Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Lenny Mutiara Ambarita
Universitas Simalungun
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERANAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MEMPENGARUHI PEREKONOMIAN MASYARAKAT (KAJIAN ASPEK HUKUM DAN BISNIS) Lenny Mutiara Ambarita; Novelina M.S Hutapea; Imman Yusuf Sitinjak; Jenriswandi Damanik; Humala Sitinjak; Wahyunita Sitinjak
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i2.5319

Abstract

Tujuan dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman, mengevaluasi masalah didalam masyarakat serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat terutama mengenai peranan pendidikan tinggi dalam mempengaruhi perekonomian masyarakat. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa pendidikan perguruan tinggi hanya bagi kalangan masyarakat yang mampu saja serta tidak terlalu berguna bagi masyarakat karena telah mengetahuinya melalui teknologi saat ini maupun dari sosial media serta orang ke orang saat ini. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan penyegaran beberapa materi ilmu dasar pendidikan yang didapat di perguruan tinggi yang tidak diketahui masyarakat luas dan pemahaman Pendidikan perguruan tinggi mempengaruhi perekonomian masyarakat tersebut. Sehingga pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan di masyarakat memiliki penyelesaian.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN DI MASYARAKAT (LOKASI PKM PARAPAT) Mahasiswa Universitas Simalungun; Rosita Nainggolan; Wahyunita Sitinjak; Jenriswandi Damanik; Novelina Hutapea; Lenny Mutiara Ambarita; Rony Andre CH Naldo; Humala Sitinjak; Mariah SM Purba; Jumpa Ukur; Christian Daniel Hermes; Sariaman Gultom; Imman Yusuf Sitinjak
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.8682

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat mengenai terutama dikalangan mahasiswa di Pematangsiantar serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang berbenturan dengan pemahaman pendidikan karakter baik dalam implementasi di lingkungan perguruan tinggi maupun bermasyarakat. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat pemahamannya didalam Pendidikan perguruan tinggi. Pendalaman materi tidak hanya tentang pendidikan karakter, juga beberapa materi tambahan keilmuan yang ada dipelajari di perguruan tinggi yang dapat diterapkan dimasyarakat juga. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan kebersihan di lokasi wisata. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat.
UPAYA MENUMBUHKAN KESADARAN PEMUDA MELALUI PEMBANGUNAN DESA(NAGORI BUNTU TURUNAN KECAMATAN HATONDUHAN KAB. SIMALUNGUN Imman Yusuf Sitinjak; Sariaman Gultom; Mariah SM Purba; Jumpa Ukur; Rony Andre CH Naldo; Humala Sitinjak; Novelina Hutapea; Jenriswandi Damanik; Lenny Mutiara Ambarita; Wahyunita Sitinjak; Krissi Wahyuni Saragih; Masdin Saragih; Mahasiswa Universitas Simalungun
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.15723

Abstract

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan didalam bermasyarakat, serta mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi didalam masyarakat mengenai penyebab rendahnya kesadaran Pemuda dalam membangun desa melalui gotong royong di Nagori Buntu Turunan dan upaya menumbuhkan kesadaran Pemuda terhadap pentingnya Pembangunan melalui Gotong Royong di Nagori Buntu Turunan Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan pendalaman ilmu tentang membangun desa melalui gotong royong di Nagori Buntu Turunan. Selain itu pelaksanaan pengabdian ini juga melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan nyata untuk meningkatkan semangat pemuda. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi dan di masyarakat.
DISSEMINATION OF PROVISIONS FOR BAD CREDIT PERSPECTIVE OF CREDITOR RISK ON GUARANTEES THAT DO NOT BELONG TO THE DEBTOR AT THE PEOPLE'S CREDIT BANK NUSANTARA BONA PASOGIT 6 Lenny Mutiara Ambarita
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/8vtjn982

Abstract

Pada era global yang sudah sangat berkembang selalu diikuti dengan perkembangan hukum yang tidak akan pernah habis untuk diteliti dan dipelajari. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Dalam memenuhi syarat administrasi sebelum melakukan akad perjanjian pengakuan hutang yang dibuat oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat NBP 6 Tanah Jawa dengan debitur atau nasabah para marketing cenderung kurang mengerti administrasi ataupun persyaratan tentang alas hak yang memerlukan roya, peralihan nama sertipikat baik itu balik nama waris maupun balik nama jual beli, pemecahan sertipikat dan permohonan pendaftaran tanah. Demi terwujudnya administrasi yang baik dan benar sekaligus sosialisasi kepada masyarakat melalui marketing, dan untuk mencegah kebingungan dalam kelengkapan administrasi maka kami memilih melakukan pengabdian ini sebagai proses pengajaran kepada sumber daya manusia di PT.BPR NBP 6
THE BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITY FOR SHAREHOLDER LOSSES IN BUYBACK POLICIES: AN ANALYSIS OF COURT DECISIONS AND CORPORATE PRACTICES Lenny Mutiara Ambarita; Muldri Pudamo James Pasaribu
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 5 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i5.4023

Abstract

This study aims to analyze the fiduciary duty of directors in buyback policies, the consistency of their application in court decisions, and the effectiveness of OJK supervision in protecting shareholders. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary legal materials include the Company Law (UUPT), the Capital Market Law, the POJK (OJK Regulation), and court decisions; secondary legal materials include academic literature; and tertiary legal materials include legal dictionaries and encyclopedias. The analysis was conducted qualitatively and normatively by examining the consistency between legal norms, doctrine, and judicial practice. The results indicate that a gap remains between norms and practice. Some issuers implement buybacks in accordance with regulations, but others exploit regulatory relaxations to circumvent the GMS mechanism, thereby weakening the position of minority shareholders. Court decisions, such as Supreme Court No. 280 K/Pdt/2012 and Supreme Court No. 2826 K/Pdt/2021, demonstrate inconsistencies in the application of fiduciary duty and the business judgment rule. The phenomenon of nominee directors further strengthens the potential for conflicts of interest in buyback implementation. Meanwhile, OJK supervision is still considered weak because the sanctions imposed have not had a deterrent effect.
FIDUCIARY OBLIGATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN MANAGING COMPANY SHARES: A CORPORATE LAW AND CAPITAL MARKET PERSPECTIVE Lenny Mutiara Ambarita
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i4.4024

Abstract

Fiduciary duty is a fundamental principle in modern corporate law that requires directors to act in good faith, with due care, and prioritize the interests of the company over personal interests. In the Indonesian context, this obligation has been regulated normatively through Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets. However, the implementation of fiduciary duty still faces various obstacles, both in terms of legal norms and judicial and capital market practices. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The data used are primary legal materials such as laws, Financial Services Authority regulations, and court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature, scientific journals, and previous research results. The analysis was conducted qualitatively normatively through legal interpretation and construction. The results of the study indicate that although fiduciary duty has a legal basis, its implementation remains weak. From a corporate law perspective, the standards for implementing the duty of care and duty of loyalty remain unclear, making it difficult for minority shareholders to hold directors accountable. In judicial practice, the application of fiduciary duty is often inconsistent due to varying standards of proof. Meanwhile, from a capital market perspective, violations such as insider trading and conflicts of interest involving nominee directors remain rampant, which cannot be fully controlled by the Financial Services Authority (OJK)'s oversight mechanisms.
IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING REGULATIONS FOR MSMES IN INDONESIA Lenny Mutiara Ambarita
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 1 (2026): March
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v4i1.185

Abstract

This study discusses the implementation of risk-based business licensing regulations for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. This policy is part of the business licensing reform aimed at simplifying procedures, increasing business formality, and strengthening MSME competitiveness. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through literature studies, policy documentation, and analysis of various relevant official sources. The results show that risk-based licensing provides significant convenience for MSMEs, especially in the issuance of Business Identification Numbers (NIB) for low-risk businesses. However, the implementation of the policy still faces several obstacles, such as low digital literacy among MSMEs, limited internet access, difficulties in selecting KBLI (Indonesian Business Identification Number), minimal socialization, and technical constraints in the OSS-RBA system. The central and regional governments have an important role in supporting the success of implementation through system improvements, mentoring, socialization, and strengthening licensing services at the regional level. This study concludes that the effectiveness of the policy is quite visible in increasing the formality of MSMEs, but still requires further policy support so that the benefits of business legality have an impact on the sustainable development of MSMEs.
Co-Authors Hermes, Christian Daniel Humala Sitinjak Imman Yusuf Sitinjak James Pasaribu, Muldri Pudamo Jenriswandi Damanik Jumpa Ukur Krissi Wahyuni Saragih Mahasiswa Universitas Simalungun Mariah SM Purba Masdin Saragih Novelina Mutiara Sariati Hutapea Rony Andre CH Naldo Rosita Nainggolan Sariaman Gultom Wahyunita Sitinjak