Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Dampak Perubahan Status E-Commerce Menjadi Importir Berdasarkan Permenkeu Nomor 96 Tahun Atas Pembelian Barang Elektronik M. Riski Maarif; Moh. Taufik; Kanti Rahayu
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v2i1.559

Abstract

Handphone kini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), 67,88% penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas sudah memiliki ponsel atau handphone pada 2022. Persentase tersebut meningkat dibanding 2021 yang masih 65,87%, sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sedekade terakhir. iPhone merupakan salah satu merk handphone yang memiliki daya tarik tinggi, iPhone berhasil membangun market branding atas produknya. Munculnya stigma masyarakat terhadap para pengguna iPhone menjadikan produsen atau distributor iPhone melakukan kecurangan, dengan menjual iPhone rekondisi. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat dan/atau bekas tanpa memberikan informasi secaralengkap atas barang tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana para pelaku usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang dipasarkan. Jenis metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan tentang bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pembelian barang elektronik rekondisi. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan masiswa, akademisi, dan semua pihak yang membutuhkan terutama dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
Legal Challenges and Policy Solutions in the Development of Village-Owned Enterprises Moh Taufik; Bha'iq Roza Rakhmatullah
Kosmik Hukum Vol 25, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.17412

Abstract

Regulation of Tegal Regency No. 2/2018 on Village-Owned Enterprises serves as a regional policy aimed at optimizing village resource potential. This regulation is expected to provide a solution for village development, particularly in Tegal Regency, which possesses significant untapped potential. However, the development of Village-Owned Enterprises often faces challenges due to a lack of stakeholder involvement in policy implementation. Proper execution of this regulation could yield substantial benefits for the community, villages, and the region as a whole. This study employs a normative juridical approach to examine legal issues and policies related to Village-Owned Enterprises. The research aims to analyze the implementation of Tegal Regency Regulation No. 2/2018 and identify solutions to the challenges encountered in its application. Utilizing qualitative data analysis with a descriptive normative juridical method, this study explores the role of various stakeholders in policy implementation. The local government collaborates with the private sector, particularly entrepreneurs, to provide input and motivation for Village-Owned Enterprise development. The findings of this research highlight the importance of evaluating and refining regional policies to enhance their effectiveness. Future studies are encouraged to assess and improve the implementation of Village-Owned Enterprise policies in Tegal Regency, ensuring their optimal contribution to economic development at the community, village, and regional levels.