Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS ANTARA AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA DENGAN YANG BERAGAMA HINDU DI DESA ADAT PADANG LUWIH PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM I Gusti Ayu Ketut Artatik; I Gusti Ngurah Alit Saputra; Ni Luh Made Elida Rani
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol 5 No 1 (2022): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Bali dikenal dua macam hak atas tanah yaitu hak–hak perseorangan atas tanah dan hak–hak masyarakat hukum adat (desa, pura). Jenis-jenis hak atas tanah perseorangan adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain. Tanah–tanah perseorangan sepenuhnya tunduk kepada hukum tanah nasional sedangkan tanah-tanah yang merupakan hak-hak masyarakat adat di samping tunduk kepada hukum nasional masih terikat oleh ketentuan-ketentuan adat, seperti yang tertuang melalui awig-awig, pararem, dan dresta. Tanah yang dulunya kurang berfungsi dan tidak bertuan kini menjadi rebutan. Masalah perebutan sumber daya alam seperti tanah dan air ini sering menjadi sumber konflik. Seperti sengketa tanah waris yang terjadi di desa adat Padang Luwih antara ahli waris yang pindah agama dengan ahli waris yang beragama Hindu. Kalau dalam satu keluarga memiliki keyakinan yang berbeda, sangat disadari kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa antara keluarga berkaitan dengan perebutan harta warisan. Tentu saja dalam penyelesaian sengketa ini tidak terlepas dari peran hukum negara, hukum agama dan hukum adat.
INTERAKSI SISTEM HUKUM NEGARA DAN ADAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA DENPASAR Komang Indra Apsaridewi; Ni Luh Made Elida Rani
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol 4 No 2 (2021): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar tidak hanya dilakukan oleh negara baik melalui struktur hukum maupun substansi hukumnya, melainkan juga terdapat peran desa adat melalui struktur, substansi dan budaya hukum masyarakat yang ada melakukan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Keterlibatan negara (daerah) dengan desa adat di Kota Denpasar dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ternyata memiliki hubungan interaksi hukum di antara keduanya. Salah satu bentuknya dengan mengeluarkan keputusan bersama antara Pemerintah dan Desa Adat. Secara teori Interaksi hukum sejalan dengan pemikiran pluralisme hukum. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis prinsip dan model pluralisme hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal menggali dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan teknik penggalian data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur hukum dan produk hukum yang dikeluarkan negara maupun produk hukum yang dikeluarkan oleh desa adat, kemudian data yang telah terkumpul dianalisis secara naratif deskriptif dikaitkan dengan teori pluralisme hukum.
INTERAKSI HUKUM DAERAH DAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM PENGAMANAN TERPADU BERBASIS DESA ADAT (SIPANDU BERADAT) DI BALI Komang Indra Apsaridewi; Ni Luh Made Elida Rani; I Putu Sastra Wibawa
VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia Vol. 5 No. 2 (2022): Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia
Publisher : FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/vw.v5i2.3409

Abstract

Keterlibatan masyarakat dioptimalkan pada proses deteksi dini terhadap suatu permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penanganan seanjutnya bisa tepat sasaran, dengan waktu yang cepat sebagai penting aktualisasi kearifan lokal di Indonesia yakni prinsip gotong-royong serta kepedulian dengan mengedepankan kepentingan umum dalam penyelesaian suatu permasalahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan regulasinya, menghadirkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Peraturan Gubernur ini hadir untuk mengatur 1.493 Desa Adat di Bali dalam menerapkan sistem keamanan wilayah masing-masing berbasis desa adat dengan bersinergi dengan aparat Polisi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model interaksi hukum daerah dan hukum adat dalam sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat di Bali. Metode penelitian termasuk penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan. Penggalian data dilakukan dengan penggalian bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaturan kewenangan Desa Adat dalam mengatur keamanan di wilayah desa adat masing-masing di Bali. Saat ini telah terdapat Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Bali yang disingkat dengan nama Sipandu Beradat. Terjadi interaksi antara sistem hukum negara dengan keterlibatan TNI dan Polri dalam Forum Sipandu Beradat, sistem hukum daerah, adanya instrumen Peraturan Gubernur terkait Sipandu Beradat termasuk keterlibatan aparat Pemerintah Daerah, serta sistem hukum adat di Bali yang melibatkan peran awig-awig, pararem terkait Sipandu Beradat, serta prajuru desa adat di Bali termasuk didalamnya peran pecalang Desa Adat.
PENINGKATAN MANAJEMEN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DISIPLIN MENGATUR WAKTU DI SMA NEGERI 10 DENPASAR Ni Luh Nyoman Sherina Devi; Ni Luh Made Elida Rani; Ni Putu Wulan Yunia Sari
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA) Vol 2 No 2 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA)
Publisher : Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen keuangan sekolah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan aktivitas di lingkungan sekolah. Pengelolaan dana memainkan peran integral dalam menjalankan berbagai kegiatan di sekolah. Sebesar apapun dana sekolah bila tidak dikelola dengan manajemen yang baik, maka sekolah tersebut akan mengalami suatu kemunduran. Manajemen keuangan dalam pengadaan sarana dan prasarana harus dikelola dengan baik, mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan dan pemanfaatan, sampai dengan pengawasan. Pengabdian kepada masyarakat ini hadir dalam rangka mendukung peningkatan manajemen keuangan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan disiplin mengatur waktu. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap situasi sekolah dan kemampuan untuk mengelola kedua aspek ini secara efisien. Melalui pengelolaan dana sekolah yang baik dan fasilitas yang memadai, proses pembelajaran akan terbantu, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan optimal.
IMPLEMENTASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGOPTIMALISASIAN ADMINISTRASI KEARSIPAN DAN PENCATATAN PADA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK SUGENG, IRWAN, GUNAWAN DAN REKAN Ni Luh Nyoman Sherina Devi; Ni Luh Made Elida Rani; Ni Komang Apitrijati
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA) Vol 3 No 1 (2024): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA)
Publisher : Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kantor Jasa Penilai Publik Sugeng, Irwan, Gunawan dan Rekan merupakan jasa penilaian terhadap properti. Jenis properti yang dimaksud meliputi tanah dan bangunan beserta kelengkapannya, mesin-mesin dan peralatannya, alat transportasi hingga alat berat (seperti perangkat telekomunikasi, pertanian, dan pertambangan). KJPP SIG berdiri sejak tahun 1982 beralamat di Jl. Gatot Subroto VI No. 9 Denpasar, Bali. KJPP SIG telah berpengalaman membantu dalam proyek penyusunan studi kelayakan, pengawasan proyek dan penilaian untuk kepentingan pemerintah, perbankan, pasar modal, perusahaan negara dan perusahaan swasta. Saat melakukan observasi ditemukan permasalahan yaitu sistem pengarsipan yang belum optimal. Hal ini tentu akan mempunyai resiko yang besar. Terutama masalah keamanan dan kerahasiaan dokumen perusahaan yang akan mudah bocor dan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tentu saja dalam hal ini perusahaan yang banyak dirugikan. Adanya kegiatan pengabdian maskyarakat dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut antara lain : Melakukan pelatihan sistem kearsipan sederhana dengan Hardisk dan Google Drive, melakukan pelatihan sistem pencatatan, form absensi, dan inventory secara sederhana dengan Google Sheet, dan mensosialisasikan kepada karyawan tentang pemahaman pentingnya kearsipan dan pencatatan melalui media hardware dan software dengan kemajuan teknologi. Solusi ini diberikan agar pihak perusahaan bisa lebih meningkatkan sistem administrasi kearsipan dan pencatatan yang mendukung kepraktisan dalam mengakses data perusahaan, dimana kualitas kinerjanya dan dengan pembukuan sederhana ini dapat membuat tetap fokus untuk bekerja sehingga membuat perusahaan mencapai tujuan utamanya.