Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of the Ultra Petita Decision of the Constitutional Court in Indonesian Legal Practice (Study of Constitutional Court Decision Number 30/PUU-XVI/2018) Rizaldi Abdillah; Diki Okta Dwi Putra; Sandra Firdausi Aprilia; Abdul Rozak
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5403

Abstract

Court Constitution is a judicial institution new constitution _ formed post amendment to three 1945 Constitution. As a Judicial Institution naturally Court Constitution have authority in interpret constitution. The problem is interpretations Court Constitution to Tested laws _ often cause norm new, thing this considered as ultra petita conducted by the Court Constitution. As a judicial institution that has independent nature already naturally Court Constitution to do interpretations Constitution. Besides that nature text in Constitution which is open (open text) requires there is an interpretation of text that. However implementation to decisions Court Constitution no seldom experience waiver by related institutions.
Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Laut Terumbu Karang di Indonesia Diki Okta Dwi Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1920

Abstract

Terumbu karang Indonesia menyumbang porsi penting keanekaragaman hayati global dan menopang perikanan, pariwisata bahari, serta perlindungan garis pantai, namun kualitas ekosistem menunjukkan tren penurunan akibat praktik penangkapan destruktif, polusi, sedimentasi, dan kenaikan suhu laut. Kerangka hukum nasional dan komitmen internasional telah tersedia, tetapi implementasinya menghadapi kendala kapasitas, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dan perlindungan hukum sumber daya terumbu karang di Indonesia dengan menilai efektivitas regulasi, tantangan implementasi, dan peluang optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan. Metode yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif berbasis studi pustaka dan analisis perbandingan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan praktik pengelolaan di negara lain. Hasil menunjukkan nilai ekonomi terumbu karang yang tinggi bagi perikanan dan ekowisata, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, terutama pada pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi mencakup penguatan tata kelola adaptif berbasis bukti, perluasan kawasan konservasi efektif, pemantauan berbasis teknologi jarak jauh dan kecerdasan buatan, serta pengarusutamaan pengelolaan berbasis komunitas.