Yerin Audri Asmono
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PPKM DARURAT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TIMUR Yerin Audri Asmono; Radjikan Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang terdampak pandemic Covid-19. Pemerintah Indonesia telah memutuskan terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi seluruh masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencatat bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pusat tertinggi angka kematian akibat terpapar Covid-19. Dengan adanya data tersebut maka pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah sebagai upaya pengendalian Covid-19, dengan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sampai sejauh mana kebijakan PPKM Darurat dapat mengendalikan laju kasus positif Covid-19. Meski demikian, berbagai hambatan maupun tantangan masih harus tetap dihadapi dalam membatasi kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang menggambarkan kegiatan masyarakat dalam menerapkan pelaksanaan PPKM Darurat. Adanya kebijakan PPKM Darurat dalam hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah agar dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 demi kesejahteraan masyarakat tentunya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KELURAHAN GUBENG SURABAYA Yerin Audri Asmono; Achluddin Ibnu Rochim; Bambang Kusbandrijo
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan dalam upaya mengatasi kasus penyebaran covid-19 yakni dengan adanya program vaksinasi covid-19 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi No.10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kelurahan Gubeng merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kota Surabaya yang melaksanakan vaksinasi covid-19. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis implmenetasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan empat indikator Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Disposisi bahwa implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kelurahan Gubeng sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Sosialisasi secara rutin tersebut sebagai bentuk pendampingan lanjutan guna memperkuat kemampuan pelaksana dan sasaran dalam melaksanakan program.