Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPELEMENTASI STRATEGI PEMERINTAH DESA KARANGREJO KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR HANGAT TIRTO HUSODO Mufti Karim Rifai; Nur Kholis; Dian Suluh Kusuma Dewi
Academy of Education Journal Vol 11 No 01 (2020): Academy of Education Journal
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.103 KB) | DOI: 10.47200/aoej.v11i01.313

Abstract

Tirto Husodo Hot Spring Tourism object is located 15 kilometres from Pacitan Regency or precisely in Karangrejo Village, Arjosari District, Pacitan Regency. The condition of passing vehicles passing through the lanes around these attractions is indeed practically minimal, and there is no public transportation, so tourists visiting the Tirto Husodo Hot Springs tour must use their vehicles. This research uses a qualitative approach with data collection techniques; observation, interview and documentation. The informants in this study are the village government or its ranks as well as tour managers and visitors who come to the tour. The purpose of this research is to find out the extent of the implementation of the Karangrejo Village government strategy related to the development of the Tirto Husodo Hotspring attraction, to increase attractiveness and additional income for the benefit of the Village.
ANALISIS POLITIK PADA KASUS KORUPSI DI KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2023 , Mahira Wijaya Bekti Artadi; Dian Suluh Kusuma Dewi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 10 No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v10i2.3697

Abstract

There is a corruption case involving the former Minister of Agriculture from 2020 to 2023, Syahrul Yasin Limpo. It is known that Syahrul Yasin Limpo is an elite cadre of the Nasdem party, raising suspicions of fund flows to the party participating in the upcoming presidential contest in the 2024 elections. The corruption in the Ministry of Agriculture has caused a financial loss to the state amounting to 13.9 billion Indonesian Rupiah. This journal article aims to analyze the corruption case that occurred in the Ministry of Agriculture in 2023. By employing a qualitative descriptive research method with a literature study approach using the NVIVO application, the study aims to gather data that is still evolving. The research indicates that Syahrul Yasin Limpo utilized his power to establish an informal structure and a special team to accomplish his mission. There are suspicions of fund flows to the party for campaign financing, which, as of now, cannot be clearly proven due to the absence of specific regulations governing such matters.
Agrarian Conflict Of Rempang Island Traditional Communities From A Government Communication Perspective And Political Ecology Sinta Munawaroh; Dian Suluh Kusuma Dewi; Khoirurrosyidin; Bambang Triono
POLITICO Vol. 24 No. 1 (2024): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v24i1.1773

Abstract

This article aims to analyze the rural conflict on Rempang Island from the perspective of government communication and political ecology. Rempang Island, whose territory is rich in natural resources, is the center of tension between indigenous communities and parties interested in using land areas and natural resources. So, the political ecology approach is used to explore the impact of the agrarian conflict on Rempang Island on the indigenous communities, political forces, and the environment affected by the conflict. The occurrence of agrarian conflict in Rempang is also related to poor government communication, causing problems for indigenous communities. This research method is qualitative research using library research, data collected through research journals, online media such as news portals on websites and Twitter that are relevant to this research. The research results show that the agrarian conflict between indigenous communities on Rempang Island has had a significant impact on environmental conditions, indigenous communities and socio-political conditions in the Rempang ecological area. Moreover, communication from the government that is less than transparent results in miscommunication with indigenous communities. By understanding agrarian conflict from the perspective of government communication and political ecology, this research contributes to formulating more just and sustainable policy recommendations. Conflict resolution steps must involve the participation of indigenous communities, recognition of traditional rights, and the development of policies that pay attention to communication, ecology, and social justice.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA SEKAR DALAM PELESTARIAN TRADISI “CEPROTAN” Muhammad Khoirul Mustaqim; Krishan Yudi Nugroho; Dian Suluh Kusuma Dewi
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i01.146

Abstract

Di Indonesia memiliki banyak tradisi budaya salah satunya yaitu, tradisi Ceprotan. Tradisi ini adalah upacara bersih desa yang dilaksanakan di Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan. Tujuan utama dari diselenggarakannya tradisi ini yaitu keselamatan desa dan menjauhkan dari mara bahaya. Tradisi ini diselenggarakan setahun sekali, yaitu pada bulan Longkang atau Selo (DzulQa’adah / Dulkangidah) hari pasaran Senin Kliwon atau pada hari Minggu Kliwon sebelum menjelang matahari terbenam. Penelitian ini mendiskripsikan asal-usul Ceprotan dan kebijakan Pemerintah Desa Sekar dalam pelestarian tradisi Ceprotan. Penelitian ini menggunakan metode adalah deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengambilan data dari observasi dan studi kepustakaan seperti surat kabar, majalah, dokumen dan media informasi lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sangat berperan dalam pelestarian kebudayaan tradisional dan menghadapi hambatan – hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan pariwisata.
RENDAHNYA KESADARAN BERDEMOKRASI MASYARAKAT PONOROGO DAN LEMAHNYA KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS: TEMUAN “MONEY POLITIC” OLEH BAWASLU PONOROGO PADA PEMILU 2019) Saka Prasada; Rafi Febryan Alfiasnyah; Dian Suluh Kusuma Dewi
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i01.147

Abstract

Demokrasi merupakan suatu system yang fleksibel bagi masyarakat Indonesia, dimana system ini telah memberikan ruang kebebasan untuk bernarasi, berekspresi, berpartisipasi, maupun berkontribusi dalam membangun bangsa ini. Melalui banyak cara, masyarakat dapat secara langsung untuk menunjukan eksistensinya tanpa harus menerima unsur paksaan dari siapapun. Termasuk di dalam kontestasi pemilu, dimana seharusnya rakyat menunjukan integritasnya melalui kesadaran yang baik dalam berdemokrasi. Munculnya politik uang dewasa ini adalah bukti dari cidera akut yang melanda demokrasi Indonesia, termasuk di Ponorogo. Faktanya masih banyak masyarakat Ponorogo yang belum bisa memaknai demokrasi secara utuh, dan mudah tergoda dengan hasrat politik oleh para oknum. Hal ini terbukti melalui temuan dari Bawaslu Ponorogo pada Pemilu 2019 kemarin, berhasil melakukan OTT terhadap warga masyarakat di Kec. Jambon yang hendak melakukan pendistribusian uang panas. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kualitas dan indeks masyarakat Ponorogo untuk ber-demokrasi selama ini dalam lingkar “Money Politic” dan masih lemahnya Kebijakan Politik dalam Pemilu. Dengan menggunakan studi dokumentasi, maka data-data valid dari pemberitaan media-media kredibel pun terkumpul menjadi satu padanan fakta yang tidak terbantahkan. Kata Kunci : Kesadaran Masyarakat, Demokrasi, Kebijakan Politik, Pemilu
KONSEP KEBIJAKAN LEMBAGA BULOG DALAM AGENDA KEDAULATAN PANGAN Wira Aji Firmansyah; Prista Alem Suteja; Dian Suluh Kusuma Dewi
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 01 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i01.149

Abstract

Beras berperan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia, melalui produksi padi oleh para petani, yang sebagian besar adalah rakyat Indonesia sendiri. Kebutuhan pangan berupa beras memang berlaku bagi seluruh kalangan, khususnya bagi kalangan menengah kebawah. Dalam hal ini, pemerintah tentu mempunyai peranan penting untuk mengendalikan harga, membeli, serta menjual dan menyediakan pasokan beras melalui lembaga BULOG. Kebijakan pengadaan beras BULOG sudah menjadi tugas Perum BULOG berdasarkan Intruksi Presiden No.05 Tahun 2015 tentang pengadaan beras bulog yang mana menginstruksikan tanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan beras serta pengendalian menyeluruh. Dalam rangka pembangunan ekonomi, pemenuhan ketahanan pangan harus di tingkatkan bagi hajat hidup rakyat dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Karena beras telah menjadi kebutuhan dasar bagi rakyat Indonesia, maka hal ini juga menandakan bahwa sektor pertanian merupakan agenda utama untuk mendukung perekonomian dan konsep ketahanan pangan Nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep serta kebijakan lembaga BULOG dalam agenda ketahanan pangan di Indonesia, melalui metode deskriprif kualitatif pengamatan secara mendalam dan terfokus sebagai sumber data. Serta dianalisis menggunakan model interaktif (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan).