Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian
Padri Zelvian
Universitas Jayabaya
Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2013/PN.Sgt) Padri Padri Zelvian; Ramlani Lina Sinaulan; Hedwig A. Mau
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 2, No 2 (2022): June
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.2.2.539-552.2022

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui Tindak Pidana Kekerasan dapat terjadi di dalam sebuah Rumah Tangga, serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode analisis data dan penelitian kepustakaan (Library Research) / penelitian hukum normatif, meliputi bahan-bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkn bahwa Tindak Pidana Kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2004 dapat terjadi dalam rumah tangga, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) yang menyatakan dalam hal perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah). Adapun unsur pasal tersebut yaitu setiap orang, melakukan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT, agar terpenuhi Hak-hak Korban sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 antara lain, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
Co-Authors Hedwig A. Mau Ramlani Lina Sinaulan