Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.529
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal HAM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review JURNAL MANAJEMEN BISNIS BINAMULIA HUKUM Jurnal Al-Hikmah An-Nawa : Jurnal Studi Islam Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Journal of Law and Nation Ethics and Law Journal: Business and Notary Rampai Jurnal Hukum
Rumainur
Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Tata Kelola Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja Pada Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Rudi Suharyanto; Rumainur Rumainur
Indonesia Vol 4 No 1 (2022): An-Nawa: Jurnal Studi Islam
Publisher : Rumah Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37758/annawa.v4i1.463

Abstract

This study explores aspects of labor governance relations in the field of work relations at the Tebuireng Islamic boarding school. Considering that this pesantren has many units, it contains many employees, especially employees who are contracted as teachers (educators). The purpose of this study was to determine the legal review of employment in Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, East Java. This study uses a qualitative research method with a sociological juridical approach. While the data collection techniques in the study used several stages, including; First, the library (Library Research). Second, Observation, Third, Interview, and Fourth, documentation. Data analysis with data reduction steps, data presentation and drawing conclusions The results of this study indicate that in general the implementation of labor governance at the Tebuireng Islamic Boarding School is in accordance with the applicable rules, namely with a work contract, work agreements have been regulated in governance rules. staff in Islamic boarding schools.
Strategi Penyidik Polri Dalam Mengungkap Motif Dan Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Rumainur Rumainur
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.392 KB) | DOI: 10.18592/jils.v6i1.7122

Abstract

Abstract: Basically, drug crimes are real and exist around our lives. Therefore, every individual in society must be vigilant and declare war on drugs. Many modus operandi is carried out by perpetrators and drug crime syndicates to deceive law enforcement officials. In addition, the motives of the perpetrators cannot be underestimated or only because of economic factors or just looking for profit, but it is possible that there are other indications. We can see that the perpetrators continue to be arrested, but the circulation of drugs continues to occur with various new modus operandi and seems to be unstoppable. This is certainly a shared thought and a material for reflection for the Indonesian people to rise up against drugs. Abstrak: Pada dasarnya kejahatan narkoba itu adalah nyata adanya dan ada disekitar kehidupan kita. Oleh karenanya setiap individu masyarakat harus waspada dan menyatakan perang melawan narkoba. Banyak modus operandi dilakukan oleh para pelaku dan sindikat kejahatan narkoba untuk mengelabui apparat penegak hukum. Selain itu motif para pelaku, juga tidak bisa dipandang sebelah mata atau hanya sekedar karena faktor ekonomi ataupun hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada indikasi lain. Kita bisa melihat pelaku terus dilakukan penangkapan, namun peredaran narkoba terus saja terjadi dengan berbagai modus operandi baru dan seolah-olah tidak terbendung lagi. Ini tentunya menjadi pemikiran bersama dan sebagai bahan renungan bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit melawan narkoba
Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit Pardomuan Gultom; Rumainur Rumainur
Jurnal HAM Vol 13, No 2 (2022): Edisi Agustus
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.156 KB) | DOI: 10.30641/ham.2022.13.305-332

Abstract

Human rights are natural rights inherent in every human being. In the classical human rights paradigm, the state is considered the main actor carrying out obligations to fulfill human rights as stated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). However, with the emergence of factsregarding the impact of the company’s presence in a number of human rights violations, both domestic and multinational, there has been a discourse on the importance of non-state actors to be drawn as stakeholders in the human rights regime through the UNGP Principles in 2011. Agrarian conflicts as a result of the presence of oil palm plantations become a separate problem for business entities in the fulfillment of human rights, especially ESC rights, as a manifestation of the implementation of social and environmental responsibility norms. The method used in this research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. This study aims to provide a juridical understanding that oil palm plantations as non-state actors also carry out obligations in fulfilling human rights.
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERITA DALAM JARINGAN (DARING) TERHADAP PENGUMPUL (AGGREGATOR) BERITA Usman Usman; Rumainur Rumainur; Agus Bambang Nugraha
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajaun teknologi telah menggeser kebiasaan masyarakat global, termasuk cara masyarakat mengakses sebuah informasi berita yang kini dengan mudah dapat dilakukan kapanpun secara daring. Hal ini membuat banyak pers memuat hasil jurnalistiknya kedalam media digital yang siapapun bisa mengakses, membaca, bahkan mengcopynya, termasuk yang dilakukan oleh Aggregator berita. Kini aggregator berita lebih diminati oleh pembaca lantaran adanya penyederhanaan informasi yang disajikan, singkat dan hanya pada poin-poin pentingnya saja. Jenis, kategori hingga cakupan berita dapat disesuaikan (sort) dan dibatasi (filter) sesuai keinginan. Hal ini membuat konten aggregator berita lebih digemari masyarakat dibandingkan portal berita yang dibuat langsung oleh para pers, sehingga aggregator berita dianggap telah melanggar hak cipta. Penelitian tentang perlindungan hak cipta berita terhadap pengumpul berita atau anggregator berita ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni pendekatan terhadap perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer. Adapun hasil dari penelitian ini adalah aggregator berita telah melanggar hak cipta yang diatur oleh UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, meski aggregator berita telah mencantumkan sumber berita dalam konten yang ia kutip, akan tetapi keuntungan ekonomi dari hasil publikasi berita oleh aggregator berita, telah melanggar hak ekonomi dari pencipta berita itu sendiri. Sehingga aggregator berita daring dalam praktiknya adalah melanggar hukum. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar tidak terjadi kerugian akibat dari kemajuan teknologi, khususnya dalam proses publikasi berita oleh aplikasi pengumpul berita (aggregator) yang kian marak.
Policy Directions For Animal, Fish And Plant Quarantine Institutions In The Administrative Structure Rumainur; Henda Hidayat
Arena Hukum Vol. 15 No. 2 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.8

Abstract

This research analyses how the Animal, Fish, and Plant Quarantine Law currently regulates quarantine and its institutions in positive law, the form and position of government institutions referred to in the Indonesian constitutional structure, and the direction of the government’s institutional arrangements is linked to Article 8 of the Quarantine Law. Animals, Fish and Plants in the Indonesian constitutional structure. Therefore, the form of government institution in the quarantine sector based on Article 8 of the Animal, Fish, and Plant Quarantine Law which is in accordance with the Indonesian legal system and constitutional structure is a Government Institution at the Ministry Level, considering the biosecurity function carried out in the implementation of quarantine. This normative legal research is supported by secondary data and analyzed qualitatively. From the results of the research, the government still needs to follow up on the regulation of animal, fish and plant quarantine and its institutions in the Animal, Fish and Plant Quarantine Law by drafting a Government Regulation Draft.
Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 di Indonesia Hoirullah Hoirullah; Rumainur Rumainur
BINAMULIA HUKUM Vol 11 No 2 (2022): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v11i2.690

Abstract

Artikel ini membahas mengenai sebuah asas yang berkembang dalam hukum perjanjian internasional ialah asas rebus sic stantibus sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak lagi berlaku akibat keadaan yang mendasar, asas ini sebagai alat fundamental dalam mengantisipasi keadaan memaksa atau force majeure khususnya dalam keadaan pandemi covid-19 saat ini. dengan metode penelitian kepustakaan berdasarkan pendekatan penelitian normatif. tujuan penelitian ini sebagai sarana menemukan prinsip-prinsip pembaharuan hukum dengan mencari kedudukan hukum dan serta penerapannya dalam kerangka teori hukum keperdataan di Indonesia. berdasarkan hasil pembahasan dari tulisan ini bahwa asas rebus sic stantibus mempunyai peran dalam melakukan restrukturisasi suatu perjanjian dengan perjanjian baru dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam suatu perjanjian dan para pihak bisa melanjutkan kerja samanya.
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN PELAJAR) Ahmad Arif; Rumainur Rumainur
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 1 No. 1 (2022): AGUSTUS
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.566 KB)

Abstract

Narcotics abuse against children or students is a criminal act or is in a very dangerous category so that handling in law enforcement must be more careful and thorough so that preventive efforts and prosecutions are effective. Law and enforcement against narcotics crime in Indonesia according to the law number 35 of 2009 concerning narcotics, how top protect children the misuse of drugs seen from the social aspect and the positive legal functioning of the state brings very good effects for the protection of the threat of development and growth of the nation’s generation. Narcotics are not pests that are harmful to the human body but are capable of killing human civilization together. So that in law enforcement against narcotics crimes, according to the narcotics law, criminal sanctions will be imposed, fines, life imprisonment and other sanctions. The system of association and the level of understanding and awareness of the substance of narcotics.
TINDAKAN PIDANA MATI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (ANALISIS PADA TERDAKWA KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA) Rizky Yudi Pradipta; Rumainur Rumainur
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 1 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.275 KB)

Abstract

In 2010 the General Assembly of the United Nations (UN) voted for 109 countries to approve the death penalty. Still, 41 countries did not agree based on the decision, one of which was Indonesia. To break the narcotics network in Indonesia, the application of severe punishment in the form of the death penalty is carried out as a preventive measure. The State of Indonesia established these rules in the 1945 Constitution, which is the legal basis for implementing state life and the welfare of the Indonesian people. However, implementing the death penalty contains different views from various groups. These factors include law enforcers who are not firm and social conditions that do not support and involve human rights. This study will use the method of normative juridical that researchers will analyze based on secondary data, which includes books, previous research, and news. The data analysis technique in this study is called "library research" or normative juridical, namely through data processing, systematization, and interpretation of the qualitative analysis. The findings of this study are that the death penalty does not affect human rights (HAM), and the application of the death penalty in Indonesia must follow the decision of the Constitutional Court or based on court decisions. In undergoing a court decision, the defendant still has the opportunity to obtain clemency (pardon) which is the right of every perpetrator of the death penalty.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Almusradin Adha; Rumainur Rumainur
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 2 No. 2 (2023): MEI
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal philosophy in Indonesia has the biggest role in the formation of law in Indonesia. Pancasila as a source of law implies the entirety of regulations and laws, starting from our constitution and all regulations apart from our constitution, of course, placing Pancasila as the basis and foundation of the law. Pancasila is the Indonesian legal system. Therefore, Pancasila is not only known as a philosophy but also known as written law in Indonesia which contains living laws. The problem is how big is the role of Legal Philosophy in influencing the formation of the legal system in Indonesia. This question must be very important to answer. The author tries to examine this problem with normative law in the legal method. The approach taken by the author is taken from several books that contain related problems.
ANALISIS YURIDIS PENGUPAHAN PADA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL HAMIDIYYAH BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR Ahmad Madroji; Rumainur Rumainur
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 2 No. 4 (2023): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Because the characteristics of education are non-profit, the most appropriate form of legal entity is a foundation. According to article 1 point 1 of Law no. 16 of 2001 concerning Foundations as Amended by Law no. 28 of 2004 (Foundation Law), a foundation is a legal entity consisting of segregated assets and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields. A polemic arose regarding remuneration based on the Law on Teachers and Lecturers Number 14 of 2005 in article 15 paragraph 3 which reads as follows; 'Teachers appointed by education units organized by the community are given a salary based on a work agreement or collective bargaining agreement. Apart from that, there is a strengthening of article 21 of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages which reads; ``That the structure and scale of wages is an obligation that must be prepared and implemented by the Company with due regard to productivity and capabilities`. So with the clause mentioning 'Teacher remuneration by the Foundation is determined based on a work agreement or collective work agreement' based on laws and government regulations regarding wages, it becomes clear that remuneration practices in private schools are not standardized in terms of remuneration and moreover fulfilling the rights of teachers for a decent living.
Co-Authors Agus Bambang Nugraha Ahmad Arif Ahmad Madroji Almusradin Adha Dedi Irwan Elfida Veronica Fahruji Hi Jamal Henda Hidayat Hoirullah Hoirullah I Made Adnyana joni Hermanto Muhammadi Alfarabi Noak Banjarnahor Pardomuan Gultom Reza Mahardika Rizky Yudi Pradipta Rudi Suharyanto Safrudin Usman Usman