Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia GANEC SWARA Vyavahara Duta
I Dewa Gede Budiarta
Fakultas Hukum Universitas Tabanan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN TANAH DRUWE PURA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 I Dewa Gede Budiarta; Putu Andhika Kusuma Yadnya; I Kadek Adi Surya
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol 5 No 1 (2022): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan bendesa adat selaku kepala adat terhadap tanah druwe Pura dan kedudukan tanah druwe Pura setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Bendesa Adat selaku Kepala Adat memiliki peranan besar akan keberadaan tanah druwe Pura namun tidak memiliki kewenangan penuh terhadap tanah druwe Pura itu sendiri, baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi pemungutan hasil. Bendesa Adat hanya memiliki kewenangan untuk mengatur cara pengelolaan tanah tersebut dengan baik yang pengelolaannya diserahkan kepada warga Desa setempat serta tokoh agama dari masing-masing Pura untuk mengerjakan maupun mengatur hasil dari tanah tersebut untuk keperluan upacara keagamaan rutin serta perbaikan Pura dan dengan diakuinya keberadaan hak ulayat dan hak-hak lainnya yang serupa dalam UUPA, maka tanah druwe Pura yang pada dasarnya merupakan bagian dari tanah hak ulayat memiliki kepastian hukum. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 556/DJA/ 1986 tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, maka tanah druwe Pura dapat didaftarkan dan disertifikatkan dengan dasar hak milik.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Putu Andhika Kusuma Yadnya; I Dewa Gede Budiarta; I Dewa Nyoman Gde Nurcana
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 6 No. 1 (2023): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) adalah tindak pidana yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana adalah proses mengenakan hukuman pada pelaku tindak pidana ITE. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan pada mereka. Dalam penelitian ini, pendekatan dualistis digunakan untuk memahami pertanggungjawaban pidana, yaitu memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk diterapkan dalam memutuskan apakah seseorang bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka seseorang tidak dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana. Dengan memisahkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pendekatan dualistik mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Ini membantu untuk memastikan bahwa hukum dipakai secara adil dan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya benar-benar memenuhi syarat untuk dinyatakan bertanggung jawab.
PERANAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (AHU ONLINE) I KADEK ADI SURYA; Putu Andhika Kusuma Yadnya; I Dewa Gede Budiarta
VYAVAHARA DUTA Vol 18 No 1 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.016 KB)

Abstract

Legal Entity Administration System or SABH (formerly known as Sisminbakum) is a type of legal service provided to the business community in the process of ratifying PT legal entities, granting approval for changes to the articles of association of PT, receiving notification of changes to the articles of association of PT and changes to PT data, as well as notification of information others electronically (via computer networks and the internet), organized by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU) at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Prior to 2000, the process of legalizing a limited liability company was done manually, starting from receiving files which included checking names, payments and making control cards, so it took quite a long time. The enforcement of the SABH began on October 4, 2000 based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number M-01.HT.01.01 of 2000. To establish a company, it must meet the requirements and procedures that have been determined by the Limited Liability Company Law. The establishment of a Limited Liability Company must meet the following requirements: a.) The company is established by two or more persons with a notarial deed drawn up in the Indonesian language, b.) Each company founder is required to subscribe to shares at the time the company is established, c.) The company obtains status of a legal entity on the date of issuance of a ministerial decree concerning the legalization of a legal entity of a company and d.) After the company has obtained the status of a legal entity and the shareholders have become less than two persons, within a period of no later than six months as of the said situation, the shareholder concerned is obliged to transfer part of its shares to other people or the company issues new shares to other people. With the enactment of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number M-01.HT.01.01 of 2000 concerning the implementation of the administrative system of legal entities, the process of legalization of legal entities is carried out electronically replacing the old system, namely manual registration of legal entities.
KAJIAN YURIDIS PENGUASAAN TANAH SECARA NOMINEE I GUSTI AGUS YUDA TRISNA PRAMANA; I WAYAN SUARDANA; I DEWA GEDE BUDIARTA
GANEC SWARA Vol 18, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i1.773

Abstract

Land is a place for human habitation as well as being a source of livelihood for those who earn a living through agriculture and ultimately land which is used as the final burial place for someone who dies. Humans can obtain food by utilizing land, apart from that, land also has an emotional relationship with humans. Everyone definitely needs land, not only in life, in the event of death, humans still need land as a resting place. Humans live happily and in abundance if they can use the land they control or own in accordance with applicable natural laws. Humans will be able to live peacefully and peacefully if they can exercise their rights and obligations in accordance with certain limits in the applicable laws that regulate human life in society. Therefore, the need and importance of land ownership rights, however, there is still the practice of ownership of land rights by foreign investors, where legal norms clearly prohibit ownership of land rights by foreign nationals, but with unclear norms that can be used by a person. foreigners borrow names just as Indonesian citizens borrow names, until now this practice is still ongoing. The method used in conducting this research is the normative juridical method where the research refers to statutory regulations. Based on the method used, the government should immediately create regulations that do not overlap and provide legal certainty.
Co-Authors Adi Surya, I Kadek I Dewa Nyoman Gde Nurcana I GUSTI AGUS YUDA TRISNA PRAMANA I Wayan Suardana Putu Andhika Kusuma Yadnya Putu Andhika Kusuma Yadnya