Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of International Law Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Evelyne Theresia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM OPERASI PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH (STUDI KASUS: LIBYA) Evelyne Theresia; Ningrum Natasya; Sutiarnoto Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.599 KB)

Abstract

ABSTRAK The peace process in the various Arab countries is still the world spotlight until now. Usually the conflict that often occurs between Arab countries is to end the leadership of an authoritarian state because it has served for decades, one of which is Libya (Muammar Gaddafi as head of state for 43 years). NATO as an international organization in the field of security played a role in the settlement of the conflict in Libya. The participation of NATO towards peace mediator Arab countries, it has many other important missions for the internal purposes of NATO. Israel (pro-Western) has always been the core issue of the state (pro-Arab) others. However, Gaddafi who issued an ultimatum to attack the U.S. and its allies to make Libya a target attack western countries (Article V of the NATO Treaty). NATO attacked Libya on grounds of violation of human rights in accordance with the UN Security Council. 1970 and 1973 Articles 39, 41 and 42 which further aggravate the situation. Article 33, which contains about 2 ways of resolving disputes should be taken by NATO. Libya is now having problems after the incident that Gaddafi elections, minimize violence and promoting human rights in order to build a democratic state and national unity.
PERKEMBANGAN DAN STATUS KEDUDUKAN HUKUM ATAS PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) DI INDONESIA Theresia, Evelyne
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2133

Abstract

Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, dimana penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa masalah yang muncul serta mencari jawaban sebagai solusi. Hasil diskusi dari permasalah yang timbul dalam penelitian ini adalah perkembangan hukum pengaturan CV saat ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV yang baru didirikan dan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Pengajuan pengesahan nama, pencatatan akta pendirian, pendaftaran pembubaran untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian CV saat ini adalah KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS).
PERKEMBANGAN DAN STATUS KEDUDUKAN HUKUM ATAS PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) DI INDONESIA Theresia, Evelyne
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.55 KB) | DOI: 10.54367/fiat.v3i1.2133

Abstract

Comanditaire Venootschap (CV) atau Persekutuan Komanditer adalah suatu badan usaha yang tidak berbadan hukum yang pendiriannya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan didaftarkan di Pengadilan Negeri tempat dimana CV tersebut didirikan sebelum berlakunya Permenkumham No.17 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis, dimana penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisa masalah yang muncul serta mencari jawaban sebagai solusi. Hasil diskusi dari permasalah yang timbul dalam penelitian ini adalah perkembangan hukum pengaturan CV saat ini adalah adanya kewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan nama CV, pendaftaran akta pendirian CV yang baru didirikan dan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV. Pengajuan pengesahan nama, pencatatan akta pendirian, pendaftaran pembubaran untuk CV yang telah berdiri dan beroperasi dengan cara elektronik menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS). Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian CV saat ini adalah KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018. Kedudukan hukum CV lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan aplikasi Online Single Submission (OSS).
Co-Authors NINGRUM NATASYA SIRAIT Sutiarnoto Sutiarnoto