Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.683

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Riset Ilmu Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Sinergi International Journal of Law Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences

Rini Irianti Sundary

Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Bandung

Author-ID : 392967

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dihubungkan dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Muhammad Rasyiq Fadlan; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Termination of Employment Relationship (Layoff) is the termination of the employment relationship due to a matter that results in the termination of the rights and obligations between the worker/laborer and the entrepreneur as regulated in Article 1 Number 25 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The problem in writing this is, how the actions of employees against companies that do lay offs are not in accordance with the period of service written in Article 156 of Law No. 13 of 2003 concerning Employment, and how is the legal protection for workers in Termination of Employment (Layoff). The results of the study indicate that disputes over termination of employment must be resolved by Bipartite, Mediation, Conciliation, and Arbitration, if it does not produce results, then the lawsuit is submitted to the Industrial Relations Court. The settlement of disputes over termination of employment at the Industrial Relations Court is carried out in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. This study uses a juridical approach with research specifications using analytical descriptive, the type of data used is secondary data, with library research data collection techniques and data analysis techniques using qualitative juridical. Based on the analysis, the results of this study: (1) Knowing the settlement of industrial relations disputes and (2) Knowing what legal protections are obtained by the workers and the company based on Decision Number 113/Pdt/SUS-P.H.l/2020/PN.BDG through the Court Industrial relations. Abstrak. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah, bagaimana tindakan karyawan terhadap perusahaan yang melakukan PHK tidak sesuai dengan masa kerja yang tertulis di Pasal 156 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja harus di upayakan diselesaikan Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, apabila tidak membuahkan hasil barulah gugatan ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan pemutusan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan dan Teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis, hasil dari penelitian ini : (1) Mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan (2) Mengetahui perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh pihak pekerja dan pihak perusahaan berdasarkan Putusan Nomor 113/Pdt/SUS-P.H.l/2020/PN.BDG melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Penempatan Tenaga Kerja Asing di Proyek X berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Prinsip Alih Teknologi Tikko Reza Pahelvi; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The use of foreign workers in Indonesia is the most important thing for the advancement of a company that implements the use or employs foreign workers. The use of foreign workers itself is not an ordinary thing, but something that must be maintained, because the entry of foreign workers into Indonesia can have a positive impact on economic growth. On the other hand, the use of Foreign Workers can also have a negative impact if the placement of Foreign Workers is not carried out based on the laws and regulations that have been made by the relevant government. One of the purposes of using foreign workers (TKA) is to transfer technology and transfer skills that have not been implemented properly. "PLACEMENT OF FOREIGN WORKERS IN PROJECT X BASED ON LAW NUMBER 11 YEAR 20 CONCERNING CREATION OF WORK IN CONNECTION WITH THE PRINCIPLE OF THE TRANSFER OF TECHNOLOGY THESIS". Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows (1) How is the placement of foreign workers according to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, is it related to improving job opportunities for TKI? And (2) How is the placement of foreign workers who do not have expertise in Project X related to the principle of Technology Transfer? This study uses a normative juridical approach which focuses on the use of secondary data in the form of legal principles and applicable legal norms associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning problems. Sources of data on primary and secondary legal materials are based on statutory regulations relating to Employment Law and other tertiary materials including articles, internet and encyclopedia dictionaries. The conclusion is that the placement of foreign workers in Project X is not in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and is contrary to the principle of Technology Transfer, namely. Abstrak. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang menerapkan penggunaan atau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu sendiri bukan merupakan sutu hal yang biasa, melainkan suatu hal yang harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positf bagi pertembuhan ekonomi. Disisi lain penggunaan Tenaga Kerja Asing juga dapat memberikan dampak negatif jika penempatan Tenaga Kerja Asing tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait. Salah satu tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah untuk Alih teknologi dan Alih keahlian yang belum diterapkan secara benar. “PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI PROYEK X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 20 TENTANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALIH TEKNOLOGI SKRIPSI”. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penempatan TKA menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan perbaikan kesempatan kerja bagi TKI? Dan (2) Bagaimana penempatan TKA yang tidak memiliki keahlian diproyek X dihubungkan dengan prinsip Alih Teknologi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan tertier bahan lain diantaranya artikel, internet dan kamus ensiklopedia. Kesimpulannya bahwa penempatan TKA di Proyek X tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bertentangan dengan prinsip Alih Teknologi yaitu.

Co-Authors Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Farida, Ema Fitri Wahyuni Jayawarsa, A.A. Ketut Jilly Febrian Muhadi Muhammad Rasyiq Fadlan Mustofa Abdul BASIR Nandang Sambas Permana, Afrizal Hadi Permana, Salma Farha Nabila Putraga, Mulyadi Abdulkam R. Nayra Nada Maulidna Saputra, Riki Ade Tikko Reza Pahelvi Umi Muslikhah, Umi Zahra, Faridha

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Law Studies