Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Urgency of Applying the Principles of Simple, Fast and Low Cost Justice in the Execution of Industrial Relations Court Decisions in Indonesia Farida, Ema; Suriaatmadja, Toto Tohir; Sundary, Rini Irianti
Sinergi International Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v2i2.141

Abstract

This Research Aims To Analyze The Urgency Of Applying The Principles Of Simple, Fast And Low Cost Trials In The Execution Of Industrial Relations Court Decisions In Indonesia. The Research Specification Used By The Author In This Research Is Descriptive Analytical Research, Namely a Research Method That Aims To Get An Overview Of The Symptoms Being Studied At The Present Time And Then Relate Them To Legal Norms Or Statutory Regulations The data analysis used in this research is Qualitative Data Analysis. Analyzing the content of legal documents, court decisions, and related literature to identify themes, patterns, and trends relevant to the research questions. Research results prove that The application of the principles of simple, fast and low-cost justice in the execution of Industrial Relations Court (PHI) decisions in Indonesia has a very important urgency. Here are some reasons why this is so necessary: Protection of Labor Rights: Most of the cases submitted to PHI involve labor rights and worker welfare. Delays in executing decisions may result in workers not being able to immediately obtain their rights, such as delayed wages, leave rights, or other rights.
Prosedur Perbaikan Akta Cerai Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS) Farida, Ema
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41909

Abstract

Akta cerai merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa suatu pernikahan telah resmi berakhir. Akta ini memiliki implikasi hukum yang penting, termasuk dalam hal status perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Oleh karena itu, keabsahan dan keakuratan akta cerai sangat krusial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perbaikan akta cerai atas putusan Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset hukum normatif yang fokus pada data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perbaikan akta cerai merupakan proses yang penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen resmi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Studi kasus Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah keliru menjalankan peran pentingnya dalam menjaga keakuratan dokumen hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Seharusnya Pengadilan Agama dalam melakukan perbaikan akta cerai memedomani Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (sebagaimana diubah) yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapan terkait perbaikan kesalahan dalam dokumen pencatatan sipil.
Perbandingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Indonesia, Jepang, Korea Selatan dan Malaysia Farida, Ema
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i1.y2025.52075

Abstract

Penelitian ini membandingkan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Fokus utama adalah pada struktur kelembagaan, prosedur hukum, serta efektivitas dalam menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha. Indonesia mengandalkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan pendekatan litigasi, sementara Jepang dan Korea Selatan menekankan mediasi dan konsiliasi berbasis tripartit. Malaysia menggabungkan sistem pengadilan dan lembaga arbitrase. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigatif cenderung lebih cepat dan efisien. Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam reformasi sistem hubungan industrial di Indonesia menuju penyelesaian yang lebih adil dan efisien.
Sosialisasi Hukum Dalam Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah Susanto; Turnya; Farida, Ema; Sopian, Ahmad; Hatorangan, Belly; Priyantoro, Cici; Kurniasih, Cicih; Sanjaya, Endang
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol. 8 No. 1 (2025): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v8i1.54957

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat Kelurahan Pancoranmas, Depok. Latar belakang kegiatan ini didorong oleh maraknya persoalan pertanahan yang bersumber dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai administrasi pertanahan, sertifikasi, dan legalitas tanah. Kegiatan dilaksanakan pada 19 November 2025 oleh tim dosen dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UNPAM. Metode pengabdian meliputi sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan administratif. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai prosedur sertifikasi tanah, upaya pencegahan sengketa, serta pentingnya dokumen legal. Kesimpulannya, sosialisasi hukum ini efektif dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hak atas tanah