Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Lenny Mutiara Ambarita
Universitas Simalungun, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS ANALISA KONTRAK DALAM TRANSAKSI BISNIS DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Lenny Mutiara Ambarita
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 3 No. 2 (2018): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.846 KB) | DOI: 10.32696/jp2sh.v3i2.229

Abstract

Perkembangan tentang bisnis maju demikian pesatnya, bahkan beraneka ragam barang-barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh setiap manusia dalam hal yang berkaitan dengan Ekonomi ini salah satu hukum yang mengatur bidang kehidupan dari masyarakat yang yang berkaitan dengan ekonomi yaitu Hukum Kontrak. Di dalam hukum kontrak ini adalah yang merupakan bagian dari bidang hukum yang mengatur/yang berkaitan dengan bisnis, dimana hukum bisnis ini adalah merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Metode yang dilakukan didalam hal ini adalah menganalisis Hukum Yang Normatif yang menekankan kepada analisis yuridis dan analisis normatif kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah mencakup tentang analisis asas-asas hukum, sistematika hukum. Hukum kontrak yang ada di indonesia di atur di dalam buku Hi KHU perdata ,yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal. Yang dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Persoalan dalam menyusun draft dari suatu kontrak perjanjian dengan melakukan perancangan dan analisa adalah merupakan suatu hal yang sering diabaikan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian.Kebiasaan untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya teknis seperti perancangan dan analisa terhadap kontrak perjanjian dikarenakan oleh pemikiran para pihak yang semata-mata kepada pekerjaan yang akan dihadapi atau merupakan dari hasil pekerjaan yang akan diperoleh dalam kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Dan biasanya akan menyadari perlunya perancangan dan analisa kontrak apabila telah dihadapkan dengan persoalan hukum yang berasal dari suatu kontrak perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
PERANAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MEMPENGARUHI PEREKONOMIAN MASYARAKAT (KAJIAN ASPEK HUKUM DAN BISNIS) Lenny Mutiara Ambarita; Novelina M.S Hutapea; Imman Yusuf Sitinjak; Jenriswandi Damanik; Humala Sitinjak; Wahyunita Sitinjak
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i2.5319

Abstract

Tujuan dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman, mengevaluasi masalah didalam masyarakat serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat terutama mengenai peranan pendidikan tinggi dalam mempengaruhi perekonomian masyarakat. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pendidikan perguruan tinggi hanya bagi kalangan masyarakat yang mampu saja serta tidak terlalu berguna bagi masyarakat karena telah mengetahuinya melalui teknologi saat ini maupun dari sosial media serta orang ke orang saat ini. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan penyegaran beberapa materi ilmu dasar pendidikan yang didapat di perguruan tinggi yang tidak diketahui masyarakat luas dan pemahaman Pendidikan perguruan tinggi mempengaruhi perekonomian masyarakat tersebut. Sehingga pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan di masyarakat memiliki penyelesaian.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN DI MASYARAKAT (LOKASI PKM PARAPAT) Mahasiswa Universitas Simalungun; Rosita Nainggolan; Wahyunita Sitinjak; Jenriswandi Damanik; Novelina Hutapea; Lenny Mutiara Ambarita; Rony Andre CH Naldo; Humala Sitinjak; Mariah SM Purba; Jumpa Ukur; Christian Daniel Hermes; Sariaman Gultom; Imman Yusuf Sitinjak
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.8682

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat mengenai terutama dikalangan mahasiswa di Pematangsiantar serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang berbenturan dengan pemahaman pendidikan karakter baik dalam implementasi di lingkungan perguruan tinggi maupun bermasyarakat. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat pemahamannya didalam Pendidikan perguruan tinggi. Pendalaman materi tidak hanya tentang pendidikan karakter, juga beberapa materi tambahan keilmuan yang ada dipelajari di perguruan tinggi yang dapat diterapkan dimasyarakat juga. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan kebersihan di lokasi wisata. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat.
UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN PEMUDA MELALUI PEMBANGUNAN DESA(NAGORI BUNTU TURUNAN KECAMATAN HATONDUHAN KAB. SIMALUNGUN Imman Yusuf Sitinjak; Sariaman Gultom; Mariah SM Purba; Jumpa Ukur; Rony Andre CH Naldo; Humala Sitinjak; Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Lenny Mutiara Ambarita; Wahyunita Sitinjak; Krissi Wahyuni Saragih; Masdin Saragih; Mahasiswa Universitas Simalungun
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15723

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat mengenai penyebab rendahnya kesadaran Pemuda dalam membangun desa melalui gotong royong di Nagori Buntu Turunan dan upaya menumbuhkan kesadaran Pemuda terhadap pentingnya Pembangunan melalui Gotong Royong di Nagori Buntu Turunan Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang membangun desa melalui gotong royong di Nagori Buntu Turunan. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan nyata untuk meningkatkan semangat pemuda. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat.
ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY, LEGAL PROTECTION AGAINST CANCELLATION OF REGISTERED MARKS (STUDY OF DECISION NUMBER 03/PDT.SUS-MEREK/2015/PN NIAGA MEDAN) Lenny Mutiara Ambarita
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 3 No. 2 (2023): July (July-September)
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v3i2.1118

Abstract

The purpose of this research is to analyze legal certainty and legal protection against cancellation of registered trademarks (Decision Study Number 03/Pdt.Sus-MEREK/2015/PN Niaga Medan). The type of research used in writing this thesis is normative juridical research. Normative juridical research, "is a research conducted by examining literature or secondary data such as laws and regulations, legal theory, and opinions of leading legal scholars". The data used as material for the analysis of this thesis research is secondary data, namely the data in this study consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The analysis was carried out by means of qualitative analysis, namely an analysis that uses normative (juridical) aspects through a method that is descriptive in nature, an analysis that describes an overview of the legal materials obtained and links them to one another to obtain a general conclusion. The results of the study show that the implementation of trademark registration must be based on the good intentions and honesty of the trademark registrar to register their mark without any hidden intention to hitchhike or knock over other people's marks in order to gain the maximum economic advantage. Good faith in trademark registration includes an understanding in a subjective sense whereby a trademark registrant must have good and honest intentions in his heart to register his mark solely to protect said mark from fraudulent actions by other parties. Thus it can be said that in the case of trademark registration by the trademark registrant, the intention, both subjectively and objectively, must comply with the provisions of the laws and regulations that apply in the field of marks. In order to fulfill the legality of trademark ownership, the trademark registrant must have a trademark certificate, because a trademark certificate is proof that the mark has been registered and also as proof of ownership. By having legality, the brand owner will get legal protection which is a guarantee to process if there is a violation of the mark..
THE BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITY FOR SHAREHOLDER LOSSES IN BUYBACK POLICIES: AN ANALYSIS OF COURT DECISIONS AND CORPORATE PRACTICES Lenny Mutiara Ambarita; Muldri Pudamo James Pasaribu
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.4023

Abstract

This study aims to analyze the fiduciary duty of directors in buyback policies, the consistency of their application in court decisions, and the effectiveness of OJK supervision in protecting shareholders. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary legal materials include the Company Law (UUPT), the Capital Market Law, the POJK (OJK Regulation), and court decisions; secondary legal materials include academic literature; and tertiary legal materials include legal dictionaries and encyclopedias. The analysis was conducted qualitatively and normatively by examining the consistency between legal norms, doctrine, and judicial practice. The results indicate that a gap remains between norms and practice. Some issuers implement buybacks in accordance with regulations, but others exploit regulatory relaxations to circumvent the GMS mechanism, thereby weakening the position of minority shareholders. Court decisions, such as Supreme Court No. 280 K/Pdt/2012 and Supreme Court No. 2826 K/Pdt/2021, demonstrate inconsistencies in the application of fiduciary duty and the business judgment rule. The phenomenon of nominee directors further strengthens the potential for conflicts of interest in buyback implementation. Meanwhile, OJK supervision is still considered weak because the sanctions imposed have not had a deterrent effect.
FIDUCIARY OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN MANAGING COMPANY SHARES: A CORPORATE LAW AND CAPITAL MARKET PERSPECTIVE Lenny Mutiara Ambarita
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i4.4024

Abstract

Fiduciary duty is a fundamental principle in modern corporate law that requires directors to act in good faith, with due care, and prioritize the interests of the company over personal interests. In the Indonesian context, this obligation has been regulated normatively through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. However, the implementation of fiduciary duty still faces various obstacles, both in terms of legal norms and judicial and capital market practices. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The data used are primary legal materials such as laws, Financial Services Authority regulations, and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature, scientific journals, and previous research results. The analysis was conducted qualitatively normatively through legal interpretation and construction. The results of the study indicate that although fiduciary duty has a legal basis, its implementation remains weak. From a corporate law perspective, the standards for implementing the duty of care and duty of loyalty remain unclear, making it difficult for minority shareholders to hold directors accountable. In judicial practice, the application of fiduciary duty is often inconsistent due to varying standards of proof. Meanwhile, from a capital market perspective, violations such as insider trading and conflicts of interest involving nominee directors remain rampant, which cannot be fully controlled by the Financial Services Authority (OJK)'s oversight mechanisms.
IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING REGULATIONS FOR MSMES IN INDONESIA Lenny Mutiara Ambarita
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 1 (2026): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21134925

Abstract

This study discusses the implementation of risk-based business licensing regulations for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. This policy is part of the business licensing reform aimed at simplifying procedures, increasing business formality, and strengthening MSME competitiveness. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies, policy documentation, and analysis of various relevant official sources. The results show that risk-based licensing provides significant convenience for MSMEs, especially in the issuance of Business Identification Numbers (NIB) for low-risk businesses. However, the implementation of the policy still faces several obstacles, such as low digital literacy among MSMEs, limited internet access, difficulties in selecting KBLI (Indonesian Business Identification Number), minimal socialization, and technical constraints in the OSS-RBA system. The central and regional governments have an important role in supporting the success of implementation through system improvements, mentoring, socialization, and strengthening licensing services at the regional level. This study concludes that the effectiveness of the policy is quite visible in increasing the formality of MSMEs, but still requires further policy support so that the benefits of business legality have an impact on the sustainable development of MSMEs.
DISSEMINATION OF PROVISIONS FOR BAD CREDIT PERSPECTIVE OF CREDITOR RISK ON GUARANTEES THAT DO NOT BELONG TO THE DEBTOR AT THE PEOPLE'S CREDIT BANK NUSANTARA BONA PASOGIT 6 Lenny Mutiara Ambarita
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8vtjn982

Abstract

Pada era global yang sudah sangat berkembang selalu diikuti dengan perkembangan hukum yang tidak akan pernah habis untuk diteliti dan dipelajari. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Dalam memenuhi syarat administrasi sebelum melakukan akad perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat NBP 6 Tanah Jawa dengan debitur atau nasabah para marketing cenderung kurang mengerti administrasi ataupun persyaratan tentang alas hak yang memerlukan roya, peralihan nama sertipikat baik itu balik nama waris maupun balik nama jual beli, pemecahan sertipikat dan permohonan pendaftaran tanah. Demi terwujudnya administrasi yang baik dan benar sekaligus sosialisasi kepada masyarakat melalui marketing, dan untuk mencegah kebingungan dalam kelengkapan administrasi maka kami memilih melakukan pengabdian ini sebagai proses pengajaran kepada sumber daya manusia di PT.BPR NBP 6
Legal Regulation of Cross-Border Digital Business in Southeast Asia in Facing the Expansion of Foreign E-Commerce Platforms Lenny Mutiara Ambarita; Imelda Mardayanti
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i1.5282

Abstract

The development of the digital economy in Southeast Asia is driving the expansion of foreign e-commerce platforms operating across borders and legal jurisdictions. This presents significant opportunities for regional economic growth, but also raises various legal challenges, particularly related to legal certainty, consumer protection, personal data protection, and fair business competition. This study aims to analyze the legal framework for cross-border digital businesses in ASEAN in response to the expansion of foreign e-commerce platforms and to formulate legal strategies that can optimize digital economic growth while protecting the interests of local businesses. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and comparative approach. Data were obtained through a literature review of ASEAN national and regional laws and regulations, international legal instruments, and scientific literature relevant to the topic of cross-border e-commerce. The analysis was conducted qualitatively by examining the suitability and effectiveness of existing legal regulations in responding to the dynamics of the digital economy. The results show that cross-border e-commerce legal regulations in ASEAN are still coordinative and not yet fully harmonized. Differences in national regulations between member countries result in weak consumer protection, legal uncertainty, and challenges in enforcing competition laws against foreign e-commerce platforms with significant market power. Therefore, harmonization of cross-border e-commerce regulations, strengthening digital competition law, and balanced personal data protection are strategic steps that need to be developed at the regional level. This research is expected to provide a conceptual contribution to the development of digital business legal policies in the ASEAN region.
Co-Authors Fonaho Hulu Hermes, Christian Daniel Humala Sitinjak Imelda Mardayanti Imman Yusuf Sitinjak James Pasaribu, Muldri Pudamo Jenriswandi Damanik Jumpa Ukur Juni Irianti Sitinjak Krissi Wahyuni Saragih Mahasiswa Universitas Simalungun Mariah SM Purba Masdin Saragih Novelina Mutiara Sariati Hutapea Rony Andre CH Naldo Rosita Nainggolan Sariaman Gultom Wahyunita Sitinjak