Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pariksa: jurnal Hukum Agama Hindu
I Wayan Asta Apriadi
STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK AGAR DESA MENJADI MAJU DAN PENDUDUK SEJAHTERA Ni Ketut Tri Srilaksmi; I Wayan Asta Apriadi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v1i1.631

Abstract

Penerapan sistem checks and balances yaitu sistem yang saling mengimbangi dan saling mengawasi antara lembaga negara tidak hanya diperlukan dalam tatanan pemerintahan di tingkat pusat, tetapi tingkat pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa juga memerlukan sistem ini. Sistem kekuasaan yang hanya terpusat pada salah satu lembaga akan menimbulkan kekuasaan yang otoriter sehingga memerlukan pembagian kekuasaan (distribution of power). Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang baik di tingkat desa antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa seperti halnya lembaga legislatif guna mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyaratan Desa dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.
PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) Ni Ketut Tri Srilaksmi; I Wayan Asta Apriadi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 2, No 1 (2018): PARIKSA - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v2i1.654

Abstract

Penulisan jurnal ini berjudul “Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)”, Tanah merupakan unsur yang penting bagi manusia. UUPA mengatur hak-hak atas tanah di Indonesia, Hak Milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA mengandung diskriminasi terhadap Warga Negara Asing sehingga mengalami konflik norma dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum. Sehingga perjanjian Pinjam Nama (nominee) antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing tentang penguasaan Hak Milik atas tanah perlu diteliti berdasarkan kedudukan persamaan Hak Asasi Manusia bagi orang asing dihadapan hukum dan legalitas perjanjian pinjam nama (nominee) menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Yang merupakan permasalahan dari jurnal ini: (1) Bagaimanakah hak negara membatasi hak warga negara asing atas tanah dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia? (2) Bagaimanakah legalitas perjanjian pinjam nama menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
Co-Authors Ni Ketut Tri Srilaksmi