Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL DOKTRIN Legalitas: Jurnal Hukum ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Ida Hanifah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 Yunita Mulyana Pasaribu; Ida Hanifah; Bahmid Bahmid
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.312

Abstract

Penelitian dalam tesis ini berjudul “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditur Dinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013” dalam penelitian tesis ini mengkaji tiga rumusan masalah mengenai pendaftaran jamiinan fidusia secara elektronik, faktor apa saja yang menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dan juga mengenai wanprestasi. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan materi yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara studi pustaka, serta wawancara. Hasil dari penelitian dari tesis ini adalah bahwa penerapan asas publicitet adalah di wajibkan dikarekan termasuk asas yang wajib untuk di patuhi. Kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia bukan kendala yang disebabkan oleh Notaris melainkan dari sistemnya yang terkadang error. Cara penyelesaian wanprestasi tidak ada bedanya dengan yang sebelum berlakukan perndaftaran secara elektronik, hanya saja jika jaminan fidusia didaftarkan maka besar untuk memiliki perlindungan hokum. Jika terjadinya wanprestasi maka dapat di selesaikan dengan cara litigasi maupun non-litigasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN Rikardo Horas Uli Tua Simanjuntak; Ida Hanifah
JURNAL DOKTRIN REVIEW Vol 2, No 1 (2023): Juni
Publisher : JURNAL DOKTRIN REVIEW

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children must be protected from all forms of cruelty and oppression, in any form, even though there are already a set of regulations that protect children from the dangers of economic exploitation, and the problem of economic exploitation of children from year to year experiences very complex developments, so that child exploitation increases every year. annually indicates that there are significant obstacles that occur at the level of implementation. The discussion in this study is to analyze the factors that cause economic exploitation accompanied by violence against children, and criminal law policies in tackling child exploitation and as well as legal protection for child victims of economic exploitation accompanied by violence. This type of research is normative legal research. Based on the results of this study, it is concluded that the background that makes children victims of trafficking in persons is due to the motive of poverty, and difficulty finding work,  education, law enforcement against perpetrators of child exploitation crimes must be implemented strictly and indiscriminately, by implementing statutory regulations - promulgation along with the application of serious criminal threats is one step to be able to provide a deterrent effect for the perpetrators
LEGAL PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN INDONESIA Ismail Koto; Ida Hanifah; Surya Perdana
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 24, No 2 (2022): Vol. 24, No. 2, August 2022
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v24i2.35673

Abstract

Intellectual property protection contributes significantly to national and international economic development. Indonesia as a developing country must be able to take appropriate steps to anticipate all changes and developments as well as global trends so that national goals can be achieved. Protection for communal intellectual property is one way to reduce the practice of biopiracy, while ensuring fairness and equal treatment between owners and users of communal intellectual property. There are at least three important ways that must be considered:  First, documentation of communal intellectual property is carried out through database development; Second, there is an obligation to fulfill the requirements for Communal intellectual property for which legal protection will be applied for, whether it has been in force or has been determined. Third, the owners of intellectual property rights, must show proof of approval for the use, distribution of ownership, or profit sharing from the owner of the communal intellectual property.
PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BUKAN ORANG ASLI ACEH (Analisis Putusan Nomor 12/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN) BUNYAMIN; IDA HANIFAH; ISMAIL KOTO
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas regulasi dan penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Subulussalam dalam konteks keberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakilnya. Permasalahan muncul ketika Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam menggugurkan pasangan calon Affan Alfian Bintang–Irwan Faisal karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai “orang Aceh” sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 dan Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat mekanisme pembuktian atau lembaga yang berwenang menentukan status “orang Aceh”. Kasus ini menggambarkan lemahnya implementasi norma hukum daerah yang berpotensi menimbulkan konflik hukum dalam pelaksanaan Pilkada di Aceh, khususnya terkait asas kepastian hukum dan keadilan dalam proses demokrasi lokal.
Co-Authors Bahmid Bunyamin Heni Pujiastuti Koto, Ismail Rikardo Horas Uli Tua Simanjuntak Yunita Mulyana Pasaribu