Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Justiciabelen Cakrawala: Jurnal Studi Islam Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Nurwati
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan Nurwati Nurwati; Heni Hendrawati
Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol 14 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.261 KB) | DOI: 10.31603/cakrawala.v14i1.2695

Abstract

The purpose of this study is to analyze the impact of zakat utilization on the effort of poverty alleviation. This study was conducted through a literature study approach. The results indicate that the utilization of zakat is increasingly visible in its contribution to support the government's efforts to poverty alleviation. The zakat was focused on the poor and allocated to the social humanitarian and education sectors. The implication of this finding is that the optimization of the potential of zakat will be able to bring economic prosperity to the people which is certainly encouraged by the participation of all elements of the nation
Peningkatan Pemahaman Hukum dan Produktifitas Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammdiyah Jogonegoro Kabupaten Magelang Dakum; Nurwati; Ratih Setianingrum; Reasty Aprillia; Cahya Yoga Aditama; Febri Argo Kurniawan; Reza Maulana Ikhwan
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2020): Agustus
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v3i1.424

Abstract

The purpose of this PKM is to provide counseling and assistance on improving the understanding of law and the productivity of waqf land at PKM partners in the Muhammadiyah Branch Leader of Jogonegoro, Mertoyudan District, Magelang Regency. The method used in this activity is counseling discussion and assistance to partners. The stages of this activity are making preparations at the beginning of the activity, followed by counseling about the ins and outs of waqf law and models of waqf productivity improvement, and the last is to provide assistance to partners in formulating a managed waqf productivity plan. The results obtained from this community service partner can increase understanding of the subtleties of waqf law and can make the distribution of waqf land management more productive for the prosperity of the people.  
CERTIFICATION ACCELERATION POLICY WAQF LAND IN INDONESIA Dakum Dakum; Nurwati Nurwati; Dwi Putra Yullhaq
Jurnal Cendekia Hukum Vol 7, No 2 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i2.462

Abstract

The policy for accelerating waqf land registration is a policy issued by the government continuously from 2017 to 2020 through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia (ATR/BPN RI) and the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia (Kemenag). However, until now the number of waqf lands in Indonesia that have not been certified is still considered high at around 39.63%. Thus, the purpose of this study is to analyze the extent to which the government has issued a policy to accelerate waqf land certification issued by the government in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how to analyze government policies as an effort to accelerate the registration of waqf land certification and what are the implications for accelerating waqf land certification in Indonesia? This research method is normative juridical, while the data analysis is qualitative. The results of this study indicate the policy of accelerating waqf land certification in Indonesia is the government's effort in accelerating waqf land certification, namely by issuing the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia (ATR/BPN RI) Number 2 of 2017 concerning Procedures for Land Registration Waqf at the Ministry of ATR/BPN, Regulation of ATR/Head of BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL), and Memorandum of Understanding between the Ministry of Religion (Kemenag) and ATR/BPN of 2020 concerning Acceleration of Waqf Land Certification, all of these regulations provide guidelines that make it easier to manage waqf land certification. In addition, the implication of this regulation is that stakeholders in the process of certifying waqf land should be able to respond properly so that the acceleration of waqf land certification in Indonesia can be realized.
Penyelesaian Kredit Bermasalah Sektor UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Bapas 69 Magelang Widi Nugraheni; Heniyatun Heniyatun; Puji Sulistysningsih; Nurwati Nurwati; Bambang Tjatur Iswanto
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.793 KB) | DOI: 10.31603/7395

Abstract

Kegiatan utama lembaga perbankan yaitu menyalurkan sebuah dana yang mana berbentuk kredit, di sini kredit adalah suatu sumber pendapatan paling besar bagi dunia bisnis perbangkan. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbangkan. Kredit bermasalah disebabkan adanya beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan nasabah debitur tidak dapat berprestasi yaitu adanya keadaan kahar yaitu berupa wabah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendakatan undang-undang (statue approach) dan juga pendekatan kasus (case approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Yuridis Empiris. Pada kredit bermasalah, penyelesaian yang ditempuh pada masa ini adalah dengan Fasilitas Restruk atau Relaksasi Kredit. Penyelesaian kredit semasa Pandemi Covid-19 tidak ada batasan harus membayar berapa dulu karena dalam POJK tidak diatur berapapun kolektibilitasnya, boleh dilakukan Relaksasi yang terpenting bank melakukan assesment ulang. Yang di assessment antara lain usaha masih berjalan, usaha masih ada prospek bisnis kedepan, ada kemampuan bayar (meskipun menurun). Namun masing-masing bank memiliki kebijakan Internal tersendiri sesuai dengan kondisi bank tersebut. Kendala Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Dilakukan Oleh PT Bank Bapas 69 Magelang Dalam Situasi Pandemi Covid-19 mendapat suatu masalah yakni dari debitur yang tergolong dalam ekonomi lemah ini menjadikan suatu kendala baru bagi Bank Bapas 69 dalam melakukan pengaihan kepada pembayar kredit setiap bulannya. Adanya kebijakan Bank, penyelesaian kredit bermasalah tidak selalu bisa mengacu pada kebijakan pemerintah karena bank mempunyai kebijakan masing-masing untuk mengatasinya. Dan kondisi pasar yang belum menentu, kondisi perekonomian yang belum stabil membuat debitur kesulitan untuk membayar kewajibannya.
Pendidikan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan dan Aspek Hukumnya bagi Kader Desa Giriwarno Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Yulia Kurniaty; Basri Basri; Johny Krisnan; Hary Abdul Hakim; Nurwati Nurwati
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 2 (2021): Vol 2 No.2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.144 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v2i2.6679

Abstract

Penganiayaan sering ditempuh sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan perselisihan warga, oleh karena itu perlu dilaksanakan pendidikan hukum bagi warga Desa Giriwarno untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum dengan tema “Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Aspek Hukumnya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meberikan pemahaman keapada masyarakat Giriwarno tentang pentingnya pencegahan terjadinya penganiayaan. Pnegabdian dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini warga menjadi paham bahwa tindak pidana penganiayaan terbagi atas kategori ringan, berat dan berencana. Adapun berat ringan sanksi hukumnya mengikuti berat ringannya penderitaan yang dialami korban.
Penyuluhan Hukum di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Tentang Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Basri Basri; Yulia Kurniaty; Johny Krisnan; Puji Sulistyaningsih; Nurwati Nurwati
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.819 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7333

Abstract

Kehidupan bahagia adalah cita-cita semua orang. Dalam mewujudkan kebahagiaan maka setiap orang bekeluarga dalam rangka membentuk rumah tangga. Ternyata di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan secara tenteram dan damai. Sehingga bahagia yang didambakan tidak terwujud dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tanggal adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Desa Umbulsari, Kecamatan Windusari tempat penyuluhan hukum dilakukan, berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan ditemukan sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidaktahuan tentang tindakan apa yang mesti dilakukan apabila tindak kekerasan itu terjadi. Dari permasalahan ini peneliti berkesimpulan bahwa perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat Desa Umbulsari Kecamatan Windusari tentang “Tata Cara Pelaporan dan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”.
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Nurwati Nurwati; Budiharto Budiharto; Dilli Trisna Noviasari
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 10th University Research Colloquium 2019: Bidang Sosial Ekonomi dan Psikologi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.138 KB)

Abstract

Perlindungan hukumm diperlukan oeh siapa saja dan dimana saja.Begitu pula tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negerimempunyai hak kesempatan yang sama untuk, mendapatkan, ataupindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di luarnegeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri,merupakan program nasional dalam upaya meningkatkankesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangankualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan denganmemanfaatkan bursa kerja internasional melalui peningkatankualitas tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejaksebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tibakembali di Indonesia.Penempatan TKI pada pemberi kerja perseorangan dilakukanmelalui mitra usaha di negara tujuan. Mitra Usaha berbentuk badanhukum yang didirikan sesuai dengan ketentuan di negara tujuan.Pemberi kerja perseorangan, dapat mempekerjakan TKI padapekerjaan antara lain, sebagai penata laksana rumah tangga,pengasuh bayi atau anak, perawat seorang lanjut usia, pengemudi,tukang kebun/taman serta sektor informal lainnya. Perlindunganbagi calon TKI yang diberangkatkan keluar negeri oleh P3TKIS,meliputi kegiatan sebelum pemberangkatan (pra penempatan),selama masa penempatan di luar negeri, dan sampai dengan kembaliketanah air (purna penempatan). Untuk selanjutnya, TKI yangbekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untukmemperoleh perlindungan dari Perwakilan Negara RepublikIndonesia.Permasalahan yang sering dihadaipi adalah perlakuan pemberikerja atau majikan yang terkadang melanggar asas-asas kesopananbahkan susila. Selain itu perlindungan dalam hal banyaknya waktukerja juga merupakan permasalahan yang banyak terjadi padaTenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Dengan adanya beberapapermasalan tersebut penelitian ini bertujuan menggali perlindunganhukum terhadap TKI yang berada di luar negeri.
Pemeriksaan / Cek Fisik Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Preventif Tindak Pidana Pemalsuan Heni Hendrawati; Johny Krisnan; Nurwati Nurwati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.159 KB)

Abstract

Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengetahui kesesuaian antara nomor rangka kendaraan bermotor dengan STNK, relatif jarang dilakukan sehingga sangat dimungkinkan banyak kendaraan yang nomor rangkanya tidak sesuai dengan STNK. Langkah yang strategis dalam menangani hal tersebut adalah dengan pemeriksaan secara fisik kendaraan bermotor. Pemeriksaan secara fisik ini merupakan langkah yang akurat dalam mengantisipasi pemalsuan kendaraan bermotor. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam pelaksanaan pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor, dan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor. Mekanisme pemeriksaan/cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka penertiban administasi meliputi pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ditempat operasi, pemeriksaan Nomor Mesin Kendaraan, dan Uji Kecepatan Kendaraan. Beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman aparat kepolisian dalam mengidentifikasi adanya unsur pemalsuan kendaraan bermotor adalah dilihat dari laju kendaraan, maupun perubahan body kendaraan
Program Kemitraan Universitas (PKU) dengan Desa Candiretno Pelaksanaan Kegiatan Diversi dalam Pendampingan Anak Pelaku Tindak Pidana Heni Hendrawati; Johny Krisnan; N Nurwati
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.517 KB)

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk memberikan pelatihan kepada tokoh masyarakat, tentang Diversi, yaitu apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam setiap proses pemeriksaan harus dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan, yang melibatkan pihak pelaku, korban, dan tokoh masyarakat. Diversi merupakan amanat Undang-Undang No: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Tahapan kegiatan akan diawali dengan memberikan Penyuluhan Hukum tentang bahaya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, tindak pidana Anak dan sosialisasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tahap berikutnya akan dilakukan pelatihan pelaksanaan Diversi kepada tokoh masyarakat. Mulai dari membuat format kesepakatan Diversi dan cara melakukan pendampingan kepada anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan Diversi.
Juridical analysis of land rights according to UPPA in Indonesia Nurwati Nurwati; Wafda Vivid Izziyana; alma juliana; angga subianto; lailatul fitri
Jurnal Justiciabelen Vol 5 No 2 (2022): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v5i2.5012

Abstract

The right of ownership is already known in customary law, which is as a result of the development of control and exploitation or use as communal land intensively and continuously by individual citizens of customary law communities holders of communal rights. This study uses normative juridical methods, while the results of this study manganalisis that property rights are basically reserved exclusively for Indonesian citizens who are single citizens, which is used as cultivated land or to build something on it. In accordance with the nature of the Bal (basic agrarian law or UUPA), property rights are determined not limited to the validity period, can be transferred and transferred and can also be burdened with mortgage rights. Use rights with the designation HGU & HGB do not contain emotional psychological, such as property rights. The relationship of the right holder with the land being valued is merely a straightforward relationship, that is, simply to enable the right holder to use it to meet certain needs. The right to use non-property rights is also known in customary law. various needs for land, then to make it easier to recognize the designation, the right to use it in accordance with the typical designation of each land is named a different designation, namely the right to use the land to cultivate, the right to build to build something on it. In the Bal both rights are limited in validity and can be granted other than Indonesian citizens and Indonesian legal entities. Hak Pakai is given the specificity of the nature or designation of the use of its land, or on consideration of the point of use of its land that cannot be granted with HM, HGU and HGB, hence the name Hak Pakai. There are also temporary land rights. It is said that it is temporary, which means that at some time these rights as legal institutions will no longer exist, since they are considered incompatible with the principles of HTN.
Co-Authors alma juliana Andika Yuli Rimbawan angga subianto Bambang Tjatur Iswanto Basri Basri Budiharto Budiharto Cahya Yoga Aditama Dakum Dewi Anisa Ratriningsih Dilli Trisna Noviasari Dwi Prasetyo Dwi Putra Yullhaq Dyah Adriantini Sintha Dewi Erina Dwi Trisnawati Febri Argo Kurniawan Firman Malik Parlindungan Hary Abdul Hakim Heni Hendrawati Heniyatun Izziyana, Wafda Vivid Johny Krisnan lailatul fitri Mirza Febya Dwi Puspita Natalia Lestari Puji Sulistyaningsih Puji Sulistysningsih Ratih Setianingrum Reasty Aprillia Reza Maulana Ikhwan Siti Istifaroh Suharso Suharso Walhidayat Walhidayat Widi Nugraheni Yulia Kurniaty