Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.406

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM JURNAL LITIGASI (e-Journal) Badamai Law Journal Jurnal Wawasan Yuridika INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) Jambe Law Journal Kosmik Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal La Sociale Bandung Conference Series: Economics Studies Bandung Conference Series: Law Studies Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Sinergi International Journal of Law ENDLESS : International Journal of Future Studies Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah IJLSH Greenation International Journal of Law and Social Sciences

Edi Setiadi

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Author-ID : 3241593

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

RELIGIUSITAS MASYARAKAT ADAT KAMPUNG DUKUH KABUPATEN GARUT JAWA BARAT M. Rahmat Effendi; Edi Setiadi; Nandang HMZ
INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Salatiga

This paper aims to examine: (1) religious expressions, (2) religious patterns, and (3) religious values’ conservation in addressing to the challenges of modernization of an indigenous communities at Kampung (Village) Dukuh through the symbols of their lives. Due to religion as a cultural system has become a symbolic system that offers a way to perceive the world. Religion as a “mode of is for reality” provides a “framework” to see the reality, religion also provides a “system of meaning” for their followers which is socially constructed. The indigenous community of Kampung Dukuh tends to make “religion” as their “ultimate concern”. They believe that religion has become their fundamental philosophy for their lives. Most of their activities are according to the religious values. AbstrakTulisan ini bertujuan ingin mengkaji tentang: (1) Ekspresi keberagamaan, (2) Pola keberagamaan, dan (3) Konservasi nilai-nilai agama dalam menghadapi tantangan modernisasi pada masyarakat adat Kampung Dukuh melalui simbol-simbol dalam kehidupan mereka. Karena agama sebagai sistem budaya merupakan sistem simbolik yang menawarkan cara untuk mempersepsi dunia. Agama sebagai ”mode is for reality” memberikan ”framework” untuk melihat realilas, agama menyediakan ”system of meaning” bagi penganutnya yang diproduksi secara sosial. Masyarakat adat Kampung Dukuh cenderung menjadikan “agama” sebagai “the ultimate concern”. Mereka menjadikan agama sebagai filosofi mendasar dalam kehidupan mereka. Hampir seluruh aktifitas dalam kehidupan mereka didasarkan pada nilai-nilai agama.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak Bunga Annisa Widyanie; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The crime of obscenity against minors is increasingly prevalent, especially in the city of Bandung, as in the case of Decision No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, in this case the sexual abuse of minors is carried out by children. The provision of protection for victims of child abuse and criminal prosecution of perpetrators is expected to fulfill the rights of child victims of sexual violence with the aim of recovering child victims of sexual violence. This research is an empirical juridical research using a victimological approach based on field studies and literature as well as secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, it is related to the application of crime and the judge's considerations in making decisions. It can be seen that by being given to perpetrators of sexual abuse of children committed by children in the juvenile criminal justice system, among others, it can minimize and prevent criminal acts of sexual abuse against children in the future and to avoid sexual deviations committed by perpetrators of crimes against children in the future. Abstrak. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin marak terjadi khususnya di Kota Bandung seperti dalam Kasus Putusan No. 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg , dalam kasus ini pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh anak. Pemberian perlindungan terhadap korban pencabulan pada anak dan penjatuhan pidana terhadap pelaku diharapkan dapat memenuhi hak anak korban kekerasan seksual dengan tujuan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan viktimolgis didasarkan atas studi lapangan dan kepustakaan dan juga data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dapat diketahui dengan diberikan terhadap pelaku pencabulan pada anak yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan pidana anak, antara lain dapat meminimalisir dan mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa depan dan untuk menghindari penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak di masa depan.

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Iqbal Tawakal Bale; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract_To realize a state of law, legal instruments are needed that are used to regulate balance and justice in all areas of life and people's livelihoods through laws and regulations by overriding the jurisprudential function. Mining business or mining business is an activity within the framework of mineral and coal exploitation which includes the stages of general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation and sales activities, as well as post-mining activities. Not long after receiving the report, 3 police personnel from the West Java Regional Police then came to the location and found the perpetrators at H's gold processing facility along with the discovery of evidence in the form of a hammer, an iron rod, a shovel, and a sack containing mud left over from gold processing. the. In terms of terms, illegal mining or illegal mining in English consists of two words, namely: illegal, which means illegal, prohibited, or contrary to the law, and mining, which means extracting part of the land containing valuable metals in the ground or rocks. In addition to administrative sanctions and/or criminal sanctions, perpetrators of criminal acts in the mining sector may also be subject to additional penalties in the form of: 1. confiscation of goods used in committing a crime; 2. deprivation of profits derived from criminal acts; and/or 3. the obligation to pay the costs incurred as a result of a criminal act. The negative impact on mining activities in protected forests occurs in the air which has an impact on human health and aquatic life, decreased water quality and flooding as well as local agriculture, changes in air temperature due to global warming on the climate, flora and fauna whose population is threatened, contaminated soil and erosion and destroyed landscapes. Efforts that can be made by the government in reducing the negative impact of mining activities in Indonesia include reforming regulations by revoking policies in the mining sector that are hierarchically contrary to the 1945 Constitution, being careful in making policies in the mining sector, and setting standards. high environmental management in the mining industry. Keywords: Criminal liability, Illegal mining, Criminal law Abstrak_Untuk mewujudkan suatu negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan serta keadilan dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan dengan cara mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Usaha pertambangan atau mining business merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (feasibility study), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Tidak lama setelah mendapat laporan, 3 orang personil kepolisian dari Polda Jawa Barat kemudian datang ke lokasi dan menemukan para pelaku di tempat pengolahan emas milik H disertai penemuan barang bukti berupa palu, tongkat besi, sekop, dan satu buah karung yang berisi lumpur sisa pengolahan emas tersebut. Dari segi istilah, penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris illegal mining terdiri dari dua kata, yaitu: illegal, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa:1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 2.perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau 3.kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. Dampak negatif pada kegiatan pertambangan di hutan lindung tersebut terjadi pada udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan hidupan perairan, penurunan kualitas air dan banjir serta pertanian lokal, perubahan temperatur udara akibat pemanasan global pada iklim, flora dan fauna yang terancam populasinya, tanah yang terkontaminasi serta erosi dan bentang alam yang hancur. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain dengan pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945, berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan, dan membuat standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan. Keywords: Pertanggung jawaban pidana, Pertambangan ilegal, Hukum pidana.

Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepala Desa (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Bdg dan Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg) Regina Anjani; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4917

Abstract. Disparities in corruption crimes can be caused by the law itself and the use of the freedom of judges which, although recognized by law and are in fact necessary to ensure justice, are often used to transgress limits thereby reducing the authority of law in Indonesia. In this study, the normative juridical method was used using case study research. The data obtained in this study were analyzed using qualitative normative methods using secondary data obtained from document studies. Palembang State in Decision Number 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg in the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) corruption case and knowing the implications of the disparity in criminal sanctions on achieving the objective of sentencing. Based on the results of the research, it is known that the judge's considerations in imposing a criminal verdict on the two perpetrators of Corruption, the panel of judges and the Defendant Endang Saprudin have considered the loss of state money based on PERMA Number 1 of 2020 Concerning Guidelines for Punishment Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, but the judges decided to drop the Defendant Askari has not implemented, so this decision has not reached justice because there is still a very large gap in the results of decisions, namely 8 (eight) years in prison and 3 (three) years in prison, so there is a Disparity in Criminal Decisions where those who are detrimental to the state are greater get heavier prison sentences, but here the reality is not. Then, in the two decisions it is considered that it will affect the implications for sentencing purposes where judges must consider the laws that live in society, so this sentencing disparity can be minimized in the future. Abstrak. Disparitas dalam tindak pidana korupsi dapat disebebkan oleh hukum itu sendiri dan penggunaan kebebasan hakim yang meskipun ] diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunanya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan jenis penelitian case study research. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg dan Pengadilan Negeri Palembang pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg pada kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan mengetahui implikasi disparitas sanksi pidana terhadap pencapaian tujuan pemidanaan. Bedasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kedua pelaku Tipikor, majelis hakim dengan Terdakwa Endang Saprudin sudah mempertimbangkan kerugian uang negara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU TIPIKOR namun dalam hakim pada menjatuhkan Terdakwa Askari belum menerapkan, sehingga putusan ini belum mencapai keadilan karena masih ada ketimpangan hasil putusan yang sangat jauh yaitu 8 (delapan) tahun penjara dan 3 (tiga) tahun penjara maka terjadilah Disparitas Putusan Pidana dimana seharusnya yang merugikan negara lebih besar mendapat Pidana Penjara lebih berat, tetapi disini kenyataannya tidak. Kemudian, dalam kedua putusan tersebut dianggap akan berpengaruh terhadap implikasi pada tujuan pemidanaan dimana hakim harus mempertimbangan hukum yang hidup di masyarakat, maka disparitas pemidanaan ini dapat di minimalisirkan dikemudian hari.

Penerapan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Maimuna Latupono; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4928

Abstract. The background of this research is one of the Decisions of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag concerning traffic crimes. One of the problems that arise in judicial practice is the application of articles by the Public Prosecutor and Judges in a past accident crime which is sometimes not in accordance with the actions of the defendant. This study aims to examine and find out the legal considerations of the panel of judges in imposing a sentence on the Decision of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. as well as the application of Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in the Decision of the Kayuagung District Court Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. This study uses a normative juridical method with the nature of analytical descriptive research, which uses secondary data. The data is obtained by analyzing the study of decisions related to research. Then the data is processed using qualitative analysis. Based on the results of the research, it is known that there was no thoroughness by the Public Prosecutor in formulating the indictment because Article 311 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was not used as an indictment in the decision. The judge's consideration has no correlation with the defendant's actions, so the judge's consideration does not show and does not prove that the defendant's actions have fulfilled the element of negligence in Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. After consideration, Article 310 paragraph (3) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is not appropriate if it is applied in decision Number 556/Pid.Sus/2019/PN Kag because the defendant has made assumptions and caution in the verdict. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag tentang tindak pidana lalu lintas. Permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan salah satunya yaitu penerapan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu tindak pidana kecelakaan lalu yang terkadang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. serta penerapan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis studi putusan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak adanya ketelitian Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan karena Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dijadikan dakwaan dalam putusan tersebut. Pertimbangan hakim tidak memiliki korelasi dengan perbuatan terdakwa, sehingga pertimbangan hakim dinilai tidak memperlihatkan dan tidak membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah dilakukannya pertimbangan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak tepat jika diterapkan dalam putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Kag karena terdakwa telah mengadakan pendugaan dan penghati-hatian dalam putusan tersebut.

Fungsi Justice Colaboration dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn) SITI AHSANU NADYA; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4935

ABSTRACT- Corruption is a serious crime that tends to be committed by officials in Indonesia. The high number of corruption crimes in Indonesia has forced law enforcement officers and the Corruption Eradication Commission (KPK) to have a special strategy to catch the perpetrators, one of which is the Justice Collaborator service. A Justice Collaborator is a person who is an actor who participates in committing the crime but wants to help law enforcement officials solve the case by telling everyone what he knows about the case, either from new perpetrators or new evidence, making it easier for law enforcement officers to resolve the case. . However, in practice, Justice Collaborators often do not receive legal protection from the services they have provided for legal officials. The purpose of this study is to find out the reasons why the judge rejected the Justice Collaborator's request in the case of Decision No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn and to provide definite legal protection for the Justice Collaborator in corruption crimes in Indonesia. In this writing, the author uses normative research methods, then approaches with a normative approach, the type of research conducted is doctrinal research, the specification of the research used is analytical descriptive, the data collection method used is library research, and uses qualitative methods. The results of this study the defendant's application to become a Justice Collaborator was rejected by the judge because there was no clarity from the public prosecutor's office, giving rise to doubts for the judge to accept the defendant's request Keywords- Justice Collaborator, Corruption Crime, Legal Protection ABSTRAK Tindak Pidana korupsi adalah tindak pidana berat yang cenderung dilakukan oleh para pejabat di Indonesia. Tingginya angka tindak pidana korupsi di Indonesia membuat para apparat hukum dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) harus mempunyai strategi khusus untuk menangkap para pelaku, salah satunya jasa Justice Collaborator. Justice Collaborator adalah orang yang merupakan pelaku yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut namun mau membantu apparat hukum untuk memecahkan kasus tersebut dengan memberi tahu semuanya apa yang dia tau dalam kasus tersebut baik dari pelaku baru ataualat bukti baru sehingga memudahkan apparat hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut. Namun, dalam prakteknya seringkali Justice Collaborator tidak mendapatkan perlindungan hukum dari jasa yang telah dia berikan untuk apparat hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui alasan mengapa hakim menolak permohonan Justice Collaborator dalam kasus Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn dan memberikan perlindungan hukum yang pasti untuk Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, lalu pendekatan dengan pendekatan normatif, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian doktrinal, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, metode pengumpulan dala yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan meenggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini permohonan terdakwa untuk menjadi Justice Collaborator ditolak oleh hakim karena tidak adanya kejelasan dari kejaksaan penuntut umum sehingga menimbulkan keraguan untuk hakim menerima permohonan terdakwa Kata kunci : Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi, Perlindungan Hukum

Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Pidana Positif Alyusnan Yusuf; Edi Setiadi
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5057

Abstract. The application of sanctions in the Minangkabau customary law itself, especially the crime of theft, has existed for a long time, although there are no rules that regulate it beforehand. Furthermore, in customary settlements, there are no social differences in imposing sanctions. In addition to the sanctions that have been regulated in the material sanctions, customary law has moral sanctions that are borne by the perpetrator and his family and for life. The position of customary criminal law in Indonesian criminal law policies deserves to be considered, because the existence of customary criminal law in the legal system in Indonesia is recognized in several laws and regulations, court decisions, so that the location of customary criminal law in the formation of national criminal law is a source for national law. Then in the 2008 RKUHP the position of customary criminal law is used not only as a source of criminal law, but also as a source of material legality of criminal law as stated in the provisions of Article 1 paragraph (3), (4) of the 2008 RKUHP, the source of material legality as a counterbalance to the principle of formal legality as regulated in article 1 paragraph (1) of the 2008 RKUHP. Abstrak. Penerapan sanksi dalam pidana adat Minangkabau sendiri khusunya pidana pencurian sudah ada sejak dulu, walaupun tidak ada aturan yang mengatur sebelumnya. Selanjutnya dalam penyelesaian adat tidak ada perbedaan sosial dalam menjatuhkan sanksi,Selain sanksi yang sudah diatur dalam yaitu sanksi material, hukum adat mempunyai sanksi moral yang ditanggung pelaku dan keluarganya dan seumur hidup. Kedudukan hukum pidana adat dalam kebijakan hukum pidana Indonesia patut untuk dipertimbangkan, dikarenakan keberadaan hukum pidana adat dalam sistem hukum di Indonesia diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, sehingga letak hukum pidana adat dalam pembentukan hukum pidana nasional adalah sebagai sumber untuk hukum nasional. Kemudian dalam RKUHP Tahun 2008 kedudukan hukum pidana adat digunakan bukan saja sebagai sumber hukum pidana, tetapi juga sebagai sumber legalitas materiil hukum pidana sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3), (4) RKUHP Tahun 2008, sumber legalitas materiil tersebut sebagai penyeimbang asas legalitas formal yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) RKUHP Tahun 2008.

Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Edi Setiadi
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan sinergitas hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara demi menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi sebagai penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskripsi analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi pustaka, adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Tugas yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial adalah pengawasan terhadap hakim yang berfungsi sebagai kontrol demi tegaknya kehormatan, martabat, serta perilaku hakim sebagai aparatur penegak hukum. Dengan demikian tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum sebagaimana amanat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

The Voice of Water: Belajar dari Desa Cikurubuk Buahdua Sumedang Dinn Wahyudin; Edi Setiadi; Evan Firdaus
Bandung Conference Series: Economics Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Special Issue: Perguruan Tinggi Mandiri Gotong Royong Membangun Desa (PTMGRMD)
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcses.v4i2.12527

Abstract. Cikurubuk Village, which is located in Buahdua Sub-district, Sumedang Regency, has invaluable wealth in the form of abundant water sources spread over 10 points of the village area. So that it becomes a source of life for the people in the Cikurubuk Village area and its surroundings. This considerable natural potential can be empowered in the agricultural sector. Currently, there are problems with subsidized fertilizers, so farmers must continue to innovate in dealing with them. Organic farming is one of the proposed solutions. The Cikurubuk community's awareness of the need for healthier foodstuffs, namely organic foodstuffs, is expected to grow. Community service activities are carried out by a team of lecturers and students, and the writing of this article uses an analytical descriptive method. The results of community service activities are in the form of a business plan for developing organic agricultural cultivation consisting of making organic fertilizer, pre-harvest implementation, post-harvest implementation, marketing and business analysis per farmer group. With the gradual development of sustainable agriculture, it is hoped that farmers can change their mindset so that they do not continue to depend on government subsidized fertilizers which are increasingly difficult to obtain and at high prices. Abstrak. Desa Cikurubuk yang terletak di Kecamtaan Buahdua Kebupaten Sumedang, memiliki kekayaan yang tak ternilai yaitu berupa melimpahnya sumber mata air yang tersebar 10 titik wilayah desa. Sehingga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang ada di wilayah Desa Cikurubuk dan sekitarnya. Potensi alam yang cukup besar tersebut dapat diberdayakan pada sektor pertanian. Saat ini terdapat permasalahan pupuk subsidi sehingga para petani harus terus berinovasi dalam menghadapinya. Pertanian organik merupakan salah satu usulan solusinya. Kesadaran masyarakat Cikurubuk terhadap kebutuhan bahan makanan yang lebih sehat yakni bahan pangan organik diharapkan akan semakin tumbuh. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa, dan penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil kegiatan pengabdian berupa rencana usaha pengembangan budidaya pertanian organik yang terdiri dari pembuatan pupuk organik, pelaksanaan pra-panen, pelaksanaan pasca-panen, pemasaran dan analisis usaha per kelompok tani. Dengan pengembangan pertanian yang berkelanjutan secara bertahap, diharapkan para petani dapat mengubah pola pikir agar tidak terus bergantung pada pupuk subsidi pemerintah yang semakin hari semakin susah didapatkan dan dengan harga yang mahal.

Legal Responsibility For Negligent Actions Of Nurses In Hospital Which Results In Exchanging Newborn Babies Vira Komala; Edi Setiadi; Sri Ratna Suminar
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12760891

The obligation to respect human rights is reflected in the Preamble to the 1945 Constitution, especially Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that: Every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. To ensure healthcare measures are by standards and are safe, hospitals need to implement processes that support patient rights as long as patients receive services and care at the hospital and are responsible for protecting patients, especially babies who are at high risk of experiencing forms of discrimination and violence in their lives. To improve patient safety so that patient safety incidents do not occur. The research aimed to determine the hospital's responsibility and the legal consequences for nurses for their negligence which resulted in the exchange of newborn babies. Then the results were obtained that based on the teachings of the Doctrine of vicarious liability, hospitals are responsible for compensating for losses by Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health and nurses can be held criminally liable based on Article 277 of the Criminal Code.

Co-Authors Aditya Kazuya Pratama Alyusnan Yusuf Anditya, Ariesta Wibisono Anurag Hazarika Arie Kartika Bunga Annisa Widyanie Darusman, Yoyon Dini Dewi Heniarti Dini Ramdania Dinn Wahyudin Dinn Wahyudin, Dinn Erlena, Erlena Ervianti, Meliala Nur Evan Firdaus Evan Firdaus Gialdah Tapiansari Batubara Helana, Ricky Herniarti, Dini Dewi Ifeanyi M. Nwokeocha Iqbal Tawakal Bale Ismail, Noorfajri Jaya, Belardo Prasetya Mega Jeremia Hutagalung Johar, Olivia Anggie Komala, Vira M Rachmat Effendi M. Rahmat Effendi Mahmud, Ade Maimuna Latupono Malvin Muhamad Dicaprio Nanda Thalia Prayogi Nandang HMZ Nandang Sambas Neni Rohaeni Oksidelfa Yanto Ramdania, Dini Ratna Januarita Regina Anjani Rena Yulia Ridwan Ridwan, Ridwan Rini Irianti Sundary Saryan Rio Siva Muliawan SITI AHSANU NADYA Sri Ratna Suminar TUTI SUSILAWATI Vira Komala Wijaya, Diki Zuraidah

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search