Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

5.084

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Jurnal Privat Law Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI YUSTISI Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Pagaruyuang Law Journal KRTHA BHAYANGKARA Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Aktualita : Jurnal Hukum Bandung Conference Series: Law Studies Journal of Innovation and Sustainable Empowerment JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Sinergi International Journal of Law Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences

Rini Irianti Sundary

Universitas Islam Bandung

Author-ID : 392967

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

INTERNALISASI PRINSIP - PRINSIP ISLAM TENTANG ETIKA KERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DAN PELAKSANAAN HAK ATAS PEKERJAAN Irianti, Rini
Syiar Hukum Vol 12, No 2 (2010): Syiar Hukum
Publisher : LPPM Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Worker rights and the right to work are interesting topics to be discussed, especially in the manpower development context in Indonesia. Respect and guarantee on the worker rights is a part of fairness principles in labor law and such guarantee is very important for the continuity of a business. The fulfillment of the rights became the responsibility of the companies. However, the workers also have the obligation and responsibility as well. As an integral part of the company, workers have an obligation and social concerns on the sustainability of the company. In this case, internalization of Islamic principles should be considered in carrying out the duties. This principle should also be guidelines for workers in maintaining order and regularity. Based on the analysis, it can be concluded that the general accepted norms, decency norms, the legal norms and moral norms obtain in all life aspects,. These norms cannot be separated, each has relevance, and the law actually is the essence of positive moral norms, especially the empirical moral norms in the society.

Internalisasi Prinsip - Prinsip Islam Tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan Rini Irianti
Syiar Hukum Volume 12, No 2 (2010) : Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/sh.v12i2.636

Worker rights and the right to work are interesting topics to be discussed, especially in the manpower development context in Indonesia. Respect and guarantee on the worker rights is a part of fairness principles in labor law and such guarantee is very important for the continuity of a business. The fulfillment of the rights became the responsibility of the companies. However, the workers also have the obligation and responsibility as well. As an integral part of the company, workers have an obligation and social concerns on the sustainability of the company. In this case, internalization of Islamic principles should be considered in carrying out the duties. This principle should also be guidelines for workers in maintaining order and regularity.Based on the analysis, it can be concluded that the general accepted norms, decency norms, the legal norms and moral norms obtain in all life aspects,. These norms cannot be separated, each has relevance, and the law actually is the essence of positive moral norms, especially the empirical moral norms in the society.

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat R. Nayra Nada Maulidna; Rini Irianti Sundary
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 1, No. 1, Juli 2021, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Abstract. Child labor is one of the problems that occur in West Java. There are data showing that West Java Province ranks first in the case of child labor. This is the case of child labor that occurred in Cianjur Regency. So, if the child works, it will interfere with his education. Education is the main thing that must be carried out by children. This study uses a normative juridical method, with descriptive analytical research specifications and qualitative normative data analysis. This study aims to determine the legal protection of child labor in West Java related to the right to education and to find out how the supervision of the local government in West Java in enforcing the West Java Provincial Regulations regarding the implementation of labor. The results of the research analysis that there is a prohibition against employers if they employ children with Article 108 letter K. Children should not work because the main thing is education. So, if the parent/guardian violates the administrative sanctions. The form of local government supervision is the existence of rules in granting work permits for children in accordance with Article 72 paragraphs 2 and 3. The imposition of sanctions if employing children is in accordance with Article 111 paragraph 1 of the West Java Provincial Regulation concerning the implementation of employment. Abstrak. Pekerja anak merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Jawa Barat. Terdapat data yang menunjukan Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam kasus pekerja anak. Hal ini terdapat kasus pekerja anak yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Maka, jika anak bekerja maka akan mengganggu pendidikannya. Pendidikan merupakan hal utama yang harus dijalankan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisa data normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Jawa Barat dihubungkan atas hak pendidikan dan untuk mengetahi bagaimana pengawasan pemerintah daerah di Jawa Barat dalam penegakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Hasil analisis penelitian bahwa terdapat larangan terhadap pemberi kerja jika mempekerjakan anak dengan Pasal 108 huruf K. Anak tidak seharusnya bekerja karena yang utama adalah pendidikan. Maka, jika Orang tua/wali melanggar adanya sanksi administratif. Bentuk pengawasan pemerintah daaerah yaitu dengan adanya aturan dalam pemberian izin kerja bagi anak sesuai dengan Pasal 72 ayat 2 dan 3. Penjatuhan sanksi jika mempekerjakan anak sesuai dengan Pasal 111 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Rini Irianti Sundary
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 1 No. 1 (Juni) 2018
Publisher : Universitas Islam Bandung

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Berdasarkan Pasal 180 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi, pemerintah daerah dapat memungut BPHTB dengan syarat menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan mengenai itu. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah. Dan sejauhmana pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri (Pendapatan Asli Daerah) Hal ini berbeda dengan penerimaan BPHTB sebagai pajak pusat, meskipun pendapatan BPHTB kemudian diserahkan kepada daerah, penerimaan ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok pendapatan asli daerah, melainkan sebagai dana perimbangan (dana bagi hasil). BHPTB sebagai pajak daerah juga dapat meningkatkan akuntabilitas daerah (local accountability). Dengan menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah, maka kebijakan BPHTB ditetapkan oleh daerah dan disesuaikan dengan kondisi, dan tujuan pembangunan daerah.

Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan dengan Asas Jujur dan Adil dalam Pemilihan Umum Malsal Jajuli Haerudin Hermawan; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The Village Head Election is a direct election of the village head by local villagers and appointed by the Regent/Mayor. The existence of this village head election as a form of a democratic party as well as a new hope and motivation for the village community, especially the village of Curug Agung. Pilkades in Curug Agung Village is expected to produce village head candidates who care about the people so that they can make a major contribution to the progress of the village. However, in village-level democracy, it is undeniable that there are indications of political violations, namely money politics. So the author conducted a study entitled "The Practice of Money Politics in Village Head Elections Is Linked to Honest and Fair Principles in General Elections (Case Study in Curugagung Village, Sagalaherang District, Subang Regency)". This research is a type of qualitative research with a case study approach. The research specification uses descriptive analysis with data collection techniques using observation and interview methods, while the author's analytical method uses descriptive analysis. The results of this study indicate that the Pilkades of Curug Agung Village indicated a violation of money politics. These violations were caused by the low level of public knowledge about politics and the lack of clarity regarding the legal umbrella specifically regulating the prohibition of money politics in the Pilkades. In addition, the application of administrative legal sanctions is hampered by legal evidence of money politics and people who know about money politics practices are not willing to testify and report it. Abstrak. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Adanya pemilihan kepala desa ini sebagai wujud pesta demokrasi sekaligus menjadi harapan dan motivasi baru bagi masyarakat desa terkhusus Desa Curug Agung. Pilkades di Desa Curug Agung diharapkan dapat menghasilkan calon kepala desa yang peduli kepada rakyat agar dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan desa. Tetapi dalam demokrasi tingkat desa juga tidak dapat dipungkiri terindikasi terjadi pelanggaran politik yaitu politik uang. Maka penulis melakukan penelitian dengan berjudul “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Dihubungkan Dengan Asas Jujur Dan Adil Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Desa Curugagung Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang)”. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara, sedangkan metode analisis penulis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pilkades Desa Curug Agung terindikasi terjadi pelanggaran politik uang. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan tidak adanya kejelasan mengenai payung hukum yang khusus mengatur larang politik uang dalam Pilkades. Ditambah penerapan sanksi secara hukum administrasi terkendala oleh pembuktian hukum politik uang dan orang yang mengetahui adanya praktik politik uang tidak bersedia bersaksi dan melaporkannya.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dihubungkan dengan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Muhammad Rasyiq Fadlan; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Termination of Employment Relationship (Layoff) is the termination of the employment relationship due to a matter that results in the termination of the rights and obligations between the worker/laborer and the entrepreneur as regulated in Article 1 Number 25 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The problem in writing this is, how the actions of employees against companies that do lay offs are not in accordance with the period of service written in Article 156 of Law No. 13 of 2003 concerning Employment, and how is the legal protection for workers in Termination of Employment (Layoff). The results of the study indicate that disputes over termination of employment must be resolved by Bipartite, Mediation, Conciliation, and Arbitration, if it does not produce results, then the lawsuit is submitted to the Industrial Relations Court. The settlement of disputes over termination of employment at the Industrial Relations Court is carried out in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. This study uses a juridical approach with research specifications using analytical descriptive, the type of data used is secondary data, with library research data collection techniques and data analysis techniques using qualitative juridical. Based on the analysis, the results of this study: (1) Knowing the settlement of industrial relations disputes and (2) Knowing what legal protections are obtained by the workers and the company based on Decision Number 113/Pdt/SUS-P.H.l/2020/PN.BDG through the Court Industrial relations. Abstrak. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah, bagaimana tindakan karyawan terhadap perusahaan yang melakukan PHK tidak sesuai dengan masa kerja yang tertulis di Pasal 156 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja harus di upayakan diselesaikan Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase, apabila tidak membuahkan hasil barulah gugatan ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan pemutusan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dengan teknik pengambilan data studi kepustakaan dan Teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis, hasil dari penelitian ini : (1) Mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan (2) Mengetahui perlindungan hukum apa yang didapatkan oleh pihak pekerja dan pihak perusahaan berdasarkan Putusan Nomor 113/Pdt/SUS-P.H.l/2020/PN.BDG melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Pemberian Upah terhadap Pekerja yang di Rumahkan di Masa Covid-19 Dihubungkan dengan SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Alwi Hilmani Amin; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. During the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic, there were a lot of job terminations (PHKs) and employees were also laid off. In the event that many employees were laid off during the Covid-19 pandemic, of course, it caused new problems related to wages that were not paid by the company. This incident occurred in one of the PT. X Kota Jakarta which is engaged in the production of textiles and garments. The research method used is normative juridical, namely an approach based on the main legal basis by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research with descriptive analytical research specifications. Sources of primary and secondary legal data are based on statutory regulations as well as books related to the protection of wage rights and to fulfill secondary data, interview sessions with related parties are conducted. The tertiary legal material in this study relates to the protection of the wage rights of laid-off workers. The data analysis used is qualitative data analysis. Based on the results of this study, it can be concluded that workers who were laid off during the COVID-19 period at PT. X Kota Jakarta have not received protection from the company and also the government regarding wages that should be received by workers, this is not in accordance with the provisions of the Minister of Manpower Decree No. 3 of 2020 concerning Protection of Workers/Labourers and Business Continuity in the Context of Preventing and Overcoming Covid-19. In this incident, the Government should also carry out supervision in accordance with the SOP and also take firm action against the company that pays the wages to the laid-off workers. Abstrak. Pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), banyak sekali perstiwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga dirumahkannya karyawan. Pada peristiwa banyaknya karyawan yang dirumahkan pada masa pandemic Covid-19 Ini , tentunya menimbulkan permasalah baru terkait upah yang tidak dibayarkan oleh perusahaan. Persitiwa ini terjadi di salah satu PT. X Kota Jakarta yang bergerak dalam bidang produksi tekstil dan garment. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan dasar hukum utama dengan metode menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak upah dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berhubungan dengan perlindungan hak upah pekerja yang dirumahkan. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pekerja yang dirumahkan di masa covid-19 di PT.X Kota Jakarta belum mendapatkan perlindungan dari pihak perusahaan dan juga pihak pemerintah terkait upah yang seharusnya diterima oleh para pekerja, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan SE Menaker No.3 tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Covid-19. Dalam peristiwa ini, Pemerintah pun seharusnya melakukan pengawasan sesuai dengan SOP dan juga menindak secara tegas perusahaan yang menunaikan pemberian upah kepada pekerja yang dirumahkan tersebut.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Calon Pekerja dalam Masa Percobaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan J.O Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri Nur Aulia Maharani; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract.The working relationship between workers and employers does not always run smoothly so disputes can occur in terms of the implementation of rights and obligations between workers and the company. An interesting phenomenon to be discussed regarding workers on probation in this study is motivated by companies that do not carry out their obligations properly in fulfilling labor rights, namely giving pocket money that is not under the workload given and is not under the agreement offered by the company. regarding Workers on probation as regulated in Law No. 13 of 2003 concerning Employment J.O. Regulation of the Minister of Manpower No. 6 of 2020 concerning Implementation of Domestic Apprenticeships. This study aims to find out the reasons why workers on probation are used as cheap labor with the same workload as permanent workers as well as legal protection for the rights of prospective workers on probation at PT X in terms of the law. This research method is normative juridical using descriptive analysis research specifications. This data collection technique is through a literature study using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This data analytical method is qualitative. Based on the results of this study, it can be concluded that the legal protection for PT X Startup workers during the probationary period is given an allowance that is not under the workload and also not under the agreement offered by the company. Legal protection and responsibility at PT X Startup are also not optimal. The impact is the high number of cases of exploitation of workers on probation. Abstrak. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha tidak selalu berjalan lancar sehingga memungkinkan terjadi perselisihan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Fenomena yang menarik untuk dibahas terkait pekerja dalam masa percobaan dalam penelitian ini, yaitu dilatarbelakangi oleh perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar dalam memenuhi hak pakerja yaitu memberi uang saku tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh perusahaan, aturan mengenai Pekerja dalam masa percobaan yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan J.O Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2020 Tentang Penyeleggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pekerja dalam masa percobaan dijadikan sebagai tenaga kerja murah dengan beban kerja yang sama dengan pekerja tetap juga perlindungan hukum terhadap hak calon pekerja dalam masa percobaan di PT X ditinjau dari Undang-Undang tersebu. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskritif analisis. Teknik pengumpulan data ini melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analitis data ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum di PT X Startup pekerja dalam masa percobaan diberikan uang saku yang tidak sesuai dengan beban kerja dan juga tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh perusahaan. Perlindungan hukum dan tanggung jawab di PT X Startup juga tidak maksimal. Dampaknya adalah tingginya kasus eksploitasi terhadap pekerja dalam masa percobaan.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Disebabkan oleh Hak Atas Upah di PT. Kalindo Etam Dihubungkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Alifvio Bramandika Karindra; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Industrial Relations Disputes are differences of opinion that make conflicts between employers or employers' combinations with workers / workers or trade unions / trade unions because of disputes over rights, disputes of interest, disputes over termination of employment and discharge between workers / trade unions in one rush. Disputes in industrial relations are often the case in the business world. Industrial relations disputes according to Law No. 2 of 2004 ( PPHI Law ) i are differences of opinion that result in conflict between employers or the combined employers with workers / workers or trade unions / trade unions. Related to the case of disputes over the right to wages experienced by environmental safety workers at PT. Kalindo Etam based on the decision of MA No. 67 / Ps.Sus.-PHI / 2019 / PN Samarinda ( layoffs ), seharus workers get a greater or minimum amount equal to the amount as governed by the provisions below. Based on the disconnected phenomenon, the problems in this study were formulated as follows ( 1 )What is the background of disputes between workers and employers at PT. Kalindo Etam is linked to Law No. 2 of 2004 ? ( 2 )How was the Supreme Court's ruling in securing a case at PT. Kalindo Etam is linked to Law No. 2 of 2004 ? This research is a normative juridical use, an approach that is led by the main law by examining theories, concepts, the principle of law and legislation relating to this study with research specifications namely analytical descriptives. Primary and secondary legal material source data based on statutory regulations and books relating to the analysis data used, namely analysis qualitative data. A knot that is based on the results of research into the resolution of industrial relations disputes due to disputes over the right to wages between PT. Kalindo Etam with workers, namely by using settlement in Bipatrit and Mediation in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2004, which then did not reach the flapping and. Which resulted in the filing of a lawsuit to the Industrial Relations Court. Abstrak. Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi di dunia usaha. Perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 (UU PPHI) ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Terkait dengan kasus perselisihan hak atas upah yang dialami pekerja keamanan lingkungan di PT. Kalindo Etam berdasarkan putusan MA No 67/Pdt.Sus.-PHI/2019/ PN Samarinda (PHK), pekerja seharus mendapatkan jumlah yang lebih besar atau minimal sama jumlahnya sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fenomena tersebut,maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana latar belakang terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha di PT. Kalindo Etam dihubungkan dengan UU No. 2 Tahun 2004 ? (2) Bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam menyelsaikan kasus di PT. Kalindo Etam dihubungkan dengan UU No. 2 Tahun 2004 ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan hak atas upah dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Simpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena perselisihan hak atas upah diantara PT. Kalindo Etam dengan pekerja yaitu dengan menggunakan penyelesaian perselisihan secara Bipatrit dan Mediasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang kemudian tidak mencapai kesepakatan diantara kedua pihak. Yang mengakibatkan pengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Penempatan Tenaga Kerja Asing di Proyek X berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan Prinsip Alih Teknologi Tikko Reza Pahelvi; Rini Irianti Sundary
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The use of foreign workers in Indonesia is the most important thing for the advancement of a company that implements the use or employs foreign workers. The use of foreign workers itself is not an ordinary thing, but something that must be maintained, because the entry of foreign workers into Indonesia can have a positive impact on economic growth. On the other hand, the use of Foreign Workers can also have a negative impact if the placement of Foreign Workers is not carried out based on the laws and regulations that have been made by the relevant government. One of the purposes of using foreign workers (TKA) is to transfer technology and transfer skills that have not been implemented properly. "PLACEMENT OF FOREIGN WORKERS IN PROJECT X BASED ON LAW NUMBER 11 YEAR 20 CONCERNING CREATION OF WORK IN CONNECTION WITH THE PRINCIPLE OF THE TRANSFER OF TECHNOLOGY THESIS". Based on this phenomenon, the problems in this research are formulated as follows (1) How is the placement of foreign workers according to Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, is it related to improving job opportunities for TKI? And (2) How is the placement of foreign workers who do not have expertise in Project X related to the principle of Technology Transfer? This study uses a normative juridical approach which focuses on the use of secondary data in the form of legal principles and applicable legal norms associated with legal theories and practices of implementing positive law concerning problems. Sources of data on primary and secondary legal materials are based on statutory regulations relating to Employment Law and other tertiary materials including articles, internet and encyclopedia dictionaries. The conclusion is that the placement of foreign workers in Project X is not in accordance with Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and is contrary to the principle of Technology Transfer, namely. Abstrak. Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan hal terpenting bagi majunya suatu perusahaan yang menerapkan penggunaan atau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Penggunaan Tenaga Kerja Asing itu sendiri bukan merupakan sutu hal yang biasa, melainkan suatu hal yang harus dipertahankan keberadaannya, karena dengan masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dapat memberikan dampak positf bagi pertembuhan ekonomi. Disisi lain penggunaan Tenaga Kerja Asing juga dapat memberikan dampak negatif jika penempatan Tenaga Kerja Asing tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah terkait. Salah satu tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah untuk Alih teknologi dan Alih keahlian yang belum diterapkan secara benar. “PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI PROYEK X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 20 TENTANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP ALIH TEKNOLOGI SKRIPSI”. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penempatan TKA menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dihubungkan dengan perbaikan kesempatan kerja bagi TKI? Dan (2) Bagaimana penempatan TKA yang tidak memiliki keahlian diproyek X dihubungkan dengan prinsip Alih Teknologi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dimana menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Ketenagakerjaan dan tertier bahan lain diantaranya artikel, internet dan kamus ensiklopedia. Kesimpulannya bahwa penempatan TKA di Proyek X tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bertentangan dengan prinsip Alih Teknologi yaitu.

Co-Authors Adhistianto, Mohamad Fandrian Alifvio Bramandika Karindra Alwi Hilmani Amin Annisa Azzahra Arinto Nurcahyono Bilal Firdaus Dewi Afrasa Fiah Dewi Kartikasari Dey Ravena Edi Setiadi Efik Yusdiansyah Eva Noviana Eyu Elya Fabian Fadhly Jambak Farida, Ema Faridha Zahra Fauzan Zaman Ismail Fitri Wahyuni Gia Yulio Subianto Hanifah Purnamasari Hasyim Adnan Hery Widijanto Indah Sari, Yuliana Jayawarsa, A.A. Ketut Jilly Febrian Muhadi Lutvie Derialdi Malsal Jajuli Haerudin Hermawan Mohamad Fandrian Adhistianto Mohammad Rafli Kusumah Muhammad Rasyiq Fadlan Muhammad Rifqi Hakim Mustofa Abdul BASIR Nandang Sambas Naufal Hanifa Neni Sri Imaniyati Nida Muron Heriandini Nunik Nur Aulia Maharani Nurcahyani, Sri Panji Adam Agus Putra Permana, Afrizal Hadi Permana, Salma Farha Nabila Putraga, Mulyadi Abdulkam R. Nayra Nada Maulidna Raden Emilda Ratu Paramitha Rantika Nanda Devi Ratna Januarita Rifqi Yuwana Rina Rahmawati Sa’adah Saputra, Riki Ade Suci Setiawati Tikko Reza Pahelvi Toto Tohir Suriaatmadja Triana, Ayu Umi Muslikhah, Umi Wulan Damayanti Zahra, Faridha

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search