Andalusia, Andalusia
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 di Sumatera Barat Andalusia Andalusia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4868

Abstract

Keberadaan jaminan fidusia memiliki hubungan dengan lembaga pembiayaan yang sejatinya untuk mendapatkan kemudahan permodalan. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (yang selanjutnya disebut Perpres Lembaga Pembiayaan) dijelaskan bahwa Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan institusi yang menyediakan berbagai bentuk pembiayaan atau pinjaman kepada individu, perusahaan, atau pemerintah untuk berbagai keperluan. Salah satu dari jenis lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Pihak lembaga pembiayaan tentu menginginkan debitur untuk memberikan jaminan sebagai alas keyakinan bahwa kreditur dapat memberikan kredit modal kepada debitur.  Dalam perjanjian jaminan merupakan bagian dari tambahan (accesoir) sebagai bentuk memberikan rasa aman kreditur. Dalam jaminan tambahan dapat berupa barang bergerak dimana barang itu tetap dipergunakan oleh debitur sebagai upaya untuk mencari modal demi membayar modal atau hutang kepada kreditur atau disebut Jaminan fidusia. Terdapat permasalahan hukum dimana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang menyatakan dalam eksekusi objek Jaminan fidusia harus berdasarkan penetapan pengadilan.  Hal ini, berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang akan terjadi bahkan akan menghambat kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia.   Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan, pertama,Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut memberikan pengaruh terhadap Kreditur. Pengaruh itu disebabkan karena pasca Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengharuskan pengalihan objek benda fidusia harus berdasarkan penetapan pengadilan. Disisi lain, memang akan memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dari itikad buruk yang dilakukan oleh kreditur bila sewaktu-waktu melakukan eksekusi sepihak yang seolah-olah debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu, Keberadaan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021  ingin memberikan rasa perlindungan hukum secara tegas bagi para pemohn bahwa kreditur tidak akan semena-mena melakukan eksekusi sepihak sebelum mendapat putusan pengadilan. Bentuk dari Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 mengenai eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum yang progresif dalam koridor Jaminan fidusia bagi debitur. Terkait eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan pengadilan merupakan penegakan hukum progresif kepada debitur tetapi dapat pula sebagai Langkah kemunduran penegakan hukum terhadap kreditur. Kedua, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak hanya berbicara kendala dalam eksekusi suatu Jaminan fidusia oleh kreditur. Melainkan, dapat melanggar syarat perjanjian yaitu “Kesepakatan” antara para pihak dalam eksekusi jaminan tersebut. Bahkan, nilai jual suatu objek jaminan tersebut akan berpotensi mengalami penurunan semisalnya objek benda tersebut adalah kendaraan atau benda yang memiliki nilai jual yang mudah turun..Putusan MK Nomor 71/PUU-XIX/2021 tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur bahkan menghambat pengembalian keuntungan karena harus menunggu penetapan hakim yang justru akan menurunkan nilai jual objek benda sebagai jaminan fidusia tersebut. Hal ini, justru ini akan memberikan ketidakpastian hukum kepada kreditur selaku pemberi pinjaman bahkan akan merugikan secara materiil karena harus menunggu putusan pengadilan dalam eksekusi jaminan.
Legal Certainty Regarding Execution Practicesnon-Fungible Tokenas An Object of Fiduciary Guarantee Andalusia
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/3r5mc412

Abstract

The development of blockchain technology has given birth to new digital assets, namely Non-Fungible Token (NFT). Its popularity has grown rapidly, transforming it from a mere digital collectible into a high-value investment instrument. This phenomenon opens up opportunities for NFTs to be utilized in various financial sectors, including as collateral. Its significant economic potential drives the need to examine its legal position within the existing financial system. Despite its economic value, the legal status of NFTs as fiduciary collateral in Indonesia remains unclear. The current Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral is designed for conventionally recognized tangible and intangible movable objects. The absence of specific regulations governing digital assets such as NFTs creates a legal vacuum, creating uncertainty for parties seeking to utilize them. This research is a legal research (doctrinal research) with a legal approach (statues approach), conceptual approach (conceptual approach), and analytical approach (analytical approach). The results of this study explain that first, the existence of Non-Fungible Token The development of NFTs as digital assets in Indonesia began with the development of the digital economy and increased public interest in using investment instruments. Second, the lack of specific regulations for NFTs as fiduciary collateral creates a significant legal vacuum, and the current Fiduciary Guarantee Law is not designed to accommodate the unique characteristics of digital assets, such as value volatility and technical identification. Third, accurately identifying NFTs during the execution process is a fundamental challenge. Unlike physical assets, NFTs can only be recognized through a series of cryptographic data such as token IDs and complex contract addresses. Current regulations fail to accommodate their unique characteristics related to classification, valuation, and registration and execution mechanisms. This situation creates significant legal uncertainty, thus creating high risks for the parties involved. The recommendation for this issue is the need for the government to immediately revise fiduciary guarantee regulations or establish specific regulations for digital assets. In the meantime, the government can create regulations in the form of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) or Supreme Court Rules (Perma) so that the legitimacy of digital asset objects such as NFTs is legally recognized as a class of movable and intangible assets in fiduciary guarantees.
Perlindungan Hukum Terhadap Penghuni Rusunawa dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa dI Sumatera Barat Andalusia Andalusia Andalusia; Linda Elmis Elmis; Arya Putra Rizal Pratama
Simbur Cahaya Volume 29 Nomor 1, Juni 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v29i1.1467

Abstract

The house is one of the basic needs of every person in addition to the need for food (food) and clothing (clothing). The need for a house as a place to live or stay in urban areas is very large along with the large number of residents. The construction of flats is part of the government's policy in poverty alleviation and welfare for the lower middle class. The construction of simple rental flats (rusunawa) is intended for low-income people (MBR). Placement for prospective residents of Rusunawa has terms and conditions through contractual legal grounds. This becomes a skill and is right on target that the purpose of building rusunawa is only for the lower middle class. This study uses an empirical juridical method (empirical legal research) with an analytical approach (conceptual approach) and is descriptive. The results of this study explain that, the occupants of the Rusunawa in Sawahlunto carry out the rental agreement. For the placement of the residents using a written agreement (contract) for a period of 1 (one) year with an extension through applicable terms. Then, there is the implementation of an obstacle in the rental agreement in the form of arrears in rent payments, however, a written warning will be taken as a form of firm warning. The form of legal protection has been carried out well through quick response actions if there are problems experienced by residents, both facilities, facilities and infrastructure to the utilization of residents' facilities for flats through the permission of the local UPTD Rusunawa Head.