Agus Eka
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

STRATEGI IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sri Maryuni; Pardi Pardi; Agus Eka
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 1, No 2 (2019): JULI - DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v1i2.2443

Abstract

This research examines  strategy for implementing the expansion program of participation of BPJS (Social Security Organizing Agency) Health in Kubu Raya Regency because there is data and evidence show that the target of membership of the BPJS Health has not yet been determined. The purpose of this research is to seek out appropriate strategies that to achieve the target of BPJS Health participation in 2019. This research uses a qualitative descriptive research method since researchers want to understand the factors that influence on the low achievement of the participation of BPJS Health in Kubu Raya Regency West Kalimantan Province.  The result from the research conducted showed that there are some factors bring to the low achievement of BPJS Health participation targets in Kubu Raya Regency, they are lack of public knowledge about BPJS Health, lack of socialization about the benefits and importance of BPJS Health participation, and lack of involvement of the Kubu Raya Regional Government in supporting the success of the JKN-KIS program. The researchers recommend a strategy in overcoming this issue is to optimise the socialisation intensely to the public related to the Health BPJS, collaboration with the Regional Government and associated institutions in expanding the membership of BPJS Health.
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI KEPESERTAAN MANDIRI BPJS KESEHATAN DI DESA SUNGAI BELIDAK KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Sri Maryuni; Agus Eka; Pardi -
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1225.662 KB) | DOI: 10.20961/sp.v14i1.33946

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Konsep yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dengan menggunakan sistem gotong-royong. Dalam SJSN, prinsip gotong  royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Dalam kegiatan inilah, peneliti berusaha untuk memperkenalkan BPJS Kesehatan beserta program JKN-KIS kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sungai Belidak Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya menjadi peserta JKN-KIS. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan melakukan survei lapangan dan sosialisasi. Berdasarkan hasil dari kegiatan ini ditemukan fakta bahwa sebelum sosialisasi dilakukan, masih banyaknya masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang masih terbatas terhadap pentingnya menjadi kepesertaan JKN-KIS.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SEBATIH KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK SARAH RIADI E1011131146; Sri Maryuni; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2862

Abstract

Dalam penelitian ini, subjek dipilih dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan belum dapat dikatan berhasil. Masih terdapat kekurangan dalam proses implementasi PKH di Desa Sebatih, terutama pada tahap penyaluran dan pemanfaatan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga tahapan dalam proses implementasi, hanya tahap sosialisasi yang telah dilakukan sesuai aturan yang ada pada buku pedoman PKH. Sosialisasi adalah edukasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang PKH. Penyaluran dana adalah proses pemberian dana bantuan PKH kepada masyarakat, sedangkan pemanfaatan dana adalah penggunaan dana bantuan PKH oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Sementara itu pada tahap penyaluran dan pemanfaatan dan masih perlu ditingkatkan. Penyaluran dana harus dilakukan tepat waktu dan pemanfaatan dana bantuan harus sesuai dengan tujuan dari Program keluarga Harapan. untuk meningkatkan dan memperbaiki proses implementasi PKH di Desa Sebatih harus dilakukan pengawasan terutama pada tahap penyaluran dana dan pendampingan bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga dana yang diterima benar-benar dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan PKH. Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAMPING DESA DI DESA BERENG BERKAWAT KECAMATAN BEDUAI KABUPATEN SANGGAU DESSYANA KURNIAWATI NINGSIH E1013161012; Dedi Kusnadi; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2853

Abstract

Permasalahan mengenai proses pelaksanaan kebijakan program pendamping desa di Desa Bereng Berkawat cukup menarik untuk diteliti karena masih rendahnya sumber daya manusia terutama ditingkat pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa itu sendiri membuktikan belum efektifnya  tujuan dari program pendamping desa yaitu untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan khususnya di tingkat paling bawah. Proses pelaksanaan kebijakan pendamping desa di Desa Bereng Berkawat mencakup 3 (tiga) hal yaitu : pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi dalam proses Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa di Desa Bereng Berkawat. Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan ialah : untuk pengroganisasian dengan sering berubahnya peraturan mengenai pedoman pelaksanaan program pendamping seharusnya pendamping desa harus lebih tanggap dalam menyikapinya. Untuk interpretasi pemahaman secara mendalam juga dapat diperhatikan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi panutan dalam melaksanakan suatu program. Dan untuk aplikasi seharusnya dalam hal ini pihak Kecamatan dapat lebih sering memantau apakah program pendamping desa sudah berjalan dengan semestinya. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Program Pendamping Desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KETAPANG UTARI PRATIWI E1011161163; Martoyo Martoyo; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2864

Abstract

Peneliti menganalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones Jones (dalam Tahir, 2014:81) yang terdapat 3 aktivitas yang mempengaruhi yaitu; 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah masih terdapatnya beberapa kendala yang berkaitan dengan keterbatasan anggaran. 2) Interpretasi, yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan kepariwisataan kabupaten Ketapang, yaitu lokasi tempat wisata yang dianggap masyarakat setempat milik pribadi sehingga pemeritah daerah kesulitan untuk melakukan pembangunan karena masyarakat tidak mau melepaskan lokasi tersebut. 3) Aplikasi, menurut analisis peneliti bahwa pihak pemerintah atau masyarakat harus saling bekerja sama guna mempermudah dalam melaksanakan tugas. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu 1) Harus lebih meningkatkan standar kebijakan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat. 2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang agar lebih memperhatikan kebutuhan pembangunan kepariwisataan agar dapat berjalan lebih efektif lagi. 3) Mengingat banyaknya destinasi pariwisata di Kabupaten Ketapang anggaran yang ditetapkan harus lebih ditujukan untuk program yang benar-benar bisa dilaksanakan dengan efektif sehingga dapat menyesuaikan anggaran yang ada.Kata Kunci : Kepariwisataan, Implementasi , Kebijakan