Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Advokasi KERTHA WICAKSANA JAPHTN-HAN
Jimmy Z. Usfunan
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBATASAN PEMBERIAN KTP DAN KEBEBASAN MEMILIH TEMPAT TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA Usfunan, Jimmy Z.
Jurnal Advokasi Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Populasi penduduk yang tidak sesuai jumlahnya dengan lapangan pekerjaan menjadi penyebab dilakukannya upaya pembatasan jumlah penduduk oleh beberapa pemerintah daerah. Perwujudan upaya itu dilakukan dalam tindakan memperketat syarat pembuatan KTP. Tentunya tindakan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan seperti itu sangat memberatkan para transmigran dalam melakukan urbanisasi ke kota-kota besar di negeri ini dengan tujuan mencari lahan pekerjaan.Dalam negara yang menganut prinsip Rule of Law seperti negara yang tunduk dalam sistem hukum Anglo saxon maupun negara yang menganut prinsip rechtsstaat dalam sistem hukum Eropa Kontinental, menempatkan perlindungan HAM sebagai hal mendasar yang harus dilindungi negara. Sebagaimana kebebasan memilih tempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia, dijamin dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Efektivitas Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Oleh Negara Dalam Pemilu 2019 di Provinsi Bali Anak Agung Gede Ari Paramartha; Jimmy Zeravianus Usfunan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p10

Abstract

Alat peraga kampanye sebagai salah satu bentuk kampanye yang dianggap efektif kemudian dimanfaatkan oleh tidak sedikit calon baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif. Tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban terhadap bagaimana efektivitas fasilitasi alat peraga kampanye oleh negara dan penggunaan APBN terhadap fasilitasi alat peraga kampanye oleh negara dalam Pemilu 2019 di Provinsi Bali. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan anggaran APBN untuk fasilitasi alat peraga kampanye pada pemilu Tahun 2019 di seluruh kabupaten/kota se-Bali telah dilakukan oleh lembaga KPU di seluruh wilayah Provinsi Bali. Meskipun begitu, penggunaannya belum dimaksimalkan dilihat dari perbandingan anggaran dan pemakaian anggaran itu sendiri yang menunjukkan data yang cukup jauh dari kata efektif. Tidak hanya itu saja, terkait dengan efektivitas pemanfaatannya yang dilakukan oleh seluruh calon eksekutif dan legislatif menunjukkan data yang tidak jauh berbeda. Hal ini dilihat dari tingkat pemanfaatan alat peraga kampanye yang telah difasilitasi KPU dari APBN. Upaya negara dalam menggunakan APBN nampaknya akan lebih efektif apabila dialokasikan untuk hal lainnya daripada untuk memfasilitasi alat peraga kampanye yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh peserta pemilu.
Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) I Ketut Tjukup; I Putu Rasmadi Arsha Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan; Jimmy Z. Usfunan
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.48 KB) | DOI: 10.22225/kw.14.1.2020.29-38

Abstract

Juvenile delinquency is an act or behavior of adolescents that is contrary to the law, religion, and norms of society, which harms others, public peace and himself. This study aims to examine juridically about juvenile delinquency as a crime, and how appropriate countermeasures can be done. This study uses normative juridical method by using interview techniques in collecting data. The results showed that juvenile delinquency is something that disturbs the security of the community in which they live, because juvenile delinquency is a crime that is an act that violates legal norms, decency and even religious norms. In addition, juvenile delinquency is a deviant act that is contrary to the applicable laws and regulations and can damage the future of adolescents, it is necessary to overcome them. Belimbing Village Government, Pupuan Subdistrict, Tabanan Regency has made a breakthrough in tackling juvenile delinquency crime by making preventive countermeasures with a religious-communal approach.
Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua Jimmy Z. Usfunan; Yustus Pondayar
APHTN-HAN Vol 1 No 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.918 KB) | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i2.53

Abstract

Papua sebagai salah satu Provinsi di Indonesia memiliki cara tersendiri dalam memilih anggota legislatif di tingkat daerah yang berbeda dengan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif daerah lainnya di Indonesia. Tujuan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pemilihan umum anggota legislatif daerah di Papua berdasarkan nilai kearifan lokal masyarakat Papua yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Temuan dalam artikel ini didapati bahwa konstruksi hukum dalam proses demokrasi modern yang diterapkan oleh negara  melalui cara-cara kompromi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai amanat konstitusi di Indonesia salah satu solusi dari pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan legislatif di Papua.
Co-Authors Anak Agung Gede Ari Paramartha I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Ketut Tjukup I Putu Rasmadi Arsha Putra Yustus Pondayar