Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Hukum atas Putusan Derden Verzet dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan terhadap Sita Eksekusi Ditinjau dari Hukum Acara Perdata Alya Pradhnyana; Toto Tohir Suriaatmadja; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Derden Verzet is one of the extraordinary legal efforts made by a third party in a civil case. The third party here is the party who in the previous case did not participate in the litigation and or was not involved at all. Derden Verzet is filed when the property rights of the third party have been violated due to a decision. The problem in this research is how the aspects of justice for the decision against Derden Verzet's lawsuit in the case of Number 14/PK/Pdt/2019 in conjunction with Number 133/Pdt.Bth/2012/PN.BB, and excess or legal consequences of Derden Verzet's decision. The research method for this legal research s a normative juridical approach, with a legal analysis method in the form of legal refinement, based on data sources relating to Civil Procedure Law. Suggestions that can be conveyed to the Panel of Judges in writing this Legal Research are to be more careful in granting the request for confiscation of execution so that the determination of the confiscation of execution doesn't violate the property rights of third parties. Abstrak. Derden Verzet adalah salah satu Upaya Hukum Luar biasa yang di ajukan oleh pihak ketiga dalam suatu sengketa keperdataan. Pihak ketiga disini ialah pihak yang pada perkara sebelumnya tidak ikut berperkara dan atau sama sekali tidak terlibat. Derden Verzet diajukan ketika hak milik dari pihak ketiga tersebut telah dilanggar karena adanya suatu putusan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek keadilan atas putusan terhadap gugatan Derden Verzet dalam perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 jo Nomor 133/Pdt.Bth/2012/PN.BB, dan excess atau akibat hukum atas putusan Derden Verzet tersebut. Adapun yang menjadi metode penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisi hukum berupa penghalusan hukum, berdasarkan sumber data yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata. Saran yang dapat di sampaikan untuk Majelis Hakim dalam penulisan skripsi ini adalah untuk lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita eksekusi agar penetapan sita eksekusi tersebut tidak melanggar hak milik pihak ketiga.

Mediasi dalam Persidangan Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Ditinjau dari Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Kompilasi Hukum Islam Muhammad Rafli Romadhon; Lina Jamilah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

In the provisions of the Marriage Law one of the breakups of marriage is through divorce, and specifically regulated in the mediation of divorce is stipulated in the provisions of Perma No.1 Year 2016 and compilation of Islamic law. In practice, divorce must be done through mediation, one of which is in the religious court of Bandung. The purpose of this research is to find out the implementation of mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court reviewed from Perma No.1 year 2016 jo compilation of Islamic law, and what factors influence mediation in the divorce trial at the Bandung Religious Court. The research method used in this study is a normative juridical approach to the specifications of the research discriftif analysis and analysis of ny data is qualitative normative. The result of the study that the implementation of mediation in the Bandung Religious Court is in accordance with the procedures applicable at the United Nations, there are also factors that affect the mediation process the main factor is the strong desire of the ara parties to divorce. Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan salah satu putusya perkawinan adalah melalui perceraian, dan secara khusus di atur tentaang Mediasi perceraaian diatur dalam ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 dan kompilasi hukum islam. Dalam praktik terjadi peceraian harus melalui mediasi salah satu nya adalah di pengadilan agama bandung. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui implementasi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung ditinjau dari Perma No.1 tahun 2016 jo kompilasi hukum islam, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mediasi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif spesifikasi penelitian nya diskriftif analisis dan Analisa datanya adalah normatif kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa impelementasi mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di PERMA, ada pun juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi faktor utama nya adalah keinginan yang kuat dari ara pihak untuk bercerai

Akibat Hukum dari Kebijakan PSBB di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Nasional Dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata Muhamad Rekhfi Al Fauzi; Liya Sukma Muliya; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Agreement is a legal relationship between two parties whose contents are rights and obligations. During this covid-19 pandemic, many agreements have been postponed until they are cancelled, Based on Presidential Decree No. 12/2020 the government has declared a non-natural disaster that spreads Covid-19 as a national disaster. The legal consequence of this regulation is the PSBB which limits the organization of activities that cause crowds, one of which is wedding receptions. The purpose of this study was to find out the procedure for the rental agreement for the wedding reception building during the COVID-19 pandemic and to find out the legal consequences of this policy. PSBB during the Covid-19 pandemic on the rental agreement for the wedding reception building. To achieve these objectives, this research uses a normative juridical approach, qualitative research, and descriptive analysis research specifications. The results of the study indicate that the cooperation agreement between the client and the vendor of the Senora Wedding Organizer is carried out verbally. This makes this cooperation agreement contain the principle of freedom of contract, the principle of trust and also the principle of good faith. The agreement was canceled due to the Covid-19 pandemic, because of that, according to Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, achievements that are not fulfilled due to circumstances forcing the client are not entitled to claim compensation for this. Abstrak. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban. Di masa pandemi covid-19 ini banyak Perjanjian yang ditunda hingga dibatalkan, contohnya Perjanjian sewa-menyewa gedung untuk perayaan pernikahan, Berdasarkan Keppres No. 12/2020 pemerintah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Akibat hukum dari keluarnya peraturan tersebut adalah diberlakukannya PSBB yang membatasasi penyelenggaraan aktivitas yang menyebabkan kerumunan massa, salah satunya resepsi pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui prosedur perjanjian sewa menyewa gedung resepsi perkawinan di masa pandemi covid-19 ditinjau dari Buku III KUHPdt dihubungkan dengan kepres No.12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dan Untuk mengetahui akibat hukum kebijakan PSBB di masa pandemi Covid-19 terhadap perjanjian sewa menyewa gedung resepsi perkawinan ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan keppres No.12/2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, penelitian kualitatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian kerjasama klien dan vendor Senora Wedding Organizer ini dilakukan secara lisan. Hal itu membuat perjanjian kerjasama ini mengandung asas kebebasan berkontrak, asas kepercayaan dan juga asas itikad baik. selain itu juga mengandung unsur konsensuil. Perjanjian menjadi batal akibat pandemic Covid-19, karena itu menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata bahwasannya prestasi yang tidak dipenuhi karena keadaan memaksa pihak klien tidak berhak menuntut ganti kerugian atas hal tersebut.

Tanggung Jawab Bank Terhadap Dana Nasabah yang Mengalami SIM Swap Fraud atas Transaksi Mobile Banking Ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum Alifiyah Assyifa; Arif Firmansyah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. A bank is a business entity that has business activities to collect and distribute funds to the community in the form of credit and or other forms. To support the activities of collecting and channeling bank funds to provide other banking services, one of which is by providing banking services digitally. One of the digital banking services, namely mobile banking. This mobile banking service aims to provide convenience for customers, but in its implementation there is abuse of digital services. This is the loss of Bank Commenwealth customer funds due to customer losses due to SIM swap fraud for mobile banking transactions. Based on this phenomenon, the problem in this research is formulated as follows: (1) According to POJK No. 12/POJK.03/2018 on the implementation of digital banking services by commercial banks, is SIM swapping fraud a category of crimes for digital banking services for which banks are responsible? (2) How is the responsibility of banks towards customer funds that experience SIM swap fraud for mobile banking transactions in terms of POJK Number 12/POJK.03/2018 concerning the Implementation of Digital Banking Services by Commercial Banks?. This study uses a normative juridical research method through library materials. The research specifications in this study used descriptive analysis. The analytical method used is qualitative. The results of this study are: that SIM swap fraud is a category of crime in the banking sector in digital banking service products, so that banks can be held accountable under article 1366 of the Civil Code which explains that everyone is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by negligence. Abstrak. Bank adalah badan usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Untuk mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana bank menyediakan layanan jasa-jasa perbankan lainnya, salah satunya dengan memberikan layanan perbankan secara digital. Salah satu layanan perbankan secara digital, yaitu mobile banking. Layanan mobile banking ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para nasabah, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan layanan digital. Yaitu dengan hilangnya dana nasabah Bank Commenwealth akibat mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Apakah SIM swap fraud termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum? (2) Bagaimana tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking ditinjau dari POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum?. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui bahan pustaka. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: SIM swap fraud merupakan kategori kejahatan di sektor perbankan pada produk layanan perbankan digital, khususnya mobile banking sehingga bank dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1366 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian.

Penerapan Sifat Aktif Mediator dalam Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan dalam Mewujudkan Perdamaian Para Pihak Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Erfan Prasetiawan; Husni Syawali; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. In social relations, conflicts or disputes that occur in the community in general involve rights and obligations classified as civil disputes, Mediation is a method of peaceful dispute resolution that is appropriate, effective and can open wider access to the parties to obtain a satisfactory settlement. and fair. This study discusses mediation as an alternative dispute resolution since the issuance of Supreme Court Regulation (Perma) No. 2 of 2003 which was later replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2008 and lastly replaced by Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2016 concerning procedures mediation in court. This regulation is an implementation of Article 130 of HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) which applies to Java and Madura and Article 154 of RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) which applies to areas outside Java and Madura. In this study, it will be arranged using a descriptive qualitative research research type which aims to find out how the implementation of the Mediator's duties in assisting the parties in the negotiation process of civil dispute resolution at the Bandung District Court and knowing in depth the role of the mediator in the negotiation process in civil cases Number 150/ Pdt.G/2021/PN Bdg. Abstrak. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata, Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Penelitian ini membahas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR (Herzine Inlandsch Reglemen) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 RBg (Rechtsreglemen voor de Buitengewesten) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura pada intinya menginsyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Dalam penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian penelitian metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tugas Mediator dalam membantu para pihak dalam proses perundingan penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung dan mengetahui secara mendalam peranan mediator dalam proses perundingan dalam perkara perdata Nomor 150/Pdt.G/2021/PN Bdg.

Implementasi Penggantian Kerugian atas Wanprestasi yang Dilakukan Pengembang Apartemen Meikarta kepada Konsumen Tiara Salzhabilla; Yeti Sumiyati; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9778

Abstract. This research aims to analyze the implementation of compensation for defaults made by the Meikarta developer to its consumers after the court decision Number 162/Pdt.G/2020/PN Ckr and the efforts that consumers can take in order to claim their right to receive compensation. In the process of enforcing the protection of consumer rights, the consumer (Djuara Pirmaton) won the compensation claim in the form of compensation in the amount of Rp. 415,716,086 cannot be implemented, because the judge did not grant the request for confiscation of the account guarantee. And consumers experience legal uncertainty regarding the type of execution, bankruptcy legal action, and/or judicial review legal action. The approach method used in this research is the case study approach. This approach refers to the legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as the value of justice that exists in society, descriptive analysis research, namely by describing applicable laws and regulations linked to legal theories and implementation practices. positive law in the judge's decision. Payment of compensation cannot be implemented immediately when the judge decides 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr, because the decision is not accompanied by formal procedural law regarding the procedures for how compensation of IDR 415 million is transferred to the victim consumer. Judge Number 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr has rejected the confiscation of collateral for the Nobu bank account owned by PT MSU, and granted compensation, this is not a progressive step for the judge. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi penggantian kerugian atas wanprestasi yang dilakukan pengembang meikarta kepada konsumennya pasca putusan pengadilan Nomor 162/Pdt.G/2020/PN Ckr dan Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam rangka menuntut haknya mendapatkan ganti rugi. Dalam proses penegakan terhadap perlindungan hak konsumen di tempuh dengan menggunakan ranah keperdataan, yaitu ganti rugi dengan gugatan wanprestasi, namun gugatan ganti rugi yang dimenangkan oleh konsumen (Djuara Pirmaton) berupa ganti rugi sebesar Rp. 415.716.086 tidak dapat dilaksanakan, karena permohonan sita jaminan rekening tidak dikabulkan hakim. Dan konsumen menadapatkan ketidak pastian hukum terkait jenis eksekusi, upaya hukum kepailitan, dan atau upaya hukum peninjauan kembali. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan case study. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam putusan hakim. Pembayaran ganti rugi tidak dapat langsung diimplementasikan seketika saat putusan 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr oleh hakim, karena putusan tersebut tidak disertai dengan hukum acara formil tentang tata cara bagaimana ganti rugi sebesar Rp.415 Juta di alihkan pada konsumen korban. Hakim Nomor 162/Pdt.G/2020/PN.Ckr telah menolak sita jaminan rekening bank nobu yang dimiliki oleh PT MSU, dan mengabulkan ganti rugi, hal tersebut bukan langkah progresif hakim.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan yang Mengalami Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ivan Daffa Darmawan; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.10663

Fenomena kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadi isu yang penting, Korban tindak kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan dan sebagian adalah anak-anak. Terkhusus pada kekerasan seksual di tempat kerja, belakangan ini menjadi salah satu isu problematika bagi para pekerja khususnya pekerja perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dan pekerja, merupakan hak asasi yang harus diperoleh, pentingnya hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Namun berdasarkan catatan Komnas Perempuan kasus Kekerasan Seksual ditempat kerja pada tahun 2021 terdapat 398 kasus, pada tahun 2022 terdapat 324 kasus, dan sampai Mei 2023 telah terjadi 123 kasus, Kekerasan Seksual merupakan sikap, pernyataan, tindakan yang merendahkan martabat manusia. Oleh sebab itu, bisa berdampak negatif baik pada Korban maupun lingkungan kerjanya. Penulisan ini membahas tentang kewajiban perusahaan melindungi hak pekerja perempuan dan upaya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang menjadi korban kekerasan sesksual di Tempat Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, serta metode analisis data yang digunakan yaitu analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menyebutkan bahwa perusahaan tempat kerja wajib memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan yang mencakup kesejahteraan, dan keselamatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Pekerja Perempuan korban tindak kekerasan seksual di tempat kerja berhak mendapatkan perlindungan berupa dapat melakukan pelaporan, pendampingan, penanganan, dan tindakan pemulihan dari perusahaan tempat kerja serta pemerintah. The phenomenon of sexual violence has recently become an important issue. Most victims of sexual violence are women and some are children. Especially regarding sexual violence in the workplace, recently it has become a problematic issue for workers, especially female workers. Protection of women and workers is a human right that must be obtained, the importance of human rights (HAM) for every individual so that their existence must always be recognized, respected and protected, including through various legislative products. However, based on the records of the National Commission on Violence Against Women, there were 398 cases of sexual violence in the workplace in 2021, in 2022 there were 324 cases, and as of May 2023 there had been 123 cases. Sexual violence is an attitude, statement or action that demeans human dignity. Therefore, it can have a negative impact on both the victim and his work environment. This article discusses the company's obligation to protect the rights of female workers and legal protection efforts for female workers who are victims of sexual violence in the workplace based on Decree of the Minister of Manpower Number 88 of 2023 concerning Guidelines for Preventing and Handling Sexual Violence in the Workplace and Law Number 13 of 2023. 2003 concerning Employment. The research method used is a normative juridical approach, research specifications that are descriptive analysis, data collection methods in the form of library research, and the data analysis method used is qualitative juridical analysis. The research results are based on the provisions of Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 concerning Guidelines for Preventing and Handling Sexual Violence in the Workplace and Law Number 13 of 2003 concerning Employment. States that workplace companies are obliged to provide protection for female workers which includes the welfare and safety, both mental and physical, of the workforce. Female workers who are victims of sexual violence in the workplace have the right to receive protection in the form of reporting, assistance, treatment and recovery from the company where they work and the government.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Akibat Tindak Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat atas Tertukarnya Bayi yang Baru Lahir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Vira Marcela; Muhammad Faiz Mufidi; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.12591

Abstract. Hospitals are a type of health service facility that has health human resources who have scientific disciplines under their profession to provide health services according to patient needs. Hospitals carry out health efforts in the form of primary, preventive, curative, and rehabilitative measures carried out by the central government, regional government, and/or the community. Good, safe, and quality service is something that is essential for hospitals to provide to patients. This can be realized by improving hospital performance optimally and professionally. In 2022, there was an incident where a nurse at a hospital identified a patient because they gave the wrong identity bracelet, causing the baby to be confused. This research aims to find out the standard of nursing services for newborn babies about the implementation that occurs at Hospital X. The hospital's civil liability is known due to acts of negligence committed by nurses according to Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method used is normative juridical, the research specifications in this study are descriptive. The data collection technique in this research is library research and the analysis method in this research uses qualitative analysis methods. The results of this research explain that hospitals are responsible for negligence committed by nurses. Abstrak. Rumah sakit merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Rumah Sakit menyelenggarakan upaya kesehatan berupa pomotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dilakukan oleh yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan baik aman dan bermutu merupakan hal yang mutlak diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien. Hal tersebut dapat terealisasi dengan meningkatkan kinerja Rumah Sakit secara optimal dan profesional. Pada Tahun 2022 terdapat peristiwa yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit dalam mengidentifikasi pasien karena salah memberikan gelang identitas menyebabkan bayi tersebut tertukar. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Standar Pelayanan Keperawatan terhadap bayi yang baru lahir dihubungkan dengan pelaksanaan yang terjadi di Rumah Sakit X. Diketahuinya tanggung jawab perdata Rumah Sakit akibat tindak kelalaian yang dilakukan oleh perawat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif bersifat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi keperpustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif .Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat.

Perlindungan Hukum terhadap Mitra Gojek atas Tindakan Konsumen yang Melakukan Pemesanan Fiktif pada Fitur Go-Food Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ryan Ardiansyah; Rimba Supriatna
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i2.15006

Abstract, In the era of electronic systems that continue to grow, Gojek as one of the main actors in the e-commerce industry, namely as a platform provider for online motorcycle taxi services with anyone can partner or cooperate by becoming an online motorcycle taxi driver. However, in the process of performing services, the risk of deception can occur. As done by Gojek Consumers, namely making fictitious orders on the GoFood feature. The problem in this study is how the legal protection of Gojek Partners for consumer actions that make fictitious Go-Food orders based on the Civil Code and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and how the liability of the company PT Gojek Indonesia against Gojek Partners for consumer actions that make fictitious Go-Food orders based on the Civil Code Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. This research method uses normative juridical by conducting literature studies to find primary and secondary data. The results of the study are regarding the liability of the company PT Gojek Indonesia against Gojek Partners, namely the company's liability is in accordance with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 80 concerning Trading Through Electronic Systems, but in this case the Consumer is not responsible. The legal protection for Gojek Partners as Gojek drivers is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, PT Gojek Indonesia as the organiser of electronic transactions has an obligation to organise Electronic Systems reliably and safely and is responsible for the operation of the Electronic System as it should. Dispute resolution carried out in this case is out of court or non-litigation dispute resolution. Abstrak. Di era sistem elektronik yang terus berkembang, Gojek sebagai salah satu pelaku utama dalam industri e-commerce, yaitu sebagai penyedia platform layanan ojek online di mana siapa pun dapat bermitra atau bekerja sama dengan menjadi pengemudi ojek online. Namun, dalam proses memberikan layanan, risiko penipuan bisa terjadi. Seperti yang dilakukan oleh konsumen Gojek, yaitu dengan membuat pesanan fiktif pada fitur GoFood. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Mitra Gojek terhadap tindakan konsumen yang membuat pesanan GoFood fiktif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana tanggung jawab perusahaan PT Gojek Indonesia terhadap Mitra Gojek atas tindakan konsumen yang membuat pesanan GoFood fiktif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan melakukan studi literatur untuk mencari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan PT Gojek Indonesia terhadap Mitra Gojek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, namun dalam kasus ini konsumen tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum bagi Mitra Gojek sebagai pengemudi Gojek diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT Gojek Indonesia sebagai penyelenggara transaksi elektronik memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam kasus ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau penyelesaian sengketa non-litigasi.

Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan Mochamad Nur Arsyi Rivaldi; Rimba Supriatna
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 2, Desember 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i2.2999

Abstract. This research describes a land sale and purchase transaction through a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), a preliminary agreement prior to the making of a land sale and purchase deed. The PPJB's compliance with housing and settlement regulations has been confirmed by the parties, although some contents are not included in it. Nevertheless, the PPJB remains valid and binding. However, in practice, there are home sellers who make defaults by not delivering the object of sale and purchase. The impact of this default allows buyers to demand the fulfillment of achievements. In this context, this research has two main objectives: understanding the suitability of the PPJB with housing and settlement regulations and understanding the legal consequences of an individual house sale and purchase agreement when the seller does not hand over the object of sale and purchase after making a PPJB.The research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive specifications. Data was collected through literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted using a qualitative juridical approach. The results show that the PPJB fulfills the legal requirements of the agreement and its content is in accordance with housing and settlement regulations. However, the seller's default action that refuses to hand over the object of sale and purchase after the PPJB remains a violation. Abstrak. Penelitian ini menjelaskan transaksi jual beli tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sebuah perjanjian pendahuluan sebelum pembuatan Akta Jual Beli tanah. Kesesuaian PPJB dengan peraturan perumahan dan permukiman telah dipastikan oleh para pihak, meskipun beberapa muatan tidak tercantum di dalamnya. Meskipun demikian, PPJB tetap sah dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, terdapat penjual rumah yang melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan objek jual beli. Dampak dari wanprestasi ini memungkinkan pembeli untuk menuntut pemenuhan prestasi. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: memahami kesesuaian PPJB dengan peraturan perumahan dan permukiman serta memahami konsekuensi hukum dari perjanjian jual beli rumah perseorangan ketika penjual tidak menyerahkan objek jual beli setelah membuat PPJB. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB memenuhi syarat sah perjanjian dan muatannya sesuai dengan peraturan perumahan dan permukiman. Namun, tindakan wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek jual beli setelah PPJB tetap merupakan pelanggaran..

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search