Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.94
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya DHARMASMRTI: Jurnal Pascasarjana UNHI Vidya Darśan : Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu Pariksa: jurnal Hukum Agama Hindu Journal of Digital Law and Policy Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Ni Ketut Tri Srilaksmi
STAH N Mpu Kuturan Singaraja
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Hambatan Pembelajaran Agama Hindu Terhadap Siswa Tuna Netra di Panti Mahatmia I Wayan Titra Gunawijaya; Ni Ketut Tri Srilaksmi
Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 3 (2020)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Education is the most important thing controlled by humans from generation to generation. Without education it will break the blindness of knowing the universe. Education will not recognize people with disabilities or the normal, the fulcrum is the will to learn. This has become the spirit of the students in Mahatmia orphanage to always study knowledge, including knowledge about the teachings of Hinduism. Surely there will be obstacles in the implementation of Education carried out at the Mahatmia Orphanage. The approach used in this study is a qualitative approach with the type of qualitative research sourced from primary data, namely members of the Mahatmia orphanage and Hindu religious teaching staff, while Primary data sources are related books and articles. To make it easier for researchers to obtain data, interview and literature data collection methods are used which are then analyzed and presented in the form of qualitative descriptions. The results of the study can be classified into two things: 1) The obstacles of learners who are blind people will naturally experience limitations in understanding the material presented. 2) the obstacle of the teaching staff is of course adjusting the learning methods applied so as to provide a correct understanding to the blind people at the Mahatmia Orphanage properly about the teachings of Hinduism. Through these obstacles, of course, the learning method becomes the main key in improving future learning so that religious learning, especially Hinduism, can be carried out effectively.
Jaminan Hukum Bagi Warga Negara Untuk Hak Atas Pendidikan Agama Sebagai Fondasi Bagi Proses Pendidikan Ni Ketut Tri Srilaksmi; Ambrosius M. Loho
Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/purwadita.v5i2.1810

Abstract

Education is an important factor to support government programs in realizing the ideals of the country. Education is an important factor for every subject. Character education for students can be integrated with formal, non-formal and informal education as a form of preventing juvenile delinquency. This character education is an effort to develop ethical, moral and responsible attitudes. Education as the initial foundation in supporting the realization of the ideals of this nation is also contained in the 1945 Constitution in Chapter XIII concerning Education and culture. The Indonesian government guarantees education to every citizen as stated in the 1945 constitution article 31 paragraphs 1 and 2 which states that every citizen has the right to education and every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to pay for it. The Right to Education in the UDHR and the Human Rights Law sees humans from two different sides.
ILMU SEBAGAI KEKUASAAN PERAN DAN IMPLIKASINYA Ni Ketut Tri Srilaksmi; Gede Arya Prabawa; Kadek Suciani
Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/vidyadarsan.v1i1.421

Abstract

Human reality, as God's creation, ultimately requires knowledge in understanding the process of human interaction with the nature of humanity. The method of finding experience can be Informed by finding out and doing learning that produces knowledge continuously. Humans need not only expertise but also knowledge to achieve the goals they want to make.
Fungsi dan Tujuan Nota Dinas Dalam Penyelenggaran Administrasi Negara Ni Ketut Tri Srilaksmi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 2 (2020): PARIKSA-JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i2.1156

Abstract

Nota dinas adalah alat komunikasi tertulis intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain. nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, beruapa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. Nota dinas memiliki sifat yang internal maka nota dinas hanya dapat digunakan didalam satu instansi. Surat dinas dalam praktek hukum administrasi negara adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat-menyurat dinas yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Surat menyurat dinas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok organisasi. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan memerlukan banyak waktu dan biaya. Tata Surat dinas yang baik akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dan instalasi pemerintah.Kata kunci : Nota Dinas, Hukum Administrasi Negara, Pejabat, Administrasi, Pemerintahan.
Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum Ni Ketut Tri Srilaksmi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 4, No 1 (2020): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v4i1.838

Abstract

Pemerintah dalam melakukan peran dan fungsinya harus melakukan tindakan-tindakan yang memiliki akibat hukum dan tidak memiliki akibat hukum merupakan subyek hukum dari pemerintah atau hukum administrasi negara. Dalam negara hukum asas legalitas merupakan asas yang paling di junjung tinggi oleh negara penganut sistem hukum ini. Asas legalitas memiliki tiga aspek, yakni aspek positif, aspek materiil positif, dan aspek negatif. Dalam aspek negatif dalam asas legalitas menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tindakan pemerintah dinyatakan tidak sah bilamana menentang peraturan yang lebih tinggi.Secara normatif, prinsip ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan namun dalam peraktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada negara yang ketat menjalankan prinsip ini dan ada pula yang tidak. Artinya untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip ini dapat diabaikan.Kata Kunci : Kebijakan, Asas, legalitas, Administrasi, Publik, Hukum, Administrasi, Negara
ILMU ADALAH KEKUASAAN PERAN DAN IMPLIKASINYA (TINJAUAN EPISTIMOLOGIS) Ni Ketut Tri Srilaksmi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 2 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i2.727

Abstract

Analysis of Why Religio matters, when the world has entered the modern era, there is chaos and killing in religion. This is due to the authoritarian nature of the ruling. This was marked by political and scientific power (scientism) which was combined into a modern ideology, secularism. Science in the framework of secularism turned into scientism, which was based on the scientific method, which replaced the position of revelation as a new way to find the path to more true science.Scientism is an ideology built on the assumption that science can provide knowledge about everything we want to know, which makes scientism a secular religion, while technology is an indicator of the development of science. Technology is the primary tool for the progress of humanity. The impact of this is the marginalization of existing religions.This makes it easy to get power when we can predict the future by utilizing knowledge and science. So from the discussion above, this jurnal will identify the notion of science, and, the difference between science and expertise. Also discussed will be the science of power itself and its implications.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK AGAR DESA MENJADI MAJU DAN PENDUDUK SEJAHTERA Ni Ketut Tri Srilaksmi; I Wayan Asta Apriadi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 1, No 1 (2017): Pariksa – Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v1i1.631

Abstract

Penerapan sistem checks and balances yaitu sistem yang saling mengimbangi dan saling mengawasi antara lembaga negara tidak hanya diperlukan dalam tatanan pemerintahan di tingkat pusat, tetapi tingkat pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan desa juga memerlukan sistem ini. Sistem kekuasaan yang hanya terpusat pada salah satu lembaga akan menimbulkan kekuasaan yang otoriter sehingga memerlukan pembagian kekuasaan (distribution of power). Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang baik di tingkat desa antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa seperti halnya lembaga legislatif guna mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyaratan Desa dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.
PERAN AKTIF DESA ADAT SEBAGAI BENTENG AGAMA HINDU DAN BUDAYA DI BALI GUNA MENGHINDARI PRILAKU SEX PRA NIKAH DI WILAYAHNYA IG. AGUNG JAYA SURYAWAN; NI KETUT TRI SRILAKSMI
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 1 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i1.700

Abstract

Desa Adat menggariskan ketentuan-ketentuan tertentu didalam hukum adat, yang fungsi utamanya, adalah sebagai berikut : a. Merumuskan pedoman bagaiman warga masyarakat seharusnya berperilaku, sehingga terjadi integrasi dalam masyarakat; b. Menetralisasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengadakan ketertiban; c. Mengatasi persengketaan, agar keadaan semula pulih kembali; d. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga-warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan-perubahan. Dengan demikian maka perilaku tertentu akan mendapatkan reaksi tertentu pula. Apabila reaksi tersebut bersifat negative, maka masyarakat menghendaki adanya pemulihan keadaan yang dianggap telah rusak oleh sebab perilakuperilaku tertentu (yang dianggap sebagai penyelewengan).Telah banyak fakta terungkap, namun kita tiada berdaya menghadapi diri sendiri. Memang sulit sekali melawan musuh yang ada didalam diri, terutama nafsu seks terhadap lawan jenis. Tidaklah salah bila agama menempatkan musuh yang maha utama bernama “Kama” sebagai musuh paling dahsyat dari enam musuh di dalam diri (Kama, Lobha, Krodha, Moha, Mada, dan Matsarya). Ketika kita terkalahkan oleh “kama” maka kita terjerat oleh nafsu birahi berkepanjangan, meski berulangkali membantainya, memohon petunjuk pada Yang Kuasa, namun sia-sia. Pada akhirnya perbuatan dosa pun dilakukan dengan dalih suka sama suka. Lebih menyedihkan lagi bila kita tiada melakukan perlawanan terhadap musuh di dalam diri, membiarkannya membantai, dan menikmatinya begitu saja tanpa merasa berdosa.
PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) Ni Ketut Tri Srilaksmi; I Wayan Asta Apriadi
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 2, No 1 (2018): PARIKSA - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v2i1.654

Abstract

Penulisan jurnal ini berjudul “Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Pinjam Nama (Nominee)”, Tanah merupakan unsur yang penting bagi manusia. UUPA mengatur hak-hak atas tanah di Indonesia, Hak Milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA mengandung diskriminasi terhadap Warga Negara Asing sehingga mengalami konflik norma dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum. Sehingga perjanjian Pinjam Nama (nominee) antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara asing tentang penguasaan Hak Milik atas tanah perlu diteliti berdasarkan kedudukan persamaan Hak Asasi Manusia bagi orang asing dihadapan hukum dan legalitas perjanjian pinjam nama (nominee) menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Yang merupakan permasalahan dari jurnal ini: (1) Bagaimanakah hak negara membatasi hak warga negara asing atas tanah dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia? (2) Bagaimanakah legalitas perjanjian pinjam nama menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
ORGANISASI TRADISIONAL DITINJAU DARI SISTEM DEMOKRASI DI INDODESIA Ni Ketut Tri Srilaksmi; I Wayan Suarjaya
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 2, No 2 (2018): PARIKSA - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v2i2.710

Abstract

The Hulu Apad is a sporadic traditional Balinese organisation that is developing mainly in highland areas of the island. This writing studies the traditional Pakraman system of the organisation when seen from the Indonesian governmental democratic point of view, namely the process of deciding the system, the main task, and the function of every representation of the organisation at a village.
Co-Authors Ajeng Nilam Ambrosius M. Loho Bernika Irnadianis Dwi Estiningtyas Gede Arya Prabawa I Made Ariasa Giri I Wayan Asta Apriadi I Wayan Suarjaya I Wayan Titra Gunawijaya IG. AGUNG JAYA SURYAWAN Kadek Suciani Maria Delareiza Moh. Erkamim Naylah Dzakiah Ngakan Kompiang Adi Suardana Ni Kadek Sri Devi Putri Swambini Ni Luh Gede Hadriani Sulistiowati Sulistiowati