Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan JURNAL ILMIAH ADVOKASI JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)
Diki Zukriadi
Universitas Putera Batam
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
JCK IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE,SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi; Aqil Teguh Fathani
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6464

Abstract

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana kecuali, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktik penerapan aturan teknis Restorative Justice saat ini, telah dibuat, disahkan dan di sosialisasikan dalam bentuk Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan oleh MA, Kejaksaan dan Kepolisian guna mempertegas peran para aparat penegak hukum. Keadilan restoratif (restorative Justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan.  Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.  
JCK EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM HATI NURANI NUSANTARA (HANURA) KOTA BATAM Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketanagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan Hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cukup luas yang mencakup juga masalah ketenagakerjaan mengingat banyak hak-hak dari para tenaga kerja atau buruh belum terpenuhi dan ketidakmampuan para tenaga kerja atau buruh untuk mendapatkan akses menuju keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek. Bantuan hukum, prosedur, tata cara mendapatkan bantuan hukum, dan apabila terjadi masalah, penangananya pun diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga Bantuan hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam memiliki peranan yang penting dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Peranannya antara lain memberi pendidikan hukum, konsultasi hukum  melakukan pendampingan hukum (advokasi), serta terlibat dalam pembentukan kebijakan bagi para tenaga kerja atau buruh di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Bagi pemerintah diharapkankan agar lebih gencar memberikan pembinaan mengenai hubungan Industrial dan bagi Lembaga Bantuan Hukum agar mensosialisasikan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Governance for Sustainable Development for Nickel Project in Indonesia Muhammad Imam Akbar Hairi; Diki Zukriadi; Lingga Angling Wulung; Nur Elfi Husda
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 27, No 2 (2023): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.87023

Abstract

The paper investigates the governance and administrative process in the nickel project in Indonesia and offers suggestions to apply governance for sustainable development concept for creating an eco-mobility industry in Indonesia. This paper is a case study using qualitative methodology and governance for sustainable development theoretical framework. In applying qualitative methodology, this paper is supported by previous research publications, local press publications, and interviews. The governance for sustainable development is used as a strategic guideline in mining project to develop Indonesia’s eco-mobility industry further. This paper has three findings. First, the nickel project in Indonesia is part of bilateral cooperation between Indonesia with the National Strategic Program and China with the Belt and Road Initiative program. Thus, the concept of governance is not only applied in domestic policy but also bilateral cooperation. Second, non-technical issues have been identified during the governance and administrative process of nickel project in Indonesia. The governance concept must be applied to resolve the project’s non-technical problems and make it sustainable. Third, all the governance stakeholders in the nickel project must adopt a sustainable governance development framework. Indonesia should avoid further setback and refrain from the previous oil-booming phenomenon in the 1970s. The governance sustainable development concept requires all the stakeholders in the mining project to cooperate inclusively. It comprises extraction, production, recycling-waste management, e-vehicle industry, social acceptance, and rehabilitating the environment (land, air, water, and the living beings) affected by mining activities. This paper highlights Indonesia’s experience in creating an eco-mobility industry, using the nickel project as the key driver under investigation.
Overview Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pengembangan Pariwisata Di Kepulauan Anambas Etika Khairina; Renita Kurnia; Diki Zukriadi; M. Andika Surya Lebang; Padrisan Jamba
Prosiding Vol 5 (2023): SNISTEK
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/psnistek.v5i.8113

Abstract

This research aims to analyze the factors that influence the implementation of tourism development in the Anambas Islands to increase the number of tourist visits. The research method is descriptive qualitative, primary data sources are interviews and observations. Secondary resources are reviews of relevant literature and documentation from the Anambas Cultural Tourism Office. The data analysis technique is Triangulation. Factors influencing implementation can be seen from the theory developed by Van Metter and Van Horn, namely policy standards and targets, resources, communication, characteristics of implementing agents, and social, political, and economic conditions. The regulations governing Anambas Islands tourism are included in the National Tourism Destination (DPN) development plan through the 2010-2025 National Tourism Development Master Plan (RIPPARNAS), which is directed at tourism development which is difficult to achieve policy program targets, this is because in the regulations There are no Standard Operating Procedures available in tourism development itself, so that SOPs in regulations become one of the influential obstacles. Then, synergy between the government and the community is needed in implementing the tourism development of the Anambas Islands.
PEMUTUSAN LISTRIK SEPIHAK OLEH PT PLN BATAM DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BPSK : Studi Putusan No. 016/PK /BPSK/X/2021 Liska Muslimma; Diki Zukriadi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8257

Abstract

This research is motivated by the increasing number of disputes between consumers and public service providers, particularly regarding the unilateral action of PT PLN Batam to cut off electricity supply without following the proper Electricity Usage Control (P2TL) procedures. These actions often disregard consumers' basic rights to information and transparency, leading to harm for vulnerable consumer groups. The purpose of this research is to analyze the validity of electricity disconnection without notice and to examine the role and effectiveness of the Consumer Dispute Resolution Agency in providing legal protection and resolving disputes thru arbitration mechanisms. The research method used is normative juridical with a case study approach, a statutory approach, and a case approach. The research results indicate that the unilateral disconnection of electricity without a tiered calling procedure is an Unlawful Act because it violates the principle of decency and the legal obligations of business actors as regulated in the Consumer Protection Act and internal PLN regulations. Normatively, this research strengthens the position of the Consumer Protection Act as the legal umbrella underpinning the supremacy of consumer rights over sectoral regulations. However, systemic weaknesses were found in the Consumer Dispute Resolution Body, including a shortage of technical experts in electricity and dependence on general courts for enforcement, making the body's arbitration decisions vulnerable to legal challenges by businesses.Keywords: Arbitration; Unilateral Power Disconnection; Consumer Protection
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM SENGKETA PROPERTI: Studi Putusan BPSK Kota Batam Nomor 001/PK-ARB/BPSK/I/2021 Yaomi Tachyata Masning Rhuina; Diki Zukriadi
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v14i1.8144

Abstract

Consumer disputes in the property sector often arise from discrepancies between building specifications and the terms outlined in the agreement, leading to potential losses for consumers. This research aims to analyze the dispute resolution procedure thru arbitration mechanisms at the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) of Batam City and to examine the legal basis for the decision in BPSK Decision Number 001/PK-ARB/BPSK/I/2021, which resulted in the rejection of the consumer's lawsuit. The research method used is normative juridical with a case approach and a statute approach, utilizing a study of decision documents and relevant legal literature. The research results indicate that the dispute resolution procedures at BPSK have been implemented in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, with simple, fast, and efficient resolution stages. The legal considerations of the BPSK panel focused on the interpretation of the "red brick or equivalent" clause in the contract, the validity of the building permit, and the laboratory test results proving the conformity of the building material specifications. Based on these considerations, the panel decided to dismiss the consumer lawsuit. This decision also underscores the importance of legal certainty, procedural effectiveness, and a balance of legal protection for both consumers and businesses.Keywords:  Arbitration; BPSK; Consumer Protection
Co-Authors Aqil Teguh Fathani Etika Khairina Husda, Nur Elfi Lingga Angling Wulung Liska Muslimma M. Andika Surya Lebang Moh. Andika Surya Lebang Muhammad Imam Akbar Hairi Padrisan Jamba Renita Kurnia Yaomi Tachyata Masning Rhuina