Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TERUNGTUM PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUBANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUSAKANAGARA) Luki Natika; Nuraida Nuraida
The World of Public Administration Journal Volume 2 Issue 1 Juni 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v2i1.898

Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI di Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang.Lokasi yang di adikan obyek penelitian yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Penelitian ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Efektivitas kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam menalankan kegiatan untuk meningkatkan keseahteraan para nelayan.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung dan dokumen di peroleh dalam bentuk peraturan-peraturan, sedangkan pengolahan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunukkan bahwa Efektivitas kegiatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) DI Kecamatan Pusakanagaran Kabupaten Subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran Efektivitas menurut Duncan yang dikutif Richard M. Stree. Hal ini diakibatkan masih terdspst nelayan yang menual hasil tangkapannya di luar Tempst Pelelangan Ikan (TPI) dan adnya kendala dalam pembayaran secara tunai kepada nelayan, seharusnya dibayar dengan tunai tapi nelayan baru mendapatkan uang dalam waktu 2 samapi 3 hari Effectiveness of the of fish auction places ( TPI) aims to find out how effective the of (TPI) fish auction sites is in Pusakanagara Subang Distric Subang Regency. The location used as the obect of research is the (TPI) fish auction place in the district of Pusakanagara, Subang Regency. This study discusses matters relating the effectiveness of TPI fish auction place in carrying out to inprove the welfare of the fishermen. In this study the authours used a qualitative descriptive research method through observation and interviews, literature study and documentation, data colletion methods are obtained directly and documents are obtained in the form of regulations while processing data by analyzing the results of interviews and observations. The results showed that the effectiveness pf TPI fish auction place in the district of Pusakanagara Subang Regency was not yet effective in accordance with the theory of effectiveness measurement according to duncab cited bby Richard m. strees. This is proven by the fact that there are still fishermen who sell their catch outside the TPI fich auction place as well as the lack of facilities and infrastructure in the TPI fish auction place and there are obstacles in paying cash to fishermen, should be paid in cash but fishermen only get money within 2 up 3 days.

Efektivitas Penyelengaraan Program Pelatihan Kerja Di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Natika Luki; Firdaus Faqihudin
The World of Public Administration Journal Volume 3 Issue 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v3i2.1228

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat angkatan kerja di Kabupaten Subang yang menjadi pengangguran. Tuntutan dunia kerja akan tenaga terampil mendorong pencari kerja untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja non formal untuk menambah keterampilan dan keahlian mereka. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Subang berperan penting dalam menyediakan lembaga pelatihan kerja. Seiring dengan era otonomi daerah, Kabupaten Subang mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) yang berada di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara lengkap pelaksanaan pelatihan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja Kabupaten Subang dan Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pelatihan kerja yang dilaksanakan beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Kata kunci: Efektivitas, Pelatihan, Subang Abstract This research is motivated by the fact that there are still many people in the workforce in Subang Regency who have become a movement. The demands of the world of work to be skilled at encouraging job seekers to take part in non-formal education and work to increase their skills and expertise. In this case, the Subang Regency government plays an important role in providing job training institutions. Along with the era of regional autonomy, Subang Regency established a Technical Implementation Unit for the Office of Job Training Center (UPTD BLK) which is under the supervision of the Manpower and Transmigration Office of Subang Regency.The main purpose of this study is to describe in full the implementation of the training in the Technical Implementation Unit of the Subang Regency Job Training Center and in addition, this study also aims to determine the extent to which the effectiveness of the training is accompanied by supporting and inhibiting factors. Keywords: Effectiveness, Training, Subang

Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang Deddy Suhardi; Luki Natika
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.755

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Mengingat masih sedikitnya pembahasan mengenai PPh pasal 21, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara pada PT. Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut. PPh pasal 21 dipotong dan dipungut antara lain oleh pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan. Perhitungan PPh pasal 21 ini dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja maupun di serahkan kepada pihak pemerintah ataupun pihak ketiga. Sebagaimana proses perhitungan tersebut harus mengikuti aturan dan tarif yang berlaku. Kemudian di setorkan dan dilaporkan setiap satu bulan sekali pada bulan berikutnya. Perusahaan PT.Pertani (Persero) melakukan pemungutan dan perhitungan Pph pasal 21 oleh bendahara umum, serta melakukan penyetoran dan pelaporan sesuai dengan prosedur.Dengan adanya penelitian tentang Pajak Penghasilan, diharapkan agar semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, dan dapat menambah wawasan masyarakat khususnya terhadap PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. One type of tax is Income Tax (PPh) article 21 on income in the form of salary, wages, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in respect of employment or occupation, services and activities undertaken by an individual tax subject in country.Given the lack of discussion about the income tax article 21, the authors feel interested to conduct research using observation and interview methods at PT. Pertani (Persero) Subang Marketing Unit, with the aim to know how the calculation and reporting Income Tax (PPh) Article 21. Income Tax Article 21 is deducted and collected, among others, by the employer, either an individual or an entity. The calculation of income tax article 21 is done directly by the employer or submitted to the government or a third party. As the calculation process must follow the rules and tariffs applicable. Then reported and reported once every month in the following month. PT.Pertani (Persero) Company collects and calculates Pph Article 21 by the general treasurer, and makes deposits and reporting in accordance with the procedures. With the existence of research on Income Tax, it is expected that all taxpayers can fulfill the obligation as it should, and can increase community insight especially to Article 21 Income Tax on employee's salary.

Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang Luki Natika; Iwan Henri Kusnadi; Sri Dinarwati; Ade Suparman
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 1, Juni 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i1.756

Retribusi pasar merupakan termasuk retribusi jasa umum yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi pasar merupakan imbal jasa atas penyediaan sarana pasar oleh pemerintah, oleh karenanya retribusi pasar memiliki peran yang berarti terhadap fungsi pelayanan pemerintah kepada publik dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarakan penelitian, diperoleh hasil bahwa Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang secara umum belum optimal. Faktor-faktor yang menjadi hambatan Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang adalah sarana dan prasarana dan partisipasi pedagang. Market levies constitute a general service levy collected from traders on the use of market facilities and granting placement permits by the Municipal Municipal Government. So the market levy consists of placement permit levies, kiosk retribution, retribution los, retribution, and parking levy. The market levy is a reward for the provision of market tools by the government, therefore market retribution has a significant role in the functioning of government services to the public and the improvement of the economic activities of the people. Based on the research, obtained the result that the Performance of Market Management in the Collection of Market Levies at the Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency in general is not optimal. Factors that become obstacles of Market Management Performance in Market Levy Levy on Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency is a means and infrastructure and the participation of traders.

Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Purna Bakti Cabang Subang Nelli Sulistiana; Luki Natika
The World of Financial Administration Journal Volume 1 Issue 2, Desember 2019
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v1i2.760

Pembangunan ekonomi di Jawa Barat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut dan terjadi kerugian besar. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai setiap kebutuhan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Pengertian kredit menurut dimensi dimulai dari bahasa Yunani, kredit berasal dari kata “credere” yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Kesepakatan perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak yaitu antara bank dan penerima kredit, karena masing - masing yang terlibat memiliki komitmen dalam memberikan jaminan terhadap semua peran yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan yang telah terikat bersama. Proses pemberian kredit secara umum antara bank satu dan bank lain tidak jauh berbeda. Proses pemberian kredit di Bank BTPN Purna Bakti sama dengan bank umum lainnya, yang membedakannya adalah persyaratan atau ketentuan bank tersebut. Persyaratan yang ada dalam Bank BTPN Purna Bakti yaitu ; dokumen inti, dikumen hukum, dokumen TBO, dokumen pelengkap. Hambatan yang dialami dalam proses pemberian kredit ada 2 yaitu ; eksternal dan internal. Yaitu kurangnya karyawan dalam bagian marketing, bermasalahnya pensiunan dan kurangnya pensiunan memahami syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Karena, mayoritas pensiunan berusia lanjut. Harus adanya penambahan karyawan dibagian marketing dan harus menjelaskan secara ekstra kepada nasabah agar memahami syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh bank pada saat akan mengajuakan kredit. Agar nasabah bisa memahami bagaimana proses kredit di Bank BTPN Purna Bakti Cabang Subang. Economic development in West Java is dependent on dynamic developments and the real contribution of the banking sector. The role of banks in economic development is to channel funds for economic activities, one of them in the form of credit for the community. In the case of bank activities providing credit facilities, the risk of loss is largely sourced from such activities, so that if not properly managed and accompanied by adequate supervision will threaten the survival of the bank and there is a big loss. The credit has a strategic position which as a source of money needed to finance every business need that can be emphasized as one of the keys of life for every human being. Understanding credit by dimension starting from the Greek language, credit comes from the word "credere" which means to believe. This means that the party who gives credit to trust the party receiving the credit, that the credit given will be paid. Agreement agreements provide a sense of security for both parties between the bank and the recipient of credit, because each involved has a commitment in providing assurance against all roles that aim to smooth in running that has been tied together. The general crediting process between one bank and another bank is not much different. The crediting process at Bank BTPN Purna Bakti is the same as other commercial banks, which distinguishes them from the terms or conditions of the bank. The requirements in BTPN Purna Bakti Bank are; core documents, legal documents, TBO documents, supplementary documents. Obstacles experienced in the process of granting credit there are 2 namely; external and internal. That is the lack of employees in the marketing department, the problem of pensioners and the lack of pensioners understand the terms and conditions set by the bank. Because, the majority of retired elderly. There should be additional employees in the marketing section and should explain extra to the customer to understand the terms and conditions that have been determined by the bank at the time will apply credit. So that customers can understand how the credit process at Bank BTPN Purna Bakti Subang Branch.

Analisis Tingkat Risk Profile Pada PT. Bank Woori Saudara 1906, Tbk Kantor Cabang Subang Luki Natika; Silvy Sondari Gadzali; Dayanto Miliano
The World of Financial Administration Journal Volume 3 Issue 1 Juni 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v3i1.1068

Abstrak Perbankan merupakan pilar penting bagi sebuah negara terutama dalam sektor perekonomian, Bank memiliki peran dasar sebagai “intermediaries” antara pemilik dana (surplus spending unit) dan peminjam dana/ kekurangan dana (deficit spending unit), sebagai lembaga/organisasi yang mengutamakan kepercayaan dari masyarakat, selain harus memberikan pelayanan yang baik, juga haruslah menjaga kesehatan keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Risk Profile Pada PT.Bank Woori Saudara Cabang Subang Periode 2014-2018 dengan menggunakan Rasio Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposito Ratio (LDR). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik Purposive sampling, pengumpulan data dengan Observasi,Wawancara dan Studi Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan selama periode 2014-2015 : (1) Rasio NPL dalam kondisi sangat baik dengan Persentase terbaik pada tahun 2017 sebesar 0.07% dan peringkat terakhir pada tahun 2015 sebesar 0,95%, selama periode penelitian rasio NPL masuk dalam komposit 1 (Sangat Baik), (2) Rasio LDR dalam persentase terbaik selam periode tersebut yaitu pada tahun 2014 sebesar 679%, dan peringkat terakhir pada tahun 2016 sebesar 1097%, Rasio LDR selama periode penelitian masuk dalam Komposit 5 (Tidak Sehat). Kata Kuci : Risk Profile, Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposito Ratio (LDR) Abstract Banking is an important pillar for a country, especially in the economic sector, the Bank has a basic role as an "intermediary" between the owner of the fund (surplus spending unit) and the borrower of funds / lack of funds (deficit spending unit), as an institution / organization that prioritizes the trust of the community In addition to providing good service, it must also maintain financial health. This study aims to determine the level of Risk Profile at PT Bank Woori Saudara Subang Branch for the 2014-2018 period by using a Non Performing Loan Ratio (NPL) and Loan to Deposit Ratio (LDR). This type of research uses descriptive methods with quantitative approaches, and purposive sampling techniques, data collection by observation, interview and documentation study. The results showed during the 2014-2015 period: (1) NPL ratio in very good condition with the best percentage in 2017 was 0.07% and the last rating in 2015 was 0.95%, during the study period the NPL ratio was included in composite 1 (Strong), (2) LDR ratio in the best percentage during this period in 2014 was 679%, and the last rank in 2016 was 1097%, LDR ratio during the study period was included in Composite 5 (Unsatisfactory). Keywords: Risk Profile, Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR)

Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang Iwan Henri Kusnadi; Luki Natika; Dyera Octa Alsonia
The World of Business Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wbaj.v2i2.937

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dalam Pembinaan UMKM Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Subang. Penelitian dan penulisan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan Impelementasi Kebijakan dalam Pembinaan UMKM Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian dengan teori Merilee S. Grindle yaitu Isi kebijakan terdiri dari Kepentingan kelompok sasaran, Tipe Manfaat, Derajat Perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdaya yang dilibatkan. Lingkungan Impelementasi terdiri dari Kekuasaan, kepentinganm dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik Lembaga dan penguasaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan dan observasi, wawancara, studi keperpustakaan dan dokumentasi, sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk hasil wawancara dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Impelementasi kebijakan Dalam Pembinaan UMKM Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten subang sudah efektif pada Tipe manfaat, Derajat perubahan yang diinginkan, Letak pengambilan keputusan, Pelaksanaan program, Sumberdaya yang dilibatkan, Karakteristik Lembaga dan penguasan, kepatuhan dan daya tangkap, sedangkan pada kepentingan kelompok sasaran, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, belum efektif. The purpose of the authors of this research is to determine the implementation of policies in the development of UMKM at the Cooperatives, UMKM, Trade, and Industry Office of Subang Regency. This research and writing discusses matters related to the implementation of policies in the development of UMKM at the Cooperatives, UMKM, Trade and Industry offices with the Merilee S. decision making, program implementation, the resources involved. The implementation environment consists of the power, interests and strategies of the actors involved, the characteristics of the institution and the power. In this study, using a qualitative approach through observation and observation, interviews, library research and documentation, data sources were obtained from informants through direct observation and interviews and documents were obtained in the form of interviews and data processing. The results showed that the implementation of policies in the development of UMKM at the Office of Cooperatives, UMKM, Trade, and Industry of Subang Regency was effective on the type of benefit, the degree of change desired, the location of decision making, program implementation, the resources involved, the characteristics of the institution and the mastery, compliance and capturing power, while in the interests of the target group, the power, interests and strategies of the actors involved, it is not yet effective.

Penanganan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Subang Abdurrahman Rahim Thaha; Luki Natika; Iwan Henri Kusnadi
The World of Business Administration Journal Volume 2 Issue 2 Desember 2020
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wbaj.v2i2.941

Penelitian Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Program Pemberdayaan Nelayan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Penelitian ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan dalam menjalankan program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk pertauran-peraturan sedangkan pengolahan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas program Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran para nelayan akan pentingnya program pemberdayaan nelayan serta masih terdapat Nelayan yang tidak memahami hak dan kewajibannya, belum semua nelayan mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal. Research on the effectiveness of the fishermen empowerment Programs aims to find out how the effectiveness of the fishermen empowerment program in Subang district fisheries service. The location that was made the object of research was the fishermen empowerment program in Blanakan Subang district, subang Regency. This research discusses matters relating to the effectiveness of fishermen empowerment programs in carrying out programs to improve the welfare of fishermen. In this study the authors used descriptive qualitative research methods through observation an interviews, literature study and documentation. Data collection methods are obtained directly and documents are obtained in the form of regulations while managing data by analyzing the results of interview and observations. The results showed that the effectiveness of the fishermen empowerment program in Subang district fisheries service was not yet effective based on the theory of program effectiveness measurement according to Sutrisno. This can be seen from the lack of awareness of fishermen about the importance of fishermen empowerment programs, there are still fishermen who do not understand their rights and obligation and not all fishermen get help from the government and the government socialization has not been maximized.

Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Subang) Luki Natika; Sri Dewi Rinjani
The World of Public Administration Journal Volume 4 Issue 1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v4i1.1346

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pembinaan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam indikator komunikasi masih belum optimal, hal ini terlihat dari minimnya konsistensi Dinas Sosial dalam berkoordinasi. Media komunikasi untuk penyampaian informasi terkait program pembinaan dan pelaporan anak terlantar juga tidak ada. 2) Dalam indikator sumber daya juga belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya staf untuk melakukan pembinaan dan kurangnya anggaran dalam implementasi kebijakan program ini. Tidak ada fasilitas khusus di Dinas Sosial Kabupaten Subang untuk melakukan pembinaan seperti panti sosial atau rumah singgah. 3) Dalam indikator disposisi belum berjalan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pendalaman terkait SOP yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan program pembinaan anak terlantar ini. 4) Dalam indikator struktur birokrasi juga belum optimal. Hal tersebut dilihat belum berjalannya pelaksanaan program pembinaan anak terlantar sesuai SOP yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Subang belum optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya permasalahan dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang masih harus diperbaiki. Kata kunci: Impementasi Kebijakan Abstract This study aims to determine the implementation of policies for the development of neglected children in the Social Service of Subang Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the study show that: 1) The communication indicators are still not optimal, this can be seen from the lack of consistency of the Social Service in coordinating. There is also no communication media for the delivery of information related to the coaching program and the reporting of neglected children. 2) The resource indicators are also not optimal. This can be seen from the lack of staff to provide guidance and the lack of budget in the implementation of this program policy. There are no special facilities at the Subang Regency Social Service to provide guidance such as social homes or shelters. 3) The disposition indicator has not run optimally. This can be seen from the lack of deepening related to the existing SOPs in implementing the policy of this neglected child development program. 4) The indicators of the bureaucratic structure are also not optimal. It can be seen that the implementation of the abandoned child development program has not been running according to the existing SOP. The conclusion of this study is that the implementation of the Abandoned Child Development Program Policy at the Social Service Office of Subang Regency has not been optimal. This can be seen from the problems in aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure that still need to be improved. Keywords: Policy Implementation

PROSEDUR PENYALURAN KREDIT MIKRO UTAMA (STUDI KASUS PADA BANK BJB KANTOR CABANG PEMBANTU JALANCAGAK SUBANG) Luki Natika; Echa Clerina Salsa Dila
The World of Financial Administration Journal Volume 4 Issue 1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wfaj.v4i1.1342

Abstrak Penulis bertujuan untuk mengetahui (1) Prosedur Penyaluran Kredit Mikro Utama pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang. (2) Jenis Agunan yang dapat diterima untuk Pengajuan Kredit Mikro Utama pada Bank Jabar Pembantu Jalancagak Subang. (3) Upaya Menyelesaikan Kredit Macet dalam Prosedur Pelaksanaan Kredit Mikro Utama pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, sedangkan teknik yang digunakan dalam memperoleh data informasi yaitu dikumpulkan dengan metode pengumpulan data yang diantaranya observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penyaluran kredit, yaitu terjadi kredit macet yang disebabkan karena nasabah tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan ketentuan/perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak debitur dan pihak Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang Maka dengan itu, Bank Jabar Banten melakukan penyelesaian kredit macet tersebut dengan segala upaya. Dengan upaya tersebut kredit macet pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Jalancagak Subang dapat terselesaikan. Kata kunci: Prosedur Penyaluran Kredit Abstract The author aims to find out (1) the Main Micro Credit Distribution Procedures at Bank Jabar Banten Sub-Branch Office Jalancagak Subang. (2) Types of Collateral that can be accepted for Main Micro Credit Application at Bank Jabar Subang Subang Jalancagak. (3) Efforts to Resolve Bad Loans in the Main Micro Credit Implementation Procedure at Bank Jabar Banten Sub-Branch Office Jalancagak Subang. The method used is descriptive method, while the technique used in obtaining information data is collected by data collection methods including observation, interviews, and literature study. At Bank Jabar Banten Branch Office Jalancagak Subang there are problems related to credit distribution, namely bad credit due to customers unable to pay credit installments in accordance with the provisions/agreements signed by the debtor and Bank Jabar Banten Sub Branch Office Jalancagak Subang So with that, Bank Jabar Banten carried out the settlement of the bad credit with all efforts. With this effort, the bad loans at Bank Jabar Banten, Jalancagak Subang Sub-Branch Office can be resolved. Keywords: Credit Distribution Procedure

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search