Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Veteran Law Review Jurnal Esensi Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Impresi Indonesia BHIRAWA LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Arman Tjoneng
Universitas Kristen Maranatha
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat Virlana, Bintari; Tjoneng, Arman

Publisher :

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v11i1.975

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 dan Surat Keputusan No. 2 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar sebagai upaya menurunkan angka stunting. Meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketidakpastian pendanaan yang sepenuhnya bersumber dari APBN. Ketergantungan tunggal terhadap APBN berisiko terhadap keberlanjutan program, terutama di tengah kondisi fiskal negara yang fluktuatif. Selain itu, wacana penggunaan dana zakat sebagai alternatif pendanaan MBG menimbulkan polemik hukum dan etika. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta prinsip syariah, dana zakat sekedar dapat diberikan untuk golongan mustahik, sedangkan sebagian besar penerima manfaat MBG tidak termasuk dalam golongan tersebut. Tanpa regulasi yang eksplisit dan jelas, penggunaan dana zakat untuk MBG berpotensi melanggar asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Sehingga, perlu adanya penyusunan regulasi baru atau revisi undang-undang yang mengatur mekanisme pendanaan program MBG secara legal, adil, dan berkelanjutan, tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional maupun syariat Islam
Konsistensi Tindak Lanjut Penyelesaian Perkara Pasca Putusan Praperadilan Berkenaan dengan Keabsahan Penetapan Tersangka Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Hartanto Siregar, Immanuel; Tjoneng, Arman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4399

Abstract

Penelitian ini bertujuan membahas kasus-kasus atau putusan-putusan praperadilan yang berhasil dimenangkan oleh pihak pemohon, yang kerap dinilai membatalkan substansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data-data yang termuat dalam penelitian ini merupakan data hukum yang bersifat data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian ini ialah bahwa putusan praperadilan yang biasanya membahas mekanisme atau prosedur hukum yang dilakukan oleh penegak hukum tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam beberapa kasus seperti Hadi Poernomo, Budi Gunawan, Pegi Setiawan, dan Setya Novanto yang berhasil menang dalam proses praperadilan, putusan tersebut dinilai membatalkan substansi karena tidak adanya upaya hukum berkelanjutan dari penegak hukum untuk menegakkan substansi. Gambaran putusan-putusan praperadilan tersebut dinilai seolah-olah mematikan substansi perkara-perkara tersebut.
Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait dengan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Kejahatan di Indonesia Prochorus, Louisa Audyna; Tjoneng, Arman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4450

Abstract

Artikel ini membahas dan menganalisa tentang penerapan dan pertimbangan penegakan hukum terkait pembelaan diri secara terpaksa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. KUHP mengatur adanya alasan penghapus sifat melawan hukum dari sebuah tindak pidana, yaitu disebut dengan pembelaan terpaksa. Hal tersebut diklasifikasikan ke dalam bentuk alasan pembenar. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang konsep pembelaan terpaksa. Masyarakat menganggap hukum tidak adil ketika menetapkan orang yang melakukan pembelaan diri menjadi tersangka. Padahal pembuktian unsur-unsur pembelaan terpaksa memang harus dilakukan di pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus, seperti kasus Rofinus Asa, Ramli Dg Rani dan Eko dengan Efendi yang dimana dalam kasus tersebut sama-sama mengkaitkan perbuatannya ke dalam pembelaan terpaksa tetapi dalam putusan hakim masing-masing menghasilkan hasil yang berbeda.
Hak Pengelolaan Lahan dalam Pembangunan Kawasan Investasi Pulau Rempang Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia Naufal Rahman, Afkaar; Tjoneng, Arman
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1656

Abstract

The development of the Rempang Eco-City Investment Area is included in the National Strategic Project in 2023. In developing the investment area, the Government authorizes the Batam Free Trade and Free Port Area Concession Agency, hereinafter referred to as BP Batam, in the form of Management Rights (HPL). However, the authority is difficult to understand its legal position by various circles of society. The purpose of this study is to analyze the legal legality of land management and recognition of the existence of indigenous peoples as well as the protection of rights to communities affected by land vacancies for investment purposes on Rempang Island, Batam. The research method in this paper uses a normative juridical method with statutory approach and conceptual approach. The result of this research is that BP Batam does not have a strong basis as the holder of management rights to vacate the land currently occupied by the people of Rempang Island Batam. This is because BP Batam has not yet obtained the certificates for the management rights of Rempang Island and there is no legal basis related to the compensation budget either in the form of compensation or other programs. In addition, there is no clear recognition of the existence of indigenous peoples around Rempang Island. The efforts to protect the rights of people affected by land vacancies for investment purposes on Rempang Island Batam can be done by preventive efforts, repressive efforts and judicial efforts.
Perlindungan Hukum Terhadap Klien Akibat Tidak Diketahuinya Keberadaan Protokol Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang Meninggal Dunia Yuniawaty Lunandi, Yenny; Tjoneng, Arman
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1677

Abstract

Notary and PPAT Protocols whose whereabouts are unknown and whose whereabouts are not known so that the protocol is not handed over will result in losses for clients using Notary and PPAT services because various data and files belonging to clients are stored by the Notary/PPAT so this becomes a legal issue related to protection legal clients who experience events like this. The type of research or approach method used is the normative legal research method and the approach used is the statutory approach. Based on research, when something like this happens, clients who experience the incident can contact the relevant agencies such as the Police, BPN and follow all established procedures.
Peran Komisi Kejaksaan Dalam Mengawasi Kinerja Kejaksaan Sebagai Pelaksana Asas Dominus Litis Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi Kalalo, Gabriel; Tjoneng, Arman
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1848

Abstract

The dominus litis principle is a principle that gives authority to the public prosecutor to control criminal cases. This principle confirms that no other body has the right to carry out prosecutions other than the public prosecutor. In the legal system in Indonesia, the principle of dominus litis is confirmed in Article 1 number 25 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's of the Republic of Indonesia. This article states that a public prosecutor is an official who is authorized by law to act as a public prosecutor in criminal cases, especially corruption cases. Then, legal problems that arise in the field still include the practice of bribery with the aim of mitigating or even acquitting through P3 letters, fatwa issuance scandals, and exceptions to indictments to reduce sentences, so enforcement and supervision are needed to overcome this. The research uses a Normative Juridical research method and uses a Statute Approach and a Case Approach, where this research focuses on legal principles, statutory regulations, legal rules and cases related to this research. With the existence of the dominus litis principle, it is hoped that the criminal law enforcement process in Indonesia can run more effectively and efficiently. Discussion regarding law enforcement and the role of the prosecutor's commission is an urgency considering that prosecutors as pioneers are expected to be in line with practice in the field, so that in the future the prosecutor's office as the holder of the Dominus Litis principle does not happen again which makes a prosecutor get involved in handling a corruption case.
Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum atas Transfer Data Pribadi oleh Pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat Fatmawati, Tania; Tjoneng, Arman
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10391

Abstract

Technological developments and globalization have fueled increased exchange of personal data between countries, including cooperation between Indonesia and the United States in business sectors related to the transfer of data belonging to Indonesian citizens. However, differences in the legal systems between the two countries raise issues regarding protection and legal liability in the event of misuse of personal data abroad. The United States currently lacks a comprehensive federal personal data protection law, while Indonesia has Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), which affirms that personal data is a human right. This regulatory discrepancy raises questions about the extent to which Indonesian law can provide effective protection for its citizens' personal data outside its jurisdiction. This study uses a normative-juridical method with a regulatory and conceptual approach. The analysis was conducted on applicable regulations, international legal principles, and related academic sources. The study findings indicate that although the PDP Law provides a solid legal basis, its implementation remains suboptimal due to the lack of derivative regulations and an independent supervisory body. Therefore, the government's legal accountability mechanism for personal data breaches abroad is not yet functioning effectively. This study concludes that the Indonesian government must immediately establish an independent supervisory body for personal data protection, issue implementing regulations for the Personal Data Protection Law concerning the mechanism for data transfers between countries, and strengthen international collaboration to ensure the protection of Indonesian citizens' personal data in the destination countries.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Dugaan Tindak Pidana Suap dalam Izin Ekspor CPO (Crude Palm Oil) PT Wilmar Group Zahira Sofiyah, Ghaitsa; Tjoneng, Arman
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 1 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v8i1.10416

Abstract

The growth of large corporations in Indonesia poses risks of legal violations such as corruption and bribery. This study examines the consistency of legal application against PT. Wilmar Group in the alleged bribery case of CPO export permits, as well as corporate criminal liability under the Corruption Law. A normative juridical approach is used to analyze the application of the acquittal verdict and the recovery of state losses. The findings indicate inconsistent legal application, with the focus on individual prosecutions being more prevalent than corporate ones, despite the apparent state losses. The study highlights the obstacles in proving corporate wrongdoing and the importance of fair and consistent law enforcement against corporations subject to criminal law.
Analisis Ketentuan Pajak Penghasilan Atas Penjualan LPG oleh Penyalur/Agen LPG Berdasarkan Teori Hukum Firmansyah, Egy; Tjoneng, Arman
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v5i2.7499

Abstract

Penyalur atau agen LPG 3 kg di Indonesia mengeluhkan ketentuan pajak penghasilan atas margin tambahan yang mereka peroleh dari penjualan LPG 3 kg. Perbedaan penafsiran antara penyalur dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menimbulkan potensi beban pajak yang memberatkan bagi agen. Penelitian ini menganalisis ketentuan PPh atas penjualan LPG 3 kg dari sudut pandang teori hukum, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berbasis studi dokumen dan analisis kualitatif normatif.Dari perspektif positivisme hukum, pengenaan PPh non final atas margin tambahan agen termasuk objek pajak penghasilan sesuai Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga wajib dipatuhi tanpa mempertimbangkan aspek moral atau keadilan. Hukum berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan tertulis. Namun, berdasarkan teori utilitarianisme hukum, pengenaan PPh non final sebaiknya tidak dilakukan hingga pemerintah menerbitkan peraturan yang jelas, agar kebijakan pajak mempertimbangkan kemanfaatan dan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya penyalur LPG.Penulis berpendapat, jika pemerintah ingin menetapkan pajak atas selisih margin agen, sebaiknya dikenakan PPh final, sesuai dengan tarif PPh Pasal 22 final yang berlaku untuk Pertamina. Sistem ini lebih sederhana, memudahkan penghitungan, dan tetap memberikan kepastian hukum bagi penyalur LPG. Dengan demikian, kebijakan pajak tetap konsisten dengan prinsip hukum dan tujuan PPh final, sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku usaha.
Co-Authors Bastyan, Almira Carissa Christin Septina Basani Fatmawati, Tania Firmansyah, Egy Hartanto Siregar, Immanuel Indrajaya, Muhammad Gathanrizqi Indrawan, Cecilia Vania Kalalo, Gabriel Naufal Rahman, Afkaar Prochorus, Louisa Audyna Sidabutar, Novalita Virlana, Bintari Widya Pratiwi Yuniawaty Lunandi, Yenny Zahira Sofiyah, Ghaitsa