Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PEMAHAMAN GURU MTs TERHADAP IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN PENDIS NOMOR 5162 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN HASIL BELAJAR PADA MADRASAH TSANAWIYAH Haeruman
WIDYABORNEO Vol 1 No 03 (2019): WIDYA BORNEO
Publisher : Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56266/widyaborneo.v1i03.28

Abstract

Provisions regarding the assessment of learning outcomes in Madrasas are regulated through the Technical Guidelines, namely the Decree of the Director General of Islamic Education number 5162 in 2018 regarding the technical instructions for assessing learning outcomes in Madrasah Tsanawiyah. The 2013 curriculum assessment is expected to prioritize assessment as learning and assessment for learning compared to assessment of learning or learning outcomes. This means that the assessment is prioritizing to encourage or optimize the learning process, and assessment as part of the learning process, namely as a means of improving the learning process, not on learning outcomes. The value of completeness of knowledge and skills competencies is expressed in the form of numbers with a range of values ??0 (zero) - 100 (one hundred). In determining the substance of the material and the time needed to achieve mastery learning is determined solely by the teacher and education unit with reference to the development of student competencies and applicable regulations. Therefore, a teacher or educator must really understand the Technical Guidelines for the Decree of the Director General of Islamic Education number 5162 in 2018 regarding the technical instructions for assessing learning outcomes in Madrasah Tsanawiyah. So that in taking steps in teaching and learning activities in accordance with what is expected, both the educational unit and the Government's expectations. From the results of the study of this theory, it can be concluded that according to the Technical Guidelines, namely the Decree of the Director General of Islamic Education number 5162 in 2018 regarding the technical instructions for assessing learning outcomes in Madrasah Tsanawiyah, in its evaluation, it is more concerned with improving the learning process than learning outcomes.
Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah: (Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Sofwan, Sofwan; Haeruman; Basniwati, AD
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas peraturan daerah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana yang termuat dalam peraturan daerah yang dilakukan oleh para aparat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal dengan menggunakan analisis induktif yang bertitik tolak dari data dan fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan teori-teori, dan asas-asa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat ketentuan pidana (sanksi pidana kurungan) sebanyak 34 (tiga puluh) peraturan daerah dan penegakkannya tidak efektif sehingga tidak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar, karena setiap pelanggaran ketentuan pidana dalam peraturan daerah diselesaikan secara persuasif. Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah sebagai berikut; kurangnya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja, masih kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan peraturan daerah, dan anggaran yang tersedia untuk yang masih kurang. Oleh karena disarankan untuk dilakukan koordinasi yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah (PPNS di OPD) dengan Penyidik Pegawai Negeri di Satuan Polisi Pamong Praja. Perlu peningkatan kuantitas PPNS baik di Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan) maupun PPNS yang ada di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian perlunya peningkatan dan penambahan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan.
HUBUNGAN PERILAKU (CARING) PERAWAT DENGAN INTENSITAS KECEMASAN PADA PASIEN RAWAT INAP PUSKESMAS KOTARAJA Apriani Susmita Sari; Baiq Fina Farlina; Haeruman; Maruli Taufandas; Hikmah Lia Basuni
Jurnal Penelitian Keperawatan Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Penelitian Keperawatan
Publisher : STIKES RS Baptis Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32660/jpk.v8i2.629

Abstract

Kecemasan yang dirasakan oleh pasien dan keluarganya yang dirawat inap di rumah sakit dan puskesmas, dan ketakutan tersebut berbeda-beda pada setiap orang. Ini adalah salah satu gejala kecemasan yang paling umum pada pasien yang datang ke rumah sakit untuk perawatan. Perilaku perawat dalam memberikan asuhan ditunjukkan ketika perawat menghormati pasiennya dan mengembangkan kepercayaan, kerendahan hati dan rasa hormat kepada mereka. Sikap peduli staf perawat membantu pasien mengatasi ketakutan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku caregiver dengan tingkat kecemasan pasien rawat inap di Puskesmas Kotaraja Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel survei terdiri dari 75 responden yang diperoleh dengan menggunakan metode stratified random sampling. Analisis statistik menggunakan uji peringkat Spearman dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05). Sebagian besar perawat menunjukkan perilaku keperawatan yang baik pada 71 subjek (94,7%) dan mengalami kecemasan ringan pada 73 subjek (97,3%). Hasil penelitian ini dengan nilai p = 0,004 (p < 0,05) dan r = 0,329 menunjukkan adanya hubungan antara perilaku keperawatan di Puskesmas Kotaraja dengan tingkat kecemasan pasien rawat inap. Di Puskesmas Kotaraja terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku perawatan perawat dengan tingkat kecemasan pasien rawat inap.