Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Veteran Law Review Jurnal Esensi Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Arman Tjoneng
Universitas Kristen Maranatha
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.2 Tahun 2025 dalam Asas Kepastian Hukum terkait Poligami Bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) Indrajaya, Muhammad Gathanrizqi; Tjoneng, Arman
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2025): Morality: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.974

Abstract

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya dalam konteks kebijakan poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur praktik poligami agar lebih terkontrol, regulasi ini masih menuai kritik karena kurang memperhatikan aspek perlindungan perempuan dan anak. Sehingga, penelitian ini berguna agar menganalisis Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian dalam perspektif asas kepastian hukum, guna mengidentifikasi sejauh mana regulasi ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji regulasi yang relevan, doktrin hukum, serta asas kepastian hukum. Selain itu, dilakukan studi komparatif terhadap peraturan serupa guna memahami implikasi kebijakan terhadap perlindungan hak individu dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini berusaha memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin berpoligami, implementasinya berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan rumah tangga. Persyaratan yang ada belum sepenuhnya memastikan keadilan bagi istri dan anak-anak, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap kebijakan ini dengan mempertimbangkan perlindungan hak perempuan dan anak, serta penegakan asas keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih komprehensif.
Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat Virlana, Bintari; Tjoneng, Arman
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2025): Morality: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.975

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Surat Keputusan No. 2 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar sebagai upaya menurunkan angka stunting. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketidakpastian pendanaan yang sepenuhnya bersumber dari APBN. Ketergantungan tunggal terhadap APBN berisiko terhadap keberlanjutan program, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang fluktuatif. Selain itu, wacana penggunaan dana zakat sebagai alternatif pendanaan MBG menimbulkan polemik hukum dan etika. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta prinsip syariah, dana zakat sekedar dapat diberikan untuk golongan mustahik, sedangkan sebagian besar penerima manfaat MBG tidak termasuk dalam golongan tersebut. Tanpa regulasi yang eksplisit dan jelas, penggunaan dana zakat untuk MBG berpotensi melanggar asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Sehingga, perlu adanya penyusunan regulasi baru atau revisi undang-undang yang mengatur mekanisme pendanaan program MBG secara legal, adil, dan berkelanjutan, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional maupun syariat Islam
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta atas Pemulihan Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Payoh, Karensia; Tjoneng, Arman
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 8 (2024): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i8.497

Abstract

The purpose of this article is to examine the lawsuit filed by former Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, and the decision that will be made by the Administrative Court (PTUN) regarding the lawsuit. This research employs a normative juridical method, analyzing the application of doctrines, norms, and legal principles to address specific legal issues. Data is obtained from books, journals, and other legal literature through a literature study. Anwar Usman was dishonorably dismissed as Chief Justice of the Constitutional Court for ethical violations in adjudicating case number 90/PUU-XXI/2023, which allowed his nephew, Gibran Rakabuming, to run in the 2024 presidential election. Anwar subsequently filed a lawsuit with the PTUN Jakarta, requesting the annulment of Suhartoyo's appointment as Chief Justice of the Constitutional Court for the 2023-2028 term, as well as the restoration of his reputation and reinstatement to his position. This article will discuss the two main petitions in the lawsuit, arguing that the PTUN should not grant Anwar Usman's petition because the decision complies with the applicable laws and regulations.
Konsistensi Tindak Lanjut Penyelesaian Perkara Pasca Putusan Praperadilan Berkenaan dengan Keabsahan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Hartanto Siregar, Immanuel; Tjoneng, Arman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4399

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas kasus-kasus atau putusan-putusan praperadilan yang berhasil dimenangkan oleh pihak pemohon, yang kerap dinilai membatalkan substansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data-data yang termuat dalam penelitian ini merupakan data hukum yang bersifat data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian ini ialah bahwa putusan praperadilan yang biasanya membahas mekanisme atau prosedur hukum yang dilakukan oleh penegak hukum tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam beberapa kasus seperti Hadi Poernomo, Budi Gunawan, Pegi Setiawan, dan Setya Novanto yang berhasil menang dalam proses praperadilan, putusan tersebut dinilai membatalkan substansi karena tidak adanya upaya hukum berkelanjutan dari penegak hukum untuk menegakkan substansi. Gambaran putusan-putusan praperadilan tersebut dinilai seolah-olah mematikan substansi perkara-perkara tersebut.
Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait dengan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Kejahatan di Indonesia Prochorus, Louisa Audyna; Tjoneng, Arman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4450

Abstract

Artikel ini membahas dan menganalisa tentang penerapan dan pertimbangan penegakan hukum terkait pembelaan diri secara terpaksa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. KUHP mengatur adanya alasan penghapus sifat melawan hukum dari sebuah tindak pidana, yaitu disebut dengan pembelaan terpaksa. Hal tersebut diklasifikasikan ke dalam bentuk alasan pembenar. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang konsep pembelaan terpaksa. Masyarakat menganggap hukum tidak adil ketika menetapkan orang yang melakukan pembelaan diri menjadi tersangka. Padahal pembuktian unsur-unsur pembelaan terpaksa memang harus dilakukan di pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus, seperti kasus Rofinus Asa, Ramli Dg Rani dan Eko dengan Efendi yang dimana dalam kasus tersebut sama-sama mengkaitkan perbuatannya ke dalam pembelaan terpaksa tetapi dalam putusan hakim masing-masing menghasilkan hasil yang berbeda.
Hak Pengelolaan Lahan dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia Naufal Rahman, Afkaar; Tjoneng, Arman
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1656

Abstract

The development of the Rempang Eco-City Investment Area is included in the National Strategic Project in 2023. In developing the investment area, the Government authorizes the Batam Free Trade and Free Port Area Concession Agency, hereinafter referred to as BP Batam, in the form of Management Rights (HPL). However, the authority is difficult to understand its legal position by various circles of society. The purpose of this study is to analyze the legal legality of land management and recognition of the existence of indigenous peoples as well as the protection of rights to communities affected by land vacancies for investment purposes on Rempang Island, Batam. The research method in this paper uses a normative juridical method with statutory approach and conceptual approach. The result of this research is that BP Batam does not have a strong basis as the holder of management rights to vacate the land currently occupied by the people of Rempang Island Batam. This is because BP Batam has not yet obtained the certificates for the management rights of Rempang Island and there is no legal basis related to the compensation budget either in the form of compensation or other programs. In addition, there is no clear recognition of the existence of indigenous peoples around Rempang Island. The efforts to protect the rights of people affected by land vacancies for investment purposes on Rempang Island Batam can be done by preventive efforts, repressive efforts and judicial efforts.
Perlindungan Hukum Terhadap Klien Akibat Tidak Diketahuinya Keberadaan Protokol Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Meninggal Dunia Yuniawaty Lunandi, Yenny; Tjoneng, Arman
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1677

Abstract

Notary and PPAT Protocols whose whereabouts are unknown and whose whereabouts are not known so that the protocol is not handed over will result in losses for clients using Notary and PPAT services because various data and files belonging to clients are stored by the Notary/PPAT so this becomes a legal issue related to protection legal clients who experience events like this. The type of research or approach method used is the normative legal research method and the approach used is the statutory approach. Based on research, when something like this happens, clients who experience the incident can contact the relevant agencies such as the Police, BPN and follow all established procedures.
Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Kalalo, Gabriel; Tjoneng, Arman
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1848

Abstract

The dominus litis principle is a principle that gives authority to the public prosecutor to control criminal cases. This principle confirms that no other body has the right to carry out prosecutions other than the public prosecutor. In the legal system in Indonesia, the principle of dominus litis is confirmed in Article 1 number 25 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's of the Republic of Indonesia. This article states that a public prosecutor is an official who is authorized by law to act as a public prosecutor in criminal cases, especially corruption cases. Then, legal problems that arise in the field still include the practice of bribery with the aim of mitigating or even acquitting through P3 letters, fatwa issuance scandals, and exceptions to indictments to reduce sentences, so enforcement and supervision are needed to overcome this. The research uses a Normative Juridical research method and uses a Statute Approach and a Case Approach, where this research focuses on legal principles, statutory regulations, legal rules and cases related to this research. With the existence of the dominus litis principle, it is hoped that the criminal law enforcement process in Indonesia can run more effectively and efficiently. Discussion regarding law enforcement and the role of the prosecutor's commission is an urgency considering that prosecutors as pioneers are expected to be in line with practice in the field, so that in the future the prosecutor's office as the holder of the Dominus Litis principle does not happen again which makes a prosecutor get involved in handling a corruption case.
Co-Authors Bastyan, Almira Carissa Christin Septina Basani Hartanto Siregar, Immanuel Indrajaya, Muhammad Gathanrizqi Indrawan, Cecilia Vania Kalalo, Gabriel Naufal Rahman, Afkaar Payoh, Karensia Prochorus, Louisa Audyna Sidabutar, Novalita Sinaga, Cristina Natalia Virlana, Bintari Widya Pratiwi Yuniawaty Lunandi, Yenny