Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Serang Ni’mattulah Ni’mattulah; Agus Sjafari; Riswanda Riswanda
JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Manajemen Agribisnis
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMA.2022.v10.i01.p04

Abstract

Dump removal has been a remaining issue in Serang, the capital city of Banten Province. Domestic waste could be seen on some side roads over illegal dumping. The local government comes out with a yet-to-be proper responds to the problem. This study aims at assessing the implementation and waste management based on the law no 10 year 2012 concerning waste management in the City. The research aproach is descriptive qualitative underpinning critical systemic thinking paradigm. This study adapts Van Metter Van Horn policy model to frame the issue. The findings indicate that the waste management policy needs to be reconstructed in terms of budgeting and resources. Relocating and redistributing are vital to network all stakeholders related to the waste management issue. Public communication and public education are a necessity given the dump removal issue has long been dominated by government lenses, excluding those at the receiving ends of the policy.
Implementation of Green Open Space Policy in the Urban Area of Malinau Cainie Cainie; Riswanda Riswanda; Lia Kian
Journal of Social Research Vol. 2 No. 9 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i9.1328

Abstract

Malinau Regent Regulation Number 6 of 2021 Concerning Detailed Spatial Planning (RDTR) for Urban Areas of Malinau Regency Year 2021-2041 is a guideline for implementing development programs and policies in the Malinau urban area which covers several villages within the administrative area of ??Malinau Kota District, North Malinau District, and West Malinau District. To prove suitability and find out the factors that determine the implementation of green open space policies in the Malinau urban area based on the provisions in Article 25 regarding the city's green open space zone, it is necessary to conduct research on policy implementation using the variables proposed by George C. Edward III which includes communication, resources, commitment, and bureaucratic structure. Based on the research that has been conducted, it is evident that the implementation of the green open space policy in the Malinau urban area is not in accordance with the Regent's Regulation Number 6 of 2021 concerning Detailed Spatial Plans for the Malinau Urban Area 2021-2041. In addition, it is also known that communication is a determining factor in demonstrating the success of synergy between institutions to implement green open space policies in the Malinau urban area. So it needs to be optimized so that the policy can be implemented properly.
Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Ahmad Kolyubi; Suwaib Amiruddin; Riswanda Riswanda
Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara) Vol. 12 No. 1 (2024): Edisi Maret 2024
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47828/jianaasian.v12i1.198

Abstract

In this study, there is an identification of a gap between what is expected and the actual reality in the efforts of the Tangerang district government in fulfilling the rights of persons with disabilities. This gap, which is called das sein and das sollen, encouraged researchers to make a thesis on the issue. The purpose of this study is to provide a detailed description of the level of accessibility of public services available to individuals with disabilities within the Tangerang Regency local government. Zeithaml, Parasuraman, and Berry (as cited in Hardiansyah, 2018: 63) propose that to assess the quality of service actually perceived by consumers, there are specific indicators of service quality that can be categorised into five categories of service quality, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results of this study have several points 1) Incomplete regulations or technical implementation standards for public services for persons with disabilities in the form of Tangerang Regent regulations as guidelines for the implementation of Tangerang Regency PERDA No. 11/2018 concerning the protection and fulfilment of the rights of persons with disabilities; 2) The attitude of government officials towards persons with disabilities The government is one of the important actors in the successful implementation of public service accessibility for persons with disabilities. 3) Attitudes of non-disabled people towards people with disabilities and people with disabilities towards non-disabled people In addition to the government as an important actor in the successful implementation of accessibility of public services for persons with disabilities, non-disabled people have an important part in the successful implementation of public service accessibility for persons with disabilities. Suggestions for the Tangerang Regency Government, especially public service providers from the executive branch, to immediately make a Tangerang Regent Regulation (PERBUP) regarding the fulfilment of the rights of persons with disabilities so that it can become a guideline and technical guidance for all public service providers.
Fleksibilitas yang Terkondisi: Implementasi Kebijakan BLU Pengelola Dana sebagai Special Mission Vehicle Agung Arie Pratama; Iqbal Miftakhul Mujtahid; Riswanda Riswanda
JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK Vol 10 No 1 (2026): Ekonomi Publik, Kebijakan Fiskal/Negara, dan Pembangunan Daerah
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jmkp.v10i1.4063

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan BLU Pengelola Dana sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di Kementerian Keuangan, dengan fokus pada tiga dimensi: fleksibilitas keuangan, kinerja layanan, dan kapabilitas internal. Tiga BLU Pengelola Dana: LPDP, LDKPI, dan BPDP, memainkan peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional sektor pendidikan, kerja sama pembangunan internasional, dan perkebunan. Namun, fleksibilitas yang diberikan secara regulasi kerap berhadapan dengan tekanan kelembagaan yang membatasi efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi-kasus pada ketiga institusi. Data diperoleh melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, observasi, dan triangulasi. Analisis mengintegrasikan perspektif NPM, Teori Akuntabilitas, dan Teori Institusional dalam kerangka Input-Process-Output-Outcome (IPO-O), dilengkapi analisis lintas kasus untuk mengidentifikasi pola umum pada ketiga dimensi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan BLU secara normatif memberikan fleksibilitas keuangan dan otonomi manajerial, BLU dalam praktiknya menghadapi tekanan koersif, normatif, dan politis dari multi-aktor kebijakan, sekaligus tekanan akuntabilitas ganda dari kementerian induk maupun kementerian teknis. Fleksibilitas regulatif menjadi terkondisi oleh tekanan tersebut (conditioned flexibility), sementara otonomi manajerial beroperasi dalam jejaring pengawasan multi-aktor (embedded autonomy), dimana diskresi operasional dibatasi oleh kuatnya kendali lintas kelembagaan. Pola kinerja yang dihasilkan bersifat input-strong, outcome-weak: capaian administratif konsisten tinggi, tetapi pengukuran outcome belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas BLU sebagai SMV ditentukan oleh kapasitas organisasi dalam menyeimbangkan fleksibilitas manajerial dengan akuntabilitas publik di bawah tekanan kelembagaan. Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada model implementasi kebijakan BLU bahwa fleksibilitas kelembagaan di sektor publik tidak bersifat absolut, melainkan terus dinegosiasikan antara tuntutan manajerial, tekanan institusional, serta keharusan menjaga legitimasi dan stabilitas tata kelola.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RENCANA PENGELOLAAN RISIKO BANJIR DI KABUPATEN PANDEGLANG: ANALISIS KAPASITAS IMPLEMENTASI DAN TATA KELOLA PENGURANGAN RISIKO BENCANA R. Rendi Satrio Wibowo; Riswanda Riswanda
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kapasitas implementasi kebijakan memengaruhi efektivitas Rencana Pengelolaan Risiko Banjir di Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan model implementasi kebijakan Riswanda (2024), yang meliputi sosialisasi, koordinasi, komunikasi, kepatuhan pelaksana, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi implementasi telah berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh lemahnya kesinambungan koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya, belum meratanya sosialisasi, rendahnya kapasitas mitigasi berbasis masyarakat, serta belum optimalnya sistem pengawasan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas, koordinasi dan komunikasi antarinstansi telah dilakukan tetapi belum konsisten, kepatuhan pelaksana telah mengacu pada ketentuan yang berlaku namun masih terkendala keterbatasan sumber daya, anggaran, dan sarana pendukung, sedangkan pengawasan telah dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi tetapi belum mampu mendorong tindak lanjut secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, perluasan sosialisasi kepada masyarakat, serta penyediaan sarana mitigasi, termasuk sistem peringatan dini, agar implementasi kebijakan pengelolaan risiko banjir di Kabupaten Pandeglang dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana.
Food Innovation and Local Social Movement: The Case of Juang Community of Lebak, Indonesia Riswanda Riswanda; M. Dian Hikmawan; Bayu Nurrohman; Ika Arinia Indriyany; Yeby Ma’asan Mayrudin
Journal of Asian Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2022): Journal of Asian Social Science Research
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jassr.v4i2.65

Abstract

This article aims to describe how the movement carried out by the Juang Community of Lebak, Indonesia, encouraged and empowered the community to develop honey bee cultivation in Lebak Regency amidst the growing issue of local food innovation and diversification. This study contributes to the studies of the movement of honey bee cultivation, which are so far still understudied. Research on honey bees commonly focuses on collaboration with government or community empowerment. This study, however, tries to look at the social movements aimed at developing honey production in local contexts using a qualitative research method with a descriptive approach. The results show that the Juang Community of Lebak was a driving force for the community in Kampung Buana in cultivating honey bees. It attempted various activities such as building collaboration, strengthening and developing resources, and seeking wider networks for a more open market. However, the movement had difficulties in establishing good collaboration from various parties to jointly develop the potential of honey bees in Lebak Regency.
DARI PARTISIPASI MENUJU PEMBERDAYAAN: ANALISIS KUALITAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DI KELURAHAN BANTEN, KOTA SERANG Adinda Putri Maharani; Riswanda Riswanda
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan strategi rehabilitasi sosial yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana utama rehabilitasi berbasis komunitas. Meskipun demikian, capaian fase program belum tentu mencerminkan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program IBM di Kelurahan Banten menggunakan perspektif A Ladder of Citizen Participation yang dikembangkan oleh Arnstein. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan perspektif interpretif. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat telah berkembang hingga mencapai derajat kekuatan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengelolaan sebagian sumber daya melalui Agen Pemulihan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tersebut didukung oleh kemitraan strategis antara masyarakat dan BNN Provinsi Banten yang tercermin melalui dimensi inovasi, kapasitas adaptasi terhadap lingkungan, dan keberlanjutan pendanaan sebagaimana dijelaskan dalam Model Kemitraan Sinergis RAN P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Dengan demikian, capaian fase prima tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan Program IBM, tetapi perlu dipahami bersama dengan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program.
A E-Procurement Dan Tata Kelola Digital: E-katalog Indonesia Dan Peran ‘Digital Human’ Dalam Transformasi Layanan Publik Kota Serang Razaq Herawan; Ahmad Daelami; Riswanda Riswanda
Jurnal Soshum Insentif Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Soshum Insentif
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36787/jsi.v8i2.2209

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengadaan barang/jasa publik. Artikel ini membahas peran e-procurement — khususnya implementasi e-katalog di Indonesia — sebagai pilar tata kelola pemerintahan digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kajian literatur menunjukkan e-procurement berkontribusi pada pencegahan kecurangan melalui peningkatan keterbukaan informasi, pencatatan digital, dan jejak audit, sehingga memperkuat prinsip good governance (Mazta et al., 2025). Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan infrastruktur, dukungan regulasi, kompetensi SDM digital, serta komitmen organisasi dalam mengatasi kesenjangan digital (Untung et al., 2025). Dengan merujuk pada kebijakan SPBE dan kerangka regional ASEAN, artikel ini menegaskan bahwa integrasi e-procurement perlu diimbangi penguatan kapasitas manusia dan tata kelola data yang adaptif agar transformasi digital menghasilkan pemerintahan yang akuntabel, terpercaya, dan berorientasi pelayanan (ASEAN, 2021; Kementerian PANRB, 2018, 2022). Abstract The development of digital technology is driving the transformation of government governance, including in the procurement of public goods and services. This article discusses the role of e-procurement—specifically the implementation of e-catalogs in Indonesia—as a pillar of digital governance to increase transparency, accountability, and efficiency. A literature review shows that e-procurement contributes to fraud prevention through increased information transparency, digital record-keeping, and audit trails, thereby strengthening the principles of good governance (Mazta et al., 2025). However, successful implementation depends on infrastructure readiness, regulatory support, digital human resource competency, and organizational commitment to addressing the digital divide (Untung et al., 2025). Referring to the SPBE policy and the ASEAN regional framework, this article emphasizes that e-procurement integration needs to be balanced with human capacity building and adaptive data governance so that digital transformation results in an accountable, trustworthy, and service-oriented government (ASEAN, 2021; Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, 2018, 2022).