Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Peduli Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Community Development Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Mochamad Novel
Universitas Bina Bangsa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Dentistry Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YAYASAN PENDIDIKAN DITINJAU DARI SUDUT UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN Mochamad Novel
Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v2i2.42

Abstract

This research focuses on the implementation of foundation based on Law No. 28 Year 2004 about Foundation. Foundation has a contribution to implement a specific object such a social, humanity, and religiousity, included the educational foundation.  This research is using normative  and sociological type of research, which means this study conceptualized as what is written in the legislation and its relation with the actual practice. Analysis of materials research is using qualitative methods in order to draw conclutions using deductive methods. This research shows that the foundation as a social institution can not be said as a business entity
Pelatihan dan Pendampingan Microsoft Office: Penguatan Kapasitas Kearsiapan Administrasi Desa Sukalaba Nasrullah, Anton; Nugroho, Nurhasan; Asnawi, Asnawi; Junedi, Beni; Harsono, Pram; Maulana, Ayang Fristia; Novel, Mochamad; Hibar , Ujang; Ratnasari, Silvia; Mahuda, Isnaini
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i4.9144

Abstract

Dalam menghadapi era digitalisasi, kebutuhan dalam peningkatan keterampilan digital ditingkat desa menjadi suatu keharusan. Untuk menjawab tantangan ini, pengabdian pada masyarakat merupakan bentuk upaya dalam pemahaman mendalam terhadap aplikasi Microsoft Office, seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Melibatkan tenaga administrasi desa Sukalaba sebagai peserta melalui metode dengan serangkaian sesi pelatihan praktis dan pendampingan langsung. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman dalam keterampilan menggunakan perangkat lunak Microsoft Office, terutama dalam penyusunan laporan, pengelolaan data, dan presentasi informasi. Pendampingan langsung membantu mengatasi hambatan implementasi yang muncul dalam rutinitas administratif sehari-hari. Penguatan kapasitas ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi tugas administratif, menyediakan layanan yang lebih unggul kepada masyarakat, dan membuka jalan bagi transformasi digital di tingkat desa Sukalaba. Kesimpulannya, pelatihan Microsoft Office bukan hanya berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan administratif desa, tetapi juga mendukung adaptasi terhadap teknologi, memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan masyarakat di era digital.
Penyuluhan Diabetes Melitus, Pemantauan GDS dan Manajemen Nutrisi Penderita Diabetes Melitus Komariah, Ade; Munawaroh, Munawaroh; Novel, Mochamad; Rahman, Saddam Auliya; Susanti, Khoirunnika; Dahli, Nur Komara
Jurnal Peduli Masyarakat Vol 7 No 4 (2025): Jurnal Peduli Masyarakat: Juli 2025
Publisher : Global Health Science Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37287/jpm.v7i4.7098

Abstract

Penyakit diabetes adalah salah satu penyakit tidak menular (PTM) yang sering diderita oleh masyarakat Indonesia. Salah satu penyebab diabetes melitus (DM) adalah gaya hidup dan pola konsumsi yang kurang baik. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu upaya penyuluhan konsumsi pangan lokal untuk penderita diabetes di desa Kubangsari. Tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa kubngsari mengenai diabetes melitus dan upaya pencegahan melalui manajemen nutrisi dan pemeriksaan GDS, yang akan di ikuti sebanyak 25 peserta. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan menggunakan media leaflet yang akan dibagikan kepeda 25 peserta dan di lakukan penilaian pre-test dan post-tes untuk mengetahui pemahaman peserta dalam kegiatan penyuluhan dan pengukuran GDS peserta. rogram penyuluhan ini mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat desa Dilem mengenai pentingnya menjaga pola makan, pola konsumsi pangan lokal agar terhindar dari komplikasi penyakit diabetes melitus sebesar 50%.
Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penyusunan Kontrak Digital: Analisis Validitas dan Kepastian Hukum di Indonesia Novel, Mochamad; Ardianto, Brenda Christy; Athayya, Keira Adzra; Meiliani, Meiliani; Yuwono, Lila Graciella
Journal of Community Development Vol. 6 No. 1 (2025): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v6i1.1758

Abstract

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan kontrak digital di Indonesia tidak mengurangi keabsahan kontrak secara substansial. Keabsahan kontrak secara esensial tetap ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kapasitas pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, AI hanya berfungsi sebagai alat teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penyusunan draf, dan bukan merupakan subjek hukum. Kontrak digital yang dihasilkan AI juga tetap memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat ditegakkan selama mematuhi ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan menggunakan tanda tangan elektronik yang diakui. Meskipun AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi drafting, penerapannya menimbulkan tantangan hukum, termasuk isu tanggung jawab jika terjadi kesalahan — di mana tanggung jawab tetap berada pada pengguna atau penyedia teknologi, bukan pada AI itu sendiri — serta masalah perlindungan data pribadi sesuai UU PDP. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi untuk membentuk regulasi yang lebih fleksibel dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi perkembangan teknologi AI dalam praktik hukum kontrak di Indonesia.
Presidential Authority in Granting Amnesty and Abolition: Constitutional Analysis of The Hasto Kristiyanto and Tom Lembong Cases Novel, Mochamad; Muzakki, Raffa Misbach; Dhiaulhaq, Farras Zakka; Furanis, Franco Fabianus; Rusdiyanto, Sanika Daffa Raihan
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 6 No. 12 (2025): Devotion: Journal of Community Research
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/devotion.v6i12.25601

Abstract

The President's authority to grant amnesty and abolition is a constitutional prerogative with profound implications for the rule of law and the system of checks and balances. This article analyzes the implementation of such authority in the context of the Hasto Kristiyanto and Tom Lembong cases, both of which highlight the tension between law, politics, and public morality. Using a normative juridical and constitutional approach, the study examines the limits and mechanisms of the President's prerogative as regulated in Article 14 (2) of the 1945 Constitution and its implementing laws. Findings show that although the President holds prerogative power, it is not absolute, since it requires consideration by the House of Representatives as part of democratic oversight. The cases demonstrate how political decisions can risk legal legitimacy if not conducted with transparency and accountability. The study concludes that procedural reform of amnesty and abolition is necessary to align with the principles of modern constitutionalism, including the establishment of objective parameters, public hearing mechanisms, and strengthening legislative oversight to prevent abuse of executive power.
Co-Authors Ade Komariah Anton Nasrullah, Anton Ardianto, Brenda Christy Asnawi Asnawi Athayya, Keira Adzra Ayang Fristia Maulana Dahli, Nur Komara Dhiaulhaq, Farras Zakka Furanis, Franco Fabianus Harsono, Pram Junedi, Beni Mahuda, Isnaini Meiliani Meiliani Munawaroh Munawaroh Muzakki, Raffa Misbach Nurhasan Nugroho Rahman, Saddam Auliya Ratnasari, Silvia Rusdiyanto, Sanika Daffa Raihan Susanti, Khoirunnika Ujang Hibar Yuwono, Lila Graciella