Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

AFFIRM ROLE OF EXISTENCE RECHTSVERWERKING TO ACHIEVING LEGAL CERTAINTY IN LAND REGISTRATION Rofiq laksamana; Setiono Setiono; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Oloan Sitorus
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research was to exemine the principle of rechtsverwerking  were formulated in the national land law, primarily  on the Government Regulation concerning land registration and it aplication on the Court’s desicition.Rechtsvewerking is a principle in adat law which states that owner ofa parcel of land that leaves his land abandoned in certain period of time and lets otherpeople to occupy andtake advantage will cause the original owner to lose his right ofthe land, is established to overcome the weakness of the land registration system.  This study uses normative legal research methods, with  statute approach, and consepual approach. Legal materials were analyzed by syllogism of induction, deduction and interpretation.  The results showthe principle of rechtsverwerkingis embodied in the regulation of land registraion called GR No. 24 of 1997. The Regulation provide that the issuance of a certificate for an applicant who has mastered the ground in a certain period of time has been acquired in good faith and registered in his name, then others who feel have an interest, then by law only given the opportunity during the time period of five years.However in law enforcement inside the court this principle tends to be deserted therefore creates an certainty in law and unfairness to people who have occupied a land in a longperiod oftime.
Pentingnya Kualitas Pelayanan (Service Quality) dalam Memenuhi Kepuasan Masyarakat (Society Satisfaction) Mohammad Zamroni; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Efisiensi : Kajian Ilmu Administrasi Efisiensi No. 2 Volume V, Agustus 2005
Publisher : Jurusan Pendidikan Administrasi FE UNY & ASPAPI PUSAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1804.234 KB) | DOI: 10.21831/efisiensi.v5i2.3850

Abstract

Dalam kehidupan organisasi publik, baik pemerintah ataupun swasta seperti halnya perusahaan-perusahaan sesungguhnya memiliki rencana, organisasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuannya. Namun demikian, keberhasilan suatu organisasi bisa dilihat dari kualitas pelayanan para pegawai dan karyawan dalam memenuhi kepuasan masyarakat atau pelanggan. Disisi lain. sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dan mempunyai peran dalam merealisasikan kesuksesan tujuan organisasi dengan segala etos kerja, kecakapan, ketrampilan, dan daya usaha mereka. Ketidakmampuan organisasi dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat atau pelanggan dalam hal ini lebih disebabkan karena adanya kesenjangan jasa yang dinikmati konsumen dengan jasa yang diharapkan konsumen akibat tidak terpenuhinya harapan para pelanggan. Hal ini bisa diukur dengan beberapa dimensi yang meliputi; dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurence, dan empathy.
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Fine Ennandrianita; Isharyanto ,; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17694

Abstract

AbstractThis paper discusses the legal politics of mineral and coal mining, as well as the authority of the goverment in managing the natural resources of mineral and coal mining. Mineral and coal mining is a non-renewable natural resource, so for the sake of sustainability the government's role in management, coaching and supervision is needed. Major Changes occured since the enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment which regulates the distribution of goverment affairs. The existence of the Law makes the authority of the management of mineral and coal mining in the Regional Government of Regency or City to be abolished This research is a prescriptive legal research with a legal approach and a conceptual approach.This paper is a presciptive legal research with approach of law and conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this paper is literature study. The technique of analysis of legal materials used is the method of deduction. This paper concludes the existence of disharmonization between sectoral regulations and local government laws in 2014 and the legal consequences of the enactment of the Regional Government Law in the form of (i) institutional change, (ii) personnel handover, funding, facilities and infrastructure, (P3D), (iii) amendment of laws and regulations.Keywords: legal politics, mineral and coal mining, patient, enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment AbstrakTulisan ini membahas politik hukum pertambangan mineral dan batubara serta kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga demi keberlangsungan diperlukan peran pemerintah dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Perubahan besar terjadi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Keberadaan Undang-Undang tersebut membuat kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi hapus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundangan sektoral dengan UU Pemda 2014 dan adanya konsekuensi hukum terhadap pemberlakuan UU Pemda berupa (i) perubahan kelembagaan; (ii) serah terima personil, pendanaan , sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D); (iii) perubahan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: politik hukum, pertambangan mineral dan batubara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
PENERAPAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Arif Wibowo; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Al. Sentot Sudarwanto
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17744

Abstract

ABSTRACTThis paper aims to find out and analyze the implementation of regulation of water and water energy utilization in national park especially in Kerinci Seblat National Park. The implementation of the ministry regulation can be defined as an achievement of purposes, values and directed practices. This research uses the research method of empirical law or non-doctrinal in conducting the implementation towards the permit regulation of water and water energy utilization in National Park. The case study is conducted in the Great Hall of Kerinci Seblat National Park. In implementing the permit, the permit policy of water and water energy utilization has been conducted accordance with the regulation as well as the permit granting has been done thoroughly and calculated the enviromental needs. There are some obstacles faced in implementing the permit, so it needs synchronization with the related regulations, socialization, coordination among the local governments. In additional, it also needs clear timetable in the process of administrative and technical consideration as well as it needs evaluation monitoring and coaching to make the function of permit appropriate as the control and arrangement in the term of technical and legal certainty. The activities should observe the environmental impact and support the efforts in improving the society’s prosperity and the quality of human life as well as realizing the environmental-based development.Key words: The policy implementation; The Permit Regulation of Water and Water Energy Utilization; National Park; Environmental-based Development.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan  kebijakan izin pemanfaatan air dan energi air di taman nasional khusunya Taman Nasional Kerinci Seblat. Penerapan peraturan menteri tersebut dapat diartikan sebagai suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan analisis data kualitatif dengan model interaktif, lokasi penelitian di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam penerapan kebijakan izin pemanfaatan air dan energi air telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian izin dilakukan dengan cermat dan memperhitungkan kepentingan lingkungan. Dalam pelaksanaan anya adanya kendala untuk itu, perlunya singkronisasi peraturan yang terkait, sosialisasi peraturan, upaya peningkatan koordiansi dengan pemerintah daerah, dan perlunya pengaturan tata waktu yang jelas dalam proses syarat administrasi dan pertimbangan teknis, serta perlunya pengawasan, evaluasi dan pembinaan agar sesuai fungsi perizinan sebagai penertib dan pengatur dilihat dari segi teknis dan kepastian hukum. Dalam kegiatan tersebut juga memperhatikan dampak lingkungan dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.Kata Kunci : Penerapan kebijakan; Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air; Taman Nasional; Pembangunan berwawasan lingkungan
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN Prima Suhardi Putra; M. Hudi Asrori; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18292

Abstract

AbstractThis article aims to identify and analyze the implementation and obstacles encountered in the implementation of the Joint Regulation of the Five Minister Year 2011 on the Arrangement and Equitable Teacher Civil Movement. This article is included in empirical legal research. Law conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social behavior as a result of social interaction, by taking research location in Magetan. The data collection is done with interviews and documentary techniques in order to obtain primary data and secondary data. Analysis of data using qualitative analysis inductive logic thinking. The results showed that the implementation of joint regulation to implement the Civil Servant teacher mutations gradually to meet the needs of more than 350 teachers in the suburban areas Magetan. According to the theory of Friedman’s legal system can be described, in the structure of the head of the education unit together with the head of the District Education Unit and the Department of Education to coordinate to determine the condition of the real distribution of teachers. With the cooperation is structured expected the distribution is going well and fairly to meet the needs of teachers, from the legal substance policy applied in order to meet the shortage of teachers needs that there is a mutation teacher Civil Servants gradually, as a component of legal culture, teachers must be willing to be placed in any educational unit. The problem is that teachers mutation makes it vulnerable for abuse of office, a lot of teachers who have received certification allowance, teachers who have been appointed as Civil Servants and has received certification allowance will strive to maintain its position on the workings of the educational unit.Key Words: Policy; Mutation; Civil Servant Teacher.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi sosial, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Magetan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bersama dengan melaksanakan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap guna memenuhi kebutuhan lebih dari 350 orang guru pada wilayah pinggiran Kabupaten Magetan. Menurut teori sistem hukum dari Friedman dapat dijelaskan, secara struktur kepala satuan pendidikan bersama kepala UPT Pendidikan Kecamatan dan Dinas Pendidikan melakukan koordinasi untuk mengetahui kondisi distribusi guru secara nyata. Dengan adanya kerjasama secara terstruktur diharapkan distribusi tersebut berjalan dengan baik dan adil untuk memenuhi kebutuhan guru, dari substansi hukum kebijakan yang diterapkan guna memenuhi kekurangan kebutuhan guru yang ada adalah dengan mutasi guru Pegawai Negeri Sipil secara bertahap, secara komponen budaya hukum, guru harus bersedia ditempatkan di satuan pendidikan manapun. Adapun kendalanya adalah mutasi guru membuat rentan terjadinya penyalahgunaan jabatan, banyak guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat tunjangan sertifikasi akan berusaha untuk mempertahankan posisinya pada satuan pendidikan tempat bekerjanya.Kata Kunci: Kebijakan; Mutasi; Guru Pegawai Negeri Sipil.
PENERAPAN HUKUM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU Fandi Satria; Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17762

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to describe the Application of Laws According to Government Regulation Number Year 2010 concerning the Use of Forest Areas in Riau Province under the management of related technical agencies namely the Riau Provincial Environment and Forestry Agency in the context of the use of efficient forest areas, in particular associated with: The Use of Forest Areas, and the Constraints Factor in the Application of Laws concerning the Use of Forest Areas that occurred at the Riau Plantation Office on unhealthy plantation companies. This study uses a prescriptive normative approach, finding the law in concreto on the Law on Plantation Law in Riau Province. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary data, secondary data, and Non-Legal data. Data collection technique used is literature study. Some data then asked for explanation and confirmation from Plantation Office of Riau Province. Data analysis techniques used with the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion, the following conclusions are derived: First, the application of the law concerning the use of forest areas in Riau Province has not been in accordance with the provisions contained in Law No. 41 Year 1999, Government Regulation No. 24 of 2010. Second, Factor Constraints in Implementation of Laws According to Government Regulation No. 24 of 2010 on the Use of Forest Areas in Riau Province.among others, law enforcers, infrastructure facilities, communities that are not in accordance with the provisions contained in Law no. 41 of 1999 and Government Regulation No. 24 of 2010.Keywords:Application of Laws, Use of Forest Areas,Obstacle FactorAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan Penerapan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau yang berada dibawah pengelolaan dinas teknis terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam rangka penggunaan Kawasan hutan yang berdaya guna, khususnya dikaitkan dengan: Peraturan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Faktor Kendala Dalam Penerapan Hukum Tentang Penggunaan Kawasan Hutan yang terjadi di Dinas Perkebunan Provinsi Riau terhadap perusahaan perkebunan yang tidak sehat.Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif bersifat preskriptif, menemukan hukum in concreto mengenai Peraturan Perundang-undangan Perkebunan di Provinsi Riau.Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder.Sumber data sekunder yang digunakan mencakup data primer, data sekunder, dan data Non Hukum.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.Beberapa data kemudian dimintakan penjelasan dan konfirmasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau.Teknik analisis data yang digunakan dengan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan sebagai berikut: Kesatu,Penerapan Hukum Tentang Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Belumlah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010. Kedua,Faktor Kendala Dalam Penerapan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau.anatara lain, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat yang belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010.Kata Kunci:Penerapan Hukum, Penggunaan Kawasan Hutan. Faktor Penghambat
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN SUKOHARJO Yuli Isnandar; Hari Purwadi; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18308

Abstract

AbstractThis article aims to describe the implementation of procurement auction policy of goods and services in Sukoharjo before and after the Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (e-procurement), to explain constraints in the implementation of procurement auction policy of goods and services in Kabupaten Sukoharjo after the issuance of Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (e-procurement) and its solution. This type of legal research is sociological or non-doctrinal with qualitative research methods that aim to know the Implementation of Presidential Regulation No. 54 of 2010 on Procurement of Government Goods and Services (Case Study of Implementation of E-Procurement in Sukoharjo District). Data collection techniques used interview techniques, literature study and documentation. The result of this research is in the implementation of the policy of auction of procurement of goods and services in Sukoharjo District before the Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services (e-procurement), there is Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services -procurement) in Sukoharjo Regency in accordance with Presidential Decree No. 80 of 2003 on Guidelines for Procurement of Government Goods and Services. Implementation of procurement auction policy of goods and services in Sukoharjo District after the Presidential Regulation Number 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services (e-procurement) that is, the length of time required in the procurement of goods/services in LPSE Sukoharjo District is 1) fiscal year. The time required to disseminate Presidential Regulation No. 54/2010 on Procurement of Goods/Services of the Government of Sukoharjo Regency is not maximal, since the socialization provided by the Sukoharjo District Government is very limited, since this socialization is only given the opportunity to the Official Commitment Officer/Procurement Committee and Civil Servants who are prepared as technical personnel managing goods/services Government that has a certificate Procurement of goods/services.Keywords: Procurement of goods and services; E-Procurement; LPSEAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo sebelum dan sesudah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement), untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan kebijakan  lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo setelah  adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) dan solusinya. Jenis penelitian hukum ini adalah sosiologis atau non doktrinal dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui  Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pelaksanaan E-Procurement di Kabupaten Sukoharjo). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement), terdapat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kebijakan lelang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sukoharjo setelah  adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-procurement) yaitu, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di di LPSE Kabupaten Sukoharjo adalah 1 (satu) tahun anggaran. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Kabupaten Sukoharjo tidaklah maksimal, karena sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangatlah dibatasi, karena sosialisasi ini hanya diberikan kesempatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan sebagai tenaga teknis pengelola barang/jasa Pemerintah yang telah memiliki sertifikat Pengadaan barang/jasa. Kata Kunci: Pengadaan barang dan jasa; E-Procurement; LPSE
POLITIK HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN Fatma Ulfatun Najicha; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18358

Abstract

AbstractThe purpose of this study was to determine the legal politics in the formation of forestry legislation in licensing mining activities in forest areas in terms of environmental management strategy that is based on justice. This research is juridical doctrinal nature descriptive, with a qualitative approach. The method used by Approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of primary data and secondary data relating to the regulation of forest management in order to policy in forestry management as a whole can be categorized as forest politics. Political laws of occupation and use of natural resources has been regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, but the regulation on the management of natural resources, particularly forests that produce injustice. Even away from the sense of justice as referred to in the preamble Homeland 1945. One of the causes of injustice and abuse is the number of mining permits opening of forest destruction in violation of the principle of sustainability. Second, the law should be synergy policy in the licensing of mining activities in forest areas, the Act No. 41 1999 is still there (overlapping) overlapping the utilization of forest between mining and forestry activities are still unresolved and still occur in some areas. Similarly, Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal are not yet fully support bersinergis natural keletarian remain legalize many dredging coal mines, then the Law 32 of 2009 requires the use of natural resources that is in harmony, and balanced with environmental functions. There is a duality of government policy, in which one side seeks to protect protected areas and establish rules to preserve it, but on the other hand opened up opportunities for the protected forest area exploited. Policy or program development must be animated by the obligation to make environmental preservation and realize the goal of sustainable development. Third Act Issuer within the framework of law should not stand alone because it is still in the realm of environmental law which means it is very closely related to the Forestry Law and the Environment. Hence the need for a policy formulation based Green Legislation overarching governance for sustainable forest and justice in a single Regulation.Keywords: Politics, Law, Management of Forests, Mines, preservation, Justice.AbstrakTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui politik hukum dalam pembentukan perundang-undangan kehutanan  dalam  pemberian  izin  kegiatan  pertambangan  di  kawasan  hutan  ditinjau  dari  strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan.Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang  bersifat  diskriptif,  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  yang  dipakai  melalui  Pendekatan peraturanperundang-undangan(statuteapproach)  danpendekatankonseptual(conceptualapproach). Pengumpulan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan peraturan pengelolaan kawasan hutan agar tetap lestari. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Politik dimaknai sebagai suatu kebijakan maka, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai  politik kehutanan.  Politikhukum  penguasaan  danpemanfaatansumberdayaalam  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  RepublikIndonesiaTahun1945,  namun pengaturan tentang  pengelolaan  sumber  daya  alam,  khususnya  hutan  yang  menghasilkan  ketidakadilan. Bahkanjauhdarirasakeadilanmasyarakatseperti  yangdimaksuddalamPembukaan  UUD  NKRI1945. Salah satu penyebab ketidakadilan serta penyalahgunaan adalah dengan banyaknya pembukaan ijin tambang perusakan hutan dengan melanggar prinsip kelestarian. Kedua, Perlu sinergisitas Kebijakan hukum dalam pemberian ijin kegiatan pertambangan di kawasan hutan, pada UU No. 41 Tahun 1999 sampai saat ini masih terdapat (overlapping) tumpang tindih lahan pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah. Sama halnya dengan UUNo.4 Tahun2009tentangMineraldanBatu Bara yang belum bersinergis penuh mendukung keletarian alam tetap melegalisasikan banyaknya pengerukan tambang batubara, Kemudian padaUU No. 32 Tahun 2009 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Terdapat dualisme kebijakanpemerintah, dimanadisatu sisi  berupaya  untuk melindungikawasanlindung  danmenetapkanaturan-aturanuntukmelestarikannya, tapidisisilainmembuka peluangkawasan hutan lindung tersebutuntuk dieksploitasi. Kebijakanatau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga Undang-undang diatasdalam kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang berarti sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya suatu formulasi kebijakan berbasis Green Legislation yang memayungi tata kelola kawasan hutan yang lestari dan berkeadilan dalam satu kesatuan Peraturan.Kata Kunci : Politik Hukum, Pengelolaan Hutan, Tambang, Lestari, Keadilan
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DI KABUPATEN KARANGANYAR Agus Riyanto; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18340

Abstract

AbstractThe objectives of this article are : (1) to investigate the implementation of licensing authority on the land use change from agricultural land to the non- agricultural one in Karanganyar Regency, of Central Java Province from 2013 – 2015 and (2) to investigate and analyze  the reasons behind the inabilities of the local government of Karanganyar Regencyin the implementation of its licensing authority on land use change.This research used the non-doctrinal evaluative research method, i.e. the empirical studies to effectiveness  claimed by Soerjono Soekanto. The result of research shows that the implementation  of licensing authority on land use change from the agricultural land to the non-agricultural until 2015 was have legal instruments, technical infrastructures and facilities, and human resources required to support the implementation of the aforementioned authority.Keyword : Authority, Licencing, Land Use Change Permit, Agricultural Land, non- Agricultural land.           AbstrakTujuan dari artikelini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non  pertanian di  Kabupaten  Karanganyar, Propinsi   Jawa Tengah Tahun 2013 – 2015 dan untuk mengetahui serta menganalisis alasan-alasan yang menjadi  penyebab Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karanganyar  belum  mampu  melaksanakan  kewenangannyasendiri dalam pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) tersebut. Jenis Penelitiannya adalah Non Doktrinal,yaitu  penelitian berupa studi-studi empiris  untuk menemukan teori-teori mengenai  proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya suatu  hukum di dalam masyarakat, dengan mengacu teori penelitian evaluatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kewenangan pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian sampai Akhir Tahun 2015  masih dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum mempunyai perangkat/instrumen hukum, sarana/prasarana teknis serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang diperlukankan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan dimaksud.Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Tanah Pertanian, Tanah Non Pertanian.
DISFUNGSI PENGATURAN SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP ZERO WASTE DI KOTA SURAKARTA (Studi atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah) Nathania Olga Br Nababan; Lego Karjoko; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17752

Abstract

AbstractThis article aimed at to see if the regional regulation of a Surakarta city number 3 year 2010 about waste management was adequate in realizing the concept of zero waste in Surakarta city. The thesis is a kind of an normative perspective analysis which describes the data found and presented by the writer during this study of the issue using the statue approach and conceptual statue. It uses the technique of writing by collecting law-based-data based on bibliographical studies and some interviews.The result of the research showed that there has been dysfunction of rwgulation of regional regulation of a Surakarta city number 3 year 2010 about waste managementbecause there has been no mayor rules about waste management. A ideal model of waste management in realizing the concept of zero waste now is sanitary landfill. Landfilling is the last option which is a choice that are no better off or even worse than incineration of. The central government pointed Surakarta city as on of a pilot project in waste management be a source of electrical energyKeywords :Regulation; waste; zero waste conceptAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sudah memadai dalam mewujudkan konsep Zero waste di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dengan studi kepustakaan dan wawancara untuk mengumpulakn bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menujukkan bahwa telah terjadi disfungsi pengaturan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah karena belum ada Peraturan Walikota tentang pengelolaan sampah sebagai petunjuk pelaksana . pengelolaan sampah dalam mewujudkan konsep zero waste di Kota Surakarta saat ini adalah SanitaryLandfill. Landfilling adalah pilihan terakhir yang merupakan pilihan yang tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dibandingkan insinerasi. Pemerintah pusat menunjuk Kota Surakarta sebagai salah satu pilot project dalam pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik.Kata kunci :Pengaturan; sampah; konsepzero waste