Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jurnal Ekonomi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Siti Marwiyah
Universitas Dr. Soetomo
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DEKONSTRUKSI AKAR KORUPSI DARI POLA KEMITRAAN ANTARA JAKSA DENGAN PIMPINAN DAERAH Siti Marwiyah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1, No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.533 KB) | DOI: 10.33474/yur.v1i1.731

Abstract

ABSTRAKSindikasi korupsi tidak mudah dibongkar, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum dengan pimpinan daerah (walikota/bupati) yang bermasalah dengan pengelolaan uang Negara. Problem akar korupsinya tidak sebatas berhubungan dengan ulah para oknum, tetapi juga aparat penegak hukum yang sama-sama tergelincir menjadi pengaman atau pelindung terhadap sepak terjang koruptor. Para aparat ini menyediakan dirinya sebagai pemberi jasa atas siapa yang bermaksud mengajaknya berkolaborasi untuk melakukan korupsi. Kata kunci: korupsi, jaksa, kemitraan, walikota, bupatiABSTRACTSyndicated of corruption is not easily exposed, especially involving the law enforcement with local leader (Mayor/Regent) who has problem with the management of state money. The root of corruption problem is not only related to the person, but also the law enforcement who both slip into a safety or protector againts the corruptors. These officers provide themselves as service providers for those who intend to collaborate in corrupt.Keywords: Corruption, Prosecutor, Partnership, Mayor, Regent
DEKONSTRUKSI AKAR KORUPSI DARI POLA KEMITRAAN ANTARA JAKSA DENGAN PIMPINAN DAERAH Siti Marwiyah
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 1 No 1 (2018): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v1i1.731

Abstract

ABSTRAKSindikasi korupsi tidak mudah dibongkar, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum dengan pimpinan daerah (walikota/bupati) yang bermasalah dengan pengelolaan uang Negara. Problem akar korupsinya tidak sebatas berhubungan dengan ulah para oknum, tetapi juga aparat penegak hukum yang sama-sama tergelincir menjadi pengaman atau pelindung terhadap sepak terjang koruptor. Para aparat ini menyediakan dirinya sebagai pemberi jasa atas siapa yang bermaksud mengajaknya berkolaborasi untuk melakukan korupsi. Kata kunci: korupsi, jaksa, kemitraan, walikota, bupatiABSTRACTSyndicated of corruption is not easily exposed, especially involving the law enforcement with local leader (Mayor/Regent) who has problem with the management of state money. The root of corruption problem is not only related to the person, but also the law enforcement who both slip into a safety or protector againts the corruptors. These officers provide themselves as service providers for those who intend to collaborate in corrupt.Keywords: Corruption, Prosecutor, Partnership, Mayor, Regent
LEGAL PROTECTION IN BANKS FOR DISCLOSING BANK CONFIDENTIALITY RELATED TO THE CRIME OF MONEY LAUNDERING Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja; Siti Marwiyah; Subekti Subekti
Jurnal Ekonomi Vol. 12 No. 02 (2023): Jurnal Ekonomi, Perode April - Juni 2023
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank runs business with fiduciary principle, prudential, know your customer and bank secrecy. The money laundering criminal can use bank to save fund. Bank as a financial institute must implements prudential and must keep customer personal information has polemic and must open bank secrecy if money laundering occurred. That’s matter become problem is regulation and impelementation of regulation about bank secrecy and law protection for banking and customer because open customer personal information because of money laundering. This riset use normative law riset with statue approach use law material source. Statue approach use with study all regulation. The type of data used is in the form of data obtained from laws and regulations, books, journals, library materials and other written sources related to the problem to be studied. To analyze the data collected from literature search, this research uses qualitative analysis techniques.
Penyelesaian Hukum Terhadap Bentuk Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilukada Arba’in; Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap daftar pemilih tambahan dalam konteks pemilihan umum. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dinamika diskriminasi yang mungkin dialami oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, baik secara sistematis maupun sporadis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian hukum yang efektif dan dapat diterapkan guna mengatasi diskriminasi tersebut. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada serta studi kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang komprehensif dan praktis. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan pemilihan umum yang lebih adil dan inklusif. Melalui rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan empiris, diharapkan sistem pemilihan umum dapat diperbaiki sehingga mampu menjamin perlindungan hak-hak pemilih tambahan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi pemilih tambahan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilihan umum.
Co-Authors Arba’in Subekti . Tjoeng Sinta Pertiwi Sandjaja Vieta Imelda Cornelis