Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Journal of Innovation Research and Knowledge Eduvest - Journal of Universal Studies Rechtsvinding Journal of Strafvordering Indonesian PALAR : Pakuan Law Review
Vieta Imelda Cornelis
Universitas Dr. Soetomo
Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Criminalization of Fraud Victims in Gold Trading Disputes: An Analysis of Conflicting Criminal and Civil Court Decisions in Indonesia Yuli Maria Lyanawati; M.Syahrul Borman; Vieta Imelda Cornelis
Journal of Strafvordering Indonesian Vol. 2 No. 6 (2026): JOSI - JANUARY
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/d9xqbn33

Abstract

The expansion of criminal law into private commercial disputes has raised serious concerns regarding over-criminalization and legal certainty. This article examines the phenomenon of fraud victim criminalization in gold trading disputes through an analysis of conflicting civil and criminal court decisions in Indonesia. Using a qualitative doctrinal and socio-legal case study approach, the study analyzes judicial reasoning in parallel proceedings arising from identical transactional facts. The findings reveal that a purchaser legally recognized as a fraud victim in binding civil judgments was subsequently prosecuted and convicted under corruption and money laundering statutes. This outcome resulted from the disregard of prior civil findings, expansive interpretations of state loss, and a narrow application of the ne bis in idemprinciple. The study argues that such judicial fragmentation undermines legal certainty and distorts the function of criminal law as ultima ratio. By situating the case within theories of over criminalization and miscarriage of justice, this article contributes to the literature on economic crime enforcement and judicial coherence. It concludes by emphasizing the need for stronger doctrinal coordination between civil and criminal adjudication to prevent victim criminalization and ensure fair and consistent application of the law in Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN KURIR DI TENGAH RISIKO TINDAKAN MERUGIKAN KONSUMEN Saifuddin; Saifuddin Saifuddin; Dudik Djaja Sidarta; Vieta Imelda Cornelis; M. Syahrul Borman
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 11 (2026): April 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik dan layanan jasa pengiriman barang yang semakin pesat menjadikan kurir sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses distribusi barang kepada konsumen. Dalam pelaksanaannya, kurir tidak jarang menghadapi berbagai risiko tindakan merugikan dari konsumen, seperti penolakan pembayaran, ancaman, penipuan, hingga tindakan yang dapat membahayakan keselamatan kerja kurir. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada kurir guna menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kurir serta tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan kurir dari risiko tindakan merugikan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, serta perlindungan hukum terhadap pekerja, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kurir dapat diberikan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan hak dan kewajiban kurir dalam hubungan kerja atau kemitraan, penerapan standar keselamatan kerja, serta tanggung jawab perusahaan dalam meminimalkan risiko kerja. Sementara itu, perlindungan represif dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa apabila terjadi tindakan merugikan dari konsumen, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, diharapkan keamanan dan kesejahteraan kurir dapat lebih terjamin dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian penting dalam sistem distribusi barang.
TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL Moh. Khoiron; Siti Marwiyah; Vieta Imelda Cornelis; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 11 (2026): April 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat merusak reputasi dan integritas seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks hukum di Indonesia, pencemaran nama baik diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam kasus pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik, serta proses hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat seseorang dengan pasal pencemaran nama baik, yaitu adanya pernyataan yang disampaikan, pernyataan tersebut disampaikan kepada pihak ketiga, pernyataan tersebut dapat merusak reputasi atau nama baik, dan adanya niat buruk atau kesengajaan. Selain itu, proses hukum pencemaran nama baik melibatkan tahapan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik, namun implementasi dan penegakan hukumnya perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk lebih cermat dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik, khususnya yang melibatkan media sosial sebagai platform penyebaran informasi.
ATURAN LEGALITAS DAN KERANGKA PENGATURAN PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PENGATURAN BAPPEBTI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Jhon Nelson; Noenik Soekorini; Vieta Imelda Cornelis; Vallencia Nandya Paramitha
COURT REVIEW Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i02.2725

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan efektivitas kerangka pengaturan perlindungan investor aset kripto di Indonesia melalui studi komparasi antara rezim Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena transisi aset kripto dari komoditas digital di bawah UU Perdagangan Berjangka Komoditi menuju Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di bawah UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) menciptakan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kepastian hukum investor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kedudukan hukum aset kripto di bawah rezim Bappebti masih bersifat administratif-teknis yang berfokus pada kelancaran sistem perdagangan, sehingga menciptakan regulatory gap dalam aspek perlindungan konsumen. Kedua, klasifikasi aset kripto sebagai instrumen investasi digital dalam rezim OJK memberikan penguatan pada perlindungan hukum preventif dan represif melalui mekanisme pengawasan market conduct dan penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi. Ketiga, masa transisi kewenangan hingga Januari 2025 menimbulkan potensi dualisme regulator yang dapat menghambat kepastian hukum jika tidak dibarengi dengan koordinasi antarlembaga yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan pengawasan aset kripto kepada OJK merupakan langkah responsif yang tepat untuk meningkatkan standar perlindungan hukum investor. Disarankan agar pemerintah segera mempercepat regulasi pelaksana UU P2SK dan memperkuat literasi keuangan digital masyarakat guna memitigasi risiko spekulatif di pasar aset digital.
Criminal Law Enforcement against the Abuse of Personal Data via the Internet in Indonesia Mixon felly Melky Runtukahu; Dudik Djaja Sidarta; Vieta Imelda Cornelis
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1339

Abstract

The development of information technology and the increasingly massive use of the internet have increased the risk of criminal acts of misuse of personal data, especially through cybercrime modes such as phishing and online fraud. The misuse of personal data not only causes material harm to the victim, but also threatens the right to privacy as part of human rights. This article aims to analyze criminal law enforcement against perpetrators of the crime of misusing personal data through the internet and identify the factors that affect the effectiveness of law enforcement. This research uses normative legal research methods with legislative and conceptual approaches. The legal materials used include laws and regulations, especially the Law on Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, supported by relevant scientific literature and journals. The results of the study show that although the legal framework related to personal data protection has been strengthened, law enforcement against the crime of misuse of personal data through the internet still faces various obstacles, including limited capabilities of law enforcement officials, inadequate technological facilities, and low public legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officials, optimize information technology facilities, and increase people's digital literacy to realize effective and fair personal data protection.
The Legal Impact of Free Nutritious Food Programs Due to Mass Poisoning in East Java Region Reviewed from a Human Rights Perspective Fitri Ayu Raamdhani; Vieta Imelda Cornelis; Sri Astutik; Nur Handayati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52454

Abstract

This study uses a normative legal research method with a conceptual approach (Conceptual Approach) and a case approach (Case Approach). The main data sources are primary legal materials (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, regulations related to food safety) and secondary legal materials (scientific journals, proceedings, and news reports related to the MBG poisoning incident in East Java). The mass poisoning incident in the MBG program in East Java indicates a violation of the state's obligation to guarantee human rights. The state, through the program implementing apparatus, was negligent in applying the principle of due diligence. The results of the study indicate a lack of substantive norms related to minimum hygiene standards (SLHS/HACCP) and accountability in the food supply and supervision chain. The legal impacts that arise include criminal, civil, and administrative liability for catering providers and related officials who are proven negligent, as well as violations of Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning the right to a prosperous life physically and mentally. Systemic reforms in the governance of the MBG program, strengthening of food safety regulations, and transparent legal accountability mechanisms are needed to restore victims' rights and prevent recurrence of incidents.
The Challenges in Strengthening Standards for Improving the Function of Urban Intersections in Malang Ahnaf Vansya; Siti Marwiyah; Wahyu Prawesthi; Vieta Imelda Cornelis
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol. 12 No. 2 (2026): Volume 12, Number 2 April-June 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i2.130

Abstract

Increased urban mobility requires the management of road intersections that is not only technically effective but also has a clear legal basis. The Gunggung, Jalan Raya Langsep, Jalan Dieng, and Jalan Terusan Dieng intersections in Malang City are strategic areas that require a feasibility study on alternative measures to improve intersection functionality. However, traffic management and engineering regulations still leave ambiguities in the norms, particularly regarding the legal basis, feasibility criteria, and the authority of local governments to determine improvements or changes to intersection functions. This study aims to analyze the impact of such regulatory ambiguity on legal certainty in urban traffic engineering policy-making. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results of the study indicate that existing regulations have established general objectives for traffic management but have not provided operational, measurable, and binding indicators for determining the feasibility of upgrading intersection functions. In conclusion, it is necessary to strengthen regulations regarding feasibility parameters, assessment procedures, and the division of local government authority so that policies on upgrading intersection functions possess legitimacy, accountability, and legal certainty.   Keywords: regulatory ambiguity, traffic engineering, feasibility studies, intersection improvement, local government.
Co-Authors Ahnaf Vansya Dudik Djaja Sidarta Fitri Ayu Raamdhani Jhon Nelson M. Syahrul Borman M.Syahrul Borman Mixon felly Melky Runtukahu Moh. Khoiron Noenik Soekorini Nur Handayati Saifuddin Saifuddin Saifuddin Siti Marwiyah Sri Astutik Vallencia Nandya Paramitha Wahyu Prawesthi Yuli Maria Lyanawati