Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Kepada Masyarakat (Menurut UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021) Britney Azzahra Wiguna; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Article 43 Paragraph (2) of the Cooperative Law provides services for cooperatives to the public and this rule has been reaffirmed by the Job Creation Act, thereby worrying that the practice of savings and loan cooperatives with the lure of high interest rates will occur again. Until now, there are many cases of savings and loan cooperatives that serve non-members so that the savings and loan cooperatives. Therefore, the researcher wants to examine how the juridical review of cooperative services in saving and loan activities to the community according to the Job Creation Law and PP No. 7 of 2021 with the analytical method used by the historical interpretation method. The practice of savings and loan cooperatives for non-members resembles shadow banking because the practices both offer investment. Cooperatives do not involve non-members to participate in determining the interest even though the interest set must be discussed together in the members' meeting. With the occurrence of the case of savings and loan cooperatives, this means that the cooperative does not fulfill its purpose, namely the welfare of its members. The Job Creation Act regulates the provisions of cooperatives to serve non-members, finally PP No. 7 of 2021, which excludes savings and loan cooperatives from serving the community Abstrak. Pasal 43 Ayat (2) UU Perkoperasian koperasi dibuka pelayanannya kepada masyarakat dan aturan ini dikukuhkan lagi UU Cipta Kerja sehingga mengkhawatirkan praktik koperasi simpan pinjam iming-iming bunga tinggi terjadi lagi. Sampai saat ini banyak sekali kasus koperasi simpan pinjam yang melayani non anggota sehingga koperasi simpan pinjam. Maka dari itu peneliti ingin meneliti bagaimana tinjauan yuridis pelayanan koperasi dalam kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat menurut UU Cipta Kerja dan PP No. 7 Tahun 2021 dengan metode analisis yang digunakan metode penafsiran historis. Praktik koperasi simpan pinjam kepada non anggota menyerupai shadowbanking karena praktiknya yang sama-sama menawarkan investasi. Koperasi tidak melibatkan para non anggotanya untuk ikut melakukan penetapan bunga padahal bunga yang ditetapkan harus didiskusikan bersama-sama dalam rapat anggota. Dengan terjadinya kasus koperasi simpan pinjam ini artinya koperasi tidak memenuhi tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. UU Cipta Kerja mengatur ketentuan koperasi dapat melayani non anggota, akhirnya terbitlah PP No. 7 Tahun 2021 yang isinya mengecualikan koperasi simpan pinjam untuk tidak melayani masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Anggota sebagai Kreditor Konkuren dalam Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam pada Masa Pandemi Covid-19 Raden Nurul Fadlilah Roshadi; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The Covid-19 Pandemic in Indonesia is currently having a significant impact on the community's economy, one of which is savings and loan cooperatives. The problem at this time is that not all savings and loan cooperatives in Indonesia are based on kinship, all problems should be resolved through member meetings, in fact it is through the courts, one of which is the commercial court. In the case of the Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) Berkah Bersama and the Hanson Mitra Mandiri Cooperative, they were recorded to have small assets compared to their total debt. Therefore, this study aims to determine and analyze the legal protection of members as concurrent creditors in the bankruptcy of savings and loan cooperatives during the covid-19 pandemic. The researcher used normative legal research methods using descriptive analysis research specifications, the research phase used library research, data sources and data collection techniques used through library research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and methods Data analysis used qualitative analysis. The results of this study are: The form of legal protection and efforts provided by the government is the existence of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code which guarantees that the distribution of debtor assets to creditors is in accordance with the principle of paripassu and pro rata that is divided proportionally, through the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 85 /PMK.05/2020, as well as by forming a task force for handling problematic cooperatives. (max. 250 words). Abstrak. Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya koperasi simpan pinjam. Permasalahannya saat ini, tidak semua koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia berasaskan kekeluargaan, yang seharusnya segala permasalahan diselesaikan melalui rapat anggota, dalam faktanya justru melalui jalur pengadilan, salah satunya adalah jalur pengadilan niaga. Dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Bersama dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri tercatat mempunyai asset yang kecil dibandingkan dengan total utangnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota sebagai kreditor konkuren dalam kepailitan koperasi simpan pinjam pada masa pandemi covid-19. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Bentuk perlindungan hukum dan upaya yang diberikan pemerintah yaitu dengan adanya Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang menjamin agar pembagian harta debitur kepada krediturnya sesuai prinsip paripassu dan pro rata yaitu dibagi secara proporsional, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2020, serta dengan membentuk satuan tugas untuk penanganan koperasi bermasalah. (maks. 250 kata).

Kegiatan Usaha Koperasi yang Pelyanannya Dilakukan kepada Anggota dan Bukan Anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis Filosofis dan Tujuan Koperasi Mensejahterakan Anggota Meisa; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract, Cooperatives are business entities that uphold the principle of kinship as contained in Article 33 paragraph 1 of the Constitution. In a cooperative, satisfactory service is something that needs to be considered for the continuity of the cooperative's business. This cooperative effort is a business that is directly related to the interests of members to improve the business and welfare of members. However, Article 43 paragraph (2) of the Cooperative Law states that Cooperative services can not only be provided to members, but also to non-members.Therefore, the purpose of this study is to determine the business activities of cooperatives whose services are provided to members and non-members in terms of juridical and philosophical aspects.The research method used is a normative juridical approach by researching from library materials or secondary data. and in this approach the researcher will examine the adequacy of the juridical and philosophical aspects of the service business by the cooperative through library research as a secondary data collection method.Cooperatives whose goal is to prosper members can in fact be carried out also to the community through the advantages of cooperative business service capabilities for members. Which is after the members are prospered and given the benefits of services/business by the cooperative, people who are not members can be provided with business services as business transactions by the cooperative from the excess funds and resources owned by the cooperative. All of this is done to attract people to become members of the cooperative. and this provision does not apply to savings and credits cooperatives and savings and credits units. Abstrak, Koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan sebagaimana terdapat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar Didalam suatu Koperasi pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan usaha Koperasi. Usaha Koperasi ini merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Namun pada Pasal 43 ayat (2) UU PerKoperasian menyebutkan bahwa pelayanan Koperasi tidak hanya dapat dilakukan pada anggota, tetapi masyarakat yang bukan anggota juga.Maka dari itu tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kegiatan Usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Anggota dan Bukan anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Filosofis.beserta implementasi kegiatan usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Bukan anggota dihubungkan dengan tujuan Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder belaka. dan dalam metode pendekatan ini peneliti akan mengkaji kecukupan aspek yuridis beserta filosofisnya mengenai usaha pelayanan oleh Koperasi melalui penelusuran pustaka sebagai metode pengumpulan data sekunder.Koperasi yang tujuannya mensejahterakan anggota nyatanya dapat dilakukan juga kepada masyarakat melalui kelebihan kemampuan pelayanan usaha koperasi terhadap anggota. Yang mana setelah anggota disejahterakan dan diberi manfaat atas pelayanan/bisnis oleh koperasi, masyarakat yang bukan anggota dapat diberikan pelayan usaha sebagai transaksi bisnis oleh koperasi dari kelebihan dana dan daya yang dimiliki koperasi tersebut. Semua itu dilakukan agar menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. dan ketentuan ini tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam.dan unit simpan pinjam.

Penerapan Prinsip Responsibility Perusahaan Perhotelan Provinsi Bali dalam Pemberian Cuti Tak Berbayar (Unpaid Leave) Pasca Pandemi Covid-19 Zalza Puti Kamila; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4998

Abstract. The principle of responsibility is part of the principles of Good Corporate Governance that must be applied by the company as a form of compliance with laws and regulations in managing company activities. The principle of responsibility makes the company have the obligation to provide humanitarianly decent wages to its employees in accordance with what has been stated in the Employment Agreement and Laws and Regulations. The principle of responsibility for the company is explained through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In circumstances where the company experiences financial difficulties due to the Covid-19 pandemic so that it is unable to provide wages in accordance with the agreement, the company can carry out wage deductions through the provision of unpaid leave by fulfilling the provisions according to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages and Decree of the Minister of Manpower Number 104 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Employment Relations During the Corona Virus Disease Pandemic 2019. But in practice, PT. "X", which is a hotel company in the province of Bali, still enforces the provision of unpaid leave during the post-Covid-19 pandemic. This research uses normative juridical research methods, namely literature law research conducted by examining literature materials and field data obtained through interviews. The results showed that the provision of unpaid leave by PT. "X" does not meet the provisions related to the application of the principle of responsibility in terms of providing a decent wage based on the agreements in the employment agreement and collective agreement. Abstrak. Prinsip responsibility merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance yang wajib diterapkan oleh perusahaan sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola aktivitas perusahaan. Prinsip responsibility membuat perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak secara kemanusiaan kepada para karyawannya sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Perjanjian Kerja serta Peraturan Perundang-Undangan. Prinsip responsibility bagi perusahaan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam keadaan dimana perusahaan mengalami kesulitan finansial akibat pandemi Covid-19 sehingga tidak mampu memberikan upah sesuai dengan kesepakatan, maka perusahaan dapat melaksanakan pemotongan upah melalui pemberian cuti tak berbayar dengan memenuhi ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun dalam praktiknya, PT. “X” yang merupakan perusahaan perhotelan di provinsi Bali masih tetap memberlakukan pemberian cuti tak berbayar tersebut pada masa pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan serta data lapangan yang didapat melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian cuti tak berbayar oleh PT. “X” tidak memenuhi ketentuan terkait penerapan prinsip responsibility dalam hal memberikan upah yang layak berdasarkan kepada kesepakatan dalam perjanjian kerja dan perjanjian bersama.

Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Devina Ambarani; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5080

Abstract. The government issued Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection confirms that business actors may not violate the fulfillment of consumer information in food products, Drug and Food Control Agency Regulation No. 22 of 2018 concerning Guidelines for Issuing Certificates for Home Industry Food Production has regulated the issuance of certificates for home industry food production regarding the P-IRT number to be listed on the label, and Drug and Food Control Agency Regulation No. 31 of 2018 concerning Processed Food Labels which regulates the correct labeling as a guarantee for a food product to be distributed. Even so, in 2021 field data there are 27 facilities for business actors that have not fulfilled the label requirements perfectly. This study aims to understand the mechanism for fulfilling requirements and safety standards for kilo food products by business actors to provide fulfillment of consumers' rights to clear information and to understand the role of the Food and Drug Monitoring Agency in supervising the sale of kilo food products by business actors without clear information on the conditions and product guarantee. In this research, the scope of research is to fulfill consumer rights by food business actors in terms of labeling. This study used a normative juridical method and then the results of the data were analyzed qualitatively.The results of this study indicate that food business actors in the West Java region have not fulfilled consumer rights to clear information about the conditions and guarantees for kilo food products because they have not implemented the mechanism of conditions and safety standards to the fullest. In addition, the Center for Drug and Food Control with the Health Service has carried out its duties by supervising and fostering food home industries. Abstrak. Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan pelaku usaha tidak boleh melanggar pemenuhan informasi konsumen dalam produk makanan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah mengatur pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga mengenai nomor P-IRT yang akan dicantumkan dalam label, dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan yang mengatur pencantuman label yang benar sebagai jaminan suatu produk makanan yang akan diedarkan. Meskipun demikian, data lapangan tahun 2021 terdapat 27 sarana pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan label dengan sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pemenuhan syarat dan standar keamanan produk makanan kiloan oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas dan memahami peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam mengawasi penjualan produk makanan kiloan oleh pelaku usaha tanpa informasi jelas atas kondisi dan jaminan produk. Dalam penelitian ini lingkup penelitian kepada pemenuhan hak konsumen oleh pelaku usaha pangan dalam ketentuan label. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian hasil dari data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini pelaku usaha pangan di wilayah Jawa Barat belum memberikan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan produk makanan kiloan disebabkan belum melaksanakan mekanisme syarat dan standar keamanan dengan maksimal. Selain itu, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan.

Implementasi Penggantian Kerugian atas Wanprestasi yang Dilakukan Pengembang Apartemen Meikarta kepada Konsumen Tiara Salzhabilla; Yeti Sumiyati; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9778

Abstract. This research aims to analyze the implementation of compensation for defaults made by the Meikarta developer to its consumers after the court decision Number 162/Pdt.G/2020/PN Ckr and the efforts that consumers can take in order to claim their right to receive compensation. In the process of enforcing the protection of consumer rights, the consumer (Djuara Pirmaton) won the compensation claim in the form of compensation in the amount of Rp. 415,716,086 cannot be implemented, because the judge did not grant the request for confiscation of the account guarantee. And consumers experience legal uncertainty regarding the type of execution, bankruptcy legal action, and/or judicial review legal action. The approach method used in this research is the case study approach. This approach refers to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as the value of justice that exists in society, descriptive analysis research, namely by describing applicable laws and regulations linked to legal theories and implementation practices. positive law in the judge's decision. Payment of compensation cannot be implemented immediately when the judge decides 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr, because the decision is not accompanied by formal procedural law regarding the procedures for how compensation of IDR 415 million is transferred to the victim consumer. Judge Number 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr has rejected the confiscation of collateral for the Nobu bank account owned by PT MSU, and granted compensation, this is not a progressive step for the judge. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi penggantian kerugian atas wanprestasi yang dilakukan pengembang meikarta kepada konsumennya pasca putusan pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr dan Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam rangka menuntut haknya mendapatkan ganti rugi. Dalam proses penegakan terhadap perlindungan hak konsumen di tempuh dengan menggunakan ranah keperdataan, yaitu ganti rugi dengan gugatan wanprestasi, namun gugatan ganti rugi yang dimenangkan oleh konsumen (Djuara Pirmaton) berupa ganti rugi sebesar Rp. 415.716.086 tidak dapat dilaksanakan, karena permohonan sita jaminan rekening tidak dikabulkan hakim. Dan konsumen menadapatkan ketidak pastian hukum terkait jenis eksekusi, upaya hukum kepailitan, dan atau upaya hukum peninjauan kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan case study. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam putusan hakim. Pembayaran ganti rugi tidak dapat langsung diimplementasikan seketika saat putusan 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr oleh hakim, karena putusan tersebut tidak disertai dengan hukum acara formil tentang tata cara bagaimana ganti rugi sebesar Rp.415 Juta di alihkan pada konsumen korban. Hakim Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr telah menolak sita jaminan rekening bank nobu yang dimiliki oleh PT MSU, dan mengabulkan ganti rugi, hal tersebut bukan langkah progresif hakim.

Implementasi Insentif dan Disinsentif terhadap Pengelolaan Sampah di TPS Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Lingkungan Hidup Adinda Nabila Diva Pramestya; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9972

ABSTRAK. Pengelolaan sampah merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan tanggung jawab individu dan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Namun, implementasi belum optimal, terutama terlihat dari penumpukan sampah di beberapa kota, termasuk Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara produsen dan konsumen dalam konteks pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan definisi sampah sebagai materi tidak diinginkan yang dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang. Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum untuk memberikan insentif dan disinsentif. Insentif berupa dorongan positif, sementara disinsentif bertujuan mengurangi perilaku negatif terhadap lingkungan. Kajian teori implementasi menyoroti tindakan terencana berdasarkan norma-norma untuk mencapai tujuan, dengan implementasi hukum diukur oleh efektivitasnya dalam mencapai dampak positif. Para ahli teori implementasi, seperti Jones dan Soerjono Soekanto, menekankan perlunya prosedur terinci dan perencanaan yang sungguh-sungguh. Kondisi penumpukan sampah di Kota Bandung menjadi fokus utama, di mana kurangnya optimalisasi implementasi kebijakan berdampak pada keadaan darurat sampah. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 memberikan kerangka strategis untuk pengelolaan sampah, termasuk pemberian insentif dan disinsentif. ABSTRACT. Waste management is a crucial aspect in maintaining environmental sustainability. Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 mandates individual and government responsibility in waste management. However, implementation has not been optimal, especially seen from the accumulation of rubbish in several cities, including Bandung. This research uses a normative juridical approach to analyze the legal relationship between producers and consumers in the context of waste management. The research results show that the definition of waste as unwanted material can vary depending on the point of view. The Waste Management Law and Environmental Instruments Government Regulations provide the legal basis for providing incentives and disincentives. Incentives are in the form of positive encouragement, while disincentives aim to reduce negative behavior towards the environment. Implementation theory studies highlight planned actions based on norms to achieve goals, with legal implementation measured by its effectiveness in achieving positive impacts. Implementation theorists, such as Jones and Soerjono Soekanto, emphasize the need for detailed procedures and serious planning. The condition of waste accumulation in the city of Bandung is the main focus, where the lack of optimization of policy implementation has an impact on the waste emergency. Bandung Mayor Regulation Number 74 of 2021 provides a strategic framework for waste management, including providing incentives and disincentives.

Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen di Media Sosial dan Perlindungan Hukumnya berdasarkan UU ITE dan UUPK Ashila Azzahra Darmawan; Yeti Sumiyati; M. Ilman Abidin
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9976

ABSTRACK. In Indonesia, legal protection efforts are reflected through the existence of regulations and laws with various forms of protection. Examples are civil law protection, consumer protection, child protection, and so on. Civil law protection in Indonesia is implicitly regulated in civil law provisions which regulate protection efforts for parties who experience losses, usually in the form of compensation. This legal protection applies to the entire community, including business actors and consumers. The relationship between consumers and business actors occurs when business actors provide information about a product to consumers. Business actors will be responsible for information regarding products or services that have been distributed. Likewise, consumers are obliged to be careful with what they buy or use. Currently, relationships between business actors and consumers can occur through social media. Social media is used by business actors to promote the products or services they sell. When promoting or advertising a product or service via social media, business actors need to pay attention to the provisions of applicable laws and regulations. Meanwhile, consumers will make reviews via social media. This is related to Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which explains that when disseminating information it is mandatory to comply with the facts, and prohibits the dissemination of information that contains elements of lies or slander. Therefore, consumers who spread reviews via social media that contain elements of lies or slander will be subject to sanctions in accordance with Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. The sanctions referred to are contained in Article 243 paragraph (1) of the new Criminal Code. In this article it is explained that the perpetrator can be sentenced to imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or pay a fine of up to category IV. ABSTRAK. Di Indonesia, upaya perlindungan hukum tercermin melalui adanya peraturan dan undang-undang dengan berbagai macam bentuk perlindungan. Contohnya adalah perlindungan hukum perdata, perlindungan konsumen, perlindungan anak, dan sebagainya. Perlindungan hukum perdata di Indonesia secara implisit diatur dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur upaya perlindungan bagi pihak yang mengalami kerugian, biasanya dalam bentuk kompensasi. Perlindungan hukum tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi saat pelaku usaha memberikan informasi mengenai suatu produk kepada konsumen. Pelaku usaha akan bertanggung jawab atas informasi mengenai produk atau jasa yang telah disebarkan. Begitu juga dengan konsumen yang berkewajiban untuk berhati-hati dengan apa yang akan dibeli atau digunakan. Saat ini, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen bisa terjadi melalui media sosial. Media sosial digunakan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual. Dalam melakukan promosi atau iklan mengenai suatu produk atau jasa melalui media sosial, pelaku usaha perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan konsumen akan membuat ulasan melalui media sosial. Hal ini berhubungan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa dalam menyebarkan suatu informasi itu wajib sesuai dengan faktanya, dan melarang adanya penyebaran informasi yang mengandung unsur kebohongan atau fitnah. Oleh karena itu, bagi konsumen yang menyebarkan ulasan melalui media sosial yang mengandung unsur kebohongan atau fitnah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sanksi yang dimaksud terdapat dalam Pasal 243 ayat (1) KUHP baru. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelaku dapat dipidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau membayar denda paling banyak kategori IV.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Produk Minuman Wine Mengandung Alkohol yang Memiliki Label Halal Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Ha Rizki Aliah Yasmin Wibiksana; Sumiyati, Yeti
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12653

Abstract. Freedom in practice religion is a right guaranteed by the government, including for Muslims. One form of this guarantee is consumer protection of halal products, which is regulated in the Halal Product Guarantee Act and Government Regulations for the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector. This law governs the certification and labeling of halal products, granting consumers the right to receive clear, accurate, and honest information about the condition and assurance of goods and services they consume, especially regarding the halal status of the products. With halal certification and labeling, consumers can feel safe and confident about the products they purchase. Halal certification not only benefits consumers by providing legal certainty and protection but also benefits businesses by increasing consumer trust in their products. Regarding intoxicating beverage products, there is a tolerance for alcohol content levels stipulated in the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 10 2018 on Food and Beverage Products Containing Alcohol/Ethanol, which is less than 0.5%. However, the reality shows that legal protection through various existing regulations has not fully guaranteed the good faith of business actors, especially the issue of halal certification procedures. There are four common violations related to halal products: first, displaying a halal label without having BPOM and MUI certification; second, products circulating in the community without a halal label; third, composition not listed but upon examination contains haram substances like pork; fourth, products with foreign BPOM, halal logo included, but without clear information about the importer. This study aims to understand the procedure for applying for halal certification to BPJPH for wine products and to analyze the legal protection for consumers who have purchased wine products containing alcohol. The research method used is normative juridical or library research. The conclusion of this study shows that the halal certification procedure established by BPJPH in the legislation has not been able to guarantee the compliance of business actors. Legal protection for consumers who have purchased and consumed wine products containing alcohol with halal labeling is by providing compensation in the form of a refund. Abstrak. Kebebasan menentukan agama adalah hak yang dijamin oleh negara, termasuk bagi pemeluk agama Islam. Salah satu bentuk jaminan ini adalah perlindungan konsumen terhadap produk halal, yang diatur dalam Undang Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi produk halal, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menerima informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa yang mereka konsumsi, khususnya terkait status kehalalan produk. Dengan adanya sertifikasi halal dan label halal, konsumen dapat merasa aman dan percaya terhadap produk yang mereka beli. Terkait produk minuman yang memabukkan, terdapat toleransi kadar kandungan alkohol yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol yaitu kurang dari 0,5%. Meskipun demikian, realitanya menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui berbagai peraturan yang ada belum sepenuhnya menjamin itikad baik dari pelaku usaha, terutama persoalan prosedur sertifikasi halal. Terdapat empat bentuk pelanggaran yang sering terjadi terkait produk halal: pertama, mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikasi BPOM dan MUI; kedua, produk tetap beredar di masyarakat meskipun tidak mencantumkan label halal; ketiga, komposisi tidak dicantumkan tetapi setelah diteliti ternyata mengandung bahan haram seperti babi; keempat, produk dengan BPOM merek luar dan logo halal yang dicantumkan tanpa informasi yang jelas tentang importirnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal ke BPJPH untuk produk minuman wine dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang telah membeli produk minuman wine mengandung alkohol. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH dalam peraturan perundang-undangan belum mampu menjamin kepatuhan pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah membeli dan mengonsumsi produk minuman wine yang mengandung alkohol dengan label halal adalah dengan pemberian ganti rugi berupa pengembalian uang.

Implementasi pengawasa Atas Reklamasi Lubang Pascatambang Di provinsi Kalimantan Timur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Sahnaz Adillah Fajriah; Yeti Sumiyati
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12821

Abstract. Business activities in the mining sector have two opposing sides. On the one hand, this activity has a positive impact on the country's economy, but on the other hand, mining has a negative impact on the environment. The importance of implementing sustainable principles to anticipate negative impacts on mining activities. Furthermore, laws and regulations relating to reclamation and post-mining state that IUP holders have an obligation to improve environmental quality and restore environmental functions in accordance with their intended use. The problem is that there are ex-mining pits in East Kalimantan province which are ignored by mining business actors, resulting in environmental damage and the loss of life to the number of 47 people in the 2011-2024 period. The research method used is a normative juridical approach, and analytical descriptive research specifications using library data collection techniques, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, and data analysis methods, namely qualitative analysis to draw conclusions using deductive methods. The results of this research conclude that the implementation of supervision of post-mining hole reclamation in East Kalimantan Province has not been carried out well. There are factors that become obstacles in the implementation of supervision, one of which is the inadequate availability of mining inspector personnel in East Kalimantan. Weak supervision of ex-mining pits results in ineffective implementation of the company's rights and obligations as regulated in the relevant legislation. There are compelling legal consequences in the form of sanctions that arise if a company does not carry out reclamation and post-mining exceeds the reclamation implementation limit based on statutory provisions. However, the handling of cases of abandonment of ex-mining holes, such as sanctions and fines, is not implemented optimally. The action of implementing sustainable development principles in mining business activities is a form of anticipating environmental damage. Nevertheless, weak supervision and implementation of sanctions for naughty companies has had a deep influence on the implementation of sustainable principles in mining activities. This research provides an in-depth understanding of the supervision of post-mining hole reclamation in East Kalimantan, as well as placing emphasis on the government regarding the negative impacts that are detrimental to society and the state as a result of weak supervision. Therefore, it is necessary to take a firm stance from the government towards companies that have violated laws relating to the implementation of mining activities, especially reclamation and post-mining activities. Abstrak. Kegiatan usaha di sektor pertambangan memiliki dua sisi yang berlawanan. Disatu sisi kegiatan ini memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara namun di sisi lain pertambangan memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Pentingnya penerapan prinsip yang yang berkelanjutan sebagai mengantisipasi dampak negatif terhadap kegiatan penambangan tersebut. Lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reklamasi dan pascatambang menyatakan bahwa pemegang IUP memiliki suatu kewajiban untuk memperbaiki kulitas lingkungan dan memulihkan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya. Yang menjadi permasalahan ialah terdapat lubang-lubang bekas tambang yang di provinsi kalimantan timur yang diabaikan oleh pelaku usaha pertambangan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa dengan jumlah 47 orang dalam rentan waktu 2011-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier,dan metode analisis data yaitu analisis kualitatif menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pengawasan reklamasi lubang pascatambang di Provinsi Kalimantan Timur belum terlaksana dengan baik. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan salah satunya ialah ketersedian personil inspektur tambang yang tidak memadai di Kalimantan Timur .Lemahnya pengawasan terhadap lubang bekas tambang tersebut mengakibatkan ketidakefektifan penerapan hak dan kewajiban perusahaan sebagimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan terkait. Terdapat akibat hukum memaksa berupa sanksi yang timbul jika terdapat perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang melebihi batas pelaksanaan reklamasi berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Kendati demikian, penanganan kasus pengabaian lubang bekas tambang seperti sanksi dan denda tidak terlaksanakan secara optimal. Tindakan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kegiatan usaha pertambangan merupakan bentuk anisipasi kerusakan lingkungan. Kendati demikian, lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi bagi perusahaan yang nakal memberikan pengaruh yang mendalam terhadap penerapa prinsip berkelanjutan dalam suatu kegiatan pertambangan. Penelitian ini memberikan suatu pemahaman mendalam mengenai pengawasan reklamasi lubang pascatambang di Kalimantan Timur, serta memberikan penekanan kepada pemerintah terkait dengan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan negara akibat dari lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu diperlukan sikap tegas pemerintah terhadap perusahaan yang telah melanggar perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiaatan pertambangan khususnya kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies