Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

RESPONSIVITAS PENANGANAN DRAINASE UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR Yuni Indah Sari; Asima Yanty Sylvania Siahaan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana responsivitas Dinas SDABMBK dalam memberikan pelayanan penanganan permasalahan drainase sebagai infrastruktur penanggulangan banjir di Kota Medan. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan triangulasi data sebagai teknik keabsahan data. Penelitian menggunakan teori responsivitas dengan indikator respon-sivitas dari Dwiyanto yang diantaranya yaitu pengaduan masyarakat, sikap aparat birokrasi dalam merespon penga-duan dari masyarakat, penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan masa mendatang, tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, dan penggunaan jasa dalam sistem yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi ataupun interaksi secara langsung yang intens menjadi hal terpenting sebagai bentuk responsivitas dalam sikap aparat briokrasi merespon pengaduan masyarakat. Penggunaan teknologi saja seperti media sosial sebagai komunikasi secara tidak langsung dengan masyarakat dinyatakan masih kurang. Sehingga dalam merespon pengaduan masyarakat sangat diperlukan komunikasi atau interaksi secara langsung antara Dinas dengan masyarakat yang terdampak banjir. Selain itu berbagai tindakan dalam menjawab keluhan masyarakat juga menjadi hal terpenting sebagai bentuk responsivitas Dinas SDABMBK. Hal tersebut dapat dilihat dalam tindakan serta kegiatan perbaikan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur saluran drainase yang mulai digencarkan pada tahun ini.
PERFORMANCE OF INSTITUTIONAL EFFORTS IN PREVENTING MARRIAGE UNDER THE AGE OF 19 Yola Shofia Putri Hasibuan; Asima Yanty Sylvania Siahaan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8736

Abstract

This research focuses on analyzing the performance of the Office of Population Control, Family Planning, Women’s Empowerment, and Child Protection (DP2KBP3A) in Asahan Regency in its efforts to prevent marriages under the age of 19. Child marriage is a complex social issue in Indonesia and various other developing countries, with significant impacts on multiple aspects of life, including reproductive health, education, economics, and social welfare. In Asahan Regency, although there has been a decline in the number of marriages under the age of 19 in recent years, this issue remains prevalent. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with key informants, including DP2KBP3A staff, the community, and program participants, as well as document analysis and direct observation. The data sources include primary and secondary data, collected through observation, documentation, and interviews. The data analysis technique includes data reduction, data presentation, and data verification. The results show that DP2KBP3A has implemented various preventive efforts through the Generation Planning (GenRe) program, focusing on raising awareness about the dangers of early marriage among adolescents and families, increasing access to education, and providing reproductive health counseling. However, field implementation faces several challenges, such as low public awareness of the importance of preventing early marriage, minimal economic support for at-risk families, and the strong influence of cultural norms that still support underage marriage. From this analysis, the main recommendations proposed include enhancing coordination between government agencies, increasing reproductive health education programs for adolescents, empowering economically vulnerable families, and using community-based approaches to address cultural norms that support child marriage.