Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Konstitusi Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Constitutional Review Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Jurnal Yudisial Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum dan Peradilan Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Faiq Tobroni
FIAI UII
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum

 1 
The Gendered Politics of Maslahah: Patriarchal Tendencies in the Legal and Judicial Justification of Polygamy Amilia, Fatma; Tobroni, Faiq; Burhanuddin, Hamam; Salwa, Hana Zaida
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 58 No 2 (2024)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v58i2.1519

Abstract

Polygamy is a controversial issue. Its existence is justified on the grounds of welfare (maslahah). However, the concept of maslahah is often interpreted in a biased manner that favors men. This article poses two questions. Firstly, why does the interpretation of public welfare that disadvantages women occur in polygamy law? Second, what are the ideal conditions for polygamy based on the interpretation of public welfare in the Qur’an? The research employs qualitative methods, a critical discourse analysis approach, and theories of patriarchy and power relations. Data collection includes a literature review of scientific articles, books, and legal documents related to polygamy in Indonesia. The findings reveal that patriarchal discourse on polygamy has shaped the meaning of maslahah. The spirit of maslahah is overshadowed by patriarchal power relations. State power, culture, and discourse have shaped these relations. State legal products in the form of regulations and judicial decisions demonstrate that the state acts as an agent of patriarchy, legalizing the concept of maslahah to benefit men. Culture further reinforces the discourse of maslahah that harms women. This article proposes a reinterpretation of the concept of maslahah as a consideration for polygamy, in line with the objectives of the Qur'an. The consideration of public welfare must shift from individual and biological interests to social ones. The conditions for polygamy must change, not based on the wife's infertility or physical disabilities. Instead, they should be based on the woman to be married, with the condition that she must be a widow with children as paternal orphans. Poligami merupakan isu yang kontroversial. Keberadaannya mendapat legitimasi dengan alasan kemaslahatan. Namun, konsep kemaslahatan sering mendapat tafsir bias yang menguntungkan laki-laki. Artikel ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, mengapa pemaknaan kemaslahatan yang merugikan perempuan terjadi dalam hukum poligami? Kedua, bagaimana syarat poligami yang ideal berdasarkan pemaknaan kemaslahatan dalam Al-Qur’an? Penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan analisis wacana kritis, dan teori patriarki serta relasi kuasa. Pengumpulan data berasal dari literatur review seperti artikel ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan poligami. Hasilnya  menemukan bahwa diskursus yang bias patriarki pada poligami telah membentuk makna kemaslahatan. Spirit kemaslahatan berada di bawah bayang relasi kuasa patriarki. Kekuasaan negara, budaya dan wacana telah membentuk relasi tersebut. Produk hukum negara dalam bentuk regulasi maupun judikasi memperlihatkan negara menjadi agen patriarki yang melegalkan konsep kemaslahatan untuk menguntungkan laki-laki. Budaya turut memperkuat wacana kemaslahatan yang merugikan perempuan. Artikel ini mengusulkan pemaknaan ulang atas konsep kemaslahatan sebagai pertimbangan poligami, yang sesuai dengan tujuan Al-Quran. Pertimbangan kemaslahatan harus berubah dari kepentingan individual dan biologis menjadi sosial. Syarat poligami harus berubah, bukan berada pada kondisi istri yang tidak subur atau cacat fisik. Tetapi pada perempuan yang akan dinikahi, dengan syarat harus janda yang mempunyai anak yatim.
Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of Worship Tobroni, Faiq
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 55 No 1 (2021)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v55i1.1012

Abstract

Abstract: Religious identity-based laws can cause restrictions on the expression of religious freedom in the public sphere. It occurred in the implementation of Qanun Aceh 4/2016 about the provisions for establishing places of worship in Aceh (the Qanun). The enactment of the Qanun often triggers the majority hegemony over minority groups. Having focused on criticizing the Qanun, this article analyses two aspects. Firstly, the Qanun was reviewed from human rights. Secondly, the impact of the Qanun on the map on distribution and condition of places of worship for religious minorities in each regency/city in Aceh Province. This article uses qualitative research methods by utilizing, mapping, and reviewing data from the 2020 Central Statistics Agency of Aceh Province. This study found that: firstly, the Qanun does not meet the provisions of limitations on human rights in the 1945 Indonesian Constitution, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the Principle of Siracusa; secondly, the access for minority groups for establishing places of worship in Aceh can be mapped in three conditions, namely positive, normal and negative.Abstract: Hukum yang didasarkan pada identitas keagamaan bisa menyebabkan pembatasan ekspresi kebebasan beragama di muka umum. Ini terjadi dalam pelaksanaan Qanun Aceh 4/2016 tentang persyaratan pendirian tempat ibadah di Aceh (Qanun). Pemberlakuan Qanun sering memicu hegemoni mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dengan fokus untuk mengkritisi Qanun, artikel ini mengulas dua aspek. Pertama, keberadaan Qanun ditinjau dengan Hak Asasi Manusian (HAM). Kedua, pengaruh Qanun terhadap peta distribusi dan konsisi tempat ibadah bagi kelompok keagamaan minoritas di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memanfaatkan, memetakan dan mereview data tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Penelitian ini menemukan: pertama, Qanun tidak memenuhi persyaratan pembatasan HAM yang diatur dalam UUD 1945, Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik, dan PrinsipSiracusa; kedua, akses kelompok minoritas atas pendirian rumah ibadah di Aceh dapat dipetakan dalam tiga konidisi, yakni positif, normal dan negatif.
Co-Authors Aktar, Md Nadim Fatma Amilia, Fatma Hamam Burhanuddin Iswantoro Iswantoro, Iswantoro Izzatin Kamala, Izzatin Nasrudin, Muhamad Salwa, Hana Zaida