Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Peningkatan Pemahaman Hukum dan Produktifitas Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammdiyah Jogonegoro Kabupaten Magelang Dakum; Nurwati; Ratih Setianingrum; Reasty Aprillia; Cahya Yoga Aditama; Febri Argo Kurniawan; Reza Maulana Ikhwan
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2020): Agustus
Publisher : Ilin Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31960/caradde.v3i1.424

Abstract

The purpose of this PKM is to provide counseling and assistance on improving the understanding of law and the productivity of waqf land at PKM partners in the Muhammadiyah Branch Leader of Jogonegoro, Mertoyudan District, Magelang Regency. The method used in this activity is counseling discussion and assistance to partners. The stages of this activity are making preparations at the beginning of the activity, followed by counseling about the ins and outs of waqf law and models of waqf productivity improvement, and the last is to provide assistance to partners in formulating a managed waqf productivity plan. The results obtained from this community service partner can increase understanding of the subtleties of waqf law and can make the distribution of waqf land management more productive for the prosperity of the people.  
CERTIFICATION ACCELERATION POLICY WAQF LAND IN INDONESIA Dakum Dakum; Nurwati Nurwati; Dwi Putra Yullhaq
Jurnal Cendekia Hukum Vol 7, No 2 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i2.462

Abstract

The policy for accelerating waqf land registration is a policy issued by the government continuously from 2017 to 2020 through the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia (ATR/BPN RI) and the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia (Kemenag). However, until now the number of waqf lands in Indonesia that have not been certified is still considered high at around 39.63%. Thus, the purpose of this study is to analyze the extent to which the government has issued a policy to accelerate waqf land certification issued by the government in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how to analyze government policies as an effort to accelerate the registration of waqf land certification and what are the implications for accelerating waqf land certification in Indonesia? This research method is normative juridical, while the data analysis is qualitative. The results of this study indicate the policy of accelerating waqf land certification in Indonesia is the government's effort in accelerating waqf land certification, namely by issuing the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia (ATR/BPN RI) Number 2 of 2017 concerning Procedures for Land Registration Waqf at the Ministry of ATR/BPN, Regulation of ATR/Head of BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL), and Memorandum of Understanding between the Ministry of Religion (Kemenag) and ATR/BPN of 2020 concerning Acceleration of Waqf Land Certification, all of these regulations provide guidelines that make it easier to manage waqf land certification. In addition, the implication of this regulation is that stakeholders in the process of certifying waqf land should be able to respond properly so that the acceleration of waqf land certification in Indonesia can be realized.
Study the Philosophy of Islamic Law in Determination Percentage of Zakat Mal Muhamad Ulul Albab Musaffa; Dakum Dakum; Ahmad Hujaj Nurrohim; Muhammad Rosyad Sudrajad
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v14i1.2589

Abstract

Abstract: The issue of zakat in today's society is very complex and dynamic. Zakat, which is expected to be an instrument of economic empowerment of the people, must be able to explore its potential. One of the potentials of zakat that can be hope in the development of the Islamic economy is the determination of the percentage of zakat dynamically. This is interesting because the percentage of zakat is considered by some academics to be a fixed thing (tsubut) and cannot be changed, but is that true? And how is the actual determination of the percentage of zakat at the time of the prophet by looking at the socio-historical at that time? Then how is the percentage of zakat contextualized in the current era? This article is a normative-philosophical study, and it is library research using an Islamic legal philosophy approach to the percentage of zakat in this modern era. The result of this article is that the percentage of zakat is not standard (tsubut). Several narrations have implications for scholars' opinion that the percentage of zakat is seen from the masaqah in getting it and is evidence that zakat is dynamic. This is following al-Qarafi's opinion, namely by positioning the prophet Muhammad when setting the zakat percentage policy, not as a messenger of God but rather as a leader in regulating the policies of his people.Abstrak: Isu zakat dalam masyarakat saat ini sangat kompleks dan dinamis. Zakat yang diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat harus mampu menggali potensinya. Salah satu potensi zakat yang dapat diharapkan dalam pengembangan ekonomi Islam adalah penentuan persentase zakat secara dinamis. Hal ini menarik karena persentase zakat dianggap oleh sebagian akademisi sebagai hal yang tetap (tsubut) dan tidak dapat diubah, namun apakah itu benar? Dan bagaimana sebenarnya penentuan persentase zakat pada masa nabi dengan melihat sosio-historis pada saat itu? Lalu bagaimana konteks persentase zakat di era saat ini? Artikel ini merupakan kajian normatif-filosofis, dan merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam terhadap persentase zakat di era modern ini. Hasil dari pasal ini adalah prosentase zakat tidak baku (tsubut). Beberapa riwayat berimplikasi pada pendapat ulama bahwa persentase zakat dilihat dari masaqah yang mendapatkannya dan merupakan bukti bahwa zakat itu dinamis. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Qarafi, yaitu dengan memposisikan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan kebijakan persentase zakat, bukan sebagai utusan Allah melainkan sebagai pemimpin dalam mengatur kebijakan umatnya.
Pelatihan Penyusunan Dokumen Perjanjian bagi Industri Rumah Tangga di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Dakum Dakum; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Fendi Rahmanto; Yudho Paripurno; Nurdhin Prianto; Nurcholis Nurcholis; Ahimsa Wisnu Murti
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 2 (2020): Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.789 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v1i2.4264

Abstract

Sebagian besar penduduk Dusun Mertan, Desa Paremono, Mungkid, Kabupaten Magelang berprofesi sebagai pelaku industri olahan makanan ringan. Industri makanan ringan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun demikian, legalitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga menjadi sebuah kendala. Kebanyakan industri tersebut tidak memiliki perjanjian tertulis dengan supplier terkait dengan perolehan bahan baku sehingga seringkali ditipu dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampinan kepada mitra secara langsung di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan yakni persiapan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan penyajian hasil pengabdian. Hasil temuan kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait tata cara membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan secara baik. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar dapat membantu mitra dalam membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk.
PKM Pendaftaran PIRT dan Manajemen Promosi Produk Guna Peningkatan Pemasaran Industri Rumah Tangga Gula Merah di Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dakum dakum; Tri Nuryani; Atina Khusna; Akhmad ‘Adnan Nasrulloh; Wimanda Aby Facturrohman; Evi Andri Ani
Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 2 (2021): Vol 2 No.2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.709 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v2i2.6677

Abstract

Industri Rumah Tangga di Desa Pasuruhan berkembang cukup baik, khususnya industri olahan gula merah. Walaupun, pemasaran yang dilakukan masih secara tradisional dan juga belum memiliki legalitas PIRT dari pemerintah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat melakukan pendaftaran PIRT dan meningkatkan pemasaran produk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampinan kepada mitra secara langsung di lapangan (mitra terlibat aktif dalam kegiatan). Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan persiapan, pelaksanaan inti, penyajian hasil pengabdian, dan pelaporan pengabdian. Hasil kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait tata cara pendaftaran PIRT dan dapat melakukan pemasaran produk secara modern (online). Kegiatan serupa dengan ini sangat penting dilakukan di kemudian hari agar dapat membantu pelaku Industri Rumah Tangga dalam melakukan pendaftaran PIRT dan mampu melakukan pemasaran secara online.
Assistance in PIRT registration and halal certification for home industry Jenang Lot Karyasari, Bojong, Magelang Regency Dakum Dakum; Mura Aristina; Yusuf Fatoni; Amiyati Amiyati; Astuty Wahyuningsih; Rani Setiawati
Community Empowerment Vol 7 No 8 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.6696

Abstract

A traditional home industrial product called Jenang Lot Karyasari can be found in Bojong Hamlet, Mungkid District, and Magelang Regency. Although the home industry has been operated about 20 years, the production and marketing procedures are still traditional. Additionally, they lack a PIRT license and a halal certification. This service project's goals are to socialize and assist the MSME with PIRT registration and halal certification. Mentoring and counseling are the techniques employed. As a result, partners can comprehend and register for PIRT and halal certification. Similar activities must be carried out in the future to help players in the home industry get product legality and boost their sales potential.
Penyuluhan Legalitas Usaha Melalui Pendaftaran Nomor Baku Berusaha bagi Obyek Wisata Edukasi dan Resto Kandang Purnama Jaya Dakum Dakum; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Nurwati Nurwati; Dwi Prasetyo; Dewi Anisa Ratriningsih; Walhidayat Walhidayat; Firman Malik Parlindungan; Siti Istifaroh
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v3i2.7797

Abstract

Industri Rumah Tangga di Desa Borobudur berkembang cukup baik, seperti industri Wisata Edukasi dan Resto Kandang Purnama Jaya. Walaupun, belum memiliki legalitas Nomor Baku Berusaha (NIB) dari pemerintah dan juga model promosi masih secara tradisional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pendaftaran ijin NIB dan meningkatkan pemasaran produk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan kepada mitra secara langsung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan persiapan, pelaksanaan inti, penyajian hasil pengabdian, dan pelaporan pengabdian. Hasil kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait proses pendaftaran ijin NIB dan mendapatkan sertifikat ijin NIB, serta dapat melakukan pemasaran produk secara modern (online). Kegiatan serupa dengan ini sangat penting dilakukan di kemudian hari agar dapat membantu pelaku Industri Rumah Tangga dalam melakukan pendaftaran NIB dan mampu melakukan pemasaran secara online maupun offline.
Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf dalam Rangka Perlindungan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang Mirza Febya Dwi Puspita; dakum dakum; Suharso Suharso; Nurwati Nurwati
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/8646

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan faktor-faktor yang menghambat percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan kemudian dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan persertipikatan tanah wakaf di Kabupaten Magelang belum optimal dikarenakan masih terdapat indikator yang belum terpenuhi seperti sumber daya manusia, fasilitas/sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan, dan faktor objek tanah wakaf yang masih atas nama wakif sendiri. Selain itu, masyarakat masih beranggapan bahwa perwakafan yang dilakukan secara lisan telah dianggap sah dan cukup tanpa harus diproses di KUA setempat atau proses sertifikasi.
Penanggulangan Stunting melalui Penyuluhan dan Pendampingan Pola Hidup Sehat di Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Dakum; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Robi Akbar Maulana; Arif Bagus Alimin; Laily Rizki Maulida; Agnes Vania Ardiyanti; Clarisa Putri Anggita Sari
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v2i1.437

Abstract

Stunting merupakan permasalahan pertumbuhan pada anak yang terhambat disebabkan karena kurangnya asupan gizi sesuai kebutuhan. Balita terdampak stunting di Kabupaten Magelang dinilai masih tinggi, berdasar data observasi prakegiatan pengabdian ini di Dusun Gentan, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Magelang terdapat 3 orang balita yang mengalami stunting dikarenakan kurangnya perhatian dari keluarga atau lalai terhadap kandungan gizi pada makanan anak. Fokus kegiatan pengabdian ini memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait pola hidup sehat agar dapat menanggulangi bahaya stunting. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yakni penyuluhan dan pendampinan kepada mitra secara langsung di lapangan (mitra terlibat aktif dalam kegiatan). Hasil pengabdian ini mitra dapat memahami cara menanggulangi stunting yang dibuktikan dengan postest dan mitra dapat mempraktikan pola hidup sehat.
Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater Nisa Henri Wijayanti; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa industri keuangan berbasis teknologi (fintech) yaitu PayLater dengan berdasarkan hukum dan kaidah-kaidah islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah pada praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee, hukum islam membolehkan (mubah) yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli. PT. Ammana Fintek Syariah hanya menyediakan form untuk pengajuan dana investasi, sedangkan untuk pengajuan pinjaman hanya bisa melalui mitra Ammana. Pihak perusahaan pinjaman menghimpun dana pemilik dana (shohibul mal) untuk disalurkan kepada mudharib (pelaku usaha) artinya tidak ada unsur riba didalam pinjaman di PT. Ammana Fintek Syariah.