Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Kosmik Hukum Authentica : Privat Law Journal AKM: Aksi Kepada Masyarakat Indonesia Law Review (ILREV) Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) I-PHILANTHROPY: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf Journal of Law, Environmental and Justice INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Bha’iq Roza Rakhmatullah
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN TEGAL TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Bha'iq Roza Rakhmatullah
Authentica Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Notary Master Programe, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.atc.2018.1.1.6

Abstract

The registration of land rights in the Land Office has a time limit. This paper discusses about why the community of Tegal Regency has not yet had legal awareness to the registration of land rights transfer, how the legal effect on the delay of registration of land rights transfer based on the purchasing deed of the Making Land Deed Official by the receiving party rights, and how to solve public legal awareness and solutions to land registration delays. The method used in this research is by the Socio-Legal approach that is an approach which is done or used to be a reference in highlighting the problems of applicable legal aspects. the community of Tegal Regency, especially the weak economic community have not yet had legal awareness to register the transfer of land rights based on purchasing deed of the Making Land Deed Official to Tegal Regency Land Office. Suggestion from this research is The existence of strict enforcement of sanctions to unscrupulous officials of the Land Office who make irregularities, all stakeholders make a memorandum of understanding together in the context of registration of the transfer of land rights, revision of article 40 paragraph (1) Government Regulation Number 24 the Year 1997.Keywords: Land Rights Transfer, delay, Community Legal Awareness
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Bha'iq Roza Rakhmatullah; Achmad Irwan Hamzani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31678

Abstract

The implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition, namely: the planning stage, the preparation stage, the implementation stage and the stage of handing over the results of land acquisition. However, in reality there is construction implementation prior to the four stages of land acquisition. An example is the construction of the Tefmo Dam in South Central Timor Regency and the construction of the Tefmo Dam in Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province. The problem examined in this study is how the implementation stages of construction development in land acquisition for public purposes and what are the legal consequences for the implementation of construction development that precedes the stages of land acquisition. The method used in this research is normative juridical. The results of this study provide an answer that the implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition. This is carried out as a form of legal protection for the community regarding their land rights. Then, the legal consequence of the construction that was carried out prior to the land acquisition stage was that the National Land Agency could not carry out an inventory and identification and the Land Assessment Team could not carry out an assessment of land objects because the land objects had been evicted and flattened, so that compensation could not be carried out. Therefore, the National Land Agency and related agencies need to coordinate to make a work map, there needs to be law enforcement and the government must find a solution with all its efforts so that the community receives compensation.Keywords: Construction Development; Land Acquisition; Legal Consequences AbstrakPelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah, yaitu: tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat pelaksanaan pembangunan kontruksi mendahului keempat tahapan pengadaan tanah. Sebagai contoh adalah pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pembangunan Bendungan Tefmo di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan pembangunan kontruksi yang mendahului tahapan pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa Pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat akan hak atas tanahnya. Kemudian, akibat hukum dari Pembangunan kontruksi yang dilaksanakan mendahului tahapan pengadaan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional tidak bisa melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta Tim Penilai Pertanahan tidak dapat melakukan penilaian atas objek tanah karena objek tanah telah digusur dan rata, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemberian ganti rugi. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait perlu berkoordinasi membuat peta kerja, perlu adanya penegakan hukum dan Pemerintah Harus mencarikan solusi dengan segala upaya agar masyarakat menerima ganti kerugian.Kata Kunci: Pembangunan Kontruksi; Pengadaan Tanah; Akibat Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH GANTI RUGI PENGADAAN TANAH Bha'iq Roza Rakhmatullah; Achmad Irwan Hamzani; Soesi Idayanti; Evy Indriasari; Zamzam Muhammad Fuad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32114

Abstract

Sebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemagang hak atas tanah, maka dilakukan prosedur musyawarah ganti rugi . Dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, ketua pelaksana pengadaan tanah akan menyampaikan hasil penaksiran nilai ganti rugi yang dilaksanakan Tim Penilai Pertanahan (Appraisal). Dalam musyawarah ganti rugi, Pihak yang berhak yang belum sepakat hanya diberikan jalan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi dan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berkeadilan dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dan mewujudukan rasa keadilan, sebaiknya dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, pemilik hak atas tanah diberikan hak untuk melaksanakan perundingan guna mencapai mufakat terhadap hasil penilaian Tim Penilai Pertanahan (Appraisal) dan perlu disediakan upaya hukum lainnya bagi pemilik tanah yang menolak besaran ganti rugi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan acara dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, termasuk juga pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang menolak hasil dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi.Kata Kunci: Musyawarah, Ganti Rugi, Adil  
Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bha'iq Roza Rakhmatullah; Achmad Irwan Hamzani; Soesi Idayanti; Evy Indriasari; Zamzam Muhammad Fuad
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 3 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32114

Abstract

Prior to the implementation of the awarding of compensation to land rights interns, a compensation deliberation procedure was carried out. In the implementation of compensation deliberations, the chief executor of land acquisition will convey the results of the assessment of the value of compensation carried out by the Land Appraisal Team (Appraisal). In the compensation deliberations, the entitled party who has not been issued only provides a way to submit an objection to the District Court. The formulation of the problem in this study is how to take legal action against land rights owners against compensation value violence and how to realize legal protection for fair land rights owners in the implementation of compensation deliberations. The type of research used in this research is normative juridical. Normative juridical research is library law research that is carried out by examining library materials or secondary data. The results of the study are legal remedies that can be taken by owners of land rights against compensation value violence, namely by submitting objections to the local district court and to fulfill legal protection of the rights of landowners and realize a sense of justice, preferably in the implementation of compensation deliberations, owners of land rights are given the right to enforce coercion in order to reach consensus on the results of the Land Assessment Team's assessment (Appraisal) and other legal remedies are needed for landowners who refuse large compensation. Suggestions in this study are that it is necessary to carry out revisions to laws and regulations regarding land acquisition and it is necessary to increase socialization to the community regarding event activities in the implementation of compensation deliberations, including also providing assistance to people who reject the results in the implementation of compensation deliberations.Keywords: Deliberation; Compensation; Fair AbstrakSebelum pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada pemagang hak atas tanah, maka dilakukan prosedur musyawarah ganti rugi. Dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, ketua pelaksana pengadaan tanah akan menyampaikan hasil penaksiran nilai ganti rugi yang dilaksanakan Tim Penilai Pertanahan (Appraisal). Dalam musyawarah ganti rugi, Pihak yang berhak yang belum sepakat hanya diberikan jalan untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya hukum pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi dan bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang berkeadilan dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak atas tanah terhadap penolakan nilai ganti rugi, yaitu dengan mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dan mewujudukan rasa keadilan, sebaiknya dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, pemilik hak atas tanah diberikan hak untuk melaksanakan perundingan guna mencapai mufakat terhadap hasil penilaian Tim Penilai Pertanahan (Appraisal) dan perlu disediakan upaya hukum lainnya bagi pemilik tanah yang menolak besaran ganti rugi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilaksanakan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah dan perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan acara dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi, termasuk juga pemberian pendampingan terhadap masyarakat yang menolak hasil dalam pelaksanaan musyawarah ganti rugi.Kata Kunci: Musyawarah; Ganti Rugi; Adil
Cerdas Dalam Bermedia Sosial Bagi Remaja Achmad Irwan Hamzani; Sanusi Sanusi; Bha'iq Roza Rakhmatullah; Selviany Selviany; Erwin Aditya Pratama
AKM Vol 5 No 1 (2024): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v5i1.1078

Abstract

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kalangan remaja. Platform-platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Tik-Tok menjadi wahana ekspresi, interaksi sosial, serta sumber informasi bagi generasi muda. Meskipun memberikan berbagai keuntungan, penggunaan media sosial juga membawa risiko dan tantangan tertentu, terutama bagi remaja yang masih dalam tahap perkembangan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini berlandaskan post positivisme yang digunakan untuk mengamati kondisi objek yang alamiah, menjelaskan keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta yang tampak. Kegiatan pengabdian di SMK PGRI 1 Taman Pemalang mengenai Cerdas dalam bermedia sosial bertujuan agar remaja siswa-siswi memiliki wawasan dalam bermedia sosial. Materi ini diberikan kepada siswa-siswi diantarannya mengenai manfaat, dampak positif dan negatif dalam bermedia sosial. Panduan dalam bermedia sosial merupakan cara tepat yang diberikan kepada siswa-siswi, sehingga dapat dipahami dan dipraktekan dalam bermedi sosial.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Produk Halal Atas Transaksi secara Online Jourdani Bima Geofani; Sanusi; Bhaiq Roza Rakhmatullah
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v2i1.554

Abstract

Transaksi online telah menjadi fenomena yang semakin populer dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga berlaku untuk konsumen Muslim dalam mencari dan membeli produk halal. Namun, tantangan dalam memastikan jaminan produk halal dalam transaksi online masih menjadi perhatian utama. Banyaknya produk yang dijual secara online tidak sepenuhnya menjamin kehalalan produk tersebut dan kurangnya perusahaan komersial yang tidak memberi label halal pada produknya, terutama saat berjualan online. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam mendapatkan jaminan produk halal atas transaksi secara online dan bagaiaman implementasi peraturan Jaminan Produk Halal terhadap Penjualan Produk Makanan secara online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim dalam mendapatkan jaminan produk halal atas transaksi secara online dengan memberikan perlindungan yang sama kepada konsumen muslim dalam hal mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk halal yang dijual secara online, serta memberikan hak kepada mereka untuk mendapatkan hak ganti rugi jika produk tersebut tidak memenuhi standar halal. Implementasi peraturan Jaminan Produk Halal terhadap penjualan pangan secara online mencakup memudahkan pelaku usaha UMKM dalam hal penerbitan sertifikasi halal, yaitu self declare atau pernyataan secara mandiri oleh pelaku usaha, program sosialisasi sertifiksi halal, memfasilitasi Sertifikasi Halal Gratis.
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Diatas Tanah Wakaf (Studi Kasus Proyek Jalan Tol Di Musholla Qubatul Jannah Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal) Muhamad Fahmi; Evy Indriasari; Bha’iq Roza Rakhmatullah
Jurnal I-Philanthropy Vol 4 No 1 (2024): I-PHILANTHROPY:A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf
Publisher : Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/iphi.v4i1.23135

Abstract

The provision of land in the development process is referred to in law as land acquisition. This land acquisition process generally involves property owned by various parties, including waqf land. In the construction of the Trans Java Toll Road in Central Java Province, there are 85 waqf lands, including 9 waqf lands in Tegal Regency, one of which is the Qubatul Jannah mosque in Adiwerna Village, Adiwerna District, Tegal Regency. This study aims to examine the existing legal regulations in Indonesia regarding waqf land affected by land acquisition for toll road construction at Qubatul Jannah musala To examine the procedures for waqf land affected by land acquisition for construction of toll roads for public purposes at Qubatul Jannah musala in Adiwerna Village. The type of research is library research. The approach used is a case approach in normative research. Data collection techniques through literature studies, interviews and qualitative data analysis. The results showed that the regulation of waqf land affected by land acquisition for the construction of the Qubatul Jannah mosque toll road in Adiwerna Village refers to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf jo. Government Regulation Number 25 of 2018 concerning Amendments to Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. And for the procedure, the nadzir must submit an application for a permit to change the status of the exchange of waqf land to the Ministry of Religion of Tegal Regency which has been equipped with a waqf land valuation document. Based on the results of this research is expected to be information and input for students, academics, practitioners and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Bha'iq Roza Rakhmatullah; Achmad Irwan Hamzani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i2.31678

Abstract

The implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition, namely: the planning stage, the preparation stage, the implementation stage and the stage of handing over the results of land acquisition. However, in reality there is construction implementation prior to the four stages of land acquisition. An example is the construction of the Tefmo Dam in South Central Timor Regency and the construction of the Tefmo Dam in Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province. The problem examined in this study is how the implementation stages of construction development in land acquisition for public purposes and what are the legal consequences for the implementation of construction development that precedes the stages of land acquisition. The method used in this research is normative juridical. The results of this study provide an answer that the implementation of construction development in land acquisition is carried out after the stages of land acquisition. This is carried out as a form of legal protection for the community regarding their land rights. Then, the legal consequence of the construction that was carried out prior to the land acquisition stage was that the National Land Agency could not carry out an inventory and identification and the Land Assessment Team could not carry out an assessment of land objects because the land objects had been evicted and flattened, so that compensation could not be carried out. Therefore, the National Land Agency and related agencies need to coordinate to make a work map, there needs to be law enforcement and the government must find a solution with all its efforts so that the community receives compensation.Keywords: Construction Development; Land Acquisition; Legal Consequences AbstrakPelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah, yaitu: tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat pelaksanaan pembangunan kontruksi mendahului keempat tahapan pengadaan tanah. Sebagai contoh adalah pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pembangunan Bendungan Tefmo di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan pembangunan kontruksi yang mendahului tahapan pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa Pelaksanaan pembangunan kontruksi dalam pengadaan tanah dilaksanakan setelah tahapan-tahapan pengadaan tanah. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat akan hak atas tanahnya. Kemudian, akibat hukum dari Pembangunan kontruksi yang dilaksanakan mendahului tahapan pengadaan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional tidak bisa melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta Tim Penilai Pertanahan tidak dapat melakukan penilaian atas objek tanah karena objek tanah telah digusur dan rata, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemberian ganti rugi. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait perlu berkoordinasi membuat peta kerja, perlu adanya penegakan hukum dan Pemerintah Harus mencarikan solusi dengan segala upaya agar masyarakat menerima ganti kerugian.Kata Kunci: Pembangunan Kontruksi; Pengadaan Tanah; Akibat Hukum
Filing a Lawsuit for Damages in Enforcing the Civil Aspects of Business Competition Sanusi Sanusi; Bha’iq Roza Rakhmatullah
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3428

Abstract

In the life of society, the law has a main objective, which is to regulate the life of society and the state in all its activities. Various community activities include social, political, and cultural activities. It is hoped that the activities carried out by the community, especially in trade, will not exceed the limits of the provisions implied in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The purpose of this study is to analyze the business competition system in Indonesia against a business actor who is disadvantaged as a result of unfair business competition practices, whether he can file a claim for rights or a lawsuit in the form of payment of compensation through civil law enforcement procedures without first reporting in writing the occurrence of the practice to Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU). This type of research uses library materials as secondary data and laws and regulations as a system of norms that must be obeyed and by usingan approach philosophical. Business actors who have been harmed based on Article 1365 of the Civil Code as the basis for the right to tort or Article 1239 of the Civil Code as the basis for the right to default can file a lawsuit directly to the District Court without first reporting in writing to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). KPPU as an institution responsible for implementing business competition law enforcement is a complementary state institution (state auxiliary organ) regardless of government influence. In practice, KPPU is an institutionas if judicial because the KPPU has the same authority as the judiciary, one of which is the authority to issue decisions and decisions.Keywords: Lawsuits, Compensation, Unfair Business Competition 
Empowering the Tri Hita Karana Paradigm for the Community: As an Effort to Prevent and Combat Environmental Crime Saefudin, Yusuf; Rakhmatullah, Bha'iq Roza; Mohd Hassan, Fareed; Ma'ruf, Ma'ruf; Kurnianingsih, I Desak Ketut Dewi Satiawati
Journal of Law, Environmental and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law, Environmental and Justice
Publisher : Ius et Ambientis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62264/jlej.v3i2.166

Abstract

This article explores the integration of Tri Hita Karana, a Balinese philosophical framework emphasizing harmony among humans, nature, and the divine, as a paradigm of community empowerment in addressing environmental crimes. Environmental crimes, such as illegal logging, pollution, and land degradation, not only threaten ecological sustainability but also undermine social justice and cultural values. Conventional law enforcement often encounters limitations in ensuring compliance and fostering ecological justice, especially when community participation is weak. This study argues that Tri Hita Karana can function as a cultural-legal tool to strengthen collective awareness, enhance preventive measures, and support restorative approaches in environmental law enforcement. By adopting normative legal research and conceptual analysis, the article highlights how the principles of Tri Hita Karana can be integrated into legal frameworks and community-based practices, thereby reinforcing environmental governance. Ultimately, the integration of Tri Hita Karana promotes ecological justice by balancing punitive measures with values of harmony, sustainability, and community empowerment. The findings indicate that incorporating Tri Hita Karana values into environmental law enforcement enhances community participation, encourages environmentally responsible behavior, and provides a restorative dimension to legal practices. This integration not only contributes to more effective prevention and mitigation of environmental crimes but also reinforces the pursuit of ecological justice
Co-Authors Achmad Irwan Hamzani Aryani, Fajar Dian Erwin Aditya Pratama Erwin Aditya Pratama I Desak Ketut Dewi Satiawati Indriasari, Evy Jourdani Bima Geofani Ma'ruf, Ma'ruf Moh Taufik Mohammad Khamim Mohd Hassan, Fareed Muhamad Fahmi Muhammad Wildan Saefudin, Yusuf Sanusi Sanusi Sanusi Sanusi Selviany Selviany Soesi Idayanti Zamzam Muhammad Fuad