Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Moh. Andika Surya Lebang
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN ANTARA PERAN JAKSA DI INDONESIA DENGAN PERAN JAKSA DI DAEARAH ADMINISTRASI KHUSUS MACAO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. Moh. Andika Surya Lebang; Rendi Kastra
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i2.4516

Abstract

Negara Indonesia dan Makau sama-sama menganut sistem hukum kontinental Eropa. Namun demikian, dalam peran kejaksaan dan kejaksaan memiliki perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya. hal ini dapat dilihat pada pembahasan jurnal ini. dengan adanya kajian terhadap peran kejaksaan tersebut, diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kejaksaan di negara Indonesia sehinnga dapat membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Normative Approach) yaitu Undang-undang disamping bertumpu pada penelitian normatif, juga ditambah dengan pendekatan teoritis. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif dan juga didasarkan studi berbasis perpustakaan, yang berarti bahwa bahan yang diperlukan untuk penelitian harus tersedia di perpustakaan, arsip, dan database, undang-undang dan dokumen lainnya (Ibrahim, 2005).
JCK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WANITA YANG MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ONLINE DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Moh. Andika Surya Lebang; Paulinus Soge Paulinus Soge; G. Widiartana G. Widiartana
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5514

Abstract

Penelitian dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi pekerja seks komersial online serta memperoleh data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak ditemnukannya wanita yang menjadi pekerja seks komersial online. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berupa data primer sebagai  data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana. Teori pembuktian pidana, teori kriminologi, teori psikologi hukum digunakan sebagai pisau analisi dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap wanita yang menjadi PSKO jauh dari kata sempurna. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya bentuk koordinasi antara pihak Kepolisian Polres Sleman dengan pihak Kominfo dan  masyarakat  Kabupaten Sleman perihal upaya penegakan hukum, sehingga menyebabkan  masih banyak PSKO  yang belum berikan tindakan. Salah satu faktor yang menyebabkan wanita menjadi seorang PSKO adalah karena wanita tersebut tidak mampu untuk mengontrol kemampuan dirinya, sehingga mengakibatkan melakukan tindak kriminal. Penyebab lainnya adalah karena didorong dengan faktor kurangnya kasih sayang dari keluarga, lingkungan pergaulan yang buruk dan adanya himpitan ekonomi.
JCK IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE,SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi; Aqil Teguh Fathani
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6464

Abstract

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana kecuali, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktik penerapan aturan teknis Restorative Justice saat ini, telah dibuat, disahkan dan di sosialisasikan dalam bentuk Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan oleh MA, Kejaksaan dan Kepolisian guna mempertegas peran para aparat penegak hukum. Keadilan restoratif (restorative Justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan.  Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.  
JCK EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM HATI NURANI NUSANTARA (HANURA) KOTA BATAM Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketanagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan Hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cukup luas yang mencakup juga masalah ketenagakerjaan mengingat banyak hak-hak dari para tenaga kerja atau buruh belum terpenuhi dan ketidakmampuan para tenaga kerja atau buruh untuk mendapatkan akses menuju keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek. Bantuan hukum, prosedur, tata cara mendapatkan bantuan hukum, dan apabila terjadi masalah, penangananya pun diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga Bantuan hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam memiliki peranan yang penting dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Peranannya antara lain memberi pendidikan hukum, konsultasi hukum  melakukan pendampingan hukum (advokasi), serta terlibat dalam pembentukan kebijakan bagi para tenaga kerja atau buruh di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Bagi pemerintah diharapkankan agar lebih gencar memberikan pembinaan mengenai hubungan Industrial dan bagi Lembaga Bantuan Hukum agar mensosialisasikan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
PENTINGNYA KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Alivia, Annisa; Moh. Andika Surya Lebang
SCIENTIA JOURNAL Vol 6 No 1 (2024): Scientia Journal
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/scientiajournal.v6i1.8193

Abstract

Restorative justice offers an innovative approach to dealing with children in conflict with the law. Children and teenagers must be protected from various dangerous influences that can cause juvenile delinquency and lead to criminal acts. In Indonesia, crimes are punished based on court decisions. However, if it is done to children, it can have a negative impact on their future development. The Restorative Justice approach in the context of theft allows minor perpetrators to understand the consequences of their behavior for the victim. Apart from that, there is the concept of diversion, namely diversion which takes the form of counseling, education or social work to achieve restorative implementation. Restorative Justice allows children as perpetrators, victims and families to sit together to mediate or deliberate to solve and resolve the problem of the child's act of theft. To create peace results from an agreement between the two parties or by means of affirmation against the perpetrator such as returning goods that have been stolen or providing compensation. The research method used is normative legal research. In this research, the main source used is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and uses other literature, for example journals and books related to this research. Restorative-related research can explore the importance of restorative justice in the context of protecting children involved in the legal system. Through a literature review, this research shows that restorative justice not only provides a more humane alternative in handling crimes against minors but also makes a positive contribution to the process of rehabilitation and reintegration of children into society. Apart from that, it is certainly better than settling through court.
Co-Authors Alivia, Annisa Aqil Teguh Fathani Diki Zukriadi Gregorius Widiartana Paulinus Soge Paulinus Soge Rendi Kastra