Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Dewantara Jurnal Kewarganegaraan
Sigit Handoko
Universitas PGRI Yogyakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penanaman Nilai-Nilai Karakter Multikultural pada Warga Dusun Gokerten Bantul Muhammad Iqbal Birsyada; Sigit Handoko
ABDIMAS DEWANTARA Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/ad.v3i1.5230

Abstract

Secara sosio-kultural, kondisi umum masyarakat dusun Gokerten Desa Srigading pada saat ini rentan akan konflik sosial dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap perbedaan pandangan khsusunya dalam memahami budaya dan keagamaan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Perbedaan pemahaman budaya, agama dan golongan organisasi seringkali menyebabkan konflik horizontal diantara kelompok masyarakat. Program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan mendampingi masyarakakat dusun untuk mengetahui dan memecahkan masalah sosial yang mereka hadapi salah satunya adalah konflik horizontal antar kelompok warga dusun berkenaan dengan perbedaan pemahaman tentang budaya dan keagamaan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipasi aktif melalui penyuluhan serta sosialisasi pendidikan multikulrutal. Hasil capaian program pengabdian ini diantaranya adalah terbentuknya kesadaran dan integrasi sosial diantara warga masyarakat. Selain itu masyarakat mampu membuat desain pemecahan masalah-masasalah sosial yang mereka hadapi. Hal tersebut dapat dilihat setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengabdian seluruh warga Gokerten tidak ada lagi perbedaan pemahaman khususnya dalam hal budaya dan keagamaan. Setelah diadakan pendampingan, masyarakat mampu mehamami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan multikultural. Kondisi masyarakat yang demikian diharapkan dapat mewujudkan tatanan rasa aman, tentram, rukun serta terhindar dari berbagai macam bentuk konflik horizontal. Selain itu terjalinnya hubungan harmonis diantara sesama warga dusun dan terhindar dari berbagai macam konflik sosio-kultural. In socio-cultural conditions, the general condition of the people of Gokerten Village in Srigading Village is currently vulnerable to social conflict due to lack of awareness of the particular differences in understanding culture and religion. Cultural, religious and organizational differences often cause horizontal conflicts among community groups. The community service program is carried out with the aim of assisting hamlet communities to know and solve the social problems they face. The method is carried out using the approach of active participation through counseling and the dissemination of multiculrutal education. The results of the program's achievements include the formation of awareness and social integration among community members. In addition, the community is able to design solutions to the social problems they face. This can be seen after a series of service activities for all residents of Gokerten was no longer a difference in understanding, especially in terms of culture and religion. After holding assistance, the community is able to embrace and apply the values of multicultural education. Such community conditions are expected to create a safe, peaceful, harmonious order and avoid various forms of conflict. Relations between citizens are increasingly harmonious and avoid various kinds of socio-cultural conflicts.
IMPLEMENTASI POLITICAL WILL PEMERINTAH DALAM PENERIMAAN SISWA INKLUSI DI SMP PGRI KASIHAN BANTUL Ari Retno Purwanti; Sigit Handoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.711 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i1.508

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Implementasi Political Willl Pemerintah Dalam Penerimaan Siswa Inklusi di SMP PGRI Kasihan Bantul., 2) Untuk mengetahui Standar Penentuan Nilai Kenaikan dan Kelulusan Siswa Inklusi, 3) Untuk mengetahui Pendampingan Guru Dikelas Terhadap Siswa Inklusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data 10 orang yaitu Kepala sekolah, 2 orang guru, seorang Tata usaha dan 6 siswa inklusi. Hasil Penelitian adalah 1) SMP PGRI Kasihan menerima siswa inklusi sudah lebih dari tiga tahun terakhir iuntuk dapat diterima sesuai dengan kelas reguler. Siswa inklusil Namun pihak guru ada yang harus bersabar dan ektra dalam membantu proses belajar mengajar agar bisa mendapatkan nilai KKM. Pihak sekolah juga menerima bantuan dari pemerintah dengan memberikan bea siswa dan tambahan uang saku pada guru yang mengajar lebih khusus.. siswa inklusi biasanya memang memiliki kekurangan dalam inteltual dan lebih suka ribut dikelas, dibandingkan anak reguler. 2) Standar Penentuan Nilai Kenaikan dan Kelulusan Siswa Inklusi harus Memenuhi Nilai Kreteria Ketuntasan Minimum (KKM) agar dapat naik kelas dan dinyatakan lulus, 3) Pendampingan guru dikelas terhadap siswa inklusi adalah Guru yang telah mengikuti pelatihan secara komprehensif. dan Guru Pendidikan Khusus yaitu guru berijazah minimal diploma empat atau Sarjana Pendidikan Khusus atau Pendidikan Luar Biasa.Kata Kunci: Implementasi, Political Will Pemerintah, Penerimaan Siswa Inklusi AbstractThis research aims at 1) revealing the implementation of Political Will on inclusive freshmen in PGRI Junior High School Kasihan Bantul, 2) revealing the standard of graduation, 3) revealing the teacher’s guidance to the inclusive students. This is a qualitative research with 10 data sources such as the headmaster, 2 teachers, an academic employee and 6 inclusive students. The results of this research are 1) The Junior High School of PGRI kasihan has accepted the freshmen for these 3 years. There are some students that can pass the exam successfully. However, some teachers need to be more patient to help other students, so that they can pass the exams. School also accepts funds from government to be used as scholarships for students and extra payment for teachers who teach and guide more. The inclusive students have less intellectuality and tend to be noisier in the classroom, compared to the regular students. 2) The students are required to fulfill the standard of graduation tests, 3) The competent teachers are the ones who will guide the inclusive students. They should hold the undergraduate title on special education.Keywords: Implementation, Government Political Will, Inclusive Freshmen.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO Ria Andanari; Sigit Handoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.584 KB) | DOI: 10.31316/jk.v3i1.510

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Penelitian kualitatif dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang menghasilkan data deskriptif. Subjek penelitian ini sebanyak tiga orang yang terdiri dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara serta dua orang staff. Analisis data menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian naturalistik sehingga menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsaahan data menggunakan cara chross check. Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo meliputi tahap (1) pra mediasi, (2) tahap mediasiKata kunci: Sengketa Tanah, Mediasi. AbstractThis study aimed to describe the land dispute resolution through mediation in the District Land Office Kulon Progo. The qualitative research was conducted in the District Land Office Kulon Progo that produces descriptive data. Subjects of this study as many as three people consisting of Disputes Section Head, Conflict and Case and two staff. Data analysis using descriptive and deductive with naturalistic studies resulting conclusions based on the data obtained. Data were collected by using interview, observation and documentation. A inspection data using check chross way. The measures include the reduction of data analysis, data presentation, and conclusion. The results showed that the land dispute resolution through mediation in the District Land Office Kulon Progo includes the step (1) pre-mediation, (2) the mediation session.Keywords : Land Dispute, Mediation.
PROGRAM JOGJA SMART CITY DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS SOSIO-KULTURAL Bambang Sektiawan Wibisono; Sigit Handoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.964 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.880

Abstract

AbstrakPenelitian Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah mengimplementasikan Jogja Smart City tersebut di Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosio-kultural. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tempat penelitian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang Sie Smart City, Pranata Komputer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data atau meringkas data yang diperoleh, kemudian dengan menyajikan data yang mempunyai hubungan dengan judul. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi program Jogja smart city di Kota Yoggyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosio- kultural sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan smart city di Kota Yogyakarta sangat didukung oleh Pemerintah dengan berbagai macam fasilitas penunjang seperti penyediaan wifi di 100 titik poin. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan terlebih dahulu bahwa dengan perkembangan teknologi smart city masyarakat Kota Yogyakarta akan lebih mudah, lebih cepat dan sangat efisien dalam pengurusan yang terkait dengan pemerintahan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memanfaatkan smart city untuk pembangunan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan image Kota Yogyakarta sebagai Kota Wisata, Kota Budaya dan Kota Pelajar. Hal ini dilihat dari menu layanan yang terdapat di dalam Jogja Smart Service yang sudah mencakup tentang informasi wisata, budaya dan pelajar.Kata Kunci: Smart City, Pelayanan Publik, Sosio-kultural AbstractThis research method uses descriptive qualitative research methods. The research site of the Yogyakarta City Communication, Informatics and Encoding Agency. The subject of the research was the Head of Sie Smart City, Computer Institution. Data collection techniques used were observation, interviews,  documentation.  Data analysis techniques by reducing data or summarizing the data obtained, then by presenting data that has a relationship with the title. Data validity uses source triangulation and data collection technique triangulation. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the Jogja smart city program in the City of Yogyakarta in improving socio-cultural-based public services has been going well. The implementation of smart city in the city of Yogyakarta is strongly supported by the Government with various supporting facilities such as providing wifi at 100 points. This aims to introduce in advance that with the development of smart city community technology, Yogyakarta City will be easier, faster and very efficient in management related to government. The Government of Yogyakarta City also utilizes smart cities for sustainable development without leaving the image of Yogyakarta City as a Tourist City, Cultural City and Student City. This can be seen from the service menu contained in Jogja Smart Service which includes information on tourism, culture and students.Keywords: Smart City, Public Services, Socio-cultural
ANALISIS PENGHAPUSAN PIDANA MALAPRAKTIK TENAGA KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 Syaldiva Canda Sari; Sigit Handoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.376 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i1.887

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari penghapusan pidana malapraktik tenaga kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Studi Literatur yaitu dengan menggunakan studi keperpustakaan. Pemaparan hasil data penelitian menggunakan studi analisis sesuai dengan tujuan penelitian dalam pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif serta objektif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa analisis penghapusan pidana malapraktik ditinjau dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pada Pasal 29 UU Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa tindakan tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian diselesaikan melalui mediasi. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tidak secara limitatif mengakomodir bahwa malapraktik sebagai bagian dari tindak pidana, melainkan hanya sebagai malapraktik hukum dan malapraktik etik. Begitupun dalam KUHP tidak diatur secara kontekstual mengenai malapraktik, yang diatur di KUHP adalah perbuatan yang berhubungan dengan nyawa orang atau perbuatan menyakiti tubuh orang. Apabila semua kewajiban dan perilaku tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan medis tidak menyimpang dari tata kelakuan yang ditetapkan oleh kode etik profesinya, serta kewajiban secara administrasi telah terpenuhi, maka dokter bersangkutan yang diduga melakukan malapraktik tidak dapat dituntut di hadapan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK). Pertanggungjawaban tenaga kesehatan menurut hukum pidana harus dilihat dari perbuatannya terlebih dulu. Sesuai Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP, tenaga kesehatan yang melaksanakan undang-undang sesuai kode etik profesi dan melaksanakan perintah jabatan maka tidak dapat dipidana, alasan tersebut menjadi dasar untuk menghapus pidana perbuatan dokter atau tenaga kesehatan.Kata Kunci : Malapraktik, Kesehatan AbstractThe reseach puspose is to know the reason the criminal elimination of malpractice of healthcare personnel reviewed from Law Number 36 Year 2009 About Health. The research method used Literature Study Research Method that was by using. Data result presentation used analysis study approptiate with the research purpose in the discussion. Data analysis used descriptive and objective. The results of the study concluded that analysis the removal of criminal malapraktik in terms of the Law Number 36 Year 2009 About health where the article 29 Law Number 36 Year 2009 stated that the act of paramedics who do omission solved through mediation. The Law Number 36 Year 2009 About Health does not have a limitation on the basis of malpractice as part of criminal acts, but only as a malpractice of law and malpractice of ethic . KUHP is not setting about the malpractice, which is governed by the KUHP is a deed related to the lives of people or deeds hurt the body. If all the obligations and behaviors of healthcare personnel in carrying out medical services do not deviate from the conduct prescribed by the Code of conduct, as well as the obligation of the administration has been fulfilled, then the Doctor who is suspected of doing malpractice can not be claimed to the Majelasi Medical Code (MKEK). Accountability health workers according to criminal law should be seen from his first . In accordance with the article 50 and article 51 paragraph ( 1 ) and ( 2 ) KUHP , paramedics who carrying out the laws in accordance code of conduct a profession and do the injunction of the job according of the office, that reason be the foundation for remove criminal what a doctor or health workers .Key words: Malpractice,  Health.
PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS BULLYING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Oktana Wahyu Perdana; Sigit Handoko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.212 KB) | DOI: 10.31316/jk.v4i2.1175

Abstract

AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui peranan  Yayasan  Lembaga  Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta  dalam  menangani  kasus  bullying  terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengetahui kasus bullying dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitaitif. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah subjek penelitian tujuh orang yang terdiri atas dua orang pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga orang  masyarakat, dan dua orang korban kasus bullying. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diinginkan. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi data. Hasil penelitian tentang peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus bullying adalah (1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bullying; (2) melakukan pendampingan terhadap kasus bullying; (3) menyediakan rumah aman sebagai tempat singgah atau sebagai tempat pembinaan bagi korban maupun pelaku bullying; (4) melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian, dan LSM Peduli Anak.  Ditinjau  dari  aspek  hukum  bullying  menjadi sebuah tindakan yang melanggar hukum jika (1) perbuatan  bullying  sudah melampaui batas; (2) bullying memenuhi unsur pidana maka tindakan akan mendapatkan sanksi hukum (3) pelaku bullying di bawah  umur  akan  diproses hukum secara diversi.Kata kunci: Bullying, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 AbstractThe research aims to determine the role of the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation in handling cases of bullying against children in the Special Region of Yogyakarta, and to find out cases of bullying from a legal aspect. This research uses a qualitative method. This research was conducted at the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation. The number of research subjects was seven people consisting of two administrators of the Yogyakarta Special Region Child Protection Foundation, three people from the community, and two victims of bullying cases. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation to obtain the desired data. The validity of the data was pursued by a data triangulation strategy. The results of research on the role of the Child Protection Foundation in handling bullying cases are (1) providing information to the public to anticipate bullying; (2) provide assistance to bullying cases; (3) providing a safe house as a shelter or as a place of guidance for victims and perpetrators of bullying; (4) coordinating with related institutions such as the Police and Child Care NGOs. From a legal perspective, bullying becomes an act that violates the law if (1) the bullying has exceeded the limit; (2) bullying fulfills a criminal element, the action will be subject to legal sanctions (3) the bullying under age will be subject to legal diversion.Keywords: Bullying, Child Protection Foundation, Law Number 35 of 2014
Co-Authors Ari Retno Purwanti Bambang Sektiawan Wibisono Muhammad Iqbal Birsyada Perdana, Oktana Wahyu Ria Andanari Syaldiva Canda Sari