Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Renaissance Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Efriza Efriza
Universitas Pamulang
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019 DAN SISTEM PRESIDENSIAL Efriza Efriza
Jurnal Renaissance Jurnal Renaissance Volume 4 Nomor 01, Mei 2019
Publisher : Prima Center Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53878/jr.v4i01`.92

Abstract

This paper tries to explain the incompatibility of multiparty systems with presidential systems. The effectiveness of government policies with multiparty systems certainly complicates the assessment of political parties in the policy-making process. Overcoming the need for political support, the implementation of the 2019 Concurrent Election was approved as a solution, in which the simultaneous timing of presidential and legislative elections supported a positive relationship with the amount of presidential political support in the legislature. But in fact, the changes in the electoral system arrangement resulted in significant coattail effect, as well as the subsequent management of the government was still built based on a pragmatic functioning coalition.Keywords: Presidential System, Multiparty System, Coalition, Presidential Election, and Concurrent Election
Peran Dinas Sosial Provinsi Banten Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat Mohamad Machrus; Efriza Efriza
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3153

Abstract

Keterbukaan informasi merupakan implementasi dari prinsip good governance yang menjadi indikator penting dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga publik, Dinas Sosial Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang mudah dan terbuka kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Provinsi Banten dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Banten telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam menyediakan akses informasi, baik melalui media digital maupun layanan langsung. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta belum adanya sistem informasi terpadu yang dapat mendukung transparansi secara maksimal.
Analisis Proses Penentuan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dalam Dinamika Koalisi Menuju Pilkada Serentak 2024 Efriza Efriza; Tobi Setiawan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1074-1084

Abstract

Penentuan pasangan calon gubernur pada Pilkada Jakarta diwarnai upaya “memborong” sebanyaknya partai politik melalui pembentukan KIM Plus. Pemerintah bersama KIM Plus berusaha mengatur arah pencalonan sesuai preferensi politiknya, menyisakan PDIP sebagai satu-satunya partai besar yang enggan bergabung. Namun strategi besar ini berubah total setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa syarat pengusulan pasangan calon cukup didasarkan pada perolehan suara sah partai atau gabungan partai di daerah dengan ambang baru 6,5 hingga 10 persen. Putusan ini membuka jalan bagi PDIP untuk mengusung pasangan calon secara mandiri. Menariknya, PDIP tidak memilih figur dengan elektabilitas tinggi seperti Anies Baswedan, melainkan menetapkan Pramono Anung sebagai calon gubernur, sebuah keputusan yang diduga tidak sepenuhnya lepas dari tekanan politik, sekalipun PDIP memiliki ruang manuver penuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus instrumental untuk mengurai proses penentuan pasangan calon gubernur serta dinamika koalisi menjelang Pilkada. Pendekatan ini membantu mengungkap beragam kepentingan di balik pembentukan koalisi antarpartai dan strategi penentuan kandidat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK bukan hanya menggagalkan obsesi pemerintah dan KIM Plus dalam mengendalikan pencalonan kepala daerah, tetapi juga membuka peluang besar bagi PDIP yang pada akhirnya muncul sebagai pemenang dalam Pilkada Jakarta.
Co-Authors Mohamad Machrus Tobi Setiawan