Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.303
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Widya Publika Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan
Radjikan Radjikan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA Radjikan Radjikan
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.215 KB) | DOI: 10.47329/widyapublika.v8i1.642

Abstract

Indonesia is known as an international coal supplier, as in Borneo. The March 2007 abare report (Australian bureau research for agriculture and economic resource) has placed Indonesia as the world's largest coal supplier (about 25%) in the world, followed by Australia, South Africa, China, the Russian, Colombian, and United States. Massive uncontrolled coal deployment, one day it's going to cause big trouble. On the negative side, this actually encourages both national and foreign private companies to achieve even greater coal extinctions. Therefore, governments should actually be working on the redefinition and reorientation of the mining exploitation to be truly beneficial to the people. There are two problems that appear: 1) How is the law as a public policy instrument in coal mining business license?, 2) How does the institutional public policy model in mining permissions? To answer the issue is used descriptive research method analysis so that it is concluded that: Mining Problems in Indonesia lies in the exploitation of coal mining that is so great to overlook the interests of local communities and the environment. The role of law as a public policy instrument can be poured through coal mining permissions. This permission policy uses an institutional public policy model where the government is legitimizing licensing. The legitimacy has implications in the sanctions of any violations in the field of coal mining both in the form of criminal sanctions and administrative sanctions. This policy is also universal.
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA BAGI DESA KRADENAN DAN DESA GESIKHARJO, KECAMATAN PALANG, KABUPATEN TUBAN, PROVINSI JAWA TIMUR Endang Indartuti; Radjikan Radjikan; Achluddin Ibnu Rochim
ABDIMAS Vol 2 No 01 (2022): Education for Sustainable Development
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana desa pada umumnya, Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, merupakan desa sasaran pengabdian, yang ternyata memiliki potensi kerawanan sosial dan mempunyai potensi persoalan lainnya di tengah masyarakatnya. Mencermati kondisi tersebut, maka penyuluhan dan pendampingan pada Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo perlu dihadirkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang Penyusunan Peraturan Desa. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan dialokasikan waktu 4 minggu, dengan melibatkan sumber daya, dan acara kegiatan yang terrencana. Dari hasil Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa ditemukan bahwa Desa Kradenan dan Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban memiliki persoalan yang sama. Kedua desa sangat jarang melaksanakan penyusunan Peraturan Desa dan jika terpaksa harus menyusun Peraturan Desa, maka dibuat dengan cara yang belum sesuai secara sosiologis dengan kondisi masyarakatnya, dan justeru bertentangan dengan produk aturan yang derajatnya lebih tinggi, karenanya sangat relevan bagi ke dua Desa tersebut untuk dilaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan.
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENUNJANG PEMBINAAN DESA: Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Radjikan Radjikan; Diana Juni Mulyati; Bagoes Soenarjanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan desa dapat berjalan dengan lancar dan sejahtera yang didukung oleh banyak faktor salah satunya desa yaitu faktor keuangan karena tidak mungkin desa dapat melaksanakan pemerintahan desa secara efektif dan efisien tanpa dukungan dana yang memadai. Dengan demikian dibawah kepemimpinan pemerintah desa beserta perangkat desa penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus di upayakan seoptimal mungkin melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa karena APBDes merupakan instrument yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diukur dari bagaimana pemerintah desa bekerja secara mandiri dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desa, sehingga APBDes yang di susun benar-benar berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memenuhi asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PPKM DARURAT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TIMUR Yerin Audri Asmono; Radjikan Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia sebagai salah satu Negara yang terdampak pandemic Covid-19. Pemerintah Indonesia telah memutuskan terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi seluruh masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencatat bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pusat tertinggi angka kematian akibat terpapar Covid-19. Dengan adanya data tersebut maka pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah sebagai upaya pengendalian Covid-19, dengan memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sampai sejauh mana kebijakan PPKM Darurat dapat mengendalikan laju kasus positif Covid-19. Meski demikian, berbagai hambatan maupun tantangan masih harus tetap dihadapi dalam membatasi kegiatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang menggambarkan kegiatan masyarakat dalam menerapkan pelaksanaan PPKM Darurat. Adanya kebijakan PPKM Darurat dalam hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah agar dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 demi kesejahteraan masyarakat tentunya dengan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada.
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK : Studi Kasus di Kantor Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek Jawa Timur Fitria Yuliyanti; Radjikan Radjikan; Teguh Santoso
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 3 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v2i3.123

Abstract

The government in organizing a country must surely pay attention to services. service itself is a form of communication between the government and the community. Service plays an important role in a government. In providing a service to the public, of course, it must consider several principles so that the services provided can be maximally accepted by the public. In an effort to organize maximum public services at the Karangan District Office, Trenggalek Regency, the principles of good governance must be applied. According to Andre Roudonuwu, Welson Rompas, and Jericho Pombengi, the principles of good governance include participation, transparency, responsiveness, justice, efficiency & effectiveness, and accountability. The purpose of this study is to determine the implementation of the principles of good governance in public services at the Karangan District Office and to find out the obstacles in applying the principles of good governance to public services at the Karangan District Office. The method in this research is descriptive qualitative by describing as clearly as possible the information in the research.             From the results of the research, it is known that the implementation of the principles of good governance in improving public services at the Karangan District Office has been implemented. The principles of participation, justice, and accountability are more dominantly implemented than the principles of transparency and responsiveness which are not dominantly implemented
PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA KEMLOKOLEGI KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK Radjikan Radjikan; Endang Indartuti
ABDIMAS Vol 2 No 04 (2022): PENDIDIKAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Satuan masyarakat terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masyarakat desa. Satuan masyarakat desa ini diperintah oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan kekuasaannya, Pemerintah Desa diatur oleh aturan perundangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan tertinggi adalah konstitusi dan aturan terendah adalah Peraturan Desa (PERDES). Peraturan Desa di lingkungan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dinilai masih belum optimal mulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa hingga pengundangan Peraturan Desa. Kendala yang dihadapi adalah Perdes yang sudah ditetapkan masih belum diketahui oleh masyarakat desa sebagai obyek hukum yang dikenai aturan tersebut. Penyuluhan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan salah satu wujud sekaligus ihtiar dari Perguruan tinggi dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, khsusnya memberdayakan pengetahuan masyarakat di bidang penyusunan RAPERDES.
EFEKTIVITAS LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENGAWASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TERHADAP MALADMINISTRASI DI KOTA SURABAYA Sela Naftalin; Endang Indartuti; Radjikan Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada suatu pemerintahan yang baik diharapkan terlaksananya sebuah pengawasan dan pembinaan kepada para penyelenggara pelayanan publik agar terwujudnya secorak pelayanan publik yang bisa memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik adalah salah satu upaya yang dibuat negara guna menggenapi kepentingan dasar dan kedaulatan tiap-tiap warga negara. Untuk meninjau tingkat efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam mengadakan inspeksi terhadap penyelenggara pelayanan publik maka penulis ingin mengusut tentang “Efektivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Dalam Menginspeksi Penyelenggara Pelayanan Publik Terhadap Maladministrasi di Kota Surabaya”. Pengkajian ini mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemungutan data berwujud wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut hasil riset yang dilaksanakan pada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan indikator efektivitas yang diutarakan oleh Richard M. Steers yang mencakup produktivitas, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja, dan pencarian sumber daya menunjukan jikalau dua dari empat indikator yang digunakan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Adapun indikator yang membuat Ombudsman Provinsi Jawa Timur cenderung tidak efektif adalah indikator kemampuan adaptasi dan pencarian sumber daya, Ombudsman Provinsi Jawa Timur hanya memiliki 10 (sepuluh) orang asisten yang terpisah menjadi tiga bagian kewenangan yaitu bagian penerimaan dan verifikasi laporan, bidang pemeriksaan, dan bidang pencegahan. Dapat di pertimbangkan oleh Ombudsman Provinsi Jawa Timur, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat hendaknya mengikut sertakan pihak penyelenggara untuk lebih menerapkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik kiranya penduduk bisa mengantongi haknya untuk pelayanan yang baik.
PENGARUH PENERAPAN SMART SOCIETY TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Radjikan Radjikan; Elvira Intan Pramesti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep Smart Society merupakan salah satu konsep modern dalam pelayanan publik yang diterapkan oleh pemerintah kota dengan tujuan pelayanan yang efektif dan efisien. Salah satu kota yang menerapkan konsep ini adalah kota Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta merealisasikan konsep ini dengan cara mengemas pelayanan publik dalam sebuah aplikasi yaitu JSS (Jogja Smart Servic). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruh dari penerapan konsep Smart Society. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data sekunder diperoleh melalui jurnal penelitian sebelumnya dan fitur apliaksi JSS (Jogja Smart Service. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi JSS memiliki pengaruh kepada pelayanan yang terjadi di kota Yogyakarta karena aplikasi tersebut memiliki berbagai fitur yang telah terintegrasi. Selain itu, dalam penerapannya aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus di evaluasi oleh pemerintah kota Yogyakarta. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat luas supaya tingkat partisipan bertambah dan aplikasi bekerja lebih optimal.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PSC (PAHLAWAN STREET CENTER) SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BARU DAN IKON BARU DI KOTA MADIUN JAWA TIMUR Rifandi Hermawan; Djoko Widodo; Radjikan Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian yang peneliti sajikan merupakan peneitian kualitatif dengan pendekan deskriptif yang berlokus di Kota madiun dan bertujuan untuk mengetahui dan menjabarkan strategi yang tepat dalam proses pengembangan wisata PSC (Pahlawan street center) sebagai destinasi wisata dan ikon baru di Kota Madiun. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa prioritas strategi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan Pahlawan Street Centre sebagai wisata dan ikon baru Kota Madiun adalah (1)Strategi S-O, yakni meningkatkan kualitas dan mempertahankan originalitas destinasi wisata, memasifkan promosi potensi wisata melalui media cetak maupun online dan website Pemkot Madiun. (2)Strategi W-O, yakni penambahan dan perluasan area parker, pengadaan transportasi terintegrasi dengan area wisata lain di Kota Madiun. (3)Strategi S-T, yakni melakukan pendampingan dan peningkatan kualitas SDM terkait kepariwisataan, menghadirkan dan menawarkan produk wisata local dan atraksi kearifan lokal yang unik dan menarik. (4)Strategi W-T, yakni mengandeng influencer local sebagai tourism ambassador untuk memperkenalkan dan branding wisata Kota Madiun, penambahan fasilitas wisata dengan tetap mempertahankan originalitas dari area Pahlawan Street Center.
PENERAPAN PELAYANAN PRIMA BERBASIS INOVASI KLAMPID NEW GENERATION (KNG): (Studi di Kantor Kelurahan Pakal Kecamatan Pakal Kota Surabaya) Julian Irvanda Wijaya Putra; Radjikan Radjikan; Indah Murti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In order to facilitate the process of population needs related to population administration, the Department of Population and Civil Registration of course continues to innovate. One of the innovations to carry out their duties in serving government affairs and public services, the Surabaya City Population and Civil Registry Office created the Klampid New Generation (KNG) innovation. Through sub-districts and sub-districts, this study aims to evaluate the implementation of KNG-based excellent service at the Pakal Village Office. This study uses a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The focus of research on the implementation of KNG-based excellent service at the Pakal Kelurahan Office in Surabaya City is based on the Barata theory indicators of Capability, Attitude, Appearance, Attention, Action, and Responsibility. The results of this research regarding the new generation of Klampid innovation services are (1) The community is satisfied with the service in terms of attitude, attention, action and responsibility of the Kelurahan service staff in providing population administration services, namely friendly, good and clear in providing information. (2) Lack of capacity due to limited human resources in the Kelurahan results in delays in service delivery. (3) People are sometimes confused about where to go when they are in the kelurahan due to office renovations and some services being diverted to the local RW Hall.
Co-Authors Achluddin Ibnu Rochim Achmad Muzayyin Al Vionica Delfrisia Hamdhita Alif Rafi Adhipramana Bagoes Soenarjanto Djoko Widodo Elvira Intan Pramesti Endang Indartuti Endang Indartuti Fitria Yuliyanti Haris Fauzan Almuzavar Hartono, Supri Indah Murti, Indah Joko Widodo Julian Irvanda Wijaya Putra Mulyati, Diana Juni Revi Dwi Septikasari Rifandi Hermawan Salwa Marsa Nafillah Sultoni Sela Naftalin Sri Indrawati Suci Rachma Dwi Pratiwi Teguh Santoso Yerin Audri Asmono