Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Lembaga Negara pada pelaksanaan sidang Itsbat Terpadu terhadap penurunan jumlah Pernikahan Sirri Fibriyanti Karim; Sofyan Piyo
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Pernikahan sirri di Gorontalo sudah menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Salah satu faktor pernikahan sirri yakni adanya letak geografis antara tempat tinggal dan Kantor Urusan Agama yang jaraknya dianggap jauh oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu untuk menekan angka pernikahan sirri maka Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil selaku Lembaga Negara bekerjasama dalam pelaksanaan sidang itsbat terpadu di masing – masing wilayah. Metode Penelitian yakni:Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian yakni Pengadilan Agama dalam hal ini yang berwenang dalam pelaksanaan sidang itsbat memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam hal pengurangan angka pernikahan tidak tercatat. Hal ini dilihat dari adanya kerjasama yang dijalin bersama Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses sidang itsbat, pencatatan nikah hingga penerbitan buku nikah ditempat.Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dianggap berhasil dilihat dari berkurangnya permintaan sidang itsbat di Pengadilan Agama tiap tahunnya.

Pengaruh Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Moralitas Mahasiswa di Universitas Pohuwato Mohamad Akuba; Fibriyanti Karim
Journal on Education Vol 6 No 4 (2024): Journal on Education: Volume 6 Nomor 4 Mei-Agustus 2024
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i4.6235

Students' understanding of civic values taught in Civic Education (Civics Education) is still low. Although Civics Education has become a compulsory course, many students do not understand or internalize values such as integrity, social responsibility, and concern for the community. The purpose of the study was to determine the effect of the implementation of civic education on student morality at Pohuwato University. This research uses quantitative methods with regression analysis. The results explained that the regression analysis showed that the effect of the implementation of civic education on student morality at Pohuwato University was 1.031, which means that indeed the implementation of civic education has a significant effect on student morality at Pohuwato University. The importance of this research is that the theory received by students can have an impact and influence on morality so as to produce a directed and sustainable generation.

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Kawin: Antara Harapan Dan Kenyataan Karim, Fibriyanti
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 1 No. 6 (2023): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.142

Tujuan penelitian untuk menilai dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin. Jenis Penelitian yakni jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang–Undang (Statute Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian penulis atau eksaminasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni : perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki – laki 19 (sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) menjadi undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki–laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena putusan ini tidak sejalan dengan undang–undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun jadi putusan yang menyebabkan perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang perkawinan ini isi dari Pasal tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak. Hakim menggunakan hak indepennya dalam hal perkara ini meninjau penerbitan dispensasi nikah tersebut menyebabkan kemaslahatan atau kemudhrotan.

Optimalisasi pencatatan nikah terhadap fenomena perkawinan sirri di Kabupaten Boalem Karim, Fibriyanti
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 7 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v1i7.1809

Problematika pencatatan nikah tidak bisa dipisahkan dengan fenomena maraknya perkawinan sirri yang sering terjadi. Realitasnya angka perkawinan tidak tercatat berbanding lurus dengan meningkatnya angka perkawinan sirri. Di Kabupaten Boalemo angka perkawinan tidak tercatat cenderung tinggi. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, Jenis pendekatan yang dilakukan yakni pendekatan kasus dan pendekatan Undang - Undang. Jenis data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara deskriptif analisis. Hasil pembahasan dan penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Pernikahan Sirri Di Kabupaten Boalemo yakni: pernikahan dibawah umur, adanya perselingkuhan oleh salah satu pihak atau kedua – duanya serta adanya ketidak pahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah. Peran pemerintah penertiban Pencatatan Nikah Di Kabupaten Boalemo yakni mengoptimalkan aplikasi SIMKAH Web yang diluncurkan dan tersinkron dengan KUA sehiingga pasangan bisa mendaftar online dan mempermudah pendaftaran pernikahan bagi pasangan yang wilayah tinggalnya jauh, adanya pelaksanaan sidang itsbat terpadu dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan sirri dan pentinganya pencatatan nikah oleh Lembaga Negara.

The Impact of Mediation on the Settlement of Divorce Cases in Religious Courts Kasim, Nur Mohamad; Karim, Fibriyanti
Jurnal Ius Constituendum Vol. 10 No. 1 (2025): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v10i1.10912

The purpose is to find out the impact of the implementation of mediation and the factors that affect the success of mediation in divorce cases in Religious Courts. Mediation is a form of case settlement through Alternative Dispute Resolution. The urgency of research to resolve disputes in the divorce process in Religious Courts and help build better relationships after divorce. Using normative and empirical research types. The results of the study show that the impact of mediation on divorce is to reduce the accumulation of cases in Court, increase the satisfaction of the parties, increase time/cost efficiency, minimize conflicts, maintain privacy, encourage agreements, and build positive relationships after divorce. Factors that affect the success of divorce mediation in the Religious Court are the commitment of both parties, the competence of the mediator, support from the Court, emotional and psychological factors, and the involvement and support of third parties. In conclusion, mediation has a significant positive impact on the settlement of divorce cases in the Religious Court so mediation is an effective method and its implementation needs to be continuously improved in the Religious Court. The findings show that mediation reduces the divorce rate by increasing communication between husband and wife and resolving problems through dialogue.

The Effect of Marriage Age Limit Changes on Marriage Dispensation Granting by the Limboto Religious Court: Study of the Republic of Indonesia Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 Karim, Fibriyanti
Reformasi Hukum Vol 28 No 3 (2024): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i3.1081

Changes to the marriage age limit stipulated in the Marriage Law are an important policy expected to overcome early marriage and protect children's rights. This study aims to analyze the application of marriage dispensation in the Limboto Religious Court after the amendment of the Marriage Law and evaluate the impact of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 on the number of marriage dispensation applications. The method used is normative legal research with a case and law approach and interviews with Limboto Religious Court judges. The study results show that although the purpose of changing the marriage age limit is to reduce early marriage and protect children's rights, there has been an increase in marriage dispensation applications at the Limboto Religious Court. Social, economic, and cultural factors are the main causes of many marriage dispensation cases. In conclusion, although this policy has positive aims, its implementation has not been effective in reducing the number of child marriages. Therefore, this policy needs to be further evaluated, emphasizing a more comprehensive approach, such as community education, strengthening the capacity of judges, and providing social support.

Eksistensi Lembaga Negara pada pelaksanaan sidang Itsbat Terpadu terhadap penurunan jumlah Pernikahan Sirri Karim, Fibriyanti; Piyo, Sofyan
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v1i2.432

Pernikahan sirri di Gorontalo sudah menjadi fenomena di kalangan masyarakat. Salah satu faktor pernikahan sirri yakni adanya letak geografis antara tempat tinggal dan Kantor Urusan Agama yang jaraknya dianggap jauh oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu untuk menekan angka pernikahan sirri maka Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil selaku Lembaga Negara bekerjasama dalam pelaksanaan sidang itsbat terpadu di masing – masing wilayah. Metode Penelitian yakni:Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian yakni Pengadilan Agama dalam hal ini yang berwenang dalam pelaksanaan sidang itsbat memiliki eksistensi yang cukup kuat dalam hal pengurangan angka pernikahan tidak tercatat. Hal ini dilihat dari adanya kerjasama yang dijalin bersama Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses sidang itsbat, pencatatan nikah hingga penerbitan buku nikah ditempat.Pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dianggap berhasil dilihat dari berkurangnya permintaan sidang itsbat di Pengadilan Agama tiap tahunnya.

Title Regulatory Strategy for Utilizing Augmented Reality as a Visual Aid in Science Learning in Rural Elementary Schools Uno, Winda Anggriyani; Karim, Fibriyanti
JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 27 No. 2 (2025): Jurnal Teknologi Pendidikan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21009/jtp.v27i2.58059

This study examines the integration of Augmented Reality (AR) as a visual aid in science learning at rural elementary schools in Indonesia. Rural schools face limited access to digital media and weak infrastructure, creating barriers for students in understanding abstract scientific concepts. The aim of this research is to formulate a regulatory strategy that supports sustainable AR adoption in rural education. A mixed methods sequential exploratory design was used. The quantitative phase involved a survey of 90 respondents (45 teachers and 45 students) to identify readiness and barriers. The qualitative phase included interviews with teachers, principals, and education officials, as well as analysis of local and national education policy documents. Findings reveal that the main obstacles include poor internet access (78%), lack of teacher training (72%), and limited AR devices (68%). A small-scale trial in two schools showed a significant improvement in student learning outcomes, with average test scores increasing from 65.2 to 78.5 (t(54)=6.72, p<0.001). The study concludes that a four-pillar regulatory framework—comprising infrastructure and access, teacher capacity building, curriculum alignment, and monitoring & evaluation—is essential to enable equitable and sustainable AR integration. This framework provides practical recommendations for policymakers and contributes to advancing digital inclusion in rural education.

Legal Protection and Human Rights for Child Marriage and Stunting Perpetrators in Gorontalo Province Karim, Fibriyanti; Uno, Winda Anggriyani
NEGREI: Academic Journal of Law and Governance Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/negrei.v5i2.14414

This study aims to examine the implementation of legal protection and human rights in addressing child marriage and stunting, and to analyze policies to improve optimization in Gorontalo Province. The research employs normative and empirical methods by analyzing legal regulations and factual conditions in society. The results indicate that the implementation of legal and human rights protection related to child marriage and stunting in Gorontalo Province has not been optimal. This condition is reflected in enforcement of the minimum marriage age regulation, high numbers of marriage dispensations, violations of children’s human rights, especially against girls, and the strong relationship between child marriage and stunting. In addition, cross-sector programs in law, health, and social affairs are not well integrated, public legal awareness remains low, and the role of religious and traditional leaders in Gorontalo has not been maximized. Policies to enhance optimization include local government initiatives to establish regional regulations on preventing child marriage and stunting, stricter supervision of marriage dispensations, strengthening education and socialization related to law and human rights, reinforcing Child Protection Institutions and the Women and Children Protection Office, integrating cross-sector programs, developing information systems, involving traditional and religious leaders, and conducting evaluations of cases and programs agencies

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search