Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Corruptio JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Kesuma Irdini
Universitas Bandar Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Comparison against the Death Penalty Sanctions regulated in the Positive Laws of Indonesia and China Kesuma Irdini
Corruptio Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v2i2.2387

Abstract

Corruption is a severe problem worldwide, so it takes a strict rule of law and strong law enforcement efforts to eradicate it. China's legal system has proven to be effective in reducing corruption among state officials. One of China's anti-corruption efforts is to impose harsh penalties on perpetrators, including the death penalty. In light of this success, this study will conduct a legal comparison with the death penalty, which is regulated in Indonesian and Chinese positive law. The type of research used is normative juridical with a conceptual and statute approach. The data processed in this study include primary data and secondary data with data collection techniques and management using a literature review. The findings of this study highlight the threat of the Death Penalty, as outlined in Article 2 Paragraph (2) of the Corruption Crime Act, which focuses on corrupt acts committed under certain conditions. In Indonesia, no one has ever been sentenced to death for corruption. The People's Republic of China's Criminal Law of the death penalty threat has existed since 1900 AD. Article 383 of the Chinese Criminal Code stipulates that anyone who accepts bribes is subject to the death penalty. A significant difference from this Comparison lies in the classification of capital punishment with a corruption amount of more than 50,000 Yuan and for bribery cases in Chinese regulations. Meanwhile, there is no such regulation in Article 2 paragraph (2) of the Indonesian Corruption Laws.
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA HUKUM UNTUKPERLINDUNGAN PENGETAHUAN EKOLOGI TRADISIONAL Irdini, Kesuma; Defi, Liza Mutiara
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i1.1390

Abstract

ABSTRACT Indigenous peoples have an important role in environmental management through traditional ecological knowledge passed down across generations. However, legal recognition of their rights still faces serious challenges, such as the slow process of recognizing customary areas, sectoral policy conflicts, and the absence of legal protection for traditional knowledge. This study uses a normative legal study method with a qualitative approach based on literature studies. The results of the analysis show that although there is recognition in the constitution and several sectoral regulations, the implementation is still partial and has not been effective in protecting the rights of indigenous peoples. For this reason, it is necessary to strengthen the law through regulatory harmonization, acceleration of recognition of customary areas, enactment of special laws, and mechanisms for protecting traditional ecological knowledge as communal wealth. These steps are important to support social justice and environmental sustainability in Indonesia. Keywords: Indigenous Peoples, Environment, Traditional Knowledge
Reformasi Penintersier dan Reklasering dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia Melalui Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Reintegrasi Sosial Narapidana Ivano Rifki Ananda; Kesuma Irdini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2851

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan penintersier serta reklasering dalam sistem pemasyarakatan Indonesia untuk menilai kontribusinya terhadap efektivitas reintegrasi sosial narapidana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya dasar hukum penintersier dan ketidakterpaduan mekanisme reklasering yang menyebabkan proses transisi narapidana dari pembinaan intramural menuju pembimbingan ekstramural berjalan tidak optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk menelaah relevansi regulasi yang berlaku, mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi, serta menilai dampaknya terhadap kualitas reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penintersier belum memiliki pengakuan hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak seragam di setiap Lapas, sementara reklasering masih terkendala oleh ketiadaan standar operasional nasional, lemahnya integrasi data antara Lapas dan Bapas, serta tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan. Kondisi tersebut menyebabkan proses reintegrasi sosial berlangsung terputus dan mengurangi efektivitas pembimbingan setelah narapidana memperoleh hak integrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penintersier dan reklasering perlu dibangun sebagai satu jalur pembinaan berkelanjutan melalui reformasi hukum, penetapan SOP nasional, penguatan koordinasi kelembagaan, dan penyusunan model integratif yang mampu menyatukan tahapan pembinaan intramural dan ekstramural. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengusulan model reformasi integratif yang dapat memperkuat orientasi rehabilitatif sistem pemasyarakatan serta meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial di Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Sistem Hukum Indonesia Kesuma Irdini; Salma Restia Desma Trisya AP
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6950

Abstract

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat, termasuk dalam aspek kewarisan. Namun, pengaturan mengenai hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia masih menimbulkan perbedaan pengaturan antara hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat telah diatur dalam berbagai sistem hukum, meskipun terdapat perbedaan dalam kedudukan dan bagian waris yang diterima anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan harmonisasi pengaturan agar hak anak angkat dapat terlindungi secara adil dan efektif.
Co-Authors Defi, Liza Mutiara Ivano Rifki Ananda Salma Restia Desma Trisya AP