Garuda - Garba Rujukan Digital

AFFIRM ROLE OF EXISTENCE RECHTSVERWERKING TO ACHIEVING LEGAL CERTAINTY IN LAND REGISTRATION Rofiq laksamana; Setiono Setiono; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Oloan Sitorus
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this research was to exemine the principle of rechtsverwerking were formulated in the national land law, primarily on the Government Regulation concerning land registration and it aplication on the Court’s desicition.Rechtsvewerking is a principle in adat law which states that owner ofa parcel of land that leaves his land abandoned in certain period of time and lets otherpeople to occupy andtake advantage will cause the original owner to lose his right ofthe land, is established to overcome the weakness of the land registration system. This study uses normative legal research methods, with statute approach, and consepual approach. Legal materials were analyzed by syllogism of induction, deduction and interpretation. The results showthe principle of rechtsverwerkingis embodied in the regulation of land registraion called GR No. 24 of 1997. The Regulation provide that the issuance of a certificate for an applicant who has mastered the ground in a certain period of time has been acquired in good faith and registered in his name, then others who feel have an interest, then by law only given the opportunity during the time period of five years.However in law enforcement inside the court this principle tends to be deserted therefore creates an certainty in law and unfairness to people who have occupied a land in a longperiod oftime.

Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan Tanah Transmigrasi Di Kabupaten Mamuju Tengah Muh. Galil Gibran; Rofiq Laksamana; Dian Aries Mujiburohman
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5, No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

The government provides land for the implementation of transmigration. The land is granted with the status of property rights on the condition that it cannot be traded for 20 (twenty) years. However, many transmigrants do not feel at home and choose to return to their original areas, by selling the transmigration land to other parties before 20 years. The sale and purchase of transmigration land is carried out under the hands without a deed from PPAT. So the problem studied is the legality of buying and selling under the hands and how to resolve it to register land at the Land Office if there is no PPAT deed, because the seller's whereabouts are unknown. This study uses empirical normative legal research methods with primary data sources through interviews. The results of the study show that buying and selling under the hands according to customary law is legal as long as it meets the requirements, namely clear and cash, but buying and selling under the hands without a deed of sale and purchase made by PPAT cannot be registered at the Land Office.

Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah (Studi Kasus Terhadap Bidang Tanah yang Mengalami Penolakan dari Pihak yang Berhak pada Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta) Setyabella Prima Putri; Senthot Sudirman; Rofiq Laksamana
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Land Acquisition for public interest in Kulon Progo Regency is a procedure that must be implemented before initializing the new airport, which will replace the function of Adisutjipto airport. It facing much rejection during the process, so that it takes long time in completion. That also causing the identification and inventory process to be inhibited so that the land valuation process can’t be done perfectly. Their compensation won’t be given directly to the land owner, but through the consignment procedure that deposited at the District Court. This research is conducted by descriptive qualitative method. The results show that the assessment of the land is done well, although there is a discretionary decision, so that re-assessment is conducted in different time. The payment mechanism of compensation through consignment also done according to procedures, although the requirement of rejection letter from the party who is not eligible can’t be fulfilled, because it can be suspended due to the large interest for the land acquisition process of the new airport. Keywords: land assessment, consignment, land acquisition Intisari: Pembangunan bandara udara baru yang dapat menggantikan fungsi bandara udara Adisutjipto sudah tidak dapat dielakkan lagi. Pembangunan bandara udara baru dilaksanakan melalui prosedur Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Penolakan terhadap pembangunan bandara udara terjadi dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penilaian dan mekanisme konsinyasi terhadap bidang tanah yang mengalami penolakan oleh pihak yang berhak pada kegiatan pengadaan tanah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penilaian bidang tanah secara keseluruhan sudah sesuai prosedur yang ada, akan tetapi terdapat putusan diskresi terhadap bidang tanah yang sebelumnya tidak dapat dilakukan penilaian secara keseluruhan kemudian dilakukan penilaian ulang di luar waktu yang telah ditentukan. Mekanisme pembayaran ganti kerugian melalui konsinyasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya dalam proses permohonan registrasi konsinyasi terdapat satu syarat terkait dengan surat penolakan dari pihak yang berhak yang tidak dapat dilampirkan, hal tersebut dapat ditangguhkan mengingat besarnya kepentingan kelancaran proses pengadaan tanah pembangunan bandara udara baru ini. Kata Kunci: penilaian bidang, konsinyasi, pengadaan tanah

Permodelan 3D Cadastre Untuk Penyajian Informasi Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Andi Ryan E.K Mappatombong; Eko Budi Wahyono; Rofiq Laksamana
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The development of property in the Karebosi area in Makassar City, leads to the use of basements as building support resulting in a wider space that can function as a commercial space. The surface of the land is used as public facilities and social activities while the basement is used for private commercial shopping centers. The use of 3D Cadastre concept in the field of land surface and basement utilization can provide information about the land parcel and the boundaries of the 3D property itself. Referring to Indonesian land law, the 3D Cadastre concept should be applied in the basement use right registration. This research was conducted using qualitative descriptive methods with 3D spatial and juridical normative approaches in the application of 3D Cadastre models in Indonesia. This research was conducted in the Karebosi area in Makassar City. Data analysis in this study carried out qualitatively. The data of the research is in the form of interviews, 3D models of the Karebosi region, and applicable regulations. The results of the research showed that Cadastre 3D can provide complete information on the use of land surface and basement in Karebosi using the Hybrid Cadastre concept with an alternative Registration of Physical Object that combines 2D registration for land parcels and 3D registration for property boundaries for 3D physical objects. Keywords: 3D cadastre, basement. Intisari: Perkembangan properti dengan memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai penunjang bangunan di atasnya (basement), telah berkembang mencakup fungsi lebih luas sebagai ruang komersil seperti yang terjadi pada Kawasan Karebosi di Kota Makassar. Permukaan tanahnya digunakan sebagai fasilitas umum dan kegiatan sosial sedangkan ruang bawah tanahnya dimanfaatkan untuk pusat perbelanjaan komersil yang bersifat privat. Konsep 3D Cadastre diterapkan sebagai metode penyelesaian penggunaan permukaan dan pemanfaatan ruang bawah tanah yang multi penggunaan dan pemanfaatan agar menyajikan informasi dengan batasan penguasaan properti 3D. Mengacu pada hukum tanah nasional dengan pendekatan peraturan yang berlaku di Indonesia agar nantinya konsep 3D Cadastre dapat diterapkan di Indonesia sebagai solusi pendaftaran hak untuk pemanfaatan ruang bawah tanah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan spasial 3D dan yuridis normatif untuk penerapan model Cadastre 3D di Indonesia dengan sampel kawasan Karebosi di Kota Makassar. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif berupa hasil wawancara, pembuatan permodelan 3D pada kawasan Karebosi dan analisis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui permodelan Cadastre 3D pada kawasan Karebosi dapat memberikan informasi terhadap penggunaan permukaan bidang tanah dan pemanfaatan ruang bawah tanahnya dengan batasan lebih detail menggunakan konsep model Hybrid Cadastre dengan alternatif Registration of Physical Object, yaitu dengan mengkombinasikan pendaftaran 2D untuk persil tanah dan pendaftaran 3D untuk batasan properti atas objek-objek fisik 3D. Pada solusi ini dilakukan pendaftaran atas persil 2D yang digabungkan dengan pendaftaran ruang hak yang dibatasi dengan bentuk fisik objek dalam ruang 3D.Kata Kunci: 3D cadastre, ruang bawah tanah.

Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi Asta Tri Setiawan; Sri Kistiyah; Rofiq Laksamana
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Legal action regarding the purchase of land, regulated in Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, stipulates that any land sale and purchase agreement must be proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). However the communities in Harapan Jaya Village do not use the sale and purchase agreement made by Land Registration Officer (PPAT) for their land transactions, especially transmigration lands. The practice of land transactions is better known as land sale and purchase unformal. The purpose of this research is find out the causative factors of land transaction unformal, the validity of the purchase of the land and the registration of ownership rights after the land right transfer in the Land Office which not proven by Land Titles Registration Officer (PPAT). The results of research are Harapan Jaya Village prefer the land sale and purchase unformal because of the low cost and the easy process. Beside that the lack of knowledge about land transactions and the high level of mutual trust that occurs in the community. The sale and purchase of land unformal is legal according to custom law but does not fulfill the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. For the registration of the transfer of land rights, The Head of the Land Office makes a discretion or policy addressing these problems by looking at the provisions in Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997.Perbuatan hukum mengenai jual beli tanah, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa setiap perjanjian jual beli tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Masyarakat di Desa Harapan Jaya dalam transaksi jual beli hak atas tanah khususnya tanah transmigrasi tidak menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Praktik jual beli tanah tersebut lebih dikenal dengan istilah jual beli tanah di bawah tangan. Tujuan penelitian mengetahui faktor penyebab terjadinya jual beli tanah di bawah tangan, bagaimana keabsahan jual beli tanah tersebut dan bagaimana pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT. Hasil penelitian jual beli hak atas tanah hak milik dibawah tangan di Desa Harapan Jaya dikarenakan biayanya tidak terlalu banyak dan prosesnya sangat mudah, selain itu minimnya pengetahuan tentang tata cara jual beli tanah serta masih tingginya rasa saling percaya yang terjadi di masyarakat. Jual beli tersebut sah menurut hukum adat namun tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut Kepala Kantor Pertanahan membuat sebuah diskresi atau kebijakan menyikapi permasalahan tersebut dengan melihat ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan Tanah Transmigrasi Di Kabupaten Mamuju Tengah Muh. Galil Gibran; Rofiq Laksamana; Dian Aries Mujiburohman
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 5 No 1 (2022): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v5i1.8897

The government provides land for the implementation of transmigration. The land is granted with the status of property rights on the condition that it cannot be traded for 20 (twenty) years. However, many transmigrants do not feel at home and choose to return to their original areas, by selling the transmigration land to other parties before 20 years. The sale and purchase of transmigration land is carried out under the hands without a deed from PPAT. So the problem studied is the legality of buying and selling under the hands and how to resolve it to register land at the Land Office if there is no PPAT deed, because the seller's whereabouts are unknown. This study uses empirical normative legal research methods with primary data sources through interviews. The results of the study show that buying and selling under the hands according to customary law is legal as long as it meets the requirements, namely clear and cash, but buying and selling under the hands without a deed of sale and purchase made by PPAT cannot be registered at the Land Office.

Implementation of Village Land Utilization Policy in Bantul Regency Farida Khasanah, Nor; Laksamana, Rofiq; Rahmanto, Nur; Nashih Luthfi, Ahmad; Salim, M. Nazir
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2023): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v3i1.41

The Special Region of Yogyakarta has experienced developments (or can also be termed as "regressions") in the enforcement of land regulation since time immemorial. A new chapter commenced following the enactment of Law No. 13 of 2012 on the Special Status of the Yogyakarta Special Region (UUK). One of the provisions in Article 7, Paragraph (2) of UUK pertains to land affairs, which, among other things, led to the issuance of the Yogyakarta Special Region Governor Regulation (Pergub) No. 34 of 2017 on Village Land Utilization. This research aims to identify the issues arising from the implementation of Pergub No. 34 of 2017 within the various institutions vested with authority in the implementation of this policy. A qualitative methodology was employed in this study, utilizing observation, interviews, and an intensive document analysis approach. Villages serve as the governing bodies directly responsible for Village-owned Land and are mandated to conduct an identification of Sultan/Pakualaman Ground for the purpose of changing its status to the ownership of the Sultan/Pakualaman. The Department of Land and Spatial Planning, acting as the facilitator for the planning and implementation of land affairs and spatial planning, subsequently carries out inventory, identification, and verification processes. Furthermore, it oversees the utilization of Village Land with the Right of Anggaduh. The implementation of Pergub No. 34 of 2017 on Village Land Utilization has been carried out by all relevant departments or stakeholders possessing authority and/or serving as facilitators on behalf of the Sultanate of Ngayogyakarta/Dutchy of Pakualaman.

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search