Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA
Permana, Afrizal Hadi
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Pajak Penghasilan terhadap Kegiatan E-Commerce Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Permana, Afrizal Hadi; Permana, Salma Farha Nabila; Putraga, Mulyadi Abdulkam; Sundary, Rini Irianti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan pembangunan di Indonesia memerlukan dana yang signifikan, salah satunya melalui pendapatan pajak, termasuk dari sektor e-commerce. Berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah telah mengatur perpajakan melalui UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. E-commerce, yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia terutama pasca krisis 1998, kini dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Terdapat dua masalah bagaimana PPh dikenakan pada transaksi e-commerce dan implementasi PP No. 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan dikenakan pada penghasilan yang diterima pelaku e-commerce, termasuk keuntungan penjualan, fee jasa, dan komisi. PP No. 23 Tahun 2018 menggantikan PP No. 46 Tahun 2013, mengurangi tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% untuk usaha dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, serta memberikan jangka waktu grace period tertentu untuk badan usaha. Implementasi ini bertujuan untuk mendorong pembukuan yang baik dan memberikan keringanan pajak bagi pelaku usaha e-commerce. Penurunan tarif ini diharapkan mendorong pertumbuhan sektor e-commerce serta meningkatkan kepatuhan pajak.
PENERAPAN SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Permana, Afrizal Hadi; Ansari, Teuku Syahrul
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2718

Abstract

Security for costs adalah jenis tindakan transisi. Memiliki tujuan penelitian Security for Costs dapat dimasukkan dengan kategori Interim Measures atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana majelis arbitrase dapat memerintahkan Security for Costs berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional. Hipotesa penelitian yaitu Security for costs sebagai salah satu bentuk dari interim measures dapat menggunakan Pasal 32 UU Arbitrase, dasarnya interim masures dalam praktek arbitrase pada umumnya sama dengan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules sehingga kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan perintah security for costs.
Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance di Kabupaten Karawang Farma Rahayu, Mella Ismelina; Prabowo, Romi Galih; Permana, Afrizal Hadi; Prawira, Aldiansyah Yudha; Nur Rizki, Raden Achmad; Zulkarnaen Sitompul, Muhamad l Haris
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.625

Abstract

This research discusses the relationship between green open space (RTH) and good environmental governance (good environmental governance). Good environmental governance is an extension of good government, which refers to the principles of good governance in the context of the environment. The government's role in providing green open space that can be enjoyed by the wider community is closely related to public policy making. This public policy involves a policy-making process that leads to certain goals and involves steps taken by the government. Green open space has various benefits, both ecologically, socio-culturally, and aesthetically. Green open space provides comfort, improves the microclimate, increases oxygen reserves, and serves as a means of recreation, social interaction and regional identity. The existence of green open space is also important in maintaining a balance between the natural environment and the built environment in urban areas. In managing green open space, it is important to apply the concept of good environmental governance by taking into account the sustainability of natural resources. Environmental governance understands environmental management through interactions between the state and its people. Green open space management also involves the process of planning, utilization and control which plays an important role in forming a planned urban spatial layout. This study focuses on Karawang Regency, where there is an imbalance between the amount of green open space with public facilities and private buildings. Even though there is still empty land that can be used as green open space, its utilization has not been optimal. In the Karawang Regency strategic plan, an analysis of land use and green open space needs is carried out based on the area and population. Good green open space management efforts in Karawang Regency can help achieve good environmental governance and improve the quality of the environment and the quality of life of its people.
Co-Authors Ansari, Teuku Syahrul Mella Ismelina Farma Rahayu nur rizki, Raden achmad Permana, Salma Farha Nabila Prabowo, Romi Galih Prawira, Aldiansyah Yudha Putraga, Mulyadi Abdulkam Rini Irianti Sundary Zulkarnaen Sitompul, Muhamad l Haris