Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PERANAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MEMPENGARUHI PEREKONOMIAN MASYARAKAT (KAJIAN ASPEK HUKUM DAN BISNIS) Lenny Mutiara Ambarita; Novelina M.S Hutapea; Imman Yusuf Sitinjak; Jenriswandi Damanik; Humala Sitinjak; Wahyunita Sitinjak
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i2.5319

Abstract

Tujuan dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman, mengevaluasi masalah didalam masyarakat serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat terutama mengenai peranan pendidikan tinggi dalam mempengaruhi perekonomian masyarakat. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pendidikan perguruan tinggi hanya bagi kalangan masyarakat yang mampu saja serta tidak terlalu berguna bagi masyarakat karena telah mengetahuinya melalui teknologi saat ini maupun dari sosial media serta orang ke orang saat ini. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan penyegaran beberapa materi ilmu dasar pendidikan yang didapat di perguruan tinggi yang tidak diketahui masyarakat luas dan pemahaman Pendidikan perguruan tinggi mempengaruhi perekonomian masyarakat tersebut. Sehingga pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan di masyarakat memiliki penyelesaian.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN DI MASYARAKAT (LOKASI PKM PARAPAT) Mahasiswa Universitas Simalungun; Rosita Nainggolan; Wahyunita Sitinjak; Jenriswandi Damanik; Novelina Hutapea; Lenny Mutiara Ambarita; Rony Andre CH Naldo; Humala Sitinjak; Mariah SM Purba; Jumpa Ukur; Christian Daniel Hermes; Sariaman Gultom; Imman Yusuf Sitinjak
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.8682

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat mengenai terutama dikalangan mahasiswa di Pematangsiantar serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang berbenturan dengan pemahaman pendidikan karakter baik dalam implementasi di lingkungan perguruan tinggi maupun bermasyarakat. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat pemahamannya didalam Pendidikan perguruan tinggi. Pendalaman materi tidak hanya tentang pendidikan karakter, juga beberapa materi tambahan keilmuan yang ada dipelajari di perguruan tinggi yang dapat diterapkan dimasyarakat juga. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan kebersihan di lokasi wisata. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat.
UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN PEMUDA MELALUI PEMBANGUNAN DESA(NAGORI BUNTU TURUNAN KECAMATAN HATONDUHAN KAB. SIMALUNGUN Imman Yusuf Sitinjak; Sariaman Gultom; Mariah SM Purba; Jumpa Ukur; Rony Andre CH Naldo; Humala Sitinjak; Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Lenny Mutiara Ambarita; Wahyunita Sitinjak; Krissi Wahyuni Saragih; Masdin Saragih; Mahasiswa Universitas Simalungun
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15723

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat mengenai penyebab rendahnya kesadaran Pemuda dalam membangun desa melalui gotong royong di Nagori Buntu Turunan dan upaya menumbuhkan kesadaran Pemuda terhadap pentingnya Pembangunan melalui Gotong Royong di Nagori Buntu Turunan Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang membangun desa melalui gotong royong di Nagori Buntu Turunan. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan nyata untuk meningkatkan semangat pemuda. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat.
The Application of Diversion to Perpetrators of Criminal Acts Committed by Minors Based on Article 1 Number 7 of Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System Novelina Mutiara Sariati Hutapea; Jenriswandi Damanik; Desy Kartika Caronina Sitepu; Masdin Saragih
Journal of Social Research Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i5.1017

Abstract

The role of law enforcers is at the forefront of the legal world in Indonesia at this time the number of cases and resolutions of legal problems that are applied by prioritizing a sense of justice not only prioritizing legal certainty, legal protection for children can be done as an effort to protect the law against various freedoms and human rights of children. This protection of children also includes interests related to child welfare. The protection of children in conflict with the law is a shared responsibility of law enforcement officials. One form of restorative justice is dialogue between Indonesian people, better known as musyawarah for consensus. So that diversion, especially through restorative justice, becomes a reference for very important considerations in solving legal cases concerning children as perpetrators of crimes.
Juridical Analysis of Criminal Liability for Perpetrators of Public Indecency: A Study of Simalungun District Court Decision No. 314/Pid.Sus/2022/PN.SIM Ndraha, Alfred; Sitepu, Desy Kartika C.; Hutapea, Novelina Mutiara S; Chandra, Satria
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23419

Abstract

The crime of violating decency in front of another person in Article 281 first and second of the Criminal Code is the prohibition of violating decency in public - namely in a public place or in a place that is not a public place but can be seen/heard from a public place -, or in front of another person against his/her will. The definition of violating decency is a violation of manners in the sexual field, where the act of violating decency can generally cause feelings of shame, feelings of disgust or stimulation of people's lust. Immoral acts are one of the problems that are quite concerning. Judging from the various cases, be it cases of sexual abuse, adultery or same-sex relationships, it has become a serious problem. The perpetrators of immoral crimes today are no longer just adults, but even minors have many cases as perpetrators of immoral crimes. This is influenced by various things, one of which is due to the easy access to pornographic videos on social media.
Online Gambling Criminal Act In Criminology Perspective Damanik, Ageovani Amanda Putra; Hutapea, Novelina Mutiara S; Sitepu, Desy Kartika C
Journal Analytica Islamica Vol 12, No 2 (2023): ANALYTICA ISLAMICA
Publisher : Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/jai.v12i2.23417

Abstract

The phenomenon of online gambling is increasingly rampant and has become a form of crime that is worrying in Indonesia, as widely reported in national and local media. This study aims to analyze the modus operandi of online gambling, identify obstacles in efforts to overcome it, and evaluate the steps that have been taken by law enforcement officers in eradicating this case. This study uses a document review method with a normative legal approach, which refers to secondary data in the form of laws and regulations, legal theory, and the opinions of relevant experts. The results of the study indicate that the modus operandi of online gambling is carried out through a mechanism for sending funds to admin accounts, which are then converted into game currency. One of the main obstacles in eradicating online gambling is the difficulty of identifying and closing gambling sites that often use misleading names and operate from abroad, where gambling is legal according to the laws of their country of origin. In efforts to overcome it, law enforcement officers are guided by Article 303 bis Paragraph (1) of the Criminal Code as the legal basis for prosecuting online gambling perpetrators. However, the effectiveness of law enforcement still faces various challenges, so a more comprehensive strategy is needed, including strengthening regulations, updating monitoring technology, and increasing digital literacy in the community to prevent involvement in online gambling..
REHABILITATION MECHANISM FOR VICTIMS OF RAPE S Hutapea, Novelina Mutiara; Gultom, Sarles; Nababan, Bramayana; Telaumbanua, Chris Jolly Gunanta; Sirait, Kevin Sturges
Inspiring Law Journal Vol 2, No 2: Juli - Desember
Publisher : Inspiring Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The perpetrator of rape should be burdened with the responsibility to, among other things, provide compensation (restitution), treat, and bear the costs incurred for the victim's mental or psychological recovery from the traumatic experience. If the perpetrator is unable to carry out these obligations, then the obligation becomes the responsibility of the state and society. Meanwhile, perpetrators who are unable to fulfill their obligations are burdened with substitute punishment in the form of imprisonment as a subsidiary punishment. The question is, in which law should these provisions be regulated? Because all criminal justice processes culminate in the Criminal Procedure Code, the first provision regarding the imposition of responsibility for compensation must be expressly stated in the Criminal Procedure Code. Furthermore, of course in the Criminal Code as the umbrella of national criminal law, which is then also regulated in laws that are lex specialis. The form of compensation can be submitted to the court through the LPSK by the victim of the crime of rape, their family, or their attorney, which can be in the form of material and immaterial. Material compensation in the form of restitution and compensation, and immaterial compensation can be in the form of assistance, namely psycho-social rehabilitation. In providing compensation, the priority is psycho-social rehabilitation, because restoring a person's condition cannot be done through material provision alone
Implementation of Government Policies in Fulfilling Workers' Rights to Employment Social Security Based on Labor Law Number 13 of 2003 Simarmata, Regan Theola P; Hutapea, Novelina Mutiara S; Sitepu, Desy Kartika C
Pancasila and Civics Education Journal Vol 4, No 2 (2025): PANCASILA AND CIVICS EDUCATION JOURNAL
Publisher : Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/pcej.v4i2.25230

Abstract

ABSTRACTThe development of employment in Indonesia is based on the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning employment. Law Number 13 of 2003 is a replacement for Law Number 14 of 1969 concerning the main provisions regarding employment. The issuance of Law Number 13 of 2003 is expected to be able to answer various challenges and problems of worker protection and Indonesian Migrant Workers. Law becomes an instrument in the sustainability of national development today, national development is carried out to overcome various problems faced in government intervention efforts in the field of employment into two, namely private and public and in a scope that is regulated to be broader. The purpose of employment development itself as stated in Article 4 of Law Number 13 of 2003 is: to empower and utilize the workforce optimally and humanely. realizing equal employment opportunities and providing workers in accordance with national and regional development needs, providing protection to workers in realizing welfare, increasing the welfare of workers and their families. The objectives of writing this scientific work in the form of a thesis are: (1) to find out the form of the relationship between employers and workers, (2) to find out the legal consequences for employers who do not register themselves and workers who wish to register themselves, (3) to find out the government's efforts regarding workers' rights in obtaining social security for workersKeywords: Labor, Workers' Rights, Social Security
Legal Protection for Minors as Victims of Online Prostitution from the Perspective of Law Number 35 of 2014 on Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection Gultom, Samuel; Hutapea, Novelina Mutiara S; Damanik, Jenriswandi
Pancasila and Civics Education Journal Vol 4, No 2 (2025): PANCASILA AND CIVICS EDUCATION JOURNAL
Publisher : Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/pcej.v4i2.25232

Abstract

ABSTRACTOnline prostitution of minors is an act that aims to obtain and can also be offered a child's sexual services by someone or to another person and is accompanied by a payment in the form of money. Online prostitution is an exchange of sexual relations with a reward that is usually in the form of money as a trade or prostitution transaction carried out through the internet or cyberspace as a connecting medium. The media used such as, whatsapp, messenger, facebook, line, and so on. The purpose of this study is to explain the legal protection of minors as victims of online prostitution, the form of legal protection for minors as victims of online prostitution, and efforts to prevent and handle online prostitution. To obtain the data needed in this study, normative legal research was conducted. Normative legal research produces primary data, namely legal materials consisting of laws and regulations, such as Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. And produces secondary data, namely studying books, theories and scientific papers. The results of the study indicate that how legal protection for minors as victims of online prostitution and efforts to prevent and handle online prostitution. However, the form of legal protection requires firmness from Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection. In providing protection, so that with strict regulations, minors can be protected by law. Efforts to prevent and handle online prostitution can be seen in terms of prevention before it occurs and handling after a crime occurs. It is recommended that law enforcement officers be able to carry out improvements in institutions by always increasing the professionalism and quality of investigators, also strengthening legal regulations or prohibiting online media for any publications that lead to pornographyKeywords: Child Protection Law Enforcement, Legal Protection of Minors, OnlineProstitution Prevention
PENYULUHAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Desy KC Sitepu; Van Lodewijk Purba; Jhosia Bram Sibagarian; Liskarina Simanungkalit
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/42qc4k10

Abstract

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 butir 1, yaitu: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pemahaman dan sosialisasi Pengaturan KDRT dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kepada Masyarakat ini diakibatkan adanya perubahan sosial, belum cukup efektif, sebagaimana terlihat dari masih maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat penting adanya kegiatan seperti ini secara berkelanjutan agar masyarakat dapat mencegah dan menanggulanginya.