentives, uneven understanding of technology among staff, limited KTP-el recording services and SOPs that do not include mechanisms for handling technical complaints.
Analisis Penanganan Kredit Macet Produk Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia Unit Pasar Kembang Yasinda Istiqomah; Irsyadul Ibad
Jurnal Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 (2025): May : Jurnal Riset Akuntansi
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jura-itb.v3i2.3212

Abstract

This study aims to analyse the handling of bad debts on Kredit Umum Pedesaaan (KUPEDES) products at PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Pasar Kembang Unit. As one of the units that provides financing for small businesses, BRI Unit Pasar Kembang faces challenges in managing the risk of bad credit, especially in the UMKM sector. Bad debts can occur due to the inability of debtors to meet their instalment payment obligations, which has the potential to reduce the bank's financial performance. This research applies a qualitative approach with data collection methods through interviews and direct observation in the field. The results showed that the handling of bad debts at BRI Unit Pasar Kembang was pursued through two main channels, namely non-litigation and litigation. In non-litigation, BRI takes a personal approach, gives warning letters, and administrative efforts such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If the non-litigation steps do not produce results, the handling continues through litigation by filing a lawsuit in court. The litigation process includes mediation and if no agreement is reached, execution of collateral can be carried out. This research provides an overview of the efforts made by BRI in managing bad debts and the importance of risk management to maintain the continuity of bank operations.
Collaborative Management in Ecotourism Business: Evidence from Perum Perhutani and Guci Ashafana Partnership Dwi Puspita, Alfiyah; Irsyadul Ibad
PROCURATIO: Jurnal Manajemen & Bisnis Vol. 4 No. 1 (2025): January - June
Publisher : PT. Sangadji Media Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62394/projmb.v4i1.192

Abstract

Purpose – This study aims to examine the collaboration between Perhutani KPH Pekalongan Barat and Guci Ashafana in the development of state forest-based ecotourism. The research is grounded in Perhutani’s 2024 strategic objective to empower subsidiaries through business spin-offs. This study seeks to contribute to the understanding of collaborative governance practices in the context of sustainable tourism development, particularly by analyzing how theoretical principles of collaboration are operationalized in practice. Design/method/approach – A qualitative descriptive approach was employed to explore the collaboration process. Data were collected through interviews, document analysis, and direct observation. The analysis was guided by the collaborative governance framework developed by Ansell and Gash, focusing on elements such as dialogue, trust, commitment, shared understanding, and intermediate outcomes. Findings – The findings reveal that the collaboration was grounded in intensive face-to-face dialogues, transparent communication, and mutual commitment. Trust between Perhutani and Guci Ashafana was built through consistent actions and fulfillment of agreed responsibilities. The cooperation agreement reflected a shared understanding that integrated economic, ecological, and social goals. The collaboration resulted in tangible community empowerment through job creation, increased local economic involvement, and environmental conservation initiatives. Implications – The results demonstrate how collaborative governance can be effectively implemented in state-owned enterprise initiatives, offering practical insights for policymakers and practitioners seeking to develop community-based tourism within forest areas. It also highlights the importance of aligning institutional objectives with community needs. Novelty/Originality – This research provides a rare empirical example of successful collaboration between a state-owned enterprise and a local tourism operator in Indonesia, applying the collaborative governance model to a real-world ecotourism project. The study contributes to the limited body of literature on SOE-led sustainable tourism partnerships in Southeast Asia.
Tinjauan Fikih terhadap Penggunaan Smart Card Santri sebagai Alat Transaksi Pembayaran Non Tunai di Koperasi Pesantren As’adiyah Faisal Lukmanul Hakim; Irsyadul Ibad
Wasathiyyah Vol 4 No 2 (2022): Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikih
Publisher : Wasathiyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.593 KB) | DOI: 10.58470/wasathiyyah.v4i2.30

Abstract

Perkembangan pesat teknologi mendorong umat manusia untuk selalu mem-buat terobosan baru dalam menjalani kehidupan, salah satunya ialah sarana interaksi sosial. Pembaruan-pembaruan yang muncul itu acapkali menim-bulkan problem dalam perspektif Hukum Islam. Smart Card Santri adalah salah satu pembaruan bentuk interaksi sosial dalam transaksi. Karena proses penggunaannya yang tidak sebagaimana transaksi pada biasanya serta tempat penggunaannya adalah sebuah lembaga pesantren, lantas hal ini memunculkan pertanyaan mendasar, bolehkah praktik transaksi menggunakan Smart Card Santri? Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Diawali dengan pe-maparan data terkait pihak yang melakukan kerjasama menggunakan Smart Card, pengertian, serta pandangan Hukum Syar‘i> terhadap kartu kredit. Dalam praktik penggunaan Smart Card Santri yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah As‘adiyah, penulis tidak menemukan tindakan penggu-naan yang menyalahi aturan syariat, semua substansi akad dalam Smart Card sama persis dengan akad transaksi pada biasanya, yang membedakan hanyalah penggunaan Smart Card Santri terbantu sitematika robotik yang terdorong oleh kemajuan teknologi.
Implementasi Inovasi Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penerbitan Izin Usaha (Pepet Terus) di Kota Surakarta Juniati, Sylvy Dwi; Irsyadul ibad
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i5.10071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi pelayanan publik melalui program PEPET TERUS (Pelayanan Terpadu dan Perizinan Usaha) yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surakarta. Program ini merupakan bentuk inovasi pelayanan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam proses perizinan usaha serta pelayanan investasi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan Model Miles dan Huberman, yang melalui tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PEPET TERUS berjalan cukup efektif dengan adanya peningkatan kecepatan layanan, integrasi sistem digital, dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan perlunya peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi inovasi pelayanan publik sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor struktural dan kultural, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pelayanan publik yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.