Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kosmik Hukum Community Empowerment Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Media of Law and Sharia
Dakum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan Mira Wulandari; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10082

Abstract

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pastil mengharapkan kehidupan perkawinan yang harmonis, bahagia serta kekal seumur hidup. Namun, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kehendak setiap pasangan. Terdapat berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai isi perjanjian perkawinan secara umum dan bagaimana perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum di dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang meneliti dengan sumber data primer dari responden, informan, serta narasumber pada instansi terkait. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan serta dokumen bahan hukum. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa perjanjian perkawinan yang tercatat pada DISDUK CAPIL Kota Magelang dan Notaris Priyo Haryatmoko, S.H., umumnya dibuat untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut juga memuat mengenai hal lain seperti perlindungan dari tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan, serta mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak yang lahir dalam perkawinan.
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Peredaran Produk Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Bagi Anak Sarah Zahwalisa Aisya; Bambang Tjatur Iswanto; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum; Heniyatun Heniyatun
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9853

Abstract

Penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Kasus ini terjadi akibat adanya cemaran zat berbahaya seperti Ethylene Glycol (EG), Diethylene glycol (DEG), dan Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE) dalam obat sirup, termasuk produk dari PT Afirma. Meskipun produk obat harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tetap terjadi karena beberapa produk obat ditemukan mengandung cemaran di atas ambang batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara dengan staff BPOM dan data sekunder berupa undang-undang, buku hukum, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM, didukung oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, bertanggung jawab atas pengawasan obat pre-market dan post-market. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal karena uji sampel obat post-market tidak dilakukan secara menyeluruh, memungkinkan pemasok tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk memasarkan produk dengan cemaran di atas ambang batas. Untuk mengatasi kendala ini, BPOM perlu meningkatkan pengawasan post-market dan menemukan solusi yang relevan agar tidak terulangnya kejadian yang merugikan.
Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang) Ratih Setia Ningrum; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9897

Abstract

Iṡbᾱt nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan baik di tolak dan dikabulkan dan akibat hukum isbat nikah bila dikabulkan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian data di analisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hal penelitian yang diperoleh, Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang.
Konsekuensi atas Penghapusan Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 4: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i4.148

Abstract

The cancellation of fidusia guarantee is an important process in consumer financing transactions. Fidusia guarantee is regulated by Law Number 42 of 1999 on Fidusia Guarantee. The cancellation of fidusia guarantee aims to provide legal certainty and remove the secured object once the debt is settled. However, many fidusia recipients fail to cancel the guarantee as required, resulting in negative consequences. The purpose of this research is to understand the consequences of not canceling the fidusia guarantee. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach. The results of this research show that fidusia recipients who do not cancel the guarantee are caused by the lack of strict sanctions governing the cancellation of fidusia guarantee certificates, the recipients' or providers' lack of knowledge about the obligation to cancel the guarantee, and the cancellation of the guarantee not being a requirement for subsequent fidusia guarantee registration. The conclusion is that the consequences of not canceling the fidusia guarantee are that the debtor cannot re-pledge their property and the same or other creditors cannot re-register the fidusia guarantee, resulting in repeated fidusia registration or double fidusia, and the fidusia guarantee data on the AHU Directorate's database becomes inaccurate, invalid, and lacks legal certainty.
Abortion in the Perspective of Islamic Law and Health Law Ahdiana Yuni Lestari; Agesti Andriani; Dakum Dakum; Setiyawan Gunardi
Kosmik Hukum Vol 24, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v24i3.22798

Abstract

Free association is a primary factor that has been observed to significantly influence the rate at which abortion practices are being carried out among teenagers. In Indonesia, the rate of abortion cases was reported to be around 2.5 million, among which 1.5 million were carried out by teenagers due to reasons such as pregnancy outside marriage, conception as a result of rape, or life-threatening cases. Therefore, this study aims to thoroughly examine the perspective of Islamic law and health law related to abortion cases. In order to effectively achieve the stated objective, a normative legal analysis was carried out using the Qur’an, Law Number 1 of 2023, Law Number 17 of 2023, PP Number 28 of 2024, PP Number 61 of 2014, MUI Fatwa Number 4 of 2005, MUI Fatwa Number: 1/MUNAS VI/MUI/2000, fiqh 5 madzhab, as well as the results of previous studies published in journals and other references related to the problem. The analysis results were subsequently examined prescriptively by providing legally correct arguments against legal facts or events. The obtained results showed that abortion permitted according to Islamic law were only spontaneous cases (al-isqathal-dzaty), namely the fetus is miscarried naturally and abortion due to life-threatening emergencies (al-isqath al-darury/al-ilajiy). According to health law, abortion was permitted if there were indications of a medical emergency in the pregnant woman or if pregnancy was a result of rape. The permission to perform an abortion must be given by medical personnel and health workers who have the competence and authority, and the act must be carried out in health service facilities that meet the requirements determined by the Minister of Health. Furthermore, the pregnant woman and her husband must also grant an approval, except in cases where the woman is a victim of rape. This is as stated in Article 61 of Law Number 17 of 2023, Article 116 PP number 28 of 2024, Article 31, Article 35 paragraph (2) of PP Number 61 of 2014, Article 463 paragraph (2), and Article 465 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023.Keywords: Abortion, Health Law, Islamic Law
Co-Authors Agesti Andriani Agnes Vania Ardiyanti Ahdiana Yuni Lestari Ahimsa Wisnu Murti Ahmad Hujaj Nurrohim Akhmad ‘Adnan Nasrulloh Amiyati Amiyati Arif Bagus Alimin Astuty Wahyuningsih Atina Khusna Bambang Tjatur Iswanto Cahya Yoga Aditama Clarisa Putri Anggita Sari Dewi Anisa Ratriningsih Dwi Prasetyo Dwi Putra Yullhaq Dyah Adriantini Sintha Dewi Evi Andri Ani Febri Argo Kurniawan Fendi Rahmanto Firman Malik Parlindungan Heniyatun Laily Rizki Maulida Mira Wulandari Mirza Febya Dwi Puspita Muhamad Ulul Albab Musaffa Muhammad Rosyad Sudrajad Mura Aristina Nisa Henri Wijayanti Nurcholis Nurcholis Nurdhin Prianto Nurwati Puji Sulistyaningsih Rani Setiawati Ratih Setia Ningrum Ratih Setianingrum Reasty Aprillia Reza Maulana Ikhwan Robi Akbar Maulana Sarah Zahwalisa Aisya Setiyawan Gunardi Siti Istifaroh Suharso Suharso Tri Nuryani Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah Walhidayat Walhidayat Wimanda Aby Facturrohman Yudho Paripurno Yusuf Fatoni