Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-Albab Al-'Adl Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam TASAMUH: Jurnal Studi Islam Kalosara: Family Law Review Al-Bayyinah
Ashadi L Diab
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
UPAYA TOKOH ADAT MENANGKAL TINDAKAN ASUSILA PERSFEKTIF AL-URF (STUDI KELURAHAN LEMPUING KOTA BENGKULU) Ananta Putri Nuroktaviani; Ashadi L. Diab; Muhammad Hadi
KALOSARA: Family Law Review Vol 1, No 1 (2021): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.766 KB) | DOI: 10.31332/.v1i1.2992

Abstract

Indonesia dengan keanekaragaman salah satunya dikomunitas suku memiliki aturan-aturan adat, misalnya aturan dalam delik asusila hamil diluar nikah. Dalam hukum islam tindakan asusila kawin tanpa nikah ini dihukumkan sebagai bentuk perzinahan. Pelanggaran asusila seperti ini dalam masyarakat pun akan dihadapkan dengan hukum adat yang sudah berlaku di masyarakat, demikian halnya dengan hukum adat yang ada di kelurahan lempuing kota Bengkulu.  Mbasuh Dusun atau cucikampung istilah yang biasa dipakai masyarakat Bengkulu umumnya sebagai tradisi hukuman bagi warganya yang hamil diluar nikah. Hukum adat ini sudah menjadi tradisi turun temurun karena dianggap dapat membuat efek jera bagi pelakunya. Al- Urf dalam hal ini tradisi yang baik dalam syariat Islam akan ditampung dan diakui ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Beberapa upaya tokoh adat dalam mengatasi masalah tindak asusila kawin hamil dikelurahan lempuing ditujukan agar ada efek jera bagi pelaku dan tidak akan diulang oleh yang lain.
Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur (Perspektif Maqashid Syariah) Hasim Hasim; Ashadi L. Diab; Ahmad Ridha
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 1 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.479 KB) | DOI: 10.31332/.v2i1.4271

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan Kepala Keluarga melakukan perkawinan politik, untuk mengetahui problematika yang muncul dalam perkawinan politik, dan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Maqasid Syariah terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi documenter. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi data, triangulasi teknik, triangulasi waktu dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kepala keluarga melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu 1) Pernikahan dilakukan karena saling mencintai, 2) married by accident, 3) Pernikahan dilakukan karena sudah lama hidup sendiri/perawan tua. Adapun problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu pertama, problematika yang muncul dari dalam diri orang tua dan kedua, problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga yang melakukan perkawinan politik. Perspektif Maqasid Syariah terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak sah dengan mengacu pada QS. Al-Baqarah/2:221, QS. Al-Mumtahanah/60:10 dan Al-Mā’idah/5:5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar perkawinan politik adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram) begitupun sebaliknya.Kata Kunci: Perkawinan Politik, Maqashid Syariah
Legal Construction against Customer Deposit Protection as a Result Liquidity of PT Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Ashadi L. Diab; Rizal Darwis; Asni Zubair; Sitti Selamita
Al-Bayyinah Vol 6, No 2 (2022): Al-Bayyinah
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v6i2.3045

Abstract

This article discusses the protection of customer deposits of PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR, rural bank) Mustika Utama Kolaka. This type of research is descriptive and qualitative with data collection methods using observation, interviews, and documentation. The research data is categorized into primary data and secondary data, processed and analyzed through data reduction steps, data presentation, and conclusion drawing with an analytical descriptive approach. The results showed that the procedure carried out by the Financial Services Authority (OJK) in the process of expiring PT. BPR Mustika Utama Kolaka's license was to carry out direct and indirect supervision of the bank. OJK after declaring its business license revoked, the handling of customer deposit protection is carried out based on the procedures established by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) by referring to Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. On the other hand, in terms of the legal construction of conflict resolution between customers and the bank, it prioritizes steps to acculturate local wisdom and actualize legal culture in the local community.
Co-Authors Agus Susanta Ahmad Ridha Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Ananta Putri Nuroktaviani Andi Novita Mudriani Djaoe Asni Asni Asni Zubair Fatihani Baso Hasim Hasim Iskandar Iskandar Iswandi Muhammad Hadi Riadin Riadin Rizal Darwis Sitti Selamita